Berita KPU Daerah

Teluk Kuantan, kpu.go.id-Dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakiol Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2015, Kamis (21/4/2016) di Aula Kantor KPU Kuansing di Teluk Kuantan. Pada acara tersebut hadir komisioner KPU Propinsi Riau, Ilham M Yasir, Ketua KPU Kuansing, Firdaus dan beserta seluruh Komisioner KPU Kuansing, perwakilan dari Polres Kuansing, Panwaslu, akademisi, Pemkab Kuansing, PWI Kuansing, tokoh masyarakat serta perwakilan dari PPK. Ketua KPU Kuansing, Firdaus menyampaikan bahwa melalui acara FGD ini dapat mengetahui apa saja kendala atau persoalan yang menjadi perhatian baik dari internal penyelenggara maupun dari eksternal. Sementara, Ilham Yasir yang mewakili KPU Riau dalam kesempatan itu mengatakan, proses yang terjadi pada FGD ini merupakan hal terpenting yang akan menjadi perhatian KPU RI, selain laporan tertulis yang dilayangkan KPU KAbupaten/Kota pasca Pilkada. “Perwakilan dari berbagai unsur inilah yang perlu memberikan masukan, sekaligus juga untuk mengukur hasil kinerja penyelenggara, mengidentifikasi persoalan, dan memberikan usulan pada momentum berikutnya,” tegasnya. Hasil dari kegiatan FGD ini nantinya akan tuangkan dalam bentuk laporan evaluasi dan selanjutnya akan dikirimkan kepada KPU RI sebagai bahan masukan dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak Gelombang I. Pokok permasalahan yang dibahas pada kesempatan tersebut diantaranya pola seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suata (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), persoalan pelanggaran dan penanganannya, penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), tata tertib kampanye, peraturan dan petunjuk teknis yang masih ada kelemahan dan permasalahan anggaran. Selain itu didiskusikan mengenai sengketa yang dihadapi oleh KPU Kuansing, yaitu sengketa pencalonan di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan sidang kode Komisioner KPU Kuansing di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sengketa menjadi penekanan pada FGD  ini karena Kabupaten Kuansing satu-satunya kabupaten di Riau yang menghadapi sengketa pencalonan dan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) yang  diperiksa serta diputuskan oleh MK. Keputusan hasil sengketa pencalonan, sengketa PHP di MK dan sidang Kode Etik membuktikan bahwa kinerja KPU Kuansing dalam menjalankan tahapan Pemilihan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Palembang, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan asistensi dan rapat kerja (raker) dengan KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. Raker dan asistensi ini berlangsung di Ruang Rapat KPU Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, Rabu (20/4). Komisioner KPU Prov Sumatera Selatan Divisi Sosialisasi Ahmad Naafi kepada media,mengatakan  raker dan asistensi terhadap pelaksanaan pilkada di bumi serasan sekate ini difokuskan pada  perencanaan dan jadwal pilkada pasca dikeluarkanya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota. “Raker dan asistensi difokuskan pada program dan jadwal diantaranya bagaimana mencermati NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang telah ditandatangani Bupati Muba dan KPU Kabupaten Muba berikut tindaklanjutnya. Karena sampai sekarang belum ada dana yang disalurkan usai penandatanganan NPHD, sedangkan KPU butuh persiapan dalam melaksanakan program dan jadwal,” kata mantan jurnalis ini. Selain membahas NPHD, raker dan asistensi juga membahas sasaran sosialisasi yang akan dilaksanakan setiap tahapan yang akan diawali dengan launching atau peluncuran perdana Pilkada Muba,dan diikuti pula dengan lomba mascot maupun jingle Pilkada.   Ketua KPU Provinsi Sumsel H.Aspahani mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Muba untuk segera merealisasi penyaluran anggaran kepada KPU Kabupaten Muba mengingat tahapan pilkada akan segera dimulai, sehingga dibutuhkan persiapan awal.  Sementara itu ketua KPU Kabupaten Muba H. Ahmad Firdaus Marvels mengatakan sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba membahas  penyaluran anggaran sehingga akan mengagendakan kembali pertemuanya dengan Pemkab Muba, agar permasalahan anggaran bias dituntaskan pasca penandatanganan NPHD. (relnaf KPU SS)

Palembang, kpu.go.id - Momentum hari Kartini 21 April 2016 dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memfasilitasi kunjungan siswa/i Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Palembang. Kunjungan yang dipusatkan di Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya, Kamis (21/4) ini, diisi dengan paparan sosialisasi tugas penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum (pemilu), yang dilanjutkan dengan menonton sejarah pemilu di studio mini atau ruang audio visual, serta simulasi pemilu dan pilkada.Uniknya dalam kunjungan ini petugas perempuan sekretariat KPU Sumsel yang melayani pengunjung memakai seragam kebaya lengkap mencerminkan pahlawan emansipasi wanita RA Kartini. Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi Ahmad Naafi kepada wartawan disela-sela simulasi mengatakan, momentum hari Kartini (21/4) KPU Sumsel mendapat kehormatan dari siswa/i MAN 1 Palembang yang ingin menggali lebih dalam tentang kepemiluan dan demokrasi. Sehingga segenap komisioner dan sekretariat memanfaatkan sebaik-baiknya kunjungan ini dengan mengaitkan dengan momentuk hari Kartini.Menurut mantan jurnalis ini, inisiatif mengggunakan kebaya bagi staf sekretariat dan komisioner Liza Lizuarni adalah kesadaran sendiri tanpa diperintahkan oleh Ketua atau Sekretaris KPU Sumsel. Menurut Naafi pencitraan Pahlawan RA Kartini tidak hanya melekat pada kebaya yang dikenakan oleh komisoner dan staf sekretariat, namun kepada makna perjuangannya mengangkat derajat kaum perempuan dengan kesulitan dan belenggu yang dirasakan kaum perempuan lebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna yang mendatangi kaum perempuan."Tentu tidak hanya sebatas kebaya namun bagaimana perjuangannya mengangkat derajat kaum perempuan dan dibuktikan oleh kaum perempuan dilingkungan KPU yang mampu bekerja menjalankan tugas sebagai penyelenggara dan mampu melayani publik termasuk kunjungan siswa pada hari ini," jelas Naafi.Kunjungan siswa/i MAN 1 Palembang ini didahului dengan paparan singkat komisioner KPU Sumsel Divisi Teknis Liza Lizuarni yang mengupas sistem pemilu Indonesia dan tugas serta wewenang penyelenggara. Kemudian, acara dibuka oleh Ketua KPU Sumsel H. Aspahani yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan pemilih dan sistem pemilu di Indonesia karena menyangkut masa depan bangsa Indonesia."Masa depan bangsa yang diemban pemimpin tergantung pula pilihan pemilih atau masyarakat, jadi pahami betul visi dan misinya, kenali calon pemimpin yang akan kita pilih. Manfaatkan dengan sebaiknya pusat pendidikan pemilih di KPU Sumsel ini," kata Aspahani.Usai paparan pembekalan kepada siswa, kunjungan dilanjutkan dengan menonton bareng sejarah pemilu diruang audio visual atau bioskop mini dan berlanjut ke ruang simulasi. Diruang simulasi para siswa didaulat menjadi pemilih dan petugas Kelompok Penyelenggar Pemungutan Suara (KPPS) yang dipandu para komisoner, mereka mempraktekkan aktifitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mini, hingga pada penghitungan suara.Usai simulasi para siswi digiring menggunjungi ruang Focus Group Discussion (FGD) untuk berdiskusi dan berlanjut dengan foto bersama. Para siswa juga bebas mengajukan berbagai pertanyaan bahkan berlanjut dengan diskusi dan berfoto bersama sebelum kembali ke sekolahnya. (naf Rel) 

Maros, kpu.go.id – Bertepatan dengan hari R.A. Kartini, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Iqbal Latief didampingi Komisioner Khaerul Mannan mengunjungi KPU Kabupaten Maros. Dalam helatan perjalanan petinggi KPU Provinsi Sulsel tersebut disambut oleh Ketua KPU Maros, Ali Hasan bersama Komisioner, Darmawati, Syaharuddin dan Ansar di ruang kerja Ketua KPU Maros, Kamis, (21/4).Iqbal Latief menyampaikan beberapa hal terkait maksud dan tujuan kunjungan kerjanya untuk memantau perkembangan penyusunan laporan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015, memantau penyusunan rencana strategis (renstra) sekaligus sebagai bentuk penguatan kelembagaan pada KPU Kabupaten/Kota. Iqbal Latief juga menegaskan supaya komisioner mengawasi penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja  Nasional (APBN) sehingga daya serap anggaran dapat maksimal.Komisioner Khaerul Mannan yang mendampingi Ketua KPU Provinsi Sulsel juga menyampaikan beberapa hal kepada Ketua dan Para Komisioner KPU Maros diantaranya agar KPU Maros tetap bersinergi dalam menyambut serta mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan digelar pada Tahun 2018, serta terus membenahi kearsipannya.Ia juga mengharapkan agar KPU Maros dapat membantu KPU Kabupaten/Kota lainnya jika berkunjung atau studi banding ke KPU Maros karena KPU Maros ini dianggap berhasil dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.Sesaat setelah petinggi KPU Provinsi Sulsel menyampaikan saran, Komisioner KPU Maros silih berganti menyampaikan rekomendasi-rekomendasi dengan harapan diteruskan ke KPU RI, diantaranya agar KPU Kabupaten Maros terus didukung dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari segi penggunaan anggaran maupun dalam pelaksanaan tahapan pemilihan. (Yusdar/red. FOTO KPU Maros)

Masamba, kpu.go.id-Dalam rangka mengoptimalkan sistem pelayanan infomasi publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan ke Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Luwu Utara (Lutra) pada hari Selasa (19/4).Kunjungan ini langsung dilakukan oleh Kepala Bagian (Kabag)  Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulsel, Asrar Marlang yang didampingi Kepala Subbagian (Kasubag) Teknis dan Hupmas Ismail Masse. Kedatangan para pejabatdariProvinsi Sulsel, disambut oleh Sekretaris KPU Lutra H. Muh Ilyas, bersama Kasubag Teknis Burhan Mahmud, Hukum Andriani Tandi, Umum,Keuangan dan Logistik Fadliah Nur Hilaluddin, dan beberapa staf sekretariat. Dalam pertemuan itu, Asrar mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayan Publik, serta petunjuk dari KPU RI, maka KPU Provinsi melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten untuk melihat secara langsung tentang kesiapan dalam melakukan pelayan infomasi dan data terutama tentang tempat atau ruangan. “Mari kita berkomitmen untuk melakukan pelayan publik dengan baik, transparan, professional dan akuntabel.Karena KPU merupakan badan publik,untuk itu mari kita berikan hak-hak orang yang membutuhkan informasi kepemiluan,” ujar Asrar. Masih dari Asrar, ia mengatakan bahwa semua data yang ada di masing-masing bagian untuk diserahkan dan dikumpulkan  ke petugas PPID untuk diinventarisasi, serta diberikan penomoran agar tersusun dengan baik menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) supaya memudahkan semua orang untuk mengaksesnya. Asrar mengajak kepada petugas pelayanan untuk menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi serta menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID KPU Lutra. dengan adanya standart operasional ini, diharapkan dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi. Sementara itu,Sekretaris KPU Lutra H. Muh Ilyas mengatakan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian dari perbaikan demokrasi. Maka sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU harus terbuka terhadap semua Informasi terutama data dan informasi kepemiluan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini, KPU Lutra sudah melakukan pelayanan informasi, diantaranya permintaan data dan infomasi serta mempersiapkan ruangan pelayanan sesuai dengan petunjuk dari KPU Provinsi dan KPU RI. Selain itu KPU Lutra juga sudah membuka akses pelayanan  melalui website kpu-lutrakab.go.id serta E-PPID  yang difasilitasi oleh KPU RI.Tidak ketinggalan juga, pelayanan informasi melalui layanan media sosial facebook kpukabupatenluwuutara/ppidkpukablutra. “Ini merupakan bentuk komitmen kami (KPU Lutra) dalam melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarkat karena semua kegiatan sudah kami informasikan secara terbuka serta kami melakukan pelayanan setiap hari kerja,” jelas Ilyas. Ilyas berharap, kedepan anggaran PPID ini dapat ditingkatkan untuk memenuhi semua kebutuhan operasional terhadap kebutuhan PPID baik kebutuhan tentang pelayanan informasi dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai. (iqbal)

Masamba, kpu.go.id-Di sela-sela kesibukan mempersiapakan laporan akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara (Lutra) Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lutra pada Senin (18/4/) menerima Tim Anti Narkoba dari Polres Lutra, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Narkotika Aiptu Fery. Tim diterima langsung oleh Ketua KPU Lutra Suprianto, dan didampingi oleh Komisioner KPU Lutra H. Syamsul Bachri beserta para Kasubag yakni Hukum Andriani Tandi, Program dan Data Fitria, Umum Keuangan dan Logistik Fadliah Nur Hilaluddin, S.Kom serta para taf sekretariat. Dalam penyampaiaannya Fery mengatakan, kegiatan kampanye  ini adalah Operasi Bersinar 2016 yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang bahaya narkoba. Fery mengajak semua pihak termasuk KPU untuk turut dalam bagian membantu kami dalam pencegahan narkoba. “Penyalahgunaan dan bahaya narkoba  di kalangan   remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Karena memang dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan, karena penyalahgunaan narkoba,” ujar Fery. Fery melanjutkan bahwa dalam sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba dan kerugian ekonomi maupun sosial lainnya yang tidak terhitung jumlahnya, untuk itu kata Fery mengingatkan kembali bahaya narkoba dan status Indonesia dalam darurat narkoba. Di akhir penyampaiannya Fery mengajak kepada semua stakeholder termasuk KPU untuk menyelamatkan generasi kita, dari ancaman dan bahaya narkoba  dengan cara mencegah dari diri sendri dan lingkungan baik tempat kita tinggal maupun tempat kita bekerja. Sementara itu, Suprianto menyambut baik terhadap kampanye anti narkoba ini dan berharap apa yang disampaikan ini menjadi perhatian kita bersama akan bahaya dan kerugian dari narkoba. “Kami sangat mendukung kampanye terhadap anti narkoba dan berterima kasih kepada semua tim karena sudah memberikan pencerahan terhadap bahaya penyalagunaan terhadap narkoba dan berharap kepada semua pejabat maupun staf agar tidak terlibat dalam pusaran penyalahgunaan terhadap narkoba,” ujarnya. Masih dari Suprianto mengatakan, bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara kreatif. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat modus menyebaran dan peredaran gelap narkoba sudah semakin berbahaya. Di satu sisi masyarakat juga masih acuh dengan permasalahan narkoba untuk itu Suprianto mengingatkan jika ada pejabat dan staf yang terlibat dalam penyalagunaan narkoba kami akan serahkan kepada pihak yang berwajib, Suprianto berharap dengan adanya kampanye dan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang jelas. (iqbal)