Berita KPU Daerah

Lasuasua, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka Utara (Kolut) menyosialisasikan tahapan pemilihan kepada pemilih pemula ke sejumlah sekolah di Kabupaten Kolaka Utara, Sabtu (31/3/2018). Kegiatan bertajuk KPU Kolut Goes To School (KGTC) ini melibatkan siswa-siswi kelas 3 SMA 1 Batu Putih, SMA 1 Pakue, SMK 1 Pakue Tengah serta SMA 1 Porehu.Kegiatan ini dilengkapi dengan paparan materi, tanya jawab serta kuis. Bahkan setiap siswa-siswi yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah souvenir. Sosialisasi pemilih pemula sebelumnya dilaksanakan di satu tempat dengan mengundang para siswa dan siswi, namun kali ini KPU Kolaka Utara melakukannya dengan mendatangi langsung sekolah.Anggota KPU Kolut, Martani Mustafa yang sosialisasi di Kecamatan Batuputih mengajak pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas dengan mengedepankan kecermatan dan tidak mudah terpengaruh dengan godaan uang atau money politic. “Sebab hal tersebut sangatlah merendahkan diri pribadi apalagi sebagai siswa siswi yang berpendidikan patutnya untuk tidak tergiur dengan hal seperti itu,” kata Martani.Anggota KPU Kolut lainnya, Sumardin Pere mengingatkan pelajar yang sudah berusia 17 tahun naun belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), untuk segera melakukan perekaman di Disdukcapil. “Sebab, kalau tidak melakukan perekaman tidak bisa memilih,” kata Sumardin. (ti2/ed diR)

Koba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah menggelar Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemutakhiran data pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bangka Tengah pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, di Ruang Rapat KPU Kabupaten Bangka Tengah Sabtu (31/3/2018).Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tugas-tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah Suryansyah dalam sambutannya menekankan penyelenggaran pemilu untuk paham dan mengerti tugas penyelenggara pemilu. Dia juga berharap PPK berkoordinasi dan tidak membuat keputusan sendiri. “PKPU nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri penyelenggaraan Pemilihan umum telah diterbitkan, untuk itu kita harus belajar dan berpedoman kepada PKPU tersebut, dan jangan sekali-kali kita melaksanakan kegiatan dengan tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku, jika ada yang kurang dipahami bisa bertanya” ujar Surya.Surya berharap kedepannya pemutahiran data pemilih dapat berjalan lancar dengan tetap belajar dan koordinasi yang baik. “Materi dan video yang kami sampaikan agar dipelajari lagi karena kedepannya tugas kita akan banyak sekali, untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara KPU Kabupaten Bangka Tengah, PPK, PPS dan Pantarlih untuk menghasilkan data pemilih yang akurat.” tutup Surya.Anggota KPU Bangka Tengah Marhaendra Yuliansyah menambahkan, PPDP berkoordinasi dengan RT atau RW sebelum dan setelah melakukan coklit. Dia mengingatkan bahwa RT/RW yang memahami tentang kependudukan di wilayahnya.Sementara itu Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Bangka Tengah Mirfandi menampilkan video terkait tugas pantarlih dengan demikian PPK yang hadir dapat mendapatkan gambaran tugas pantarlih. “Disini kami sampaikan ada beberapa formulir pelaksanaan seperti yang ditampilkan sekarang yaitu Model A-KPU, Pantarlih melakukan coklit dengan cara mendatangi pemilih langsung untuk mencocokan daftar pemilih pada formulir tersebut dengan KTP-El atau surat keterangan.” jelas Mirfandi. (c2p/ed diR)

Solok, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 di DPRD Kota Solok Kamis (29/3/2019). Hadir dalam acara ini Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Solok, Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kota Solok.Dalam paparannya Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa menjelaskan tahapan dan program apa saja yang berjalan selama Pemilu 2019 di Kota Solok.  Mulai dari yang telah berjalan seperti tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2019, yang tengah berjalan tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan Pemilu 2019 atau pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU kab/kota 15 – 21 Agustus 2018.Dijelaskan juga tahapan pencalonan anggota DPRD kab/kota 1-3 Juli 2018; pengajuan daftar calon 4-17 Juli 2018 dan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon, tanggal : 5 – 18 Juli 2018.Sementara itu dalam pembukaannya Wakil Ketua DPRD Kota Solok Irman Yefri Adang mengucapkan terimakasih atas pemaparan tahapan, program dan jadwal Pemilu 2019. Menurut dia pemaparan ini menjadi bagian informasi yang sangat penting  bagi DPRD untuk ikut menyukseskan Pemilu 2019 di Kota Solok. “Untuk itu kepada seluruh yang hadir agar dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir pertemuan, agar mendapatkan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu 2019,” kata Irman.Irman juga meminta semua pihak ikut mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Solok, agar partisipasi pemilih meningkat dari Pemilu sebelumnya. Sebagai informasi tingkat partisipasi pemilih Pemilu di Kota Solok 2014 74,66 persen,  sementara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di Kota Solok adalah 65,04 persen. Adapun untuk Pilkada Kota Solok 2015 tingkat partisipasi 70,41 %. (KPU Kota Solok/ed diR)

Bandar Lampung, kpu.go.id -  Sebanyak 15 mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FISIP Universitas Lampung (Unila),berkunjung ke Mahan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Kamis (29/3/18).  Kunjungan yang bertajuk “Sekolah Demokrasi” itu mengangkat tema isu-isu starategis Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 dan peran KPU Kota Bandar Lampung dalam pemilihan kepala daerah.Ketua PMII Rayon FISIP Unila, Ahmad Roby Ulzikri mengatakan, tujuan dari kunjungan tersebut adalah rangka pembelajaran demokrasi melalui pemahaman dan pengenalan undang-undang pemilu dan juga pembelajaran pemilu di Mahan Demokrasi  “Kami ingin belajar tentang pelaksanaan pemilu mendatang, dan bagaimana  KPU sebagai lembaga negara melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Roby.Para mahasiswa itu berdiskusi di Mahan Demokrasi dengan ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri, Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Fadilasari, dan sekretaris KPU, Jainudin. Fadilasari meminta agar kader PMII menjadi pemilih yang cerdas dan aktif berpartisipasi dalam setiap moment kepemiluan. “Sekarang ini adalah tahapan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS). Ayo, coba cek nama masing-masing, apakah sudah masuk semua dalam daftar pemilih,” katanya.Bila sudah masuk dalam daftar pemilih, jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. “Mahasiswa zaman sekarang makin kritis, tentunya bisa memilih pemimpin secara cerdas. Jangan sampai Golput, itu berarti mengabaikan hak pilih sebagai warga negara,” katanya.Usai berdiskusi, mahasiswa lalu menonton film dokumenter pelaksanaan Pilwakot di Bandar Lampung tahun 2015 lalu. “Setelah menonton film itu, kami jadi tahu, ternyata tahapan pemilihan itu sangat panjang. Dimulai dari pendataan pemilih, pencalonan, penetapan calon, kampanye, sosialisasi, pencetakan logistik, baru kemudian tahap pemungutan suara,” kata Roby.Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan simulasi pemungutan suara di ruang di simulasi, dipandu oleh staf Kasubbag Teknis KPU Kota Bandar Lampung, Manzully Arwan.  Suasananya yang sangat rilek, membuat mahasiswa kembali berdiskusi tentang tahapan pemilu. (kpu kota bandar lampung/wahyu nita sari/ed diR)

Badung, kpu.go.id - Terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti di Badung, Bali, KPU setempat menyosialisasikan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali dengan menyambangi para pemilih disabilitas.Kegiatan sosialisasi ini juga dirangkai dengan pagelaran seni budaya oleh penyandang disabilitas. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama KPU Badung dengan Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Bali, Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Badung dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Badung.Mengambil tema kegiatan Suara Kita Sama, Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula, mengatakan bahwa dalam ajang pilkada maupun pemilu, setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, harga suaranya adalah sama. Siapapun orangnya, apakah seorang presiden, gubernur, bupati atau camat, bahkan penyandang disabilitas harga suaranya sama dalam pemilu, yaitu satu suara, tegas Agung Raka Nakula di Aula SLB N 1 Badung di Jimbaran, Kamis (29/3/2018).Turut hadir Kesbangpol Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Camat Kuta Selatan, serta PPK dan PPS wilayah Kuta Selatan.Menurut dia, kelompok disabilitas memiliki peran yang sama untuk menjaga agar Pilgub Bali berjalan aman damai dan lancar.Kemeriahan acara sosialisasi semakin marak dengan ditampilkannya berbagai kegiatan tabuh, tarian dan olah vokal dari para penyandang disabilitas yang menimbulkan perasaan haru pada hadirin yang datang.Kepala Sekolah SLB N 1 Badung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada KPU Badung telah diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi Pilgub Bali 2018. (kpu badunged diR)

Bandar Lampung, kpu.go.id - Penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang. Mereka harus mampu mengajak masyarakat di wilayah kerja masing-masing, untuk menggunakan hak pilihnya.Demikian disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Fadilasari, dalam rapat koordinasi penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung di Aula Kecamatan Enggal, Rabu (28/3/18).  Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung, Pjs camat Enggal, Danramil Tanjung Karang Pusat, Kapolsek, Panwascam, PPK Pilgub 2018, PPK Pemilu 2019 dan PPS se-kecamatan Enggal.Fadilasari mengatakan, PPK dan PPS adalah tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan posisi demikian tentu akan lebih efektif mengajak masyarakat terlibat dalam pilkada. “Sesuai PKPU No 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan, KPU dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi SDM, Parmas, dan Kampanye KPU Kota Bandar Lampung itu.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun menurut dia harus terlibat dalam sosialisasi ke  masyarakat tersebut. Bisa dilakukan ketika mengantar surat pemberitahuan bagi memilih pada warga. “Bila satu TPS terdiri dari 500 mata pilih, dengan 7 KPPS, maka setiap KPPS hanya perlu mengantar ke 72 orang pemilih. Tugas tersebut bila dilaksanakan selama tiga hari, maka tiap KPPS hanya perlu mendatangi 24 warga,” kata dia.Fadilasari melanjutkan, pemutakhiran data yang dilakukan dengan sangat serius oleh PPK, PPS, dan PPDP, adalah untuk memfasilitasi warga agar masuk dalam daftar pemilih. “Tugas kita tentunya menjadi lengkap, bila warga yang sudah didata, menggunakan hak pilihnya pada hari H pemilihan,” kata penulis buku Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung itu.Sebelum ke kecamatan Enggal, Fadilasari bersama sekretaris KPU Kota Bandar Lampung, Jainudin, juga menjadi pemateri Rakor di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Panjang, dan Bumi Waras. Senada, Jainudin mengharapkan agar para Pilgub ke depan tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung dapat meningkat dibanding sebelumnya. “Kita selalu bermasalah dengan tingkat partisipasi. Makanya Rakor ini kita gelar secara berkeliling, untuk mengajak semua unsur penyelenggara pemilu untuk berperan serta secara maksimal,” ujarnya saat mengisi Rakor di Kecamatan Panjang. (kpu kota bandar lampung/fioren/ed diR)