Berita KPU Daerah

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang turut menyiapkan bukti yang dibutuhkan untuk persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/6/2019). Tindaklanjut dari penyiapan alat bukti ini dengan membuka kotak suara Pilpres 2019, sebagai bagian dari perintah KPU RI, yang prosesnya turut disaksikan pihak Kepolsian, Bawaslu, saksi Capres nomor 01 dan 02, saksi calon DPR RI dan Partai Politik peserta pemilu 2019. Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra yang membuka kotak memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah dikeluarkan langsung dimasukan kembali dan disegel paling lama 7 hari sejak pengambilan. Nantinya proses penyegelan harus juga disaksikan oleh semua pihak yang hadir. “Namun tiga hari kedepan dokumen yang telah dikeluarkan tersebut akan disusun dan akan dikembalikan kedalam kotak asal dengan pengamanan penyimpanan dalam ruangan terkunci,” kata Riki. Riki melanjutkan untuk saat ini pihaknya belum diperkenanakan memberikan dokumen kepada peserta pemilu mengingat ketentuan melarang KPU untuk melakukan hal tersebut guna menjaga kepentingan berbagai pihak yang sedang melakukan permohonan sangketa di MK. “Sedangkan untuk permohonan sangketa sejauh ini KPU Kota Padang telah menerima 3 permohonan sangketa yaitu Pilpres, DPR-RI dan DPRD Kota,” lanjut Riki. Sementara itu Ketua Bawaslu Dori Putra memastikan pihaknya siap mengawasi pembukaan kotak agar sesuai dengan PKPU dan menghindari terjadinya konflik. Adapun beberapa dokumen yang diambil sebagai alat bukti antara lain kronologi jawaban permohonan dan penggandaan, Model C berhologram, Model C1 berhologram, Model C2, Model C5, Model DAA1, Model DA, Model DA Plano, Model DA1, Model DA1 Plano, Model DA2, Model DA.DH, Model DA.TT Locul terkait dan Model A.DPK seluruh TPS. Nantinya berkas akan dilakukan penggandaan untuk kemudian dileges menjadi salinan sebanyak 3 rangkap. (Media-Center.1/ed diR)

Palangka Raya, kpu.go.id – Mengisi hari pertama masuk kerja, pasca libur Idul Fitri 1440 H, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) langsung menggelar Halal Bi Halal sekaligus silaturahmi bersama seluruh pegawai di Aula Rumah Pintar Pemilu, Senin (10/6/2019). Mengawali sambutannya Ketua KPU Kalimantan Tengah Harmain menjelaskan terlebih dahulu makna Halal Bi Halal yang berangkat dari kalimat 'thalabu halal bi thariqin halal' yang artinya mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Istilah ini sendiri muncul atas saran dari KH Wahab Chasbullah kepada Presiden Soekarno yang dilatarbelakangi keresahan Sang Kiai terhadap kondisi bangsa Indonesia yang saat itu baru saja merdeka, namun para elit politiknya justru sedang berseteru. Kondisi ini yang menurut dia berkorelasi dengan keadaan bangsa sekarang sehingga momen Idul Fitri diharapkan dapat menjaga kembali kedamaian dan keberagaman bangsa. Harmain pun memberi apresiasi kepada Komisioner, Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para seluruh pegawai Sekretariat yang hadir pada Halal Bi Halal. Dan dihari pertama kerja dia berharap agar semua kembali menebalkan semangat menyongsong agenda kepemiluan selanjutnya salah satunya Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang tahapan persiapan sudah akan dimulai dalam waktu dekat. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah Arief Suja’i menambahkan bahwa selain jadi momen saling memaafkan, Halal Bi Halal juga diharapkan dapat menjadi ajang evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Kesalahan atau kekurangan dalam bekerja agar dapat diperbaiki. Terkait peningkatan kapasitas, Suja’i juga mengingatkan bahwa Juli mendatang akan diadakan assestment untuk pegawai yang telah memenuhi syarat serta adanya promosi dan mutasi untuk penataan SDM kepegawaian yang lebih berkualitas. “Selain itu agar pegawai sekretariat dalam ini pengelola keuangan agar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Audit Tahapan Pemilu 2019 oleh BPK Perwakilan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah,” tambah dia. (Srk/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menyerahkan hasil audit dana kampanye kepada peserta pemilu tahun 2019 Tingkat Kabupaten Luwu Utata, di Aula Demokrasi KPU Lutra, Jumat (7/6/2019). Hadir dalam kegiatan penyerahan ini Komisioner KPU Lutra Divisi Parmas dan SDM Rahmat, Anggota Bawaslu Lutra Ibrahim Umar para ketua dan penghubung partai politik peserta Pemilu 2019. Rahmat dalam keterangannya menjelaskan bahwa hasil audit yang diserahkan ke masing-masing peserta pemilu, merupakan kesimpulan dari tiga laporan dana kampanye (LDK) yang sudah diberikan oleh peserta pemilu baik itu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Tiga laporan ini dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja secara independen selama 30 hari,” kata Rahmat. Hasil untuk audit sendiri ke-13 partai politik menurut Rahmat laporan dana kampanyenya telah dinyatakan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 dan  Peraturan KPU tentang pelaporan dana kampanye.  Selain itu audit dana kampanye ini adalah merupakan akuntabilitas dan keterbukaan  peserta pemilu kepada pablik atas semua dana  kampanye yang digunakan. (ramadhan iqbal/ed diR)

Polewali, kpu.go.id - Saat sebagian besar warga menikmati libur bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri 1440 H, para penyelenggara pemilu di Kabupaten Polewali Mandar justru disibukkan dengan kegiatan menyiapkan berkas menghadapi sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Andi Rannu membenarkan bahwa saat ini tidak banyak waktu bagi jajarannya untuk meliburkan diri ditengah tahapan persiapan sengketa pemilu di MK. Persiapan yang perlu untuk segera dituntaskan adalah terkait pengumpulan alat bukti. “Setelah mengikuti rapat koordinasi di KPU provinsi Sulbar, kami di kabupaten juga langsung bergerak menindaklanjuti,” ucap Andi, Senin (3/6/2019). Menurut Andi tindaklanjut dari hasil rapat ditingkat provinsi seperti menggelar rapat tim pokja PHPU. Tim ini menurut dia memang harus bekerja mengumpulkan alat bukti untuk sidang MK. Selain persiapan menghadapi sidang MK, tuntutan untuk tetap bekerja dilibur lebaran juga dikarenakan jajaran KPU tingkat kabupaten tengah disibukkan dengan tugas menuntaskan tahapan Laporan Dana Kampanye (LDK). Seperti yang terlihat di KPU kabupaten Pasangkayu, Senin (3/6/2019) yang menggelar acara penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada partai politik tingkat kabupaten Pasangkayu. (info/ed diR)

Ungaran, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menyerahkan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada 15 partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Semarang 2019 dan Bawaslu Kabupaten Semarang, Sabtu (1/6/2019). Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi, menjelaskan bahwa meskipun di Kabupaten Semarang terdapat 16 partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Semarang namun dikarenakan satu partai tidak memiliki calon anggota legislatif (caleg), maka yang diaudit dan disampaikan hasil auditnya hanya 15 partai. Adapun hasil audit merupakan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk KPU Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik, yang diantaranya memuat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, sebagaimana sebelumnya telah diserahkan oleh Partai Politik kepada KAP melalui KPU Kabupaten Semarang pada 2 Mei 2019 lalu. Penyampaian hasil audit dana kampanye sendiri merupakan amanat Pasal 335 ayat 6 UU nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. Acara yang berlangsung di Ruang Aula Lantai 3 Gedung Kantor KPU Kabupaten Semarang ini mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Semarang serta Pemerintah Kabupaten Semarang. (kpu kab semarang/ed diR

Lubuklinggau, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar syukuran atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019, di Ballroom Rumah Makan Pondok Sampurna Karang Ketuan, Senin (27/5/2019). Pada kesempatan itu, juga dibagikan hadiah kepada para pemenang Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketua KPU Lubuklinggau Topandri mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu yang ada di Kota Lubuklinggau atas suksesnya Pemilu 2019 yang berjalan damai, tertib dan lancar. Acara buka puasa bersama sengaja dibuat sebagai wujud syukur juga untuk menjaga silaturahmi di antara sesama pemangku kepentingan di Lubuklinggau. Dikesempatan selanjutnya, Topandri juga mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Foto Selfie di TPS atas partisipasinya menyemarakkan hari pemungutan suara. Diserahkan juga hadiah kepada para pemenang lomba selfie, baik kepada Juara I, II dan III, Juara harapan I, II dan III, Kategori Termotivasi, Kategori Like Terbanyak, Kategori Terdemokrasi, juga Kategori Groovy. Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau H A Rahman Sani mengucapkan selamat kepada KPU Kota Lubuklinggau yang telah sukses menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan damai. Keberhasilan ini menurut dia harus dipertahankan dan dijaga untuk perhelatan demokrasi selanjutnya. Hadir dalam kegiatan ini Anggota dan Sekretaris dan staf KPU Lubuklinggau, Ketua Bawaslu Lubuklinggau, Kapolres Lubuklinggau, perwakilan Kodim 0406 MLM dan perwakilan Kejari Lubuklinggau. Acara ditutup dengan tausiah Ustaz MuslimKawilarang dan buka bersama. (kpu kota lubuklinggau/ed diR)