Berita KPU Daerah

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) kedatangan Sekretaris Dua Bidang Politik Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Amy Keough beserta satu orang staf Kedubes Australia Bidang Politik Rifa Fatharani, Senin (21/1/2019).Kehadiran rombongan Staf Kedubes Australia Bidang politik ini diterima Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Sekretaris KPU Firman, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Agus Catur Rianto serta sejumlah staf.Amnasmen dalam sambutannya menjelaskan bahwa kehadiran para Staf Kedubes Australia ini adalah untuk melihat kesiapan KPU Sumbar dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia rombongan juga tertarik dengan penanganan dan pengelolaan pemilu yang akan KPU Sumbar lakukan, khususnya dalam menjangkau daerah terpencil saat pendistribusian logistik. “Bagaimana KPU mengakses daerah tersebut hingga berbagai persoalan lainnya,” tambah Amnasmen.Di luar itu, Amnasmen menceritakan bahwa Staf Kedubes Australia juga sempat bertanya sikap KPU Sumbar merespon perkembangan politik nasional yang saat ini berkembang. Seperti perdebatan tentang kotak suara berbahan dupleks hingga persoalan berita bohong (hoaks) tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.“Atas pertanyaan yang dilontarkan Amy Keough itu kami terangkan sejelas-jelasnya. Dan tampaknya penjelasan yang kami sampaikan itu cukup menerangkan,” tambah Amnasmen.Sementara itu Amy Keough yang dimintai penjelasan enggan berkomentar. Dia beralasan bahwa dirinya tidak berkompeten dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan.” Yang bisa berikan penjelasan adalah juru bicara kedutaan kami di Jakarta,” jelasnya. (romelt/ed diR) 

Tanjung Pati, kpu.go.id - Rekrutmen Calon Relawan Demokrasi (Relasi) juga berlangsung di Kabupaten Lima Puluh Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat bahkan tuntas menyeleksi hingga 55 Orang Relasi yang kemudian dikukuhkan pada 17 Januari 2019.Usai proses pengukuhan pada KPU Kabupaten Lima pun segera menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Relasi di Tanjung Pati, Harau, Minggu (20/1/2019). Kegiatan ini dihadiri langung Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Amnasmen dan Muhammad Mufti Syarfie sekaligus bertindak sebagai narasumber.Nama kedua mengatakan bahwa hadirnya Relasi ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan adanya Relasi diharapkan ada peningkatan pengetahuan tentang pemilu bagi masyarakat.“Saya yakin Relasi ini dapat mencapai targetnya seperti menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil terhadap agenda pemilu dan demokrasi,” ucap Mufti Syarfie.Sementara itu Amnasmen menambahkan bahwa posisi Relasi sebagai mitra KPU yang menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Kehadiran Relasi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.“Relasi sebagai mitra sehingga perlu bersikap independen, tidak melakukan tindakan kekerasan dan juga tidak menerima gratifikasi dari peserta pemilu,”tambah Amnasmen.Selain keduanya, Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota juga memberikan materi singkat terkait pemilu dan juga mekanisme dalam melaksanakan tugas sebagai Relasi. (tekhupmas/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Divisi Program, Data dan Informasi Supriadi mengingatkan masyarakat yang berencana pindah memilih untuk mempersiapkan diri berikut syarat-syaratnya.Pindah memilih sendiri diperbolehkan dalam pemilu selama pemilih melaporkan keinginannya tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) didesa/kelurahan asal atau tempat tujuannya pindah memilih. Kesempatan untuk mengurus pindah memilih baru bisa dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara, 17 April 2019.“Artinya, bagi pemilih yang ingin pindah memilih, harus menngurus proses administrasi paling lambat 18 Maret 2019,” kata Supriadi saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama PPK dan PPS di Aula Demokrasi KPU Lutra, Minggu (20/1/2019).Adapun pada proses pindah memilih, nantinya pemilih akan mendapatkan formulir A5 sebagai bukti yang bersangkutan telah pindah memilih. Usai diberikan formulir tersebut maka nama yang pemilih ditempat asal akan dihapus dan dipindahkan ke tempat dimana pemilih tersebut menginginkan. Formulir A5 juga digunakan pemilih saat memberikan hak suaranya nanti.“Mekanisme tersebut telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tutup Supriadi. (ramadhan iqbal/ed diR)

Jepara, kpu.go.id - Apatisnya generasi muda terhadap dunia politik menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu. Tantangan yang perlu dijawab dengan berbagai pendekatan mulai dari berdialog, menggunakan bahasa mereka sehari-hari, hingga melibatkannya generasi muda dalam diskursus demokrasi dan tahapan kepemiluan.Hal itu mengemuka dalam sosialisasi pemilu berbasis pemilih pemula, yang melibatkan sekitar 400-an pelajar dari Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU Cabang Jepara di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unisnu, Sabtu (19/1/2019). Acara ini terselenggara kerjasama KPU Jepara dengan IPNU-IPPNU yang pada saat bersamaan menggelar konferensi cabang untuk memilih ketua baru.Anggota KPU Jepara Muhammadun mengawali diskusi dengan membedah beberapa riset perilaku milenial di Amerika Serikat, Eropa dan Indonesia. Termasuk membedah bagaimana saluran-saluran komunikasi yang dominan digunakan anak-anak muda atau remaja dalam berinteraksi dan bersosialisasi. “Konektivitas generasi milenial dengan internet menciptakan kontadiksi-kontradiksi. Di satu sisi mereka responsif dan cepat tanggap terhadap situasi lantaran cepat mendapatkan informasi, namun di sisi lain, saat mencoba masuk ke ruang media sosial, salah satu dunianya, mereka disuguhi suasana yang tak sehat dan berbau fanatisme berlebihan,” kata Muhammadun.Menurut dia media sosial sebagai ruang publik dapat menjadi saluran gagasan untuk berdiskusi tentang kepemiluan yang positif. Demokrasi digital harus menginspirasi generasi milenial terutama banyak waktu generasi muda dihabiskan untuk berselancar di media sosial dengan berbagai macam platform. “Kami rasa ini tugas bersama, termasuk kami dari KPU yang siap terus berdialog dengan anak-anak muda dalam hal kepemiluan atau demokrasi. Pada pemilu 2019, partisipasi dibuka lebar, misalnya KPPS bisa berusia 17 tahun,” ucap Muhammadun.  Di Jepara sendiri dari 876.490 yang memiliki hak pilih, sebanyak 3,41 persennya berusia 17-18 tahun, 4,64 persennya berusia 19-20 tahun dan 21,59 persen berusia 21-30 persen. “Jadi hampir 30 persen pemilik hak pilih di Jepara adalah generasi milenial,” tambah Muhammadun.Salah seorang pelajar asal Desa Nalumsari, Musthofa, berpendapat, tidak semua generasi milenial apatis terhadap proses-proses demokrasi. Banyak, lanjut dia, yang terlibat secara aktif. Namun dia juga tidak memungkiri ada yang enggan atau tidak tertarik dengan diskusi demokrasi, terlebih terlibat dalam proses kepemiluan.Pelajar asal Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji, Rusmina menengarai, kecenderungan apatisme generasi milenial terhadap proses demokrasi, boleh jadi karena mereka tak suka atau jengah dengan konten-konten di media media sosial yang di antaranya banyak memperlihatkan suasana tak sehat.Sementara pelajar asal Desa Slagi Kecamatan Mlonggo Dwi Rohman Wahyudi, berpandangan, generasi milenial sebenarnya memiliki keinginan untuk masuk dalam wacana demokrasi namun belum memiliki kanal-kanal yang tepat dan bisa memenuhi selera dan kebutuhan mereka. (Muh/kpujepara/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Luwu Utara (Lutra) berkumpul untuk menghadiri RapatKoordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lutra, Sabtu (19/1/2019).Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dimanfaatkan untuk mengetahui progres dari tahapan-tahapan pemilu yang sudah dan akan dilaksanakan serta membangun sinergitas sesama penyelenggara. “Saya berharap penyelenggara pemilu selalu berkonsentrasi melaksanakan tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tutur Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri saat membuka rakor di Aula Demokrasi.Syamsul mengatakan bahwa rakor juga digunaka untuk menegaskan komitmen PPK dan PPS dalam menyukseskan Pemilu 2019. Bentuk dari kesungguhan komitmen ini dituangkan dalam penandatangan pakta integritas.Komisioner KPU Lutra Divisi Teknis Suprianto menambahkan, rakor juga digunakan untuk menyampaikan kepada PPK dan PPS persiapan dalam menghadapi tahapan pemilu pemungutan dan penghitungan suara (tungsura), pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), kampanye serta penanganan logistik.Dia berharap persiapan lebih awal dapat memberikan gambaran kepada PPK dan PPS tentang tatacara perlakuan pemilih DPTb dan DPK di TPS saat menggunakan hak suaranya. Selain itu dapat memberikan arahan kepada PPK dan PPS untuk mengaktifkan sekretariat dan membuat jadwal posko sehingga pelayanaan terhadap masyarakat bisa maksimal.“Jadi sekretariat harus diaktifkan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang akan berkoordinasi tentang pemilu, pindah memilih dan memastikan dirinya sudah terdaftar atau tidak,”jelas dia.Komisioner KPU Divisi Perencanaan data dan Indormasi Supriadi mengingatkan kepada PPK dan PPS pentingnya data pemilih karena berkaitan langsung dengan hak warga. Oleh karena itu PPK dan PPS harus terus aktif bergerak menyosialisasikan kepada warga agar memeriksakan hak pilihnya.Supriadi secara khusus memberikan pemahaman kepada PPK dan PPS bahwa di TPS nantinya akan potensi tiga jenis pemilih yang datang, ketiga pemilih tersebut yang terdata di DPT, DPTb dan DPK. Dia berharap PPK dan PPS memberikan pemahaman kepada KPPS agar salah dalam memperlakukan ketiga jenis pemilih ini. “Dalam perlakuan pemilih itu berbeda tidak semua pemilih DPT sama dengan DPTb dan DPK diberikan surat suara tergantung alamat dan asal pemilih,” tambah Supriadi. (ramadhan iqbal/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menyeleksi calon Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2019 di Kantor KPU Lutra, Jumat (18/1/2019).Dari 147 calon relasi yang mengembalikan berkas, sebanyak 134 di antaranya dinyatakan lolos seleksi administrasi. “Sementara 13 yang dinyatakan tidak lolos karena syarat administrasinya tidak lengkap,” kata Komisioner KPU Lutra Divisi Parmas dan SDM Rahmat.Rahmat melanjutkan bahwa dari rencana proses seleksi 18 -19 Januari 2019, pada kenyataannya hanya dilakukan satu hari yaitu 18 Januari 2019. Dia berharap dari calon yang berhasil terpilih menjadi relasi dapat menjalankan tugas dengan baik. Meskipun bagi yang terpilih KPU Lutra akan memberikan pembekalan kepada mereka tentang metode sosialisasi dan edukasi kepada warga di masing-masing basis segmen. (ramadhan iqbal/ed diR)