Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar monitoring Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 41 desa dan posko pengaduan data pemilih, Rabu, (3/10/2018).Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri yang hadir langsung dalam kegiatan ini mengatakan bahwa pilkades sebagai bagian dari sistem demokrasi di tingkat lokal. Oleh karenanya pilkades juga harus sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Meski pada pilkades serentak ini, Syamsul melihat secara langsung penggunaan pemilihan berbasis elektronik (e-voting) yang menurut dia lebih cepat prosesnya dan lebih transparan. Selain itu e-voting menurut dia meminimalkan kecurangan dalam pemilihan. E-voting menurut dia juga mengubah mindset politik masyarakat dalam peralihan dari sistem pemilu tradisional ke sistem modern."Prosesnya sangat mudah dipahami masyarakat pedesaan yang selama ini dianggap tertinggal dari hal-hal yang berbau modern tapi ternyata bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala," tutup Syamsul. (ramadhan iqbal/ed diR)

Maros, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros menggelar Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) di Hotel Grand Maros, Rabu (3/10/2018). Kegiatan sosialisasi sekaligus menyukseskan Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP) ini diikuti Bawaslu, perwakilan calon DPD, partai politik dan Forkopimda. Ketua KPU Maros Samsul Rizal dalam pembukaannya menekankan pentingnya  peran stakeholder dalam menyukseskan GMHP. Menurut dia DPTHP-1 penting demi suksesnya  Pemilu 2019 mendatang.Pemerhati Pemilu Ansar dalam paparannya menyampaikan materi tentang data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif  dalam memastikan namanya terdaftar dalam pemilih atau melaporkan apabila ada kesalahan penulisan identitas.“Ini sangatlah penting karena merupakan salah satu tahapan pemilu, mengingat data pemilih ini sangat sensitif. Jadi mohon jika ada warga atau kerabat yang belum  terdaftar sebagai pemilih agar diimbau untuk segera mendaftarkan diri ke desa/kelurahan dan kecamatannya karena telah dibentuk posko untuk menangani hal tersebut, ”  tegasnya.Kegiatan yang dimoderatori oleh Darmawati ini berlangsung dengan suasana serius tapi santai. Sebelum acara berakhir dibuka sesi tanya jawab seputar syarat pemilih dan juga mengenai administrasi kependudukan yang berkaitan dengan persyaratan sebagai pemilih. (akhyr’60-kpumrs/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menerima kunjungan monitoring dan supervisi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (2/10/2018).Monitoring untuk melihat sejauh mana persiapan dan sarana pendukung pemilu tersedia di Lutra. Selain itu kunjungan ini juga sebagai evaluasi kegiatan tahapan pemilu yang telah berlangsung. Hadir dari KPU Sulsel, Anggota, Muhammad Asram Jaya, sementara dari KPU Lutra menyambut Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri, Anggota Suprianto, Supriadi serta Sekretaris Andi Kasawati. Dalam penjelasannya Muhammad Asram Jaya mengatakan bahwa kedatangan ke Lutra adalah untuk melihat perkembangan proses tahapan pemilu yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Selain itu kedatangan ini juga untuk memetakan permasalahan dan menarik pelajaran, manfaat dan dampak dari semua kegiatan tahapan pemilu. "Jadi evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan agar Pemilu 2019 tidak akan terjadi permasalahan dan dapat terlaksana lebih baik dan berkualitas." jelas Asram yang menyempatkan diri melihat gudang logistik KPU Lutra.Sementara itu Syamsul Bachri melaporkan tahapan pemilu di Lutra sejauh ini berjalan dengan baik serta sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ada. Selain itu juga dilaporkan bahwa PPK dan PPS telah membuat posko untuk memfasilitasi warga dalam melakukan perekaman KTP-elektronik. Syamsul juga melaporkan tahapan kampanye yang sudah memasuki proses fasilitasi alat peraga kampanye (APK) serta sosialisasi tempat pemasangan APK dan zona kampanye. Diakhir paparannya, dia menyampaikan terima kasih kepada KPU Sulsel yang telah memonitoring dan memberikan masukan dan arahan untuk pemilu di Lutra yang lebih baik. (ramadhan iqbal/ed diR)

Kota Mungkid, kpu.go.id - Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah ruang masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan haknya di hari pemungutan suara. Oleh karenanya DPT harus mempunyai prinsip akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga tidak merugikan masyarakat pemilih. Hal itu yang disampaikan Anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Perencanaan dan Data Wardoyo di acara peluncuran Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Balai Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, Senin (2/10/2018). Dipilihnya Desa Banyurojo sendiri menurut  Wardoyo, karena didesa ini ada banyak mutasi warga, terutama keluarga TNI yang bermukim di kompleks rumah dinas anggota TNI baik yang bertugas di Akmil maupun batalyon armada medan (yonarmed ) setempat. Imam Saputra dalam kesempatan itu juga sempat mengecek hak pilih anggota keluarganya dalam DPT. Dirinya senang lantaran istri dan anaknya telah terdaftar di TPS 22 Desa Banyurojo. Di penjelasan yang lain Imam mengajak semua pihak untuk lebih sering berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar hak pilihnya bisa dipastikan.Gerakan Melindungi Hak Pilih ini berlangsung mulai tanggal 2 – 28 Oktober 2018. Posko GMHP tersebar di 372 desa yang ada di Kabupaten Magelang sebagai upaya melayani masyarakat yang belum masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2019.Senada, Sekda Endah Endra Wacana yang dalam kesempatan itu mewakili Bupati Magelang, mengajak masyarakat aktif memeriksa hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat membuat pemilu menjadi lebih sukses. (kpu kab magelang/ed diR)

Tanjung Pati, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota mendirikan Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota Selasa (2/10/2018).Posko yang didirikan untuk memberikan kepastian, perlindungan terhadap hak pilih masyarakat terdata didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. “Sesuai dengan Intruksi KPU RI maka kami membuat posko pelayanan diseluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota, agar DPT Pemilu 2019 benar-benar bersih dan didukung semua pihak,” ujar Ketua KPU Lima Puluh Kota Masnijon.Masnijon mengatakan GMHP juga sesuai dengan tagline Pemilih Berdaulat Negara Kuat dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus masuk DPT.Anggota KPU Lima Puluh Kota Divisi Perencanaan dan Data, Eka Ledyana melaporkan Posko GMHP yang terbentuk berada di Kantor KPU Kabupaten, Posko Bersama dengan Bawaslu Kabupaten, Posko GMHP di 13 Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Posko di 79 Negeri, Posko Bersama di Sekretariat Panwascam dan Posko Mobile yang akan diadakan di pasar tradisional dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.KPU selanjutnya melalui posko GMHP menerima masukan dan tanggapan masyarakat mencakup pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena berbagai alasan antara lain; ganda, meninggal dunia, tidak dikenal, pindah domisili dan lainnya. Perbaikan terhadap elemen data yang belum lengkap atau belum akurat dan melakukan pendaftaran bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT. (hupmas LPK/ed diR)

Kep Seribu, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara resmi menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak Tahun 2019 pada 1 Oktober 2018. Bertempat di Plaza Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, acara dibuka oleh Ketua KPU Kepulauan Seribu, Murhofik. Dalam sambutannya, Murhofik mengingatkan bahwa pada saat ini tahapan Pemilu 2019 sudah masuk masa kampanye. Tahapan kampanye sendiri telah dimulai pada tanggal 23 September 2018 dan akan berakhir pada masa tenang, tanggal 13 April 2019. Untuk itu, Murhofik mengimbau agar para peserta pemilu dapat memberikan pendidikan politik kepada pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih di Kepulauan Seribu seperti pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Ketika itu Kepulauan Seribu tercatat sebagai daerah dengan tingkat partisipasi politik paling tinggi di DKI Jakarta yakni mencapai 82%. Sebagai bentuk upaya KPU meningkatkan partisipasi pemilih, Murhofik juga menginformasikan bahwa saat ini lembaganya mempunyai program khusus pemutakhiran data pemilih yang dikenal dengan nama Gerakan Mendukung Hak Pemilih (GMHP). Data pemilih ini masih bisa diperbaiki hingga 28 Oktober.Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah deklarasi kampanye damai oleh Ketua KPU Kepulauan Seribu yang diikuti oleh seluruh peserta pemilu. Pembacaan yang diikuti dengan penandatanganan deklarasi damai oleh ketua partai politik Kepulauan Seribu dan liaison officer (LO) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi DKI Jakarta ini disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, Kapolres dan Danramil Kabupaten Kepulauan Seribu. (kpu kep seribu/ed diR)