Berita KPU Daerah

Palembang, kpu.go.id - Hari pertama masa kampanye Pemilu 2019 di Sumatera Selatan (Sumsel), ribuan calon anggota DPRD Sumsel dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel mengikuti Kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Minggu (23/9/2018).Deklarasi berpusat di Kambang Iwak,  peserta kemudian diarak berjalan kaki berkeliling Kota Palembang mengenakan pakaian adat menuju Kantor DPRD Sumsel.Ketua KPU Sumsel Aspahani dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan deklarasi kampanye damai merupakan upaya penyelenggara untuk menyatukan komitmen menciptakan pemilu yang damai. Mengusung tema No Hoax, No Isu SARA dan No Money Politic pihaknya berharap agar prinsip tersebut benar dipegang teguh oleh semua pihak. “Deklarasi tidak hanya damai saat ini saja, tapi sampai berakhirnya semua tahapan pemilu,” ujar Aspahani yang hadir didampingi Anggota KPU Sumsel Liza Lizuarni, Ahmad Naffi, Heny Susantih dan Alexander Abdullah.Sekretaris KPU Sumsel MS Sumarwan menambahkan, karnaval sengaja didesain untuk menyosialisasikan peserta pemilu yang bersaing di 17 April 2019 nanti. Dengan berjalan kaki dan dan mengenakan pakaian adat mereka juga diminta untuk membawa bendera parpolnya masing-masing berikut nomor urutnya. “Sebelumnya para caleg juga telah menandatangani prasasti Deklarasi Kampanye dDamai di arena car free day,” jelas Sumarwan.Ikut menyemarakkan acara hadir Anggota Bawaslu Sumsel, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel serta tokoh masyarakat Sumsel. (Haqulana/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasul Perbaikan (DPTHP), KPU Luwu Utara (Lutra) menggelar rapat kordinasi (rakor) bersama stakeholder kepemiluan lainnya.Rapat dipimpin Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri, didampingi jajaran komisioner KPU lainnya. Turut hadir Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani Ketua Bawaslu Lutra Muhajirin serta Kadis Dukcapil Mas'ud Masse. Kegiatan pada Sabtu (22/9/2018) ini juga menghadirkan Ketua PPK, PPS, Panwascam se-Kabupaten Lutra. Dalam sambutanya Syamsul Bachri mengatakan bahwa DPTHP yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu berjumlah 208.206 pemilih dengan jumlah TPS 987 dan tersebar di 12 kecamatan. Menurut dia jajarannya telah berupaya melakukan sejumlah perbaikan dengan tetap membuka ruang bagi masyarakat yang mempunyai hak untuk terdaftar dengan melakukan perekaman KTP-el terlebih dahulu.“Kami mengundang semua stakeholder termasuk partai politik untuk bersama-sama melakukan perbaikan daftar pemilih juga menyosialisasikan dan melaporkan jika ada warga yang belum melakukan perekaman untuk difasilitasi,” pinta Syamsul.Sementara itu Bupati Lutra Indah Putri Indriani berharap rakor menyatukan persepsi untuk bersama berkomitmen memperbaiki data pemilih. Dia juga mengajak semua pihak untuk berpikir positif dengan tidak menyebarkan isu seolah banyak warga yang belum melakukan perekaman, sementara dukcapil telah bekerja maksimal memberikan pelayanan.“Saat ini pemerintah sudah menggerakkan semua potensi dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah data pemilih ini. Sebagai contoh dukcapil melakukan perekaman dengan langsung menjemput warga dirumah penduduk disetiap desa. Jadi bukan lagi jemput bola. tapi jemput orang,” kata Indah.Indah juga memastikan kesungguhan pemerintah bukan hanya memastikan pemilih bisa terdaftar tapi juga pemilu berjalan dengan baik adil, lancar dan bermartabat. “Jadi pesta rakyat ini harus dibawa senang meski hasilnya tidak sesuai dengan harapan,” tutupnya. (ramadhan iqbal/ed diR)

Ponorogo, kpu.go.id - Demi meningkatkan partisipasi pemilih pemula khususnya dikalangan mahasiswa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo melaksanakan sosialisasi pemilu berkonsep KPU Goes to Campus (KGTC), di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Ponorogo Sabtu (22/9/2018).Acara yang berlangsung di Ruang Arimbi Unmuh Ponorogo itu dihadiri seratusan mahasiswa baru, Anggota Divisi Teknis Pelaksanaan dan Logistik KPU Kabupaten Ponorogo M Arwan Hamidi serta Anggota Bawaslu Juwaini sebagai pemateri.Dalam paparannya M Arwan Hamidi menjelaskan tentang pentingnya sebuah pemilu. Menurut dia pemilu sebagai proses politik yang telah disepakati di negara demokrasi dan dari sana hadir sosok pemimpin.Pada sesi diskusi sejumlah mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada Hamidi. Beberapa di antaranya bertanya bagaimana mengukur kualitas caleg, keputusan pemilih untuk golput, masa kampanye yang panjang hingga munculnya fenomena ulama berpolitik praktis.Merespon pertanyaan pertama Hamidi menyarankan pada mahasiswa agar menggelar debat caleg. Cara ini menurutnya dapat dilakukan jika mahasiswa merasa perlu mengetahui dan menakar kemampuan para caleg yang berkompetisi. “Mau tahu kapasitas caleg, undang saja ke kampus untuk debat. Nah, kan dari situ anda bisa menilai,” ucapnya seraya tersenyum.Sementara itu Juwaini dalam paparannya menjelaskan tentang dasar hukum lembaga-lembaga yang terkait dengan kepemiluan hingga pengawasan penyelenggaraan pemilu. Alumni Unmuh Ponorogo ini juga mengajak mahasiswa sebagai pemilih pemula untuk rajin mencari informasi dan mempelajari Undang-undang (UU) kepemiluan. “Sebagai mahasiswa carilah UU itu. Dibaca, dipelajari untuk mendukung kekritisan kita sebagai mahasiswa,” tutupnya. (yuyun dwi p/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra)  menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Pemilu 2019.Rapat di gelar di Aula Demokrasi  KPU Lutra Kamis (20/9/2018) dan dipimpin langsung Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri  didampingi Komisioner Divisi Teknis dan Logistik Suprianto, Divisi Hukum dan Parmas Supriadi. Turut hadir Staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Abdul Hakim Bukara, Perwira Penghubung Mayor CBA Sengke, Kasad Intelkam Polres Lutra Iptu Muhajir, Ketua Bawaslu Muhajirin Kepala Badan Kesbang dan Politik Enyon, Kadis Dukcapil Mas'ud Masse, Ketua dan penghubung partai politik.Syamsul Bachri dalam penjelasannya mengatakan bahwa jumlah DCT di Kab Lutra berkurang tiga dari Daftar Calon Sementara (DCS) sebelumnya yang berjumlah 378. Tiga caleg yang tidak masuk DCT antara lain Sunadi (dapil Luwu Utara 4) dan Arthin (dapil Luwu Utara 3) dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Ridwan (dapil Luwu Utara 1) dari Partai Hanura. Pencoretan karena ada tanggapan dan masukan masyrakat. “Jadi dengan dasar tanggapan masyarakat itu kami melakukan pencoretan terhadap tiga calon tersebut,” kata Syamsul.Syamsul menjelaskan, penetapan DCT juga telah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pengajuan calon, verifikasi, tanggapan masyarakat hingga akhirnya ditetapkan. Adapun dari DCT sejumlah 375 terdiri dari laki-laki 241 calon dan perempuan 134 calon, tersebar di empat dapil 12 kecamatan.Diakhir penjelasannya, Syamsul mengucapkan selamat kepada calon yang sudah ditetapkan dan mempersilakan mereka untuk berkampanye mulai 23 September nanti, memanfaatkan waktu yang ada untuk mendapat simpati dari pemilih. “Dan tatap menjaga keamanan selama kampaye karena masa kampanye ini cukup panjang mulai dari tanggal 23 September 2018  hingga 13 April 2019  mendatang,” tutup Syamsul. (ramadhan iqbal/ed diR)

Tobadak, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah menyelenggarakan Rapat Penetapan dan Penyerahan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 kepada partai politik peserta Pemilu 2019 di kantor KPU Mamuju Tengah Kamis (20/9/2018).Jumlah Caleg DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 274 orang, terdiri dari laki-laki 171 Calon dan perempuan 103 calon dengan persentase keterwakilan perempuan 37,59 persen. Satu partai politik yang tidak menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Penetapan DCT dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh Kepala Kesbangpol, Ketua Bawaslu dan Ketua Partai Politik se-Kabupaten Mamuju Tengah. Acara diawali dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah Suryadi Rahmat didampingi Divisi Teknis Nasrul, Divisi Sosialisasi & Hukum Galuh Prihandini serta Sekretaris Akhmad Nuhung.Sebelum DCT ditetapkan, ketua partai politik se-Kab. Mamuju Tengah melakukan penandatangan pada draf DCT untuk kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Acara berlanjut dengan penyerahkan salinan DCT kepada ketua parpol se-Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu dan Kesbangpol setempat. (kpu mamuju tengah/ed diR)

Solok, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok selesai menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu 2019 Kamis (20/9/2018). Ada 269 calon legislatif (caleg) dari 15 partai politik yang telah lolos proses verifikasi untuk kemudian bisa maju sebagai calon wakil rakyat di Pemilu 2019 mendatang.Ketua KPU Kota Solok, Asraf Danil Handika mengatakan DCT yang ditetapkan adalah hasil dari perkembangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah diumumkan dan ditetapkan sebelumnya. Ada perbedaan jumlah antara DPS dengan DCT yang ditetapkan, yakni sembilan bakal calon gagal masuk ke tahap selanjutnya.Pada DCT yang ditetapkan ini KPU Kota Solok juga menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Solok terkait sangketa Nomor 01.PS.REG/BAWASLU.PROV/SB.03.07/VIII/2018 untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Nomor 02/PS.REG/BAWASLU.PROV/SB.03.07/VIII/2018 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Secara umum seluruh pimpinan partai politik dapat menerima rancangan DPT yang disiapkan KPU,” kata Asraf.Pada kesempatan yang sama Walikota Solok Zul Elfian berharap 269 calon telah ditetapkan, bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk ikut meramaikan pesta demokrasi. “Yang santun dan selalu menjaga hubungan baik,” kata Zul.(1) PKB. Dapil Kota Solok 1 Laki 6, Perempuan 3, keterwakilan Perempuan 33,3%, Kota Solok 2 Laki-laki 6, Perempuan 3, keterwakilan Perempuan 33,3%.(2) PARTAI GERINDRA. Dapil Kota Solok 1 Laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, kota Solok 2 Laki-laki 6, Perempuan 3, keterwakilan Perempuan 33,3%.(3) PDI Perjuangan. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, Kota Solok 2 Laki-laki 5, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 44,3%.(4) PARTAI GOKAR. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, kota Solok 2 Laki-laki 6, perempuan 3, keterwakilan Perempuan 33,3%.(5) PARTAI NASDEM. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, Kota Solok 2 Laki-laki 6, perempuan 3, keterwakilan Perempuan 33,3%.(6) PARTAI GARUDA. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 1, Perempuan 1, keterwakilan Perempuan 50%, Kota Solok 2 Laki-laki 1, perempuan 1, keterwakilan Perempuan 50%.(7) PARTAI BERKARYA Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 4, Perempuan 3, keterwakilan Perempuan 42,8%, Kota Solok 2 Laki-laki 6, Perempuan 3, keterwakilan Perempuan 33,3%.(8) PKS. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, Kota Solok 2 Laki-laki 6, perempuan 3, keterwakilan perempuan 33,3%.(9) Perindo. Tidak ikut mendaftarkan calonnya pada pemilihan Anggota DPRD Kota Solok  Pemilu 2019.(10) PPP. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, Kota Solok 2 Laki-laki 6, perempuan 3, keterwakilan perempuan 33,3%.(11) PSI. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 4, Perempuan 2, keterwakilan Perempuan 33,3%, kota Solok 2 Laki-laki 4, perempuan 2, keterwakilan perempuan 33,3%.(12) PAN. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, Kota Solok 2 Laki-laki 6, Perempuan 3, keterwakilan perempuan 33,3%.(13) PARTAI HANURA. Dapil Kota Solok 1 Laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, kota Solok 2 Laki-laki 6, perempun 3, keterwakilan perempuan 33,3%.(14) PARTAI DEMOKRAT Dapil Kota Solok 1 Laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, kota Solok 2 Laki-laki 6, perempuan 3, keterwakilan perempuan 33,3%.(19) PBB. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 7, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 36,3%, kota Solok 2 Laki-laki 6, perempuan 3, keterwakilan perempuan 33,3%.(20) PKP Indonesia. Dapil Kota Solok 1 Laki-laki 6, Perempuan 4, keterwakilan Perempuan 40,0%, kota Solok 2 Laki-laki 6, perempun 3, keterwakilan perempuan 33,3%. (kpu kota solok/ed diR)