Berita KPU Daerah

Bupati Lutra Tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD)

Masamba, kpu.go.id - Penandatangaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah  Kabupaten  dan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara hari Rabu (20/5) dilakukan di ruang Bupati Luwu Utara.Ketua KPU  Suprianto, SH  didampingi Sekretaris KPU Lutra H. Muh Ilyas, S. Pd.  menyambut baik atas respon pemerintah tentang pelaksanaan Pilkada di Luwu Utara yang akan di laksanakan pada bulan Desember.''Pada hari ini Pemda (Bupati) sudah menandatangani NPHD tersebut dan kami sangat berharap semua kegitan tahapan bisa berjalan,” ujarnyaSelanjutnya mantan Ketua Panwaslu Sulsel ini mengatakan bahwa selain penandatanganan SK ini kami juga menyampaikan kepada pemerintah daerah (Bupati) tentang semua tahapan pilkada baik yang sementara berjalan  maupun yang belum.Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM minta kepada KPU  seefisien mungkin dalam pengunaan anggaran, selanjutnya pemerintah juga akan  mendukung KPU dalam pelaksanaan Pilkada termasuk masalah anggaran. (Iqbal)

KPU Lutra Lantik 60 PPK dari 12 Kecamatan

Masamba, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu utara (Lutra) Suprianto, SH  melantik serta mengambil sumpah 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Aula Kantor KPU, Senin (18/5). Hadir Wakil Bupati Lutra Indah Putri Indriani, Ketua KPU Provinsi Iqbal Latif, anggota DPRD Lutra, Muspida, Panwas Lutra serta sejumlah pejabat lainya lingkup Pemda Lutra.Dalam sambutanya, Ketua KPU Provinsi Sulsel Iqbal Latif mengatakan, Pilkada tahun 2015 berbeda dengan Pilkada lima tahun sebelumnya. Sehingga Pilkada tahun ini adalah momentum KPU sebagai penyelenggara untuk membuktikan dapat menyelengarakan Pilkada dengan profesional dan integritas tinggi sebagai langkah awal menuju tujuh gelombang pilkada serentak tahun 2020 atau Pilkada yang sebenar-benarnya."Pilkada 2015 merupakan starting pertama KPU untuk membuktikan ke masyarakat bisa melaksanakan Pilkada yang sebaik-baiknya, selain itu Pilkada 2015 adalah ujian berat bagi KPU sebagai penyelenggara, bila hal itu bisa di laksanakan dengan baik maka Pilkada selanjutnya juga di pastikan dapat berjalan dengan baik," terangnya.Iqbal menambahkan, PPK adalah ujung tombak penyelenggara Pilkada sehingga dua  hal perlu menjadi pegangan yang harus dilaksanakan, yakni PPK harus benar-benar menjadi penyelenggara Pilkada yang profesional, kompetitif dan berintegritas berdasarkan regulasi yang ada, dan PPK tetap mengedepankan etika sebagai ujung tombak penyelenggara Pilkada. Bila dua  hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka Pilkada di Lutra akan berlangsung sesuai yang diharapkan.Hal lain lanjut Iqbal, PPK harus netral karna dalam Pilkada dan selalu banyak mempelajari setiap regulasi, sebab Pilkada tahun ini berbeda dengan regulasi Pilkada lima tahun sebelumnya.PPK dituntut meningkatkan partisipasi pemilih sebagai indikator keberhasilan Pilkada. Namun meningkatkan partisipasi pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab PPK namun tanggung jawab bersama. Caranya memastikan tidak satupun warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih. Untuk memenuhi hal tersebut kita (penyelenggara)  dituntut banyak melakukan komunikasi dengan penyelenggara mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat KPU Pusat termasuk komunikasi dengan Panitia Pengawas.Igbal berharap, pemda baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dapat memberi fasilitas  yang memadai kepada PPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pilkada "Harapan kita Pilkada Lutra dapat menjadi barometer pelaksanaan Pilkada di Sulsel," tandasnya.Sementara itu Wakil Bupati Indah Putri Indriani mengatakan, Pilkada langsung di Lutra tahun 2015 adalah Pilkada langsung ketiga kalinya dilaksanakan. Pilkada sebelumnya dapat berlangsung dengan aman dan damai, harapan kita Pilkada tahun 2015 pelaksanaannya dapat berjalan lancar sehingga dapat menghasilkan pimpinan yang amanah."Saya ingatkan PPK, apapapun latar belakang dan pilihan pribadi saudara, setelah menjadi PPK maka saudara dituntut untuk profesional  dan netral karena sukses tidaknya Pilkada adalah tanggung jawab penyelenggara utamanya PPK," tegas Indah.Dengan metode seleksi dilakukan KPU Lutra dalam merekrut PPK maka dipastikan Pilkada akan berjalan dengan baik untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas. (Iqbal)

KPU Lutra Lantik 60 PPK dari 12 Kecamatan

Masamba, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu utara (Lutra) Suprianto, SH  melantik serta mengambil sumpah 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Aula Kantor KPU, Senin (18/5). Hadir Wakil Bupati Lutra Indah Putri Indriani, Ketua KPU Provinsi Iqbal Latif, anggota DPRD Lutra, Muspida, Panwas Lutra serta sejumlah pejabat lainya lingkup Pemda Lutra.Dalam sambutanya, Ketua KPU Provinsi Sulsel Iqbal Latif mengatakan, Pilkada tahun 2015 berbeda dengan Pilkada lima tahun sebelumnya. Sehingga Pilkada tahun ini adalah momentum KPU sebagai penyelenggara untuk membuktikan dapat menyelengarakan Pilkada dengan profesional dan integritas tinggi sebagai langkah awal menuju tujuh gelombang pilkada serentak tahun 2020 atau Pilkada yang sebenar-benarnya."Pilkada 2015 merupakan starting pertama KPU untuk membuktikan ke masyarakat bisa melaksanakan Pilkada yang sebaik-baiknya, selain itu Pilkada 2015 adalah ujian berat bagi KPU sebagai penyelenggara, bila hal itu bisa di laksanakan dengan baik maka Pilkada selanjutnya juga di pastikan dapat berjalan dengan baik," terangnya.Iqbal menambahkan, PPK adalah ujung tombak penyelenggara Pilkada sehingga dua  hal perlu menjadi pegangan yang harus dilaksanakan, yakni PPK harus benar-benar menjadi penyelenggara Pilkada yang profesional, kompetitif dan berintegritas berdasarkan regulasi yang ada, dan PPK tetap mengedepankan etika sebagai ujung tombak penyelenggara Pilkada. Bila dua  hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka Pilkada di Lutra akan berlangsung sesuai yang diharapkan.Hal lain lanjut Iqbal, PPK harus netral karna dalam Pilkada dan selalu banyak mempelajari setiap regulasi, sebab Pilkada tahun ini berbeda dengan regulasi Pilkada lima tahun sebelumnya.PPK dituntut meningkatkan partisipasi pemilih sebagai indikator keberhasilan Pilkada. Namun meningkatkan partisipasi pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab PPK namun tanggung jawab bersama. Caranya memastikan tidak satupun warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih. Untuk memenuhi hal tersebut kita (penyelenggara)  dituntut banyak melakukan komunikasi dengan penyelenggara mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat KPU Pusat termasuk komunikasi dengan Panitia Pengawas.Igbal berharap, pemda baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dapat memberi fasilitas  yang memadai kepada PPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pilkada "Harapan kita Pilkada Lutra dapat menjadi barometer pelaksanaan Pilkada di Sulsel," tandasnya.Sementara itu Wakil Bupati Indah Putri Indriani mengatakan, Pilkada langsung di Lutra tahun 2015 adalah Pilkada langsung ketiga kalinya dilaksanakan. Pilkada sebelumnya dapat berlangsung dengan aman dan damai, harapan kita Pilkada tahun 2015 pelaksanaannya dapat berjalan lancar sehingga dapat menghasilkan pimpinan yang amanah."Saya ingatkan PPK, apapapun latar belakang dan pilihan pribadi saudara, setelah menjadi PPK maka saudara dituntut untuk profesional  dan netral karena sukses tidaknya Pilkada adalah tanggung jawab penyelenggara utamanya PPK," tegas Indah.Dengan metode seleksi dilakukan KPU Lutra dalam merekrut PPK maka dipastikan Pilkada akan berjalan dengan baik untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas. (Iqbal)

Seleksi Panitia Adhoc Pilkada Sijunjung, Lima Kandidat Telah Mendaftar

Sijunjung, kpu.go.id- Lima orang telah mendaftar jadi calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Sijunjung, 9 Desember 2015 nanti. Padahal, masih dalam tahap pengumuman pada rentang waktu 21-24 April, belum pada masa pendaftaran yang baru dimulai 25-28 April nanti."Pasal 18 Ayat (1) huruf (k) Peraturan KPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja menegaskan, panitia adhoc yang telah dua kali menjabat, tidak diperbolehkan lagi untuk ikut jadi penyelenggara pada pilkada serentak 2015 ini," ungkap Kordiv Sosialisasi KPU Sijunjung, Lindo Karsyah, beberapa saat lalu.Diungkapkan Lindo, panitia adhoc pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya di Kabupaten Sijunjung, rata-rata tidak bisa lagi ikut jadi penyelenggara tingkat kecamatan, kelurahan (PPS) ataupun TPS (KPPS). Karena, rata-rata telah dua kali menjabat yaitu pada pemilu legislatif dan pemilu presiden."Bagaimana lagi, aturan yang melarang. Kita tak bisa berbuat apa-apa," terang Lindo.Di Kabupaten Sijunjung, panitia adhoc yang akan dibentuk itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 8 kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di 61 nagari. Masing-masingnya, terdiri dari 5 orang untuk PPK dan 3 orang untuk PPS.Untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), beranggotakan 7 orang ditambah dua orang tenaga Linmas.Untuk Pilkada Sijunjung 2015 nanti yang akan digelar serentak bersama 10 kabupaten, 2 kota dan provinsi itu, jumlah KPPS diperkirakan masih sama dengan saat pemilu presiden 2014 lalu yaitu sebanyak 495 buah. Secara nasional, akan digelar serentak bersamaan dengan sembilan provinsi dan 260 kabupaten/kota."KPPS ini masih belum pasti angkanya. Kita masih fokus pada pemutakhiran data pemilih dulu. Karena, pembentukan KPPS ini berbasiskan jumlah pemilih," ungkap Lindo.(*)

DPRD Lutra Janjikan Tambahan Anggaran

Masamba, kpu.go.id-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara (Lutra), berjanji akan lakukan penambahan terhadap anggaran penyelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lutra, sesuai usulan permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp 7 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lutra tahun 2015.Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Lutra, Mahfud Yunus dalam rapat koordinasi sekaligus penyampaian tahapan penyelengaraan Pilkada, yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Lutra, Selasa (21/4) dan dihadiri langsung Ketua KPUD Lutra, Suprianto didampingi anggota komisoner KPU lain, Abdul Aziz, Srianto dan Syamsul Bachri. "Jangan kuatir, kami prediksikan akan ada sekitar Rp 70 miliar pada APBD-P Lutra. Jadi kami berani janjikan, pada pembahasan APBD-P mendatang, terkait tambahan anggaran Pilkada akan dijadikan skala prioritas," janji Legislator Golkar ini.    Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Lutra, Suprianto, menyampaikan sejumlah hal terkait penyelenggaraan Pilkada Lutra. Diantaranya, salah satu kewajiban KPU yang harus dilaksanakan adalah melaporkan semua penyelenggaran tahapan Pilkada kepada DPRD."Kami berkewajiban menyerahkan laporan penyelenggaraan tahapan Pilkada. Sesuai yang telah diagendakan, Rabu (22/4) KPU membuka pendaftaran Panitia Adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)," tutur Suprianto.Selain itu, mantan Ketua Panwaslu Sulsel ini, mengatakan nantinya metode kampanye calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) akan difasilitasi oleh KPU. Seperti metode kampanye menggunakan alat peraga melalui baliho, spanduk, stiker, serta iklan di media, bagi seluruh kandidat pasangan calon sudah tidak diperboleh memasang sendiri."Aturannya seperti itu, KPU menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 Miliar untuk mensosialisasikan seluruh pasangan Cabup dan Cawabup,  menggunakan alat peraga," jelasnya. (iqbal)

Koordinasi Persiapan Pilkada, Ketua KPU RI Kunjungi KPU Prov. Riau

Pekanbaru, kpu.go.id- Sabtu (18/04) Dalam rangka koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik melakukan supervisi ke KPU Provinsi Riau. Acara dihadiri sembilan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang melaksanakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati danWalikota/Wakil Walikota gelombang pertama tahun 2015 ini.Husni menyampaikan tentang kesiapan KPU selaku penyelenggara untuk melaksanakan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk Riau.“Oleh karenanya diharapkan kepada KPU Kabupaten/Kota, yang akan melaksanakan Pilkada, termasuk Riau segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat guna menyongsong pelaksanaan pilkada serentak,”pesannya.Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Riau Nurhamin menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota se-Riau telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terkait dana hibah penyelenggaraan pilkada, dan dapat dinyatakan siap melaksanakan pilkada serentak.Sementara kesembilan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau secara bergantian menyampaikan sekaligus melaporkan kepadaHusni, bahwa pada prinsipnya seluruh KPU Kabupaten/Kota siap melaksanakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tahun 2015 ini.(teks/myd/red. )

Populer

Belum ada data.