Berita KPU Daerah

Sawahlunto, kpu.go.id - Di Pemilu 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Angka yang harus diperhatikan oleh Relawan Demokrasi (Relasi) sebagai acuan dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka di pemilu nanti.Hal ini disampaikan Anggota KPU Sumatera Barat (Sumbar) Gebril Daulai saat memberikan pengarahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Relawan Demokarasi (Relasi) yang digelar KPU Kota Sawahlunto, di Hotel Parai, Rabu (23/1/2019).KPU Kota Sawahlunto sendiri telah menyeleksi Relasi hingga didapat 55 orang yang akan bertugas di 10 basis pemilih yang ada dimasyarakat. Gebril menambahkan, Relasi harus menjalankan tugas dengan penuh integritas, dengan tetap menjaga kehati-hatian serta tidak boleh menimbulkan kesan keberpihakan dan menjaga netralitas di lapangan. “Relasi harus turun ke daerah yang tingkat partisipasinya, pemberian suara tidak sah yang cukup tinggi. Intinya, mengajak pemilih untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019,” jelas Gebril.Gebril melanjutkan bahwa nantinya Relasi diharapkan membuat program kerja disetiap basis, mengindentifikasi kegiatan dan forum warga, serta menyampaikan informasi terkait kegiatan mandiri yang sudah digagas. (romelt/soehe/ed diR)

Semarapura, kpu.go.id - Mengisi minggu keempat di Januari 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga kecamatan Kabupaten Klungkung mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Data Pemilih Tambahan (DPTb) dan Data Pemilih Khusus (DPK) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Klungkung.Kegiatan selama tiga hari, diawali dengan paparan Ketua dan Anggota KPU Klungkung di Kecamatan Klungkung Rabu (23/1/2019). Pemapar pertama, Anggota KPU Klungkung Divisi Perencanaan dan Data, Sang Ayu Mudiasih bersama Anggota Divisi SDM Parmas Ida Bagus Nyoman Barwata memberikan pembekalan kepada peserta tentang konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2019 baik yang telah berlangsung maupun yang akan berjalan kedepan.Keduanya juga membahas tentang kewajiban penyelenggara pemilu memberikan infromasi kepada masyarakat untuk hadir ke TPS pada 17 April 2019 serta pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu. Mereka juga sempat menyampaikan proses rekrutmen Relawan Demokrasi (Relasi) dimana KPU Kab Klungkung telah mendapatkan 54 orang dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan infromasi kepemiluan demi meningkatkan partisipasi masyarakat.Anggota KPU Klungkung lainnya, Sang Ayu Mudiasih memberikan penjelasan kepada PPK dan PPS tentang pelaksanaan pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Data Pemilih Khusus (DPK) serta persiapan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan ini. Dirinya juga meminta kepada petugas adhoc untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, baik desa, kecamatan dan panwaslu agar memudahkan tugas yang dijalankan.Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Gusti Lanang Mega Saskara khusus mengingatkan PPS agar mempersiapkan diri membentuk Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di hari pemungutan suara nanti. Dia juga mengingatka bahwa jumlah KPPS nanti akan lebih banyak dari pemilihan sebelumnya sehingga perlu adanya kecukupan sumberdaya manusia berkualitas untuk mengisi posisi tersebut.Usai rakor di Kecamatan Klungkung, selanjutnya kegiatan akan dilaksanakan untuk PPK dan PPS di Kecamatan Dawan ) dan Banjarangkan Kamis (24/1) dan Kecamatan Nusa Penida, Jumat (25/1). (putras/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi dan Polres Banyumas yang diwakili oleh Wakapolres Banyumas, Kompol Heru Budiharto, menandatangani perjanjian kerjasama pertukaran informasi atau data serta bantuan personel pengamanan Pemilu Tahun 2019.Perjanjian tertuang dalam naskah perjanjian KPU Banyumas Nomor 20/PR.07-NK/3302/KPU-Kab/I/2019, di Aula KPU Kabupaten Banyumas, Selasa (22/1/2019). Hadir untuk menyaksikan penandatangan ini Wakil Bupati Banyumas, Dandim 0701 Banyumas, Anggota Bawaslu Banyumas, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas, Kepala Kantor Kesbangpol dan beberapa tamu undangan lainnya.Isi dari perjanjian ini sendiri, KPU Kabupaten Banyumas diwajibkan memberikan informasi rencana kegiatan secara berkala kepada Polres Banyumas. Hal ini dimaksudkan agar Polres Banyumas dapat menyiapkan personel untuk mengamankan kegiatan. Selain itu, KPU Banyumas juga menyiapakan sarana dan prasarana berupa tempat untuk kegiatan koordinasi dan personel pengamanan.“Berdasarkan rencana, yang paling krusial untuk diamankan adalah tentang penyiapan logistik, pengamanan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hingga ke penetapan hasil Pemilu 2019,” ungkap Imam dalam sambutan pasca penandatanganan.Imam mengakui banyak kegiatan kepemiluan yang membutuhkan dukungan pengamanan dari pihak kepolisian. Bahkan, ada kemungkinan kegiatan yang membutuhkan pengamanan secara mendadak.Sementara itu dikesempatan lain, Wakapolres Banyumas, Kompol Heru Budiharto mengatakan bahwa pihaknya memiliki kewajiban mengamankan penyelenggaraan pemilu dengan menyiapkan personel sesuai kebutuhan. “Kami akan siapkan dan tentukan jumlah personel yang turun berdasarkan analisis dan kajian terhadap kegiatan yang akan KPU lakukan,” terang Heru.Menurut dia pihak Polres Banyumas juga tetap mengedepankan setiap kegiatan berdasarkan pendekatan preemtif maupun preventif. (rifki/ed diR)

Gianyar, kpu.go.id - Dukungan untuk suksesnya Pemilu 2019 terus mengalir dari stakeholder kepemiluan. Di Gianyar, Pemerintah Daerah setempat menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar untuk sama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.Sikap ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar, Senin (21/1/2019).  Rakor dihadiri oleh unsur TNI/Polri, Bawaslu Gianyar, camat dan Ketua Forum Kepala desa se-Kabupaten Gianyar.Ketua KPU Kabupaten Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna menjelaskan bahwa tahapan pemilu saat ini telah memasuki masa kampanye dan pengelolaan kelengkapan logistik. Oleh karena itu dia berharap dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan tahapan tersebut, terutama pada proses pendistribusian dan pengelolaan logistik, baik dari segi pengamanan, sarana dan prasarana.“Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan, karena kotak suara yang dipergunakan pada Pemilu 2019 ini mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan sebelumnya serta dengan jumlah yang cukup banyak,” kata Tirta Suguna.Pada rakor ini juga dibahas terkait persiapan pelaksanaan kampanye rapat umum serta persiapan perekrutan KPPS dan petugas pengamanan TPS yang bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019.Tanggapan pun disampaikan beragam, seperti yang disampaikan sejumlah camat dan Ketua Forum Kepala Desa terkait sarana dan prasarana yang menyatakan kesiapannya dalam menyukseskan tahapan distribusi logistik. Juga tentang rekrutmen anggota KPPS agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melarang masyarakat yang telah menjadi petugas KPPS 2 periode untuk bertugas di Pemilu 2019. (Np/kr/ed diR)

Tanjung Pati, kpu.go.id - Memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya di 17 April 2019 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Koordinasi bersama dinas terkait di Aula Kantor KPU Lima Puluh Kota, Tanjung Pati, Senin (21/1/2019).Rakor dihadiri Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Catatan Sipil, Kepala Rutan/Lapas Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh serta Kapolres Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.Rapat dipimpin Ketua KPU Lima Puluh Kota, Masnijon yang menjelaskan tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sementara Anggota KPU Lima Puluh Kota Divisi Program Data dan Informasi, Eka Ledyana menyinggung jumlah penghuni rutan/lapas yang terdapat di Kecamatan Harau dan Kecamatan Suliki. Serta untuk menentukan berapa TPS lagi yang harus disiapkan di kedua lokasi tersebut.“Perlunya ada data konkret agar dapat dengan mudah ditetapkan berapa TPS perlu ditambah. Seperti Lapas Suliki data pemilihnya masih dinamis karena ada beberapa orang dari luar Kabupaten Lima Puluh Kota. Juga pada Lapas Tanjung Pati terdapat orang yang tidak memiliki KTP-el dan bahkan ada yang dari luar provinsi,” papar Eka.Adapun untuk Lapas Kota Payakumbuh meskipun ada warga binaan yang berasal dari kabupaten lain, tetap perlu untuk didata dan ditentukan terkait TPS-nya.“Dan kami juga harap kerja samanya dengan Dinas Catatan Sipil agar dapat melihat berapa orang penghuni lapas yang tidak memiliki KTP-el dapat dikeluarkan kartu identitasnya sehingga dapat memilih pada Pemilu 2019,” tambah Eka. (kpu lima puluh kota/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi hadir dalam Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2019, di Restoran Oemah Daun, Purwokerto, Senin (21/1/2019). Pada kesempatan itu yang bersangkutan menjelaskan tugas utama Relasi adalah meningkatkan angka partisipasi dan meningkatkan kualitas pemilih.Di hadapan 55 Relasi, Imam juga menjelaskan bahwa angka partisipasi disetiap pemilu selalu berubah namun untuk Pemilu 2019 nanti target partisipasi pemilih di Banyumas 77,5%. Angka ini sesuai dengan yang ditargetkan oleh KPU Republik Indonesia. “Dengan target ini, maka penting bagi Relasi untuk menggerakkan kesadaran warga untuk menggunakan hak pilih,” kata dia.Imam mengingatkan bahwa tantangan Relasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih yakni pargamatisnya sejumlah pemilih di Banyumas atau masih ada di antara mereka yang mudah tergiur dengan politik uang atau terhasut dengan isu SARA. “Realitas ini yang harus dibenahi oleh Relasi,” tambahnya.Dipesan yang lain, Imam mengingatkan bahwa tugas Relasi mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang berdaulat. Yakni pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara rasional, menentukan pemimpin berdasarkan visi, misi, program dan track record calon.Selain itu mendorong agar Relasi gencar masuk ke forum-forum warga untuk memasifkan sosialisasi dan aktif melawan hoaks dengan cara menyebarkan berita yang benar dan bermanfaat. “Sosialisasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat sesuai basisnya masing-masing,” pungkas Imam. (Rfk/ed diR)