Berita KPU Daerah

Kabanjahe, kpu.go.id- Ketua KPU Karo Benyamin Pinem bersama Komioner Jesaya Pulungan menyambut rombongan pejabat Muspida Sumatera Utara dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Mulia Banurea, dalam rangka meninjau langsung proses Pemungutan Suara di Posko Pengungsi Korban Erupsi Gunung Sinabung, Rabu (9/4). Rombongan yang terdiri dari Guburnur Sumut Gatot Pujonugroho, Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan, Pangdam Bukit Barisan Mayor Jendaral Istu Hari S dan Kajatisu Bambang Setyo Wahyudi. Rombongan ini juga disambut oleh Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi beserta Sekda Sabarina br Tarigan, Kapolres Tanah Karo AKBP Alberd TB Sianipar, Komandan Satgas Tanggap darurat/Dandim 0205/TK Letkol Inf. Asep Sukarna serta Danyon 125 Simbisa Letkol Inf Charles Binsar Parulian. Rombongan berangkat dari Medan menggunakan helikopter milik TNI-AD, mendarat di tanah lapang Markas Batalyon 125 Simbisa, Kabanjahe. Selanjutnya rombongan menuju tiga titik lokasi TPS dari 12 titik yang telah ditentukan untuk para posko Pengungsi, yaitu di Gedung Nasional KNPI, Posko UKA dan Posko Lapangan futsal Sumbul.Gubernur Sumatera Utara yang didampingi Ketua KPU Sumatera Utara dan Ketua KPU Karo melakukan pengecekan langsung ke KPPS terhadap pelaksanaan pemungutan suara. Suasana haru tampak saat rombongan melihat antuisasme para KPPS dan PPS, walau mereka tinggal dalam barak-barak pengungsian, tetapi semangat mereka dalam menyelenggarakan pemilu tidak surut. Begitupun para pengungsi tetap menggunakan hak pilihnya dengan semangat. Masyarakat pengungsi juga memperlakukan kehadiran Gubernur bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai bapak, karena nampak sekali keakraban di antara mereka.Secara khusus, Gubernur juga menyampaikan selamat kepada Ketua KPU Sumatera Utara dan Ketua KPU Karo. Ia mengapresiasi kinerja KPU yang mampu tetap menjaga hak pilih pengungsi dapat tersalur tepat sesuai dengan Dapil asal pengungsi. Karena pengungsi berasal dari dua dapil yang berbeda untuk DPRD Kabupaten. Gatot juga senang, karena sesuatu keadaan yang darurat dapat dilakukan KPU dengan kedaan biasa saja.Benyamin Pinem menyampaikan terimakasih kepada  semua pihak yang telah membantu kerja KPU Karo, terutama kepada KPU-RI dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 190/KPU/III/2014 tanggal 26 Maret 2016. Dengan Surat Edaran tersebut KPU Karo tinggal melakukan teknis penyelenggaran. Kepada Ketua KPU Sumut juga menyampaikan terimakasih atas arahan dan petunjuk yang telah diberikan.Saat  pemungutan suara jumlah pengungsi yang memiliki hak suara (tercatat di DPT) berjumlah 11.612 jiwa yang berasal dari 16 desa dan 4 kecamatan. Jumlah itu tersebar di 32 titik posko pengungsian. Dari 16 desa tersebut terdapat 31 TPS. KPU membagi ke-31 TPS tersebut kedalam 12 titik lokasi. Untuk memudahkan pengungsi menuju titik tersebut, KPU Karo memfasilitasi pengungsi dengan angkutan dari posko pengungsi ke TPS. KPU Karo menggunakan 32 unit bus untuk menjemput dan mengantar pengungsi. Setiap Bus di tempatkan 1 orang PPS dan 1 orang Relawan Remokrasi untuk mengatur pengangkutan. Angkutan juga disediakan buat pengungsi yang berada di Telagah Kabupaten Langkat, daerah ini kira-kira 6 jam perjalanan dari lokasi TPS, Berastagi dan Kabanjahe. Pengungsi yang berasal dari 3 desa ini juga ditanggung makan siangnya. (kpukaro/red. FOTO KPU/Hupmas)

Kabanjahe, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo melepas keberangkatan logistik Pemilu 2014, Selasa (1/4). Pelepasan  ini berlangsung di halaman Kantor KPU Karo di Kabanjahe. Pengiriman tahap pertama ini menandakan bahwa logistik Pemilu 2014 sudah mulai didistribusikan di wilayah Kabupaten Karo.Logistik yang dikirimkan di tahap awal adalah  logistik untuk Pemilu DPR RI dan DPD RI. Daerah yang dikirim meliputi empat kecamatan terjauh dari Kabanjahe. Yaitu, Kecamatan Lau Baleng, Mardinding, Tiga Binanga dan Juhar.Pengiriman ini dilepas langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Karo, yang didampingi oleh Sekretaris Hermawati br Kaban dan Komisioner Jesaya Pulungan, dan disaksikan oleh Panwaslu serta dari Polres Karo, diantaranya oleh Kabag Ops Kompol  Edward N Saragih dan Kasat Intel AKP SEM Ginting dan Kasat Samapta AKP Indra Sakti Siregar.Pengangkutan logistik tahap pertama, menggunakan dua unit truk bernomor polisi BK 8572 SG dan BK 8042 SH. Logistik ini diantar staf KPU Karo yang dikawal  oleh polisi yang dipersenjatai. Polisi ini mengawal dari proses muat hingga bongkar dan penandatanganan berita acara pengiriman dengan PPK  yang dituju, juga akan disaksiakn dan dikawal oleh polsek di daerah tujuan.Selanjutnya, pendistribusian ini akan terus dilakukan secara bertahap, sampai seluruh kebutuhan logistik untuk pemungutan suara terdistribusikan secara menyeluruh di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Karo.(kpukaro/red. FOTO KPU/Hupmas)

Kegiatan yang digelar Sabtu, (29/3/2014) di Aula Kantor KPU Kabupaten Karo ini membahas soal informasi dan petunjuk-petunjuk terbaru dari  KPU RI setelah kegiatan bimtek yang dilakukan KPU Karo sebelumnya (3-4/3/2014, red).  Selain itu kegiatan ini juga mendengar dan membahas  kendala-kendala dan masukan-masukan dari PPK yang terjadi di lapangan. Benyamin Pinem,  memberi solusi dan arahan kepada seluruh PPK terkait masalah-masalah  yang dihadapi,  sesuai dengan  arahan dan petunujuk KPU RI serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Benyamin Pinem  memimpin rapat  dengan cara yang santai, rileks serta dipenuhi dengan humor. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota PPK dan sekretaris yang hadir bisa berkurang ketegangannrya dalam menghadapi masalah dan mempersiapkan Pemilu 2014 yang tinggal menunggu hari. Benyamin Pinem juga memotivasi seluruh anggota PPK agar  tetap menjaga kesiapan dan semangat  dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu legislatif 2014. Pada pertemuan ini, masalah yang sangat  penting dan merupakan kendala yang sangat menyita pikiran dan perhatian KPU Karo, yaitu masalah  pemilu bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.   Sesuai Surat Edaran KPU RI No. 190/KPU/III/2014 tanggal 26 Maret 2016, perihal Penjelasan terhadap Proses Pemungutan Suara di Wilayah yang Tertimpa Bencana Alam, KPU Kabupaten Karo telah mampu menyusun teknis pelaksanan yang sesuai dengan  surat edaran itu. PPK yang daerahnya terdapat pengungsi, diberikan arahan dan teknis pelaksanaan  pemungutan dan penghitungan suara dipengungsian. KPU Kabupaten Karo juga telah melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kari, pihak BNPB, dan Kepolisian dalam menangani masaalah pemungutan suara  bagi pengungsi erupsi gunung Sinabung. (KPU Kab Karo/red. FOTO KPU/Hupmas)

Kabanjahe, kpu.go.id- Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Karo, pada hari Sabtu, (29/3) melakukan survei langsung  posko-posko pengungsian korban erupsi gunung Sinabung. Posko–posko ini tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Karo.Menurut data KPU Karo, yang dirilis 29 Maret 2014 melalui website resmi Pemkab Karo di alamat www.karokab.go.id, saat ini  pengungsi  berjumlah 15.774 jiwa. Dari jumlah pengungsi itu yang terdaftar di DPT berjumlah 11.540 jiwa. Pengungsi ini berasal dari 18 desa dari 4 kecamatan serta tersebar  di 32 posko pengungsian. Kesulitan yang dihadapi KPU Karo yaitu pengungsi dari desa–desa yang tidak terkonsentrasi dalam satu posko, tetapi tersebar  di berbagai posko pengungsi. Menyikapi itu, KPU Karo sesuai dengan petunjuk KPU RI yang tertuang dalam Surat Edaran KPU RI No. 190/KPU/III/2014 tanggal 26 Maret 2016, perihal penjelasan terhadap proses pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam, melakukan survei langsung ke posko-posko pengungsi. Survei ini dilakukan langsung oleh Komisioner KPU Karo Jesaya Pulungen dan Anwar M Tarigan serta beberapa staf sekretariat KPU Karo dan dari Kepolisian. Survei ini juga dihadiri PPK yang  wilayahnya tertimpa bencana, dan PPK yang  wilayahnya menjadi tempat posko pengungsi. Dari hasil survei ini diharapkan agar KPU Karo beserta  jajarannya dapat mempersiapkan  pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana erupsi Gunung Sinabung, serta menginvetarisir dan mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Dalam tinjauan ke lapangan KPU Karo juga melakukan koordinasi dengan Panwaslu Karo. Ketua Panwaslu Karo Sukahati Sinuraya dan jajaranya juga turut hadir dalam survei yang dilakukan oleh KPU Karo tersebut. Setelah meninjau langsung kondisi di lapangan dan dari data-data yang telah ada, selanjutnya KPU Karo akan merumuskan teknis pelaksanaan pemungutan suara yang berpedoman pada Surat Edaran KPU RI No. 190/KPU/III/2014, agar pemungutan suara wilayah yang tertimpa bencana alam erupsi gunung Sinabung dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. (kpukaro.brs/red. FOTO KPU/Hupmas)

Solok, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Selasa (25/3). Hadir dalam acara ini, Ketua KPU Kota Solok Budi Santoso, Ketua Panwaslu Solok Arif Susanto, serta para Kepala Desa, RT, RW dan komintas masyarakat lainnya.Dalam sambutan dan materinya, Budi Santosa menyatakan bahwa Pemilu inggal 15 hari lagi. KPU Kota Solok telah menyiapkan sortir dan lipat surat suara, dan saat ini sedang menyiapkan pengesetan formulir C untuk kebutuhan logistik di TPS. Ketua KPU mengajak seluruh tokoh masyarakat di Kelurahan Kampung Jawa untuk bersama-sama mengawal tahapan dan pelaksanaan Pemilu 9 April 2014. Pilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov. Sumbar dan DPRD Kota Solok secara tepat dan benar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya pada Pemilu 2014.  KPU Kota Solok berharap Pemilu 2014 bisa menjadi momentum dan pengukir sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia, dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat. “Pilih pemimpin yang memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, bukan pemimpin yang setelah terpilih lupa dengan masyarakat,” pesan Budi dengan penuh harap terhadap kemajuan demokrasi.  Ketua Panwaslu Kota Solok dalam materinya mengajak masyarakat apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2014 agar melaporkan kepada panwaslu, panwascam, atau PPL. “Indikasi pelanggaran yang sering terjadi adalah politik uang, oleh sebab itu KPU Kota Solok bersama dengan Panwaslu Kota Solok telah mengkampanyekan “STOP POLITIK UANG” kepada seluruh masyarakat. Pemilu 2014 sangat ditunggu oleh masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan dapat melahirkan pemimpin yang jujur, cerdas, adil, dan berpihak kepada masyarakat. (budi/red. FOTO KPU/Hupmas)

Solok, kpu.go.id- Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 yang semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertempat di Meeting Room Restoran Rama Delima, Senin (24/3). Bimtek diikuti oleh Ketua dan Anggota PPK dan PPS se-Kota Solok. Sementara itu, dari KPU Kota Solok hadir Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa, Anggota KPU Kota Solok Asraf Danil Handhika (Divisi Teknis), Ilham Eka Putra (Divisi Hukum), Jonnedi (Divisi Logistik), dan Maqomam Mahmuda (Divisi Sosialisasi) beserta Sekretaris KPU dan Staf Sekretariat KPU Kota Solok.Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan bimtek yang dilaksanakan merupakan rangkaian bimtek secara berjenjang didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.  Tujuan bimtek ini untuk memastikan kepada para penyelenggara pemilu dalam rangka memberikan pemahaman bersama, baik di tingkat PPK, dan PPS yang berkenaan dengan tata cara pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil perolehan suara oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Berbagai metode digunakan dalam bimtek, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil perolehan suara. Hasil simulasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada PPK dan PPS sehingga mereka dapat mengaplikasikannya pada saat pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara.  “Pemilu 2014 berbeda dengan pemilu sebelumnya terutama dalam hal penilaian posisi pencoblosan yang menentukan suara sah dan tidak sah. Jika pada pemilu sebelumnya hanya boleh mencoblos satu kali, tetapi pada pemilu 2014, pemilih yang mencoblos tanda gambar, nama caleg, dan nomor urut caleg maka suaranya dinyatakan sah asalkan tanda coblosnya ditujukan secara tegas”, ujar Asraf Danil Handhika, Divisi Teknis KPU Kota Solok. (khori/red. FOTOKPU/khori/hupmas)