Berita KPU Daerah

Purwokerto,kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelantikan susulan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS dan PPK pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pelantikan digelar di Aula KPU Kabupaten Banyumas Senin (9/4/2018).Total ada 37 petugas adhoc yang dilantik, terdiri dari pelantikan susulan 1 anggota PPK serta 20 anggota PPS untuk Pemilu 2019, pelantikan PAW 11 PPS untuk Pemilu 2019, 1 PPK dan 4 PPS untuk Pilkada 2018 .Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsiadi menjelaskan bahwa pelantikan susulan dilakukan karena ada PPS dan PPK yang berhalangan hadir pada pelantikan waktu lalu sementara PAW dilakukan karena ada anggota PPS dan PPK melepaskan jabatannya sebagai penyelenggara pemilihan. “Ada yang karena pindah wilayah kerja, diterima jadi PNS, ada juga yang mengundurkan diri karena alasan yang tidak bisa dibendung,” terangnya.Unggul mengatakan, peran sebagai penyelenggara pemilihan adalah posisi penting yang harus dipegang dengan tanggung jawab sesuai dengan ikrarnya dalam pelantikan. Maka perlu ada kesungguhan hati, tekad yang kuat serta keikhlasan dalam bekerja.Unggul menjelaskan, penyelenggara pemilihan saat ini terbagi menjadi dua, yaitu penyelenggara Pemilu 2019 dan penyelenggara Pilkada 2018. Keduanya sama-sama memiliki tugas yang cukup berat. Terlebih bagi PPK, lanjutnya, sekarang tugas penghitungan suara dilakukan oleh PPK. Namun meskipun demikian, kontrol penghitungan suara akan dilakukan dari bawah sampai atas. “Kontrol ini akan dilakukan berjenjang sehingga akan meminimalisir kesalahan dan kecurangan dalam penghitungan suara,” tandas Unggul. (rfk/ed diR)

Luwu, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, menggelar Lomba Penulisan Esai dan Debat antar siswa SMA/sederajat dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulsel serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Luwu 2018. Kegiatan berlangsung di Aula kantor Bappeda, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Senga, Belopa, Luwu Minggu, (8/4/2018).Hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Luwu Divisi Teknis, Suhaeb, Divisi Logistik, Istantia serta Kepala Kesbangpol Luwu, Alim Bachri, Dekan Fisip Unanda Palopo, Ince Rahma Ismail serta Jurnalis Senior Luwu Raya, Irwan Musa.Dalam sambutannya, Anggota Komisioner KPU Luwu, Divisi Teknis, Suhaeb memotivasi peserta lomba untuk meningkatkan pengetahuannya tentang pemilu serta berupaya mengimplementasikannya. Dengan begitu kedepan para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. “Dari awal kegiatan para peserta telah menunjukkan diri melalui tulisan esai ‘No Sara dan No politik uang’, tidak jelek-menjelekkan, serta menggunakan hak pilihnya. KPU berharap kepada para peserta agar kegiatan ini tidak terhenti pada proses debat saja namun peserta harus mensosialisasikan dikalangannya masing-masing yakni pemilih pemula,” ujar Suhaeb.Suhaeb, menjelaskan bahwa inti dari kegiatan ini meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan menumbuhkan rasa memiliki. Menurut dia Pemilu di Sulsel mengusung tema berbudaya dan bermartabat. “Karena sulsel dikenal dengan adat yang santun,” jelasnya.Lebih lanjut Suhaeb menyampaikan terimakasih kepada juri yang telah turut serta dalam kegiatan ini. Lima tim peserta yang mengikuti debat antar siswa SMA/Sederajat yakni, MAN Luwu, SMA 12 Luwu, SMA 3 Luwu, SMA 10 Luwu, dan SMK 5 Luwu.(adm/kpuluwu/ed diR)

Solo, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menyosialisasikan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan Ketua RT/RW se-Kota Solok serta PPK dan PPS se-Kota Solok, Sabtu (7/4/2018).Acara bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPU Kota Solok, Jalan Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo Kota Solok. Hadir dalam acara ini Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kota Solok, Ketua RT/RW se-Kota Solok, Panwaslu Kota Solok serta PPK dan PPS se-Kota Solok.Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa menyampaikan bahwa acara ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi terkait tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2019 di Kota Solok. Menurut dia Pantarlih  merupakan ujung  tombak  dalam  melakukan pemutakhiran  data  pemilih, oleh  karena  itu  sangat  penting  perannya  dalam  proses  penyusunan  daftar pemilih. “Karena strategisnya peran pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2019 sangat bergantung kepada kinerja pantarlih di lapangan,” ujar Budi.Budi mengatakan apabila pantarlih bekerja secara optimal dalam proses pencocokan dan penelitian  (coklit),  maka DPT Pemilu 2019 akan jauh lebih akurat  dan  berkualitas. “Dukungan Ketua RT/RW se-Kota Solok serta seluruh masyarakat Kota Solok, sangat diharapkan untuk suksesnya Pemilu 2019,” tambahnya.Budi melanjutkan, bahwa KPU Kota Solok membentuk pantarlih dengan kriteria berdomisili diwilayah kerja yang dibuktikan dengan alamat pada KTP elektronik, bukan salah satu anggota partai politik, dapat bekerja sama dengan RT/RW diwilayah kerjanya, bukan dari anggota TNI/Polri, rajin dan teliti serta mempunyai tulisan tangan yang dapat dibaca oleh orang lain, berusia minimal 17 tahun, bersedia menjadi salah satu anggota KPPS, bersedia melakukan coklit sejak hari pertama tanggal 17 April 2018 minimal 5 rumah, dalam rangka gerakan coklit serentak serta menandatangani surat pernyataan kesiapan menjadi pantarlih.Budi juga menginformasikan bahwa pada Selasa (17/4) KPU Kota Solok akan menggelar apel Gerakan Coklit Serentak Pantarlih Pemilu 2019. Acara bertempat di Halaman Kantor Walikota Solok dengan peserta 500 orang terdiri dari pantarlih (207 orang) PPK dan PPS (45 orang) sekretariat PPK dan PPS (45 orang) KPU Kota Solok dan Sekretariat (29 orang) pimpinan dan pengurus partai politik (90 orang) serta undangan (84 orang).Sementara itu Anggota KPU Kota Solok Divisi Program dan Data Maqomam Mahmuda memaparkan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 antara lain pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh pantarlih, 17 April-17 Mei 2018, pembentukan pantarlih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), 11 Maret-10 April 2018, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU kab/kota, 15-17 Juni 2018, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, 18 Juni-8 Juli 2018, perbaikan DPS 8-21 Juli 2018, penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP),  22 Juli 2018 hingga rekapitulasi DPSHP akhir dan penetapan DPT oleh KPU kab/kota 15-21 Agustus 2018. (kpu kota solok/ed diR)

Lasusua, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menggelar diskusi pemantapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kantor KPU Kolut Sabtu (7/4/2018). Acara yang dihadiri jajaran Komisioner KPU Kolut, Kepala Kantor Catatan Sipil, Kepala Kantor Kecamatan Lasusua,  tokoh masyarakat, partai politik, sejumlah organisasi masyarakat, PPK serta PPS ini banyak mengupas tentang data pemilih serta pemutakhirannya.Anggota KPU Kolut Divisi Program dan Data, Mahjur M mengatakan, untuk tahapan pilkada di Kolut telah sampai pada pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimana kegiatan ini dilakukan dengan menempel DPS disejumlah tempat umum. Dia mengajak masyarakat untuk memeriksa hak pilihnya dan melapor kepada PPS, PPK atau KPU Kolut apabila belum terdaftar.Mahjur berharap langkah responsif masyarakat mengecek hak pilihnya dapat meminimalisir persoalan.  “Sebab, permasalahan data menurut merupakan permasalahan klasik, namun krusial,” kata Mahjur.Ketua KPU Kolut Asriadi menegaskan tekad penyelenggara untuk memaksimalkan proses pemutakhiran data menjadi lebih baik. Termasuk mendorong pemerintah mempercepat perekaman dan pencetakan e-KTP. Dia juga meminta kepada catatan sipil menjemput bola, mengajak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik agar melakukan perekaman. “Sebab tanpa NIK mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada yang akan datang,” jelas Asriadi. Perwakilan Partai Golkar Kolut Kanna, menyambut baik kegiatan diskusi yang dilaksanakan KPU Kolut. Dia meyakini kegiatan semacam ini dapat menggali isu seputar pilkada dan pemilu dan bisa saling bertukar pendapat antar sesama masyarakat.Ditempat yang sama Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kolut, Yariep mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk ikut dalam forum diskusi. Dia berpesan agar semua potensi tidak baik selama pilkada maupun pemilu dihindari secara bersama. “Terutama masalah data pemilih,” ucap Yariep.Untuk diketahui jumlah DPS di Kab Kolut sendiri berjumlah 93.313 jiwa. Sementara jumlah masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik sekitar 5.000 jiwa. Untuk masyarakat yang belum merekam data kependudukan, KPU telah menyampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk ditindaklanjuti. (ti2/ed diR)

Sarolangun, kpu.go.id - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sarolangun melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pemetaan dilakukan dua 7-8 April 2018 di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun Sabtu (7/4/2018).Kegiatan pemetaan dibagi dalam dua kelompok kecamatan, dihari pertama pemetaan TPS untuk Kecamatan Sarolangun, Pelawan, Pauh, Limun dan Cermin Nan Gedang, sementara hari kedua pemetaan untuk Kecamatan Singkut, Mandiangin, Air Hitam, Bathin VIII serta Batang Asai.Anggota KPU Sarolangun divisi pemutakhiran data, Thoriq Kurniawan menjelaskan, pemetaan sengaja dilaksanakan di kantor KPU agar PPK dan PPS dapat langsung berkonsultasi dengan para operator KPU sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. “Sengaja kami minta PPK dan PPS datang ke KPU Sarolangun. Selain karena perangkat disini cukup lengkap, juga karena kami ingin meminimalisir kesalahan,” ujar Thoriq.Thoriq melihat, proses pemetaan TPS berjalan efektif dan efisien. Dia juga melihat PPK dan PPS telah siap dengan data hasil pemetaannya masing-masing baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. “Artinya, mereka membawa data hasil olahan yang telah dilakukan di wilayah kerja masing-masing,” lanjut Thoriq.Thoriq mengingatkan agar penyelenggara adhoc bekerja secara detil sehingga setiap data yang dipetakan tidak terjadi kesemerawutan. “Kita minta PPS betul-betul memastikan masyarakat yang masuk dalam TPS adalah warga sekitar. Jangan sampai meloncat dari warga yang domisilinya jauh dari lokasi TPS. Termasuk pemilih pemula untuk dipetakan berdasarkan domisilinya. Nanti akan kami pantau terus dan kami minta laporannya secara periodik,” tutup Thoriq. (amj/ed diR)

Maros, kpu.go.id – Sebanyak 30 orang mengikuti tes wawancara, seleksi Relawan Demokrasi (Relasi) untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018, Jumat (6/4/2018). Dari jumlah itu, nantinya akan dipilih 25 orang yang bertugas untuk menyosialisasikan tahapan pilgub serta mengajak masyarakat berpartisipasi di hari pemungutan suara 27 Juni 2018.Sebelumnya 30 orang peserta wawancara telah yang dinyatakan lulus berkas, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 21  orang perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan. Proses wawancara dipimpin langsung dua Komisioner KPU Maros, Ketua Ali Hasan, Anggota Divisi Anggaran dan Logistik Muhammad Risal serta Kasubag Teknis dan Hupmas Mallarangeng.Wawancara menanyakan kepada calon Relasi seputar pengetahuan kepemiluan khususnya Pilgub Sulsel 2018, pengalaman organisasi serta kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Nantinya 25 orang yang terpilih, dilantik dan akan disebar di seluruh wilayah Kabupaten Maros (160/R12-TknsHpms/ed diR)