Berita KPU Daerah

Pangkajene, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) uji publik usulan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Pangkep dalam rangka Pemilu 2019 mendatang. Rakor menghadirkan sejumlah perwakilan partai politik, panwas, instansi terkait, media serta tokoh masyarakatDalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Pangkep, Burhan menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk membuka ruang aspirasi publik dengan meminta pandangan dan masukan dari stakeholder terkait. Selain itu acara ini juga bertujuan untuk menyosilisasikan regulasi dan mekanisme serta prinsip-prinsip dasar dalam penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Pangkep. “Selain itu juga menyusun rekomendasi bersama sebagai bahan pertimbangan dalam penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Pangkep,” ujar Burhan di Aula KPU Kabupaten Pangkep Jalan Daeng Bonto Rabu (7/02/2018).Penanggungjawab Divisi Teknis dan Hupmas, Jumadil, mengatakan ada tujuh prinsip yang harus dipahami ketika ingin melakukan penataan dapil.Ketujuh prinsip tersebut antara lain kesetaraan nilai, ketaatan prinsip pemilu yang proporsional, proporsionalitas (antara alokasi kursi dapil satu dengan lainnya), integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan.Dan dari hasil rakor tersebut menyimpulkan untuk Kabupaten pangkep dapil I meliputi Pangkajene, Minasate’ne, Balocci), Dapil II meliputi Bungoro, Tondong Tallasa, Labbakkang, dapil III meliputi Ma’rang, Segeri dan Mandalle dapil IV meliputi Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara serta dapil V Meliputi Liukang Kalmas dan Liukang Tanggaya. “Luikang Tanggaya sebelumnya masuk dapil IV,” ujar Jumadil. (NIR/ed di2)

Masamba, kpu.go.id - Sebanyak 15 partai politik (parpol) di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) dinyatakan memenuhi syarat (MS) verifikasi calon peserta pemilu 2019. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lutra menggelar rapat pleno penyerahan berita acara (BA) verifikasi parpol yang mengungkap keterpenuhan parpol menjadi peserta pemilu meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan.“Rapat Pleno Penetapan partai Politik hari ini adalah akhir dari Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan,” ucap Ketua KPU Kabupaten Lutra Suprianto di Aula Hotel Bukit Indah Masamba Rabu (7/2/2018).Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran komisioner KPU Lutra, Abdul Aziz, Srianto, Syamsu Rijal, dan Sekretaris KPU Lutra Andi Kasmawati, kasubag,staf serta perwakilan partai politik.Ke-15 parpol tersebut antara lain Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Beringin Karya (Berkarya).Suprianto menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya proses verifikasi ini. Terutama partai politik serta dukungan dari pemerintah tingkat desa, dusun yang menurut dia telah membantu proses verifikasi sehingga berjalan sesuai yang diharapkan “Jadi kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses karena kerjasama yang baik, yang dilakukan oleh tim KPU dan unsur pemerintah yang ada di desa dan dusun,” tambah Suprianto.Ditempat yang sama Komisioner KPU Lutra Divisi Hukum Abdul Aziz menjelaskan bahwa verifikasi yang telah dijalankan pihaknya tersebut mengacu pada empat regulasi, yaitu Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 5 Tahun 2018. (Ramadhan Iqbal/Endra Baco/ed di2)

Purwokerto, kpu.go.id - Lima partai politik (parpol) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan memenuhi syarat (MS) verifikasi perbaikan. Sebelumnya pada 4 Februari lalu, kelima partai politik yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Beringin Karya (Berkarya) dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) karena berbagai sebab.KPU Kabupaten Banyumas selanjutnya memberikan waktu kepada kelima partai untuk memperbaiki dokumen perbaikan dan telah diverifikasi ulang oleh Anggota KPU Kabupaten Banyumas dengan mendatangi kantor masing-masing partai pada Selasa (6/2) lalu. “Dengan demikian, kelima partai telah memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi perbaikan partai politik calon peserta Pemilu 2019,”ujar Ketua KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsiadi didampingi anggota lainnya di di Aula KPU Kabupaten Banyumas Rabu (7/2).Penyerahan BA verifikasi perbaikan sendiri disaksikan oleh anggota panitia pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas dan diserahkanlangsung kepada penghubung masing-masing partai.Dengan penyerahan berita acara (BA) hasil verifikasi perbaikan ini, total ada 16 parpol yang telah dinyatakan MS tingkat Kabupaten Banyumas. Sebelumnya ada 11 parpol yang terlebih dahulu dinyatakan MS, antara lain Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Sesuai tahapan, proses verifikasi partai akan terus berlangsung berjenjang dengan pengumuman penetapan partai peserta pemilu 2019 akan disampaikan KPU Republik Indonesia (RI) pada 17 Februari 2018 mendatang. (rfk/ed di2)

Bandar Lampung, kpu.go.id - Komisi Informasi (KI) Lampung mengapresiasi penggunaan Computer Asissted Test (CAT) dalam proses perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bandar Lampung.Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendriyan, apresiasi diberikan karena KPU Kota Bandar Lampung telah mempelopori hadirnya keterbukaan publik  dalam proses perekrutan penyelenggara dilembaganya. Dia berharap hal serupa dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi lain baik di Lampung maupun didaerah lainnya. “Komisi Informasi memberikan apresiasi atas pelaksanaan CAT untuk seleksi PPK ini. Apalagi ini adalah yang pertama di Indonesia. Saya datang ke lokasi tes karena membaca di media,” ujar Dery di Laboratorium Komputer Fakultas MIPA Unila, Rabu (07/02/2018).Terdapat 185 orang calon anggota PPK dari 20 Kecamatan yang di Bandar Lampung yang hadir dalam tes tulis berbasis komputer ini. Diberitakan sebelumnya tes tulis untuk calon anggota PPK digelar hari ini dan terbagi dalam tiga kelompok. Untuk kelompok pertama tes dilaksanakan pukul 08.30 WIB, kelompok kedua pukul 10.30 WIB dan kelompok ketiga pukul 13.30 WIB.Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri menjelaskan bahwa CAT dipilih untuk menghasilkan calon PPK yang berkualitas. Harapannya ketika terpilih dan bertugas, nantinya mereka dapat bekerja secara cepat, tepat dan akurat. “Kita memilih sistem CAT untuk menyeleksi calon yang berkualitas dalam rangka membangun merit system,” jelasnya.Fauzi menambahkan melalui tes semacam ini semua pihak dapat mengawasi prosesnya dan peserta dapat segera mengetahui hasilnya. “Dengan CAT ini kita memberikan transparansi kepada peserta tes karena dapat langsung mengetahui nilai yang dikerjakan. Setelah CAT, mereka akan mengikuti seleksi lanjutan berupa tes wawancara,” tambahnya. (ngabehi kojay/ed di2)

Parepare, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare berencana menggelar Gerak Jalan Sehat Menuju Pilkada Serentak 2018. Kegiatan yang akan berlangsung 11 Februari 2018 mendatang ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Kota Parepare berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018.Komisioner KPU Kota Parepare Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, Mursalin Muslimin, menjelaskan, pelaksanaan Gerak Jalan Sehat Sadar Pilkada akan melibatkan masyarakat se Kota Parepare. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai wadah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan KPU Kota Parepare serta sebagai bagian dari upaya KPU Kota Parepare mengampanyekan jadwal pilkada serentak 2018 kepada masyarakat. “Kita inginkan warga mengetahui betul proses tahapan, terutama yang akan dilakukan dalan waktu dekat,” jelas Mursalin, Selasa, (6/2/2018).Menurut pria yang juga ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang ‘Berpilkada yang Berbudaya dan Bermartabat’ sebagaimana tagline yang diusung KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Dia juga ingin kegiatan ini bisa mendorong partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dihari pemungutan suara nanti. “Semoga berjalan lancar sesuai yang diharapkan” tambah Mursalin.Bagi yang berminat ikut serta dalam kegiatan ini, Mursalin menjelaskan bahwa masyarakat cukup datang langsung ke Kantor KPU Kota Parepare dengan membawa KTP elektronik. Nantinya panitia akan memberikan kupon doorprize berhadiah jutaan rupiah. “Staf sekretariat sudah menyebar informasi melalui media, baik cetak maupun online, radio. Bahkan panitia juga sudah memasang spanduk pelaksanaan jalan sehat ini, untuk mengajak masyarakat Kota Parepare mengikuti jalan sehat,” pungkasnya. (Hupmas, Ruslan Anwar/Ady)

Pangkajene, kpu.go.id - Kepolisian Resort (Polres) Pangkajene dan kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar latihan Tractical Floor Game (TFG). Latihan yang masuk  pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 ini melibatkan unsur KPU,PPK dan PPS Pangkajene, Panwas Kabupaten, Panwascam, PNS di lingkungan Pemda Pangkep, unsur TNI , Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan dinas Sosial.Kapolres Pangkep, AKBP Bambang Wijanarko mengatakan, simulasi dilaksanakan untuk menyiapkan personel dalam menghadapi segala situasi dilapangan. Menurut dia melalui TFG ini semua pihak bisa memperkuat sinergitas sehingga memiliki persepsi atau kesepahaman yang sama terhadap situasi yang ada dilapangan. “Sehingga seluruh petugas meliputi jajaran kepolisian dan linmas paham akan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Bambang di halaman Kantor Pemerintah Daerah Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, Selasa (6/2/2018).Menurut Bambang melalui TFG juga bisa memperkirakan apa kejadian yang nantinya terjadi. Sekaligus menghitung perkiraan waktu pemilih di tiap tempat pemungutan suara (TPS). “Sehingga setiap TPS kita punya perkiraan waktu, kira-kira membutuhkan waktu berapa untuk menyelesaikan seluruh proses pemungutan suara,”ucapnya.Hadir dalam simulasi ini Wakapolres Pangkep  Kompol Apri Prasetya, Kabag Ops Polres Pangkep Mustafa Sani,serta dihadiri seluruh personel Polres Pangkep. Hadir juga Bupati Pangkep Syamsuddin AHamid, berserta jajaran. Dalam simulasi  TFG ini, Kabag Ops Polres Pangkep Kompol Mustafa Sani yang memandu langsung proses simulasi dengan menggunakan miniatur.Sementara itu Ketua KPU Pangkep Burhan menilai simulasi tidak hanya antisipasi pengamanan saja tapi juga jadi bagian dari kordinasi antar instansi dalam menghadapi pilkada. Dari simulasi juga dapat dipetakan titik rawan. “Dan paling tidak masyarakat bisa melihat kondisi terkini daerahnya sampai rekapitulasi,” kata Burhan.(NIR)