Berita KPU Daerah

Tabanan, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menggelar sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Kegiatan selama tiga hari, 5-7 April 2018 berlangsung di 10 kecamatanPada 5 April 2018 sosialisasi dilaksanakan di 5 Kecamatan yakni Tabanan, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Penebel dan Marga. Untuk 6 april 2018 sosialisasi dilaksanakan di 4 kecamatan, Kerambitan, Selemadeg, Pupuan dan Kediri. Sedangkan 7 april 2018 dilaksanakan satu kecamatan,Baturiti. Sebagai informasi peserta sosialisasi meliputi prebekel, bendesa adat, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pemuda dan tokoh agama masing-masing wilayah kecamatan. (kpu kab Tabanan/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kendala saat proses distribusi logistik untuk Pemilu 2019 nanti. Bagi daerah dengan jangkauan sulit, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atau Dinas Perhubungan akan dijadikan acuan untuk menentukan langkah efektif mengantarkan logistik hingga tempat tujuan.“Untuk daerah tersulit yang tidak memungkinkan saat pendistribusian KPU bisa distribusi dengan pesawat terbang atau Helikopter. Contohnya untuk Kepulauan Mentawai,” jelas Kepala Biro Logistik KPU Purwoto Ruslan Hidayat saat menjadi pembicara bimbingan teknis (bimtek) RencanaKebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu 2019 di Hotel Mercure Padang Sumatera Barat (Sumbar) Kamis (5/4/2018).Selain itu KPU membuka posko pengaduan 24 jam, mulai H-7 pemungutan suara di empat bassed seluruh Indonesia.Menurut Purwoto, KPU daerah juga harus membuat rumusan penghitungan sewa gudang apabila terjadi kendala selama distribusi logistik. Juga untuk pengawalan, bongkar muat yang menurut dia perlu menyertakan data pendukung. “Biaya distribusi memiliki peran penting dari harga per item barang, bongkar muat, data dukungnya tertulis pengeluarannya,” kata Purwanto.Lebih jauh Purwoto menambahkan biaya distribusi logistik pada 2014 dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan 2019. Dengan cara dikalikan 2 dari dasar tahun 2014. “Distribusi logistik dari KPU kab/kota ke PPK, PPS hingga TPS dan arus balik diperkirakan memakan biaya antara Rp100.000-150.000 per TPS. Biaya distribusi ini nanti diatur lagi. Pada tahun 2014 saat pileg dan pilpres ada biaya distribusi logistik,” pungkasnya. (Romel/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Kebutuhan Anggaran logistik untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mulai dipersiapkan sejak dini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menentukan jumlah logistik sesuai dengan jumlah pemetaan data dari seluruh KPU kab/kota.“Kotak dan bilik perhitungannya pada pileg dan pilpres jumlah menjadi 5 (pileg 4, pilpres 1), jumlah kotak PPK 11 (rekap). Bilik 4 buah per TPS, tinta 2 buah per TPS ukuran 40 cc/botol, segel untuk KPU provinsi 4 buah, KPU kab/kota 18 per TPS. Semua perhitungan harus memiliki dasar peraturan KPU dan kebutuhan KPU. Hologram 12 buah/TPS, Presiden 3 buah /TPS. Alat coblos 4 buah/TPS,” ujar Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat saat mengisi bimbingan teknis (bimtek) Perencanaan Kebutuhan  Anggaran Logistik Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 yang digelar KPU Sumatera Barat (Sumbar), di Hotel Mercure Padang Kamis (5/4/2018).Bimtek dihadiri Anggota KPU Sumbar Divisi Logitik, Fikon Dt Sati, Mufti Syarfie, Sekretaris KPU Sumbar Firman, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Eliyusman, Anggota KPU kab/kota serta Kasubag Umum KPU kab/kota Sumbar.Purwanto melanjutkan pada H-7 pemungutan suara, KPU akan berkordinasi dengan instansi terkait seperti BMKG serta Dinas Perhubungan untuk melihat kondisi alam yang sekiranya mempengaruhi distribusi logistik. “Bisa dikontak ke KPU RI untuk mendistribusikan logsitik melalui helikopter atau pesawat udara. Nanti dibagi 4 based seluruh Indonesia, biayanya didukung oleh KPU RI,” lanjut Purwoto.Sementara itu Fikon Dt Sati mengingatkan bahwa 2018 dan 2019 adalah tahun politik yang tantangannya cukup besar. Pada 2018 di Sumbar akan menyelenggarakan pilkada di empat kota, disaat bersamaan masuk tahap pengelolaan logistik untuk Pemilu2019. “Anggaran logistik ini penting karena akan berdampak dalam pengelolaan logistik. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir dan bisa menciptakan anggaran logistik yang baik bagi KPU se Sumbar,” ungkap Fikon.Ditempat yang sama, Eliyusman mengatakan sharing informasi terkait pengadaan, perencanaan , distribusi logistik di Provinsi Sumbar penting dilakukan. Pada 2008 anggaran logistik bisa diefisiensi Rp11 Miliar. “Pengadaan logistik waktu itu saya pecah menjadi 27 bagian dan saya ingat itu paling kecil adalah mur atau baut,” kata pria yang sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Umum (Kabag) di KPU Sumbar.“Saya ingatkan kita tidak apa-apa melanggar aturan pusat asalkan tidak bertentangan. waktu itu saya membagi menjadi 27 paket dengan tetap melelangkan setiap paket, dan tetap untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil. Saya harap KPU sekarang bisa WTP,” tutup Eliyusman.(Romel/ed diR) 

Klungkung, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan monitoring pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Klungkung serta Gianyar 2018, Kamis (5/4/2018).Pemeriksaan APK di Kabupaten Klungkung mulai dari Banjarangkan menuju Negari, Bypass Lepang Takmung dan sempat singgah di perempatan Pantai Klotok Desa Tojan. Tampak hadir Anggota KPU Provinsi Bali Wayan Widiastini serta Wayan Jondra, Anggota KPU Klungkung Ida Bagus Nyoman Barwata serta unsur Kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol, KPID serta Panwaslu setempat. Turut diundang tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.Dalam keterangannya, Wayan Jondra menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini untuk mengecek APK yang diserahkan KPU telah terpasang dan dalam kondisi laik. Menurut dia usai diserahkan APK menjadi tanggungjawab tim kampanye pasangan calon. “Kalau ada kerusakan mohon untuk menginformasikan kepada KPU,” ujar Jondra.Menurut Jondra monitoring juga jika dilakukan untuk melihat APK terpasang pada zona atau tempat yang telah ditentukan. Hasil pemantauan sejauh ini APK di Kabupaten Klungkung masih memenuhi aturan yang telah ditentukan.Senada Anggota KPU Klungkung Ida Bagus Nyoman Barwata yang ikut dalam rombongan di perempatan Pantai Klotok melihat APK yang dipasang oleh tim pasangan calon maupun KPU masih berada di zona yang telah ditentukan. Dia juga menyampaikan bahwa APK yang terpasang dalam keadaan baik. (putras/ed diR)

Gianyar, kpu.go.id - Memanfaatkan kekayaan seni dan budaya di Pulau Dewata, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar menggelar pentas seni bersama grup lawak dan bondres. Kegiatan yang digelar Rabu (4/4/2018) ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang ditargetkan mampu menembus angka diatas 80 persen.Dalam kegiatan ini turut hadir Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putra, Anggota KPU Kab Gianyar AA Istri Agung Darmawati, Kapolsek Desa Tegalalang serta undangan lainnya. Dalam paparannya Darmawati mengatakan bentuk sosialisasi dengan pentas seni telah dilaksanakan disejumlah banjar dan desa. Dalam setiap pelaksanaanya turut menyertakan PPK maupun PPS setempat. “Bahkan ada yang langsung dihadiri oleh ketua KPU Kabupaten Gianyar,” ujarnya.Darwati menjabarkan beberapa banjar yang telah melaksanakan pentas seni seperti Desa Batubulan, Desa Puhu Payangan, Bukian Payangan, Desa Keliki, Taro, Tegalalang. Menurut dia kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya berjalan lancar. “Walau sempat di salah satu pementasan di Desa Tegalalang diguyur hujan, tetap saja PPK dan PPS  di desa tersebut semangat melaksanakannya," kata Darawati.Evaluasi sejauh ini, sosialisasi melalui pentas seni mendapat apresiasi positif dari masyarakat dimasing-masing desa. Terlihat dengan antusiasinya masyarakat mengikuti setiap penyampaian materi sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gianyar.Darmawati menambahkan, untuk kegiatan selanjutnya tengah disesuaikan jadwal pentas seni ditiap kecamatan untuk menghindari terjadinya benturan jadwal. “Juga agar tidak juga terjadi benturan jadwal pementasan grup lawak atau bondres yang akan mengisi nantinya,” tutup Darwati. (aga/mc)

Maros, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan  Panwaslu Kabupaten Maros menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Aula  Kantor KPU Kabupaten Maros, Rabu (4/4/2018).Acara dibuka Ketua KPU Maros  Ali Hasan yang menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk menyinkronkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan dengan data warga yang belum memiliki KTP Elektronik (KTP-el) atau yang belum melakukan perekaman.Kepala Disdukcapil Nasiruddin Rasyid menyampaikan bahwa data yang diterima dari KPU akan segera ditindaklanjuti sepanjang  penduduk tersebut memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut dia disdukcapil juga tengah merencanakan membuka  perekaman bagi pemilih pemula meskipun tersisa satu hari sebelum hari pencoblosan.Dia juga mengatakan disdukcapil, siap mengeluarkan surat keterangan (suket) ataupun KTP-el bagi penduduk yang telah melakukan perekaman.Sebelumnya Ketua Panwaslu Kab Maros, Sufirman  mengatakan selama masa pengumuman DPS 24 Maret-2 April 2018 pihaknya telah menghimpun tanggapan masyarakat yang pada umumnya melaporkan belum melakukan perekaman, belum mendapatkan KTP-el atau surat keterangan (Suket). (Ahyr/160 – PrgrmDta/ed diR)