Berita KPU Daerah

Maros, kpu.go.id - Sabtu (29/12/2017) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Ali Hasan, pada Rapat Kerja (Raker) Persiapan Pembahasan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, menyampaikan bahwa Tim Verifikasi Faktual dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus memperhatikan dokumen-dokumen verifikasi faktual yang telah diterima dari KPU Kabupaten/Kota dan bukti penyerahan/Berita Acara Penyerahan Hasil Verifikasi  Faktual Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 kepada Tim Pasangan Calon (Paslon).Raker dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Maros, Jumat, (29/12/17) yang dihadiri oleh seluruh Anggota PPK se-Kabupaten Maros, langsung dipandu oleh Divisi Teknis dan Hupmas Darmawati. Sambil mengabsen tiap kecamatan, ia mempersilahkan tiap kecamatan yang sudah hadir untuk menginput datanya sesuai berita acara yang telah ditandatangani oleh setiap PPK.Darmawati, juga menyampaikan bahwa berkas yang pertama diterima oleh KPU Kabupaten Maros berbeda dengan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Komisioner. Ternyata kekurangan dokumen tersebut tercecer di beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Bone, Wajo dan Jeneponto. “Semua berkas yang sudah diterima/diserahkan kecamatan harus dikembalikan paling lambat hari ini Jumat,  (red-29 Desember 2017) ke KPU Kabupaten Maros.Sebelum Raker ditutup, Divisi Teknis dan Hupmas mengingatkan kembali kepada seluruh PPK se-Kabupaten Maros untuk mempersiapkan alasan-alasan tertulis untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan akan muncul dari Tim Pasangan Calon (Paslon) pada saat rekapitulasi dokumen verifikasi faktual yang rencananya akan dilaksanakan Sabtu, 30 Desember 2017.(A.B)

Purwokerto, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas membuat tiga rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Rancangan tersebut dipresentasikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2019, Kamis (28/12) di Hotel Amoris Purwokerto yang mengundang 25 lembaga dan instansi terkait yang di antaranya adalah perwakilan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten Banyumas, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat di Banyumas. Disampaikannya rancangan tersebut di hadapan peserta Rakor adalah agar KPU Kabupaten Banyumas mendapatkan penilaian, saran dan masukan atas rancangan tersebut.“Kami sangat mengharap masukan dan penilaian dari peserta rapat atas rancangan kami,” kata Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi saat memimpin rapat.Penilaian dan masukan dari peserta, tambah Unggul, akan menjadi alasan dan penguat KPU Banyumas dalam mempresentasikan rancangan Dapil tersebut di hadapan KPU Republik Indonesia.Pembuatan rancangan Dapil tersebut dibuat berdasarkan tujuh prinsip penyusunan Dapil. Tujuh prinsip itu adalah prinsip kesetaraan suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsional, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.“Setiap rancangan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus cermat mempertimbangkannya,” tambah Unggul.Peserta rapat yang hadir merespon rancangan tersebut dengan beragam sesuai latar belakang profesi masing-masing. Unggul menambahkan, rancangan Dapil tersebut nantinya juga akan kami uji publik-kan pada tanggal 26-28 Januari 2018. Dari situ KPU Kabupaten Banyumas akan tahu respon masyarakat secara langsung terhadap rancangan tersebut.Selanjutnya, setelah melewati berbagai tahapan dalam penyusunan Dapil,KPU Republik Indonesia akan memilih dan menetapkan satu susunan Dapil yang akan digunakan dalam Pileg Tahun 2019 mendatang. “Penetapan Dapil akan dilakukan oleh KPU RI di bulan Maret sampai April tahun 2018 mendatang,” tandas Unggul.(rfk)

Solok, kpu.go.id - Kamis (28/12/17) KPU Kota Solok menyampaikan ekspose Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, dalam kegiatan Apel Danramil dan Babinsa TA 2017 di Ruang Aula Makodim 0309 Solok. Hadir dalam acara ini Kasdim Mayor Inf. Supadi beserta jajaran perwira, bintara dan tamtama, Danramil dan Babinsa wilayah Kodim 0309 Solok, Ketua KPU Budi Santosa dan Anggota KPU Kota Solok Asraf Danil Handhika, beserta staf. Dalam pembukaan acara Kasdim Mayor Inf. Supadi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan melaksanakan agenda nasional yaitu Pemilu 2019. “Kita minta kepada Ketua KPU Kota Solok untuk menyampaikan ekspose tentang tahapan Pemilu 2019, dan Kami sebagai TNI akan mendukung penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019,” ujarnya. Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa dalam paparan materinya menjelaskan tentang pokok-pokok penting yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Pemilu 2019 akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena akan dilaksanakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Prov. dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden/Wakil Presiden tanggal 17 April 2019. Ini adalah amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor : 14/PUU-XI/2013, yang memutuskan bahwa Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan serentak tahun 2019. Seluruh elemen bangsa ini harus siap untuk mendukung suksesnya Pemilu 2019,” jelas Budi. Sebagai wujud dari pelaksanaannya, KPU RI telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019. “Saat ini kita sedang berada pada tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2019. KPU Kota Solok bersama-sama dengan Panwaslu Kota Solok melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dari rumah ke rumah,” ungkap Budi. KPU Kota Solok mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dandim 0309 Solok Letkol Arh Priyo Iswahyudi beserta jajaran, yang telah memberikan kesempatan dan waktu mengundang KPU Kota Solok untuk menyampaikan ekspose tahapan Pemilu 2019. Dukungan seluruh jajaran TNI Kodim 0309 akan menjadi semangat dan tekad bersama-sama untuk mensukseskan Pemilu 2019. (KPU Kota Solok)

Koba, kpu.go.id - Memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah membuka peluang kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tenaga pendukung melalui seleksi calon tenaga pendukung di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah.“Ada enam tenaga pendukung yang kami butuhkan yaitu 1 orang tenaga Pemutahiran Data Pemilih,1 orang tenaga Perencanaan AnggaranTahapan Pemilu, 1 orang tenaga Sosialisasi dan Kehumasan, 2 orang tenaga Administrasi Perkantoran dan 1 orang tenaga pendukung Pengemudi,” beber Robain Zul Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah.Berdasarkan hasil pemantauan, Rabu (27/12/2017), KPU Kab. Bangka Tengah telah menerima beberapa pendaftar, pelamar datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk menyerahkan berkas lamarannya.“Penerimaan berkas lamaran paling lambat hari Kamis, 28 Desember nanti, dan akan diadakan ujian tertulis tentang pengetahuan seputar kepemiliaun pada hari Sabtu 30 Desember, mulai pukul 09:00 WIB sampai selesai,” terangnya.Ditambahkan oleh Robain Zul, jika ada ketentuan dan kriteria khusus pada calon tenaga pendukung sehingga dapat membantu KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam tahapan Pemilu 2019.“Tenaga pendukung Pemutahiran Data Pemilih, harus memiliki kemampuan di bidang teknologi dan informasi begitu juga tenaga pendukung sosialisasi dan kehumasan harus menguasahi multi media, desain grafis dan kemampuan membuat artikel dan nantinya setelah melaksanakan ujian tertulis, mereka akan kami uji kemampuannya di bidang komputerisasi,” tutupnya. (c2p)

Bandung, kpu.go.id - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, 27 Juni 2018, harus menjadi sarana meningkatkan kualitas hidup dan kebaikan bagi penyandang disabilitas netra. Hal itu mengemuka saat Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Bariguna menyampaikan materi pada acara sosialisasi pilgub untuk keluarga besar ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Jawa Barat di Hotel Grand Pacific, Jl. Pasirkaliki Bandung, Rabu (27/12). Hadir dalam acara tersebut Ketua DPW ITMI Jawa Barat serta pengurus Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Untuk meraih kualitas hidup dan kebaikan itu, menurut Ferdhiman, dilakukan dengan memenuhi hak informasi. “Salah satunya membuat brosur berhuruf Braille, agar penyandang disabilitas memiliki banyak informasi saat menentukan pilihan,” katanya menjelaskan. Namun ia mengingatkan, pada 20 Januari hingga 18 Pebruari 2018, akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Maksudnya antara lain untuk mendapatkan data penyandang disabilitas yang akurat. “Dengan demikian KPU dapat melakukan pengadaan untuk penyandang disabilitas sesuai kebutuhan karena pengadaan yang berlebih bisa mubadir. Begitu pula sebaliknya, pengadaan yang kurang, berakibat penyandang disabilitas tidak terlayani dengan baik,” sebutnya.Oleh karena itu, Ferdhimen berharap keluarga besar ITMI berpartisipasi aktif saat coklit. Begitu pula, saat pendaftaran calon pada 8 hingga 10 Januari bisa hadir di KPU Jawa Barat agar bisa mempelajari pasangan calon. “Setelah memahami calon, maka pilihlah dengan hati,” tegasnya.Ditambahkan Ferdhiman, KPU Jabar berkomitmen memudahkan akses bagi penyandang disabilitas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. “Para pasangan calon akan dipertandingkan, tetapi pertandingan ini tidak untuk menjadi alat konflik. Bahkan pertandingan ini justru menjadi alat pendidikan demokrasi dan wisata politik,” pungkasnya.Sementara itu, Komisioner Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang menjadi narasumber kedua, Nina Yuningsih, menyampaikan rencana pembentukan agen sosialisasi. “Agen sosialisasi ini bersifat sukarela, yang bertugas membagi informasi minimal lingkungan terdekat, kelompok, komunitas, dan organisasi,” katanya seraya menjelaskan rekrutmen akan dilakukan dalam waktu dekat di setiap kabupaten/kota se-Jawa Barat.Sebelumnya, Ketua DPW ITMI Jawa Barat Heppi Septian, mengajak keluarga besar ITMI menggunakan hak pilihnya. “Datanglah ke TPS tanggal 27 Juni 2018, coblos pasangan calon gubernur dengan benar,” ungkapnya.

Tumbu Tumbu, kpu.go.id - Selasa, (26/12/17) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Sultra melakukan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, di Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kabupaten Konawe Selatan. Bertempat di Balai Desa setempat, kegiatan sosialisasi dibuka Ketua KPU Provinsi Sultra Hidayatullah bersama Anggota KPU selaku Kordiv SDM, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Laode Abdul Natsir Muthalib, dan Iwan Rompo Banne, selaku Anggota KPU Kordiv Teknis Penyelenggara.Dalam sambutannya Hidayatullah mengatakan sesuai tema yang diusung oleh kawan-kawan komunitas selaku pelaksana teknis kegiatan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan hari ini bertujuan agar masyarakat Sultra khususnya Desa Tumbu-Tumbu Jaya memiliki kesadaran untuk sukarela berpartisipasi aktif dalam Pilgub Sultra 27 Juni 2018 mendatang, baik itu pada tahapan pemutakhiran pemilih maupun pada tahapan pemungutan suara di TPS, untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, masyarakat perlu dicukupkan informasi terkait tahapan pemilihan atau pemahaman nilai-nilai akan pentingnya kesadaran berdemokrasi.Masih dalam rangkaian kegiatan sosialisasi, KPU Provinsi Sultra juga melakukan uji coba program sosialisasi yang baru pertama kali dilakukan di Provinsi Sultra, yaitu atas inisiasi komunitas bersama Pemerintah Desa, KPU Provinsi Sultra meresmikan Desa Tumbu-Tumbu Jaya sebagai Cikal Bakal Kampung Demokrasi yang ikrarnya dibacakan oleh perwakilan warga desa.Selain pemaparan materi yang disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Sultra, kegiatan Sosialisasi yang turut dihadiri oleh Anggota KPU Konawe Selatan Ashadi Cahyadi, Sekcam Kolono, Kepala Desa dan ratusan Warga Desa  Tumbu-tumbu Jaya, juga dilakukan penanaman pohon Bakau Demokrasi.Sementara itu, Laode Abdul Natsir Muthalib, mengatakan bahwa KPU Provinsi Sultra berharap atas diadakannya sosialisasi Pilgub dengan berbagai rangkaian kegiatan, dapat berkontribusi terhadap upaya pencapaian target angka partisipasi masyarakat sebesar 77,5 persen di Pilgub Sultra 2018. “Bahkan dengan dengan dicanangkannya Desa Tumbu-Tumbu Jaya sebagai Cikal Bakal Kampung Demokrasi, target angka partisipasi di desa ini minimal dapat mencapai 80 persen,” ujar Natsir.KPU Provinsi Sultra mengapresiasi KPPD Sultra, Pemerintah Kecamatan Kolono, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tumbu-Tumbu Jaya serta awak media yang telah bersama-sama menghadiri kegiatan sosialisasi ini. “Semoga kita semua memperolah manfaatnya,” pungkas Hidayatullah. #Pemilih Berdaulat Negara Kuat