Berita KPU Daerah

 Menurut penjelasan anggota KPU Tanah Karo Divisi Sosialisasi, Rahel Sukatendel, almarhum baru saja satu bulan bergabung menjadi Relasi di KPU Tanah Karo. "Dia adalah salah seorang aktivis muda yang sangat berpotensi di sini. Semangatnya tinggi dan pergaulannya luas. Selain aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Kabanjahe, dia juga aktif di banyak organisasi kepemudaan lainnya. Makanya dia, kita rekrut menjadi Relasi untuk segmen pemilih pemula yang fokus bekerja di lokasi pengungsian," ujar  Rahel menjelaskan latar belakang dan aktivitas almarhum. "Alamarhum anak yang bertanggungjawab dan berbeda dengan pemilih pemula lainnya, dia sangat peduli dengan Pemilu," imbuhnya. KPU Sumut, diwakili Komisioner Benget Silitonga, bersama Ketua KPU Tanah Karo  Benyamin Pinem, anggota KPU Tanah Karo, Rahel Sukatendel dan Gemar Tarigan, datang melayat, Minggu, (2/2/2014) saat jenazah disemayamkan di Jambur Sempakata, Kabanjahe, sebelum dimakamkan sore harinya di Desa Payung. Jenazah almarhum terpaksa disemayamkan di Jambur Sempakata karena kedua orangtuanya juga sedang mengungsi sehingga tidak dimungkinkan dibawa ke rumah kediaman mereka di Desa Payung. Saat disemayamkan ribuan masyarakat Tanah Karo datang melayat, termasuk puluhan murid-murid SD yang menjadi murid almarhum. Mereka larut dalam kesedihan yang mendalam atas kepergian almarhum. Selain aktivis sosial, almarhum ternyata juga adalah guru honorer di salah satu SD di Kabanjahe. Dalam sambutan penghiburannya kepada keluarga alamarhum, Benget Silitonga menyampaikan ucapan duka cita dari Ketua dan seluruh Komisioner KPU Sumut, yang karena tugas tidak semua bisa hadir. Benget meminta dan mendoakan kedua orang tua dan adik-adik serta seluruh keluarga yang ditinggalkan untuk iklas dan tidak menyesali kepergian almarhum. "Percayalah, alamarhum pergi dengan terhormat. Atas nama KPU Sumut saya menyampaikan duka cita kami sekaligus rasa bangga kami kepada almarhum karena menjalankan tugasnya sebagai Relawan Demokrasi Pemilu, dengan tidak mengenal lelah dan bahkan tidak mengenal resiko," ujar Benget menghibur seluruh keluarga. Dalam kesempatan itu, Benget Silitonga juga menyerahkan uang tanda duka cita dari KPU Sumut kepada ibunda almarhum. (bgt)

Mereka mengunjungi langsung desa-desa yang telah dikosongkan diantaranya, desa Berastepu dan sekitarnya yang berjarak radius 2 km dari kaki Gunung Sinabung, lokasi pengungsian di gedung Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kabanjahe, dan lokasi pegungsian di desa Telagah, Kabupaten Langkat. Sebagaimana diketahui lokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung bukan hanya di Kabupaten Karo, tetapi juga menyebar di Kabupaten Langkat, yang berbatasan langsung dengan Karo. KPU Sumut mendapatkan laporan bahwa hingga 25 Januari 2014,  jumlah pengungsi di Karo berkisar 30 ribuan jiwa dan 21 ribu diantaranya adalah pemilih. Sementara di Langkat, pengungsi 700-an jiwa dan 421 diantaranya merupakan pemilih. Walau data jumlah pengungsi yang terdaftar di DPT secara umum sudah diketahui, KPU Sumut menginstruksikan agar KPU Karo membuat pendataan dan pemetaan pengungsi pemilih yang lebih detail terkait asal desa, Asal TPS, Nomor DPT, dan Asal Dapil. Sebab data-data yang detail dan lengkap tersebut diperlukan untuk memutuskan model pemungutan suara nantinya di tempat pengungsian. "Data by name, by desa, by TPS nantinya akan menjadi dasar kita membuat data DPT faktual sesuai lokasi pengungsi, yang tentunya sudah berbeda dengan DPT normatif sebelumnya yang berbasis desa asal. Sehingga apapun nantinya skenario pemungutan suara di lokasi pengungsian kita sudah siap," ujar Benget Silitonga dalam pertemuan bersama KPU Karo dan petugas PPK dan PPS yang hadir. Instruksi yang sama juga disampaikan ketika bertemu dengan KPU Langkat. "Mohon KPU Langkat melakukan koordinasi dengan KPU Karo untuk melengkapi data pengungsi dengan informasi asal desa, asal TPS, dan DPT, sehingga memudahkan kita nanti membuat skenario pemungutan suara," ujar Evi Novida. Terkait model pemungutan suara di lokasi pengungsian, Benget menyampaikan bahwa sampai saat ini, belum diputuskan oleh KPU RI.  "Keputusan KPU RI akan sangat tergantung akurasi data dan perkembangan di lapangan terkait status bencana dan pengungsi. Yang pasti kita sudah responsif dan siap melayani hak pemilih nantinya di pengungsian", jelas Benget kepada kepala desa Telagah yang menanyakan hal tersebut. Saat bertegur sapa dengan pengungsi, KPU Sumut menyampaikan rasa prihatin dan turut bersimpati atas bencana dan kesulitan yang mereka alami. Namun dalam suasana keprihatinan, KPU Sumut tetap mengajak dan menghimbau pengungsi untuk tetap menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Apri 2014. Oleh karena itu kalau nanti ada pendataan dari petugas KPU, pengungsi diharapkan turut bekerjasama. (bgt)

Medan, kpu.go.id- Pada Pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang, angka golput dikhawatirkan akan lebih tinggi dibanding dengan Pemilu 2009. Untuk itu, selain melakukan berbagai sosialisasi, Penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat sampai ke tingkat PPK dan PPS wajib melakukan sosialisasi non-formal. Hal ini ditegaskan Koordinator Wilayah Tabagsel KPU Sumut, Yulhasni, pada acara temu ramah bersama Komisioner KPU Mandailingnatal (Madina) dan PPK se-Madina di Aula KPU Madina, Jalan Perintis Kemerdekaan Panyabungan, Kamis (30/1/14).Menurutnya, kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sebab, bila merujuk pada hasil survei yang dilakukan LSI beberapa waktu lalu, diprediksi angka golput di Sumut sekitar 30%. Faktor penyebab utamanya bukan karena pemilih tidak ingin memilih pada hari H. Akan tetapi, nama pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih. "Untuk itu, saya minta kepada kita semua sebagai penyelenggara agar memeriksa kembali DPT. Pastikan nama-nama warga yang telah berhak memilih, telah masuk dalam daftar pemilih," katanya.Selain karena tidak terdaftar, Ketua Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi KPU Sumut ini, juga menyampaikan penyebab partisipasi pemilih rendah karena adanya apatisme terhadap Pemilu dari para pemilih yang berdomisili di wilayah perkotaan di samping karena faktor ketidak-tahuan terhadap Pemilu. Untuk itulah, menurutnya, seluruh penyelenggara Pemilu hingga ke tingkat desa berkewajiban melakukan sosialisasi dalam setiap kesempatan. "Jika penyelenggara Pemilu secara gencar terus-menerus melakukan sosialisasi, saya yakin target partisipasi pemilih di Sumut sebesar 80% dan nasional sebesar 75% akan tercapai," ungkpanya. Target Partispasi Pemilih MadinaDalam kesempatan itu, Ketua KPU Madina, Agussalam, juga menyebutkan target partisipasi pemilih di Madina untuk Pemilu legislatif April mendatang sebesar 78%. Soalnya, pada Pemilu legislatif 2009 lalu, tingkat partisipasi pemilih sebanyak 78%. "Kami berharap, angka ini dapat dipertahankan. Tentunya, kita semua sebagai penyelenggara Pemilu harus bersungguh-sungguh melakukan sosialisasi dalam setiap kesempatan," katanya. Sebagai laporan yang terkait dengan kegiatan sosialisasi di Madina, Agussalam menyebutkan KPU Madina telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Pertama, melalui Pemerintah Kabupaten Madina, Dinas Pendidikan Madina yang menginstruksikan guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar di SMA se-Madina untuk menyosialisasikan pentingnya Pemilu 9 April 2014 kepada siswa (pemilih pemula) di sekolah masing-masing. Kedua, pada Rabu lalu (29/1/201), KPU Madina melakukan komunikasi dengan pihak Departemen Agama Madina. "Ada dua usulan yang kami sampaikan. Pertama, agar mengintruksikan hal serupa terkait dengan demokrasi dan Pemilu kepada guru-guru yang mengajar di MA dan pesantren-pesantren di bawah naungan lembaganya. Selain itu, demi suksesnya Pemilu yang akan datang, para muballigh dan pendeta-pendeta juga diminta agar selalu menyampaikan pesan moral terkait dengan Pemilu dalam setiap kesempatan berkhutbah atau ceramah di depan umat masing-masing," pungkasnya. (kpu provsu) 

Deklarasi tersebut didahului dengan ramah tamah antara elemen masyarakat dengan forum komunikasi pimpinan daerah Sumut, yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Pemprovsu. Hadir dalam deklarasi, Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho, Kapoldasu Irjen (Pol) Iwan Gunawan, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Istu Hari, Kejatisu, Pangkosek Hudnas, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, anggota KPU Sumut  Benget Silitonga, Nazir Salim Manik, Evi Novida Ginting, dan Yulhasni, serta jajaran pimpinan daerah lainnya.Deklarasi elemen masyarakat Sumut secara simbolis dibacakan oleh Ketua FKUB Sumut, H. Maratua Simanjuntak, dan diserahkan kepada Gubernur Sumut, Kapoldasu, dan Ketua KPU Sumut. Dalam deklarasi tersebut elemen masyarakat Sumut menyampaikan sejumlah himbauan dan tekad menyongsong Pemilu 2014 yakni;1.    Kami siap mewujudkan Tahun 2014 sebagai Tahun Gerakan Indonesia beradab, melalui gerakan pengamalan nilai-nilai agama secara utuh, pengamalan Empat Konsensus Dasar Nasional dan Kearifan Lokal dalam kehidupan sehari-hari;2.    Kami masyarakat Sumatera Utara khususnya yang telah terdaftar sebagai pemilih, siap untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas pada tanggal 9 April 2014 guna mendapatkan Wakil Rakyat yang bermoral, berwawasan kebangsaan, berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.3.    Berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan menolak bentuk kekerasan, diskriminasi, politik uang, intimidasi, provokasi serta penistaan terhadap Suku, Agama, Ras dan Golongan;4.    Meminta kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk melaksanakan praktek demokrasi secara beradab, tidak membodohi rakyat, tidak membeli suara rakyat untuk meraih kemenangan;5.    Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu secara profesional, jujur dan adil serta tidak berpihak maupun memanipulasi hasil perolehan suara untuk kepentingan parpol atau caleg tertentu;6.    Meminta kepada jajaran Birokrasi Pemerintah untuk tetap melayani kepentingan masyarakat, tidak memberi fasilitas kepada kepentingan calon/Parpol tertentu dan mencegah keterlibatan PNS dalam kegiatan politik praktis;7.    Meminta kepada media untuk melaksanakan fungsi pers, sesuai kode etik jurnalistik dan kode etik penyiaran, dengan mengedepankan pemberitaan yang menyejukkan serta menghindari pemberitaan multi tafsir dan menyesatkan;8.    Meminta Aparat Keamanan bertindak adil dan profesional dalam menegakkan hukum, serta mengedepankan tindakan preventif dan persuasif guna menghindari terjadinya kekerasan. (bgt)

Kordinator Divisi Sosialisasi, Data dan Informasi KPU Sumut, Yulhasni mengatakan dalam kegiatan tersebut KPU Sumut dan KPU Kota Medan membagi-bagikan brosur Pemilu 2014. "Selain brosur, kita juga membuka ruang konsultasi Pemilu 2014. Masyarakat yang menyaksikan konser Iwan Fals dan ingin bertanya tentang Pemilu kita layani," kata Yulhasni.Dijelaskannya, dalam konsultasi tersebut umumnya masyarakat bertanya seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tata cara memilih. "Kita sudah siapkan petugas untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu," jelas Yulhasni yang didampingi Ketua KPU Kota Medan, Yenny Chariah Rambe. Bahkan di stand KPU Sumut itu juga, demikian Yulhasni, juga dimanfaatkan sejumlah calon legislatif (caleg) untuk bertanya seputar masalah teknis kampanye Pemilu 2014. "Model acara seperti ini ternyata efektif juga menyosialisasikan Pemilu 2014," kata Yulhasni.Secara terpisah, Nickson Marpaung (46), salah seorang pengunjung mengaku senang dengan stand KPU Sumut. "Di sini saya diberitahu bagaimana melihat terdaftar sebagai pemilih atau tidak," kata Nickson. Pengunjung ini dipandu operator sidalih KPU Sumut untuk mengecek namanya di DPT. Pengunjung lain, Novia (18) juga mendapatkan informasi penting seputar Pemilu 2014. "Saya kira pemilu kali ini mencontreng, rupanya pakai sistem coblos," ujar gadis yang mengaku kuliah di Fakultas Hukum USU ini. (kpu-provsu).

Solok, kpu.go.id- KPU Kota Solok melaksanakan kegiatan orientasi/ bimtek Relawan Demokrasi (Relasi) dan Launching Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2014, bertempat di Aula kantor KPU Kota Solok, Rabu, (22/1).Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU Kota Solok, Sekretariat KPU Kota Solok, Ketua Panwaslu Kota Solok, PPK dan PPS Se-Kota Solok, Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2014, dan 25 orang Relasi yang telah direkrut oleh KPU Kota Solok tanggal 10 Januari 2014. Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dari setiap pemilu mengalami penurunan, hal ini bisa dilihat dari Pemilu 1999 yang dengan tingkat partisipasi pemilih 92 %, Pemilu tahun 2004 turun menjadi 84 % dan Pemilu 2009 tingkat partisipasinya sekitar 72 %. Penurunan ini  menjadi pekerjaan rumah bagi KPU untuk mengajak masyarakat kembali aktif berpartisipasi untuk memberikan hak suaranya pada Pemilu 09 April 2014. “Upaya yang saat ini dilakukan adalah membentuk Relasi atau relawan demokrasi, dibentuk dengan tujuan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan untuk memperbaiki kualitas pemilih. Melihat kecenderungan kualitas pemilih menurun yang mau datang ke bilik suara dengan kesadaran otentik hendak memilih wakil-wakil rakyat yang baik untuk 5 tahun ke depan,” demikian jelas Budi. Budi menambahkan, Relasi ini ditugasi untuk menyadarkan warga masyarakat tentang hak pilihnya dan diajak memilih wakil-wakilnya secara tepat dan benar. Tugas Relasi bergiat di lima komunitas yakni pemilih perempuan, pemula, kelompok terpinggirkan, kelompok agama dan difabel/disabilitas. Tugas yang lain adalah menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan rutin  yang  sudah ada dalam komunitas tersebut. Divisi Sosialisasi KPU Kota Solok Maqomam Mahmuda menjelaskan bahwa untuk persyaratan menjadi Relasi harus jelas seperti cukup dewasa dari segi usia maupun pemikiran, independent, imparsial, non partisan, tidak melakukan tindakan kekerasan, menghormati adat dan budaya setempat, tidak bertindak diskriminatif dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keperpihakan dan gratifikasi. Untuk kegiatan Relasi ini akan menggunakan dana dari DIPA KPU yang sudah disiapkan, dengan harapan dapat mendukung suksesnya Pemilu 2014. Selain itu juga disampaikan, bahwa untuk penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah diplenokan oleh KPU Kota Solok tanggal 16 Januari 2014 berjumlah 45.896 orang pemilih. KPU Kota Solok membuka pendaftaran pemilih khusus bersama dengan PPK dan PPS sejak 7 Januari 2014 hingga 26 Januari 2014. Pemilih khusus adalah pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, dan DPT. Launching DPK secara simbolik ditandai dengan penyerahan formulir pendaftaran pemilih khusus kepada Ketua PPS Tanah Garam yang memiliki jumlah TPS terbesar yaitu 31 TPS. Ketua Panwaslu Kota Solok Arif Santoso menyatakan bahwa seluruh stakeholder terkait terutama pimpinan partai politik agar segera melakukan pengecekan terhadap anggota partai dan keluarganya, apabila belum tercantum namanya dalam DPT segera melapor ke PPS untuk dimasukkan dalam DPK. Dalam acara tersebut juga disampaikan soft file/CD DPT kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2014 di Kota Solok. (budi)