Berita KPU Daerah

Surabaya, kpu.go.id- Penyelenggaraan Pilwali Surabaya 2015 memang telah usai. Masyarakat Surabaya telah memilih walikota dan wakil walikotanya untuk lima tahun kedepan. Namun, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada selanjutnya, KPU Kota Surabaya mengadakan evaluasi pelaksanaan Pilwali Surabaya 2015.Oleh karena itu, Selasa (29/3/2016), KPU Surabaya menggelar Focus Grup Discussion (FGD) membahas evaluasi Pilwali. FGD dihadiri oleh Anggota KPU RI Arief Budiman, Panwaslih Kota Surabaya, Jajaran Pemerintah Kota Surabaya, Partai Politik Peserta Pemilu 2014, dan akademisi. Bertindak sebagai fasilitator adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Dewita Hayu Shinta dan Choirul Anam. FGD dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas tentang anggaran, pengadaan, dan distribusi logistik. Sementara sesi kedua membahas tentang teknis kepemiluan yaitu rekrutmen badan ad hoc, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, dan sengketa pemilihan.Arief Budiman mengungkapkan, KPU RI menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada untuk menggelar FGD Evaluasi Pilkada. Tujuan FGD evaluasi Pilkasa adalah untuk mendapatkan masukan agar pengaturan Pilkada serentak berikutnya bisa lebih baik.  “Selain itu, hasil FGD tersebut akan menjadi bahan masukan KPU RI untuk disampaikan kepada DPR RI,” tutur pria asli Surabaya tersebut.Ketua Panwaslih Surabaya Wahyu Hariyadi mengungkapkan perlunya perbaikan aturan mengenai alat peraga dan bahan kampanye. “Kapan batas alat peraga kampanye diproduksi dan dipasang harus diatur. Demikian pula dengan bahan kampanye. Padahal keterlambatan juga karena adanya perubahan desain alat peraga dan bahan kampanye dari pasangan calon,” papar Wahyu.FGD berlangsung interaktif. Seluruh stakeholder KPU Kota Surabaya yang hadir memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilwali sekaligus saran pemecahan masalahnya. Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengucapkan terimakasih atas masukan tersebut. “Semoga ini menjadi pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas demokratisasi di Surabaya di tahun-tahun berikutnya,” pungkas Robiyan. (humas)

Palembang, kpu.go.id - Pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di tujuh kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015, untuk perbaikan penyelenggaraan pilkada-pilkada yang akan datang. Kegiatan ini ditempatkan di ruang rapat  KPU Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (30/3).KPU Provinsi Sumsel, memandang perlu melakukan perbaikan-perbaikan tahapan penyelenggaraan pilkada yang akan datang. Harapannya kekurang-sempurnaan pada waktu penyelenggaraan pilkada yang lalu dapat diperbaiki pada pelaksanaan pilkada mendatang.Acara FGD yang dibuka oleh Komisioner KPU Provinsi Sumsel, Alexander Abdullah, SH.M.Hum, didampingi Komisioner lainnya Liza Lizuarni, SE, Ahmad Naafi, S.H, M.Kn, dan Heny Susantih, S.Pd. M.Si. Kegiatan ini mengundang tujuh KPU Kabupaten se-Sumsel yang menyelenggarakan Pilkada 2015 yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tetapi yang hadir lima KPU Kabupaten, yakni OI, OKU, OKUS, Muratara, dan KPU Kabupaten PALI.Materi yang dibahas dalam pengevaluasian ini terkait tahapan penyelenggaraan, anggaran, tata kerja organisasi, dan sarana prasarana. Masing-masing KPU Kabupaten yang telah menyelenggarakan pilkada menyampaikan saran, pendapat dan hasil evaluasi dari kabupaten mereka kepada KPU Provinsi Sumsel. Acara diakhiri dengan membuat rencana kerja tindak lanjut. (Ana)

JAKARTA – Banyak daerah yang dana pilkadanya tidak terserap habis. Contohnya, Kabupaten Karawang. KPU setempat mengembalikan Rp 11 miliar ke kas daerah. Begitu juga KPU Provinsi Jambi yang mengembalikan lebih dari Rp 20 miliar. Dana itu merupakan dana sisa Pilkada 2015.“Sebagian besar KPU daerah mengembalikan sisa dana,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah di kantor KPU, Jakarta,kemarin (29/3). Sisa dana tersebut umumnya berasal dari pos logistik. Itu berkaitan dengan langkah KPU yang kerap membuat asumsi maksimal terhadap jumlah pasangan calon (paslon). Yakni, lima paslon.“Tapi, nyatanya hanya dua calon,” katanya. Jumlah pasangan calon tersebut berimplikasi pada beberapa hal. Misalnya, alat peraga dan bahan kampanye yang harus dicetak KPU. Selain itu, realisasi anggaran pengadaan logistik sering kali jauh di bawah plafon awal.“Kertas dianggarkan Rp 10, tapi pas tender dapat Rp 8,” imbuhnya mencontohkan. Ferry menyebutkan, beberapa KPU daerah meminta izin memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki fasilitas kesekertariatan. Dia menilai usulan itu kurang tepat. Sebab, esensi alokasi dana pilkada adalah untuk menyukseskan hajatan pilkada. Bukan yang lain.Dalam pilkada serentak tahap kedua pada 2017, Ferry berharap sisa dana tersebut segera dialihkan untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi berdasar pengalaman Pilkada 2015, angka partisipasi hanya berkisar 70 persen,”Kan sayang kalau dana dibalikin. Lebih baik untuk menggenjot sosialisasi,”terangnya.Ferry menyebut itu bukan perkara sulit. Meski berbeda kamar, dana tersebut bisa dialihkan selama masih untuk kepentingan pilkada.”Tinggal konsultasi ke pemerintah daerahnya, bisa digeser,”tandasnya. (far/c6/pri) Sumber: Indo Pos, Rabu 30 Maret 2016

Medan, kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Sumatera Utara 2018. Pertemuan digelar di  Kantor Gubernur Sumut, Selasa (22/3). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Provinsi Sumut Mulia Banurea dan Anggota KPU Provinsi Sumut, Benget M. Silitonga, Nazir Salim Manik. Sementra dari Pemprov Sumut diwakili Asisten I Hasiholan Silaen. Hadir juga Sekretaris KPU Provinsi Sumut Abd Rajab Pasaribu dan Kabag Data dan SDM Irwan Zuhdi Siregar. Ketua KPU Provinsi Sumut, Mulia Banurea mengatakan selain membahas perihal persiapan pilkada, pertemuan juga membahas tentang rencana anggaran pra-tahapan pilkada dan persiapan Pilkada Tapanuli Tengah serta Tebing Tinggi. Mulia Banurea berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan hal-hal positif dalam persiapan Pilkada 2018. Dikatakannya, persiapan yang matang dari segala aspek akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilgubsu 2018. Selain itu, ujar Mulia Banurea, dalam hal persiapan Pilkada 2017 di Tebing Tinggi dan Tapanuli Tengah, KPU Sumut meminta dukungan dari Pemprovsu agar pelaksanaan Pilkada di dua daerah tersebut. Sementara itu Asisten I, Hasiholan Silaen mengatakan telah menerima rencana anggaran pra-tahapan Pilkada Gubsu 2018. Menurutnya, hal tersebut akan segera disampaikan ke Plt. Gubsu untuk dibahas dan ditindaklanjuti. (marizka irsanya)

Solok, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tahapan pemilihan tahun 2015, Rabu (23/3).Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa dalam pembukaan acara memaparkan bahwa evaluasi tahapan pemilihan 2015 merupakan proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2015 telah dicapai.Selain itu, kegiatan tersebut dimaksudkan juga untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi dalam pilkada 2015, serta. mengumpulkan berbagai gagasan solutif sebagai rekomendasi revisi UU dan PKPU terkait pilkada.Acara FGD ini dipandu oleh Anggota KPU Kota Solok, Jonedi, Asraf Danil Handika, Ilham Eka Putra, dan Maqomam Mahmuda.Peserta FGD tersebut terdiri dari kepala SKPD terkait, akademisi, pengawas pemilihan, pemantau/pemerhati/LSM kepemiluan, pimpinan partai politik, tim sukses pasangan calon, wartawan, tokoh masyarakat, serta utusan dari organisasi masyarakat.Budi berharap seluruh peserta dapat memberikan gagasan, dan ide-idenya sebagai masukan materi yang dibahas dalam kegiatan itu. (KPU Kota Solok)

Masamba, kpu.go.id – Paska Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lutra gelar evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dan dihadiri oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta para Sekretaris PPK dan PPS seluruh Kabupaten Lutra.Kegiatan yang dimulai pada Kamis (10/3), itu dihadiri juga oleh Ketua KPU Lutra, Suprianto, dan para komisioner lainnya, Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Haerul Manna, dan Faisal Amir. Suprianto mengatakan, kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015. Harapannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu semakin baik dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu dan pilkada yang akan datang."Evaluasi ini penting untuk memperbailki proses pelaksaan pemilu kedepan, karena prinsipnya kita mau memperbaiki apa yang kurang, dan menyempurnakan yang sudah baik" ujar Suprianto.Suprianto mengucapakan banyak terima kasih kepada PPK, PPS serta para sekretaris yang sudah hadir mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap para penyelenggara ad hoc tersebut bisa menyampaikan semua persoalan yang dihadapi kala penyelenggaraan Pilbup 2015, sehingga persoalan itu bisa terpetakan.Dengan pemetaan masalah, Supriyanto ingin saat pemilu dan pilkada yang akan datang KPU sudah mempunyai strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.Sementara itu, Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, berterimakasih kepada seluruh penyelenggara pilkada, mulai dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS yang telah mengawal proses demokrasi di Lutra ini dengan baik.Mantan Wakil Bupati Lutra ini menjelaskan, partisipasi pemilih dalam sebuah pemilu tidaklah penting. Menurutnya yang perlu dibangun dalam pemilu adalah pondasi. Yaitu kesadaran masyarakat, sehingga pemilih bisa memilih dengan kesadaran mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.Indah berpesan kepada seluruh penyelenggara ad hoc untuk tetap bekerja dengan integritas meskipun tidak sebanding dengan penghargaan yang diberikan. Ia mengatakan tugas sebagai penyelenggara ad hoc adalah tugas mulia yang membutuhkan integritas tinggi.  “PPK dan PPS agar kedepan tetap bekerja dengan baik. Walaupun kita tahu, honor yang didapatkan tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Tetapi ini adalah pekerjaan mulia yang membutuhkan integritas,” pesan Indah.Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Amir mengatakan, PPK dan PPS adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh penyelenggara, pertama, Sumber Daya Manusia (SDM), kedua independensi, dan terakhir netralitas. “Penyelenggara dihadapkan dengan dua kelompok, yakni orang puas, dan tidak puas untuk itu, para PPK dan PPS mari kita bangun semangat Integritas yang berkualitas. Tugas penyelenggara itu bagaimana mengangkat motivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi di semua tingkatan pemilu,” kata dia. (*/red. FOTO KPU/Lutra)