Berita KPU Daerah

Medan, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima kunjungan dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumut dalam rangka silaturahmi dan diskusi mengenai keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Kunjungan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Ibu pada Jumat, 22 Desember 2017 di Sekretariat KPU Sumut.Dalam pembahasannya mengenai keterwakilan perempuan, Komisioner KPU Sumut Yulhasni berharap perempuan ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan ikut menyebarkan informasi kepada masyarakat. “Salah satunya mengingatkan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik dan meminimalisir money politic,” ujarnya, Jumat (22/12).Menurut Yulhasni, peran perempuan dalam menyosialisasikan informasi pilkada diarahkan agar bisa memasuki forum warga, yaitu forum yang berhadapan langsung dengan warga, misalnya dalam kegiatan pengajian. “Forum warga ini salah satu metode yang bisa men-cover langsung ke warga,” tambah Yulhasni. Kemudian Komisioner KPU Sumut Nazir Salim Manik menambahkan apa pun forum terkait pilkada diharapkan perempuan bisa mengayomi masyakat dan turut berpartisipasi. “Sebab perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal politik,” ujar Nazir. Pentingnya perempuan diharapkan dapat menyalurkan pendidikan pemilih mengenai pilkada termasuk juga politik, sebab politik adalah dasar untuk membentuk suatu pemikiran.Nazir juga menyayangkan keterwakilan perempuan di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Utara yang tidak mengalami kenaikan. Kurangnya keterwakilan perempuan di lingkungan politik ini dapat menyebabkan tidak tersalurkannya suara perempuan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.Menanggapi hal ini, Ketua DPD KPPI Sumut Nurhasanah  membenarkan kurangnya keterwakilan politik perempuan khususnya di Sumatera Utara. "Problem yang kami rasakan, pimpinan partai tidak mau memilah perempuan yang masuk dalam partai politik," ujar Nurhasanah. Maka dari itu, dalam diskusi ini ia juga berharap ke depannya KPU Sumut juga melibatkan KPPI dan unsur kelompok perempuan lainnya dalam setiap mengadakan kegiatan terkait pilkada. “Kami harap kita bisa bersinergi ke depannya untuk menyukseskan pilkada,” tutup Nurhasanah.Kunjungan KPPI ini disambut oleh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Anggota KPU Sumut Yulhasni, Nazir Salim Manik, Iskandar Zulkarnain, beserta sekretariat KPU Sumut.

Tabanan, kpu.go.id - KPU Kabupaten Tabanan, Jumat (22/12) mengadakan Rapat Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019, yang dihadiri oleh  Muspida, Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Kesbangpol, Akademisi, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pewarta.Penyampaian Materi tentang Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 oleh  Komisioner Divisi Teknis KPU  Kabupaten Tabanan Luh Sunadi. Ia menyampaikan prinsip-prinsip penataan dapil, ketentuan penataan dapil, pedoman penataan dapil, mekanisme penataan dapil, mekanisme penghitungan alokasi kursi, mekanisme penghitungan kursi. (tekmas/kputbn)

Bandung, kpu.go.id - Tidak ada kesuksesan tanpa perencanaan yang baik. Begitu pula sukses penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 sangat bergantung kepada perencanaan yang baik. Demikian antara lain dikemukakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menyampaikan sambutan pembukaan pada acara Bintek Terpadu Pemutakhiran Data Pemilih untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota, PPK dan Panwascam se-Jawa Barat di Hotel Harris, Jl. Peta Bandung (20/12).Menurut gubernur, secara umum perencanaan Pilgub di Jawa Barat tidak ada masalah. “Antara Pemprov dan KPU dan Bawaslu terjalin hubungan baik, dan segala sesuatunya dibicarakan dengan baik pula. Maka hasilnya setiap pemilu di Jawa Barat berlangsung aman dan lancar,” kata gubernur yang akrab disapa Aher ini. Sebelumnya, Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, memasang target zero Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pilgub Jabar. “Saya ingin menargetkan DPT berkualitas sehingga tidak ada lagi DPT Tambahan,” katanya.Oleh karena itu Yayat mendudukkan PPK dan Panwascam se Jawa Barat dalam satu forum Bintek. KPU, ingin merumuskan agar hak-hak politik warga Jabar bisa tertunaikan. Salah satu indikatornya adalah semua warga Jabar harus terdaftar dalam pemilih tetap (DPT). “Jika tidak ada DPTb, berarti sudah memiliki akurasi tinggi dan mencakup seluruh masyarakat Jabar,” tambahnya.Dari Bintek itu juga, Yayat berharap antara KPU dan Panwas menghasilkan sinergi utamanya terkait regulasi yang akan dihadapi dalam waktu dekat. Yayat menyebutkan regulasi terdekat yang akan dihadapi adalah pemutakhiran data pemilih. Ia juga berharap Panwas betul-betul mengawasi KPU dalam melakukan pemutakhiran data.Masih terkait zero DPTB, Yayat juga meminta keterlibatan para peserta Pilkada, dalam hal ini dari partai politik dengan mengajak massa dan pendukung yang berhak memilih dan terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS. Selain itu, Parpol juga bisa melaporkan warga yang tidak terdaftar dalam DPT.“Saya pikir masih ada waktu untuk itu. Parpol jangan hanya fokus untuk memenangkan calonnya saja. Tapi harus memenangkan demokrasi berkualitas dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya,” pinta Yayat.Yayat juga tidak menginginkan parpol yang hanya bisa bersuara garang dan keras menyebutkan warga yang tidak terdaftar DPT namun tak disertai bukti. Sebaiknya, kata Yayat, parpol lansgung menyampaikan laporan ke KPU dengan by name bay address. Sebab jika pendukung tidak terdaftar bahkan dan tidak memilih, maka yang rugi adalah Parpol dan calon yang diusungnya. Di akhir sambutan, Yayat mengingatkan agar pemilih ikut aktif dalam mewujudkan demokrasi berkualitas. Ia meminta seluruh warga Jabar melapor ke KPU jika tidak terdaftar dalam DPT ataupun belum memiliki KTP elektronik. “Insya Allah dengan kesadaran semua pihak, KPU, Panwas, Parpol dan pemilih, maka daftar pemilih akan zero DPTB sehingga bermuara pada demokrasi berkualitas,” tutup Yayat.Bintek Terpadu berlangsung cukup meriah. Lebih dari 1300 orang memenuhi ballroom Hotel Harris Kota Bandung. Turut hadir sejumlah undangan VIP seperti Komisioner KPU RI, Viryan, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Komisioner KPU Jabar, Bawaslu Provinsi Jabar serta Pimpinan Parpol.(Tim Media Center)

Bandung, kpu.go.id - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 diharapkan berjalan aman, lancar, nyaman, dan tidak menyeramkan. Pilkada juga harus merefleksikan ruh Jawa Barat, yakni tradisi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, saat menjadi pemateri pada acara Bintek Terpadu Pemutakhiran Data Pemilih untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota, PPK dan Panwascam se-Jawa Barat di Hotel Harris, Jl. Peta Bandung (20/12).Menurut Ineu, tidak mudah menyelenggarakan pemilu dengan lancar, demokratis dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk mewujudkan pemilu seperti itu, harus ditopang kerjasama yang baik antara pemerintah, DPRD, parpol, dan masyarakat. “Namun yang paling penting dari itu semua adalah bahwa sukses pemilu sangat bergantung kepada komitmen PPK dan PPS,” katanya sambil menambahkan, PPK dan PPS merupakan ujung tombak penyelenggara pemilu.Ineu juga mengingatkan sukses Pilgub 2013 harus menjadi tolok ukur. Meski para paslon sempat berperkara ke MK, semuanya kembali normal setelah putusan keluar. Semua sepakat membangun Jawa Barat bersama-sama. Tidak ada ketegangan politik dan perpecahan karena semuanya memiliki visi, misi, dan harapan yang sama. “Sekarang pun suasana itu masih terasa. Saya bersama-sama Gubernur, KPU dan Bawaslu Jawa Barat tetap bersatu membangun Jawa Barat,” ungkap Ineu.Terkait partisipasi pemilih, Ketua DPRD perempuan pertama di Indonesia itu mengingatkan pentingnya sosialisasi untuk masyarakat pinggiran. “Harus ada kerjasama pembelajaran kepada pemilih serta penguatan netralitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu,” katanya mengakhiri penyampaian materi.(ask)

Lasusua, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara menyasar lintas komunitas sebagai bagian dari stakeholder dalam sosialisasi Pemilihan serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019. Kamis (21/12/2017) KPU Kabupaten Kolaka Utara turun ke kecamatan dengan membagi lima titik dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Dengan mendatangi rumah-rumah para penyandang disabilitas sambil membagikan berupa cinderamata.Dari beberapa target sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kolaka Utara di dalamnya ada dari kelompok penyandang disabilitas. Hal ini merupakan komitmen KPU Kabupaten Kolaka Utara terhadap Pemilu Akses atau prinsip aksesibilitas dalam pemilu.Para penyandang disabilitas juga berhak mengetahui proses awal tahapan pemilihan kepala daerah mulai dari tentang sistem pemilu, siapa kandidat, dan sosialisasi serta kampanye. Jangan sampai dengan kondisi disabilitas dalam fisik, lantas disabilitas juga dalam pemahaman disebabkan karena kurangnya sosialisasi.Para penyandang disabilitas tidak sepatutnya dijadikan sebagai objek, akan tetapi harus sama dengan yang lain mereka punya hak sebagai subyek. Mereka pun juga punya hak yang sama dengan pemilih yang lain dengan turut berkontribusi dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Atau menjadi patner sosialisasi untuk mengajak para masyarakat agar sadar pemilu.Alat bantu bagi para pemilih disabilitas merupakan suatu keharusan dengan juga memberikan pemahaman tentang tata cara penggunaan alat bantu. Dengan begitu, para penyandang disabilitas bisa leluasa dalam menentukan sikapnya untuk memilih calon pemimpinnya. Pemenuhan hak politik tanpa ada diskriminasi kepada mereka. Selain peran KPU dalam mewujudkan kesadaran tentang pemilu atau keterlibatan para penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu, pihak keluarga atau orang terdekat juga sangat berperan besar  dalam membangun rasa percaya diri para penyandang disabilitas. Pemerintah daerah setempat juga harus memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas dengan membuatkan jalan bagi mereka yang tinggal didaerah pelosok atau susah dijangkau. (ti2)

Purwokerto, kpu.go.id - Sebanyak 15 mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Kamis (21/12) siang, mengunjungi kantor Komisi Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dalam rangka kuliah lapangan Mata Kuliah Manajemen Partai Politik dan Pemilu. Turut mendampingi, Ahmad Sabiq, dosen pengampu mata kuliah tersebut. Mereka diterima oleh komisioner, Imam Arif Setiadi, di aula KPU Kabupaten Banyumas.Pada sambutannya, Imam menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Banyumas sangat terbuka bagi siapapun untuk belajar kepemiluan.“Kami sangat terbuka dan sangat gembira ada mahasiswa belajar bersama kami tentang penyelenggaraan Pemilu”, kata Imam, yang didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas, Hirawanan Danan Putra.Lagi pula, menurutnya, KPU Kabupaten Banyumas sejak 2015 telah melaksanakan program “Visit KPU” dengan tujuan menjadikan kantor KPU sebagai tempat belajar kepemiluan dan demokrasi.“Kami sejak 2016 telah memiliki Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang siap dikunjungi kapan saja,” sambungnya.Imam menambahkan, saat ini penyelenggaraan Pemilu semakin kompleks dan di sisi lain publik menuntut KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang semakin akuntabel dan transparan. Untuk itu, menurut anggota yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) ini, KPU meresponnya dengan mengadopsi teknologi informasi pada hampir keseluruhan tahapan Pemilu. Saat ini di KPU sudah tersedia Sipol (Sistem Informasi Partai Politik-red) untuk pendaftaran parpol, ada Sidalih (Sistem Pendaftaran Pemilih) untuk pemutakhiran data pemilih dan ada Silon (Sistem Informasi Pencalonan) untuk pencalonan, dan ada Siparmas (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat) untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih.“Bisa habis 2x24 jam untuk menerangkan semua aplikasi itu,” bebernya, disambut tawa para mahasiswa. Sementara itu, Sabiq menyampaikan bahwa tujuan mendatangkan mahasiswa langsung ke jantung aktifitas penyelenggaraan Pemilu adalah agar mereka belajar lebih mendalam tentang masalah pemilu pada ahlinya.“Beberapa saat yang lalu Pak Waslam (komisioner KPU Kabupaten Banyumas-red) juga telah kami undang untuk mengisi materi tahapan pemilu. Nanti mungkin para mahasiswa perlu diberikan penjelesan terkait teknis pemilu yang up to date, seperti pendapilan atau tentang teknologi informasi pemilu yang dimiliki oleh KPU,” ujar dosen yang sekaligus menjabat pembantu dekan III Fisip Unsoed ini. Pada kesempatan penyampaian materi, Imam dibantu oleh staf/operator teknis yang membidangi pelaksanaan pendapilan dan sistem informasi partai politik. Para staf inilah yang mengetahui detail, mekanisme dan langkah demi langkah pelaksanaan tahapan pendapilan dan pendaftaran partai politik. (SPA)