Berita KPU Daerah

Purwokerto, kpu.go.id – Meningkatkan kesadaran pemilih pemula di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menggelar sosialisasi bersama Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwokerto. Sosialisasi disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Banyumas Waslam Makhsid, di Restoran Libero, Purwokerto pada Selasa (15/5/2018) malam.Waslam mengungkapkan, pemuda harus peka terhadap situasi politik kebangsaan khususnya di Banyumas. “Menjelang hari pemilihan yang semakin dekat, ayo kita pahami situasu politik yang sedang terjadi di Banyumas,” ucap Waslam.Waslam menambahkan, Pemuda harus cerdas dalam mengenali setiap pasangan calon yang bertanding di Pilkada Banyumas. Dia membantu peserta sosialiasi dengan mengenalkan pasangan calon menggunakan leaflet. Disana terdapat nama, visi dan misi dari masing-masing calon. “Silakan maknai visi misi ini. Jadikan landasan memilih di antara dua pasangan calon ini,” terang Waslam.Lebih lanjut, Waslam menekankan kepada peserta agar menggunakan hak pilihnya, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos di hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.Sosialisasi berlangsung dua arah, menjelang akhir kegiatan, peserta berdikusi dengan menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Diskusi berlangsung cukup hangat, peserta menyampaikan tentang sistem demokrasi di Indonesia, ragam layanan dari KPU untuk pemilih serta tentang Pilkada yang sedang berlangsung di Banyumas sendiri. (rfk/ed diR)

Bandar Lampung, kpu.go.id - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panjang, Bandar Lampung memiliki terobosan sosialisasi bernama Doorling Show. Doorling adalah sejenis musik organ keliling yang  masih eksis di Kecamatan Panjang.“Biasanya Doorling ini disewa oleh warga yang hendak menggelar hajatan dengan biaya murah meriah. Kali ini kita gunakan sebagai media untuk memeriahkan acara sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung,” ujar Ketua PPK Panjang, Yusri, Rabu (15/5/2018).PPK dan juga PPS se-Kecamatan Panjang sendiri menggelar sosialisasi di empat tempat, yakni Pasar Senggol Kampung Baru dan Pasar Panjang di Kelurahan Panjang Utara, kemudian di  Jalan Trans (eks kantor transmigrasi) di Kelurahan Pidada, dan Pasar Rabu di Kelurahan Karang Maritim.Kegiatan sosialisasi berlangsung meriah. Yusri beserta tim PPK dan PPS, secara bergantian menyampaikan kepada warga waktu pelaksaan pemilihan gubernur, nama-nama pasangan calon gubernur dan mengajak warga menggunakan hak pilih.Menariknya, setiap kali PPK mengajukan pertanyaan warga saling berebut maju untuk menjawab pertanyaan. Bagi warga yang bisa menjawab pertanyaan, diberikan hadiah. Disela-sela sosialisasi, biduan dari organ Doorling menyanyi dan bergoyang bersama PPK dan PPS, sehingga menarik perhatian warga untuk mendekat.Anggota PPK Kecamatan Panjang, Firmansyah, mengatakan, sosialisasi dengan konsep Doorling itu tidak hanya digelar sehari saja. “Nanti mendekati pemilihan, yaitu tanggal 20 Juni, sosialisasi akan kami lanjutkan ke kelurahan lainnya,” ungkapnya.Sementara itu Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Fadilasari, mengajak warga menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, dan meminta warga memilih sesuai hati nurani. “Ada empat pasangan calon gubernur kita, silakan dipilih mana yang terbaik. Tidak ada paksaan dan tekanan hendak memilih yang mana, Yang penting jangan Golput ya bapak ibu,” katanya.Ketua Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Kampanye KPU Kota Bandar Lampug itu mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS di Kecamatan Panjang. “Kegiatan ini sangat positif, karena PPK sebagai penyelengara pemilihan di tingkat kecamatan turut serta dalam mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya,” tutup dia. (kpu bandar lampung/ed diR)

Bandar Lampung, kpu.go.id – Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) juga dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan Selasa (15/5/2018) di Aula Yayasan Pendidikan (YP) Universitas Lampung(Unila), Kecamatan Enggal, Bandar Lampung ini lebih menyasar pemilih pemula.Seratus siswa siswi antusias mendengarkan setiap materi yang dibawakan Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Dedy Triyadi dan Fadilasari. Disela-sela penyampaian diisi sesi tanya jawab baik dari pemateri maupun dari para siswa. Setiap siswa yang bisa menjawab ataupun bertanya mendapat souvenir dari KPU Kota Bandar Lampung.Saat dikonfirmasi, Dedy Triyadi mengatakan bahwa pemilih pemula harus aktif dalam setiap tahapan pemilu diawali dengan mengurus data kependudukan agar segera mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). “Pada pesta demokrasi yang akan datang, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan legislatif, seorang warga negara harus memiliki KTP elektonik. Atau setidak-tidaknya memiliki surat keterangan (suket) dari Disdukcapil,” kata ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bandar Lampung itu.Senada Anggota KPU Kota Bandar Lampung bidang SDM, Partisipasi Masyarakat dan Kampanye, Fadilasari, mengajak siswa sebagai generasi milineal menjadi pemilih cerdas.  Pemilih cerdas berarti kritis meneliti siapa calon yang akan dipilih, mencermati visi dan misinya, lalu bisa memilih pemimpin yang baik dan berkualitas. “Pemilih cerdas tidak memilih berdasarkan money politik dan tentunya, pada saat hari pemilihan, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk memberikan  suaranya,” kata Fadilasari.Perempuan yang sempat berprofesi sebagai jurnalis menegaskan bahwa berpartisipasi dalam pemilu, adalah wujud tanggungjawab kepada bangsa dan negara dimana rakyat yang berdaulat. “Memilih di TPS itu sebentar, tidak sampai 5 menit. Dengan begitu, kita sudah menentukan siapa kepala daerah yang kita beri mandat melaksanakan pembangunan di provinsi Lampung ini selama 5 tahun,” tambah dia.Diakhir sesi para siswa menyaksikan pemutaran video cara tentang tata cara memilih di TPS. Acara makin meriah dengan penampilan stand up comedy yang dibawakan oleh staf KPU Bandar Lampung secara bergantian, yaitu Wahyu Nita Sari dan Ayu Kartika Sari dengan tema masa-masa indah SMA. (hupmas kpu kota bandar lampung/ed diR)

Padang, kpu.go.id – Sepuluh calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2018-2023 menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Hotel Grand Ina Muara Padang Selasa (15/5/2018).Uji kepatutan dan kelayakan tahap terakhir yang harus dijalani para calon sebelum ditetapkan lima di antaranya sebagai Anggota KPU Sumbar hingga lima tahun mendatang. Hadir sebagai penguji dua Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik serta Wahyu Setiawan.Kegiatan uji kepatutan dan kelayakan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Berikut kesepuluh calon Anggota KPU Sumbar 2018-2023, Aermadepa, Afrianto Korga, Amnasmen, Fikon, Gebril Daulay, Izwaryani, Nova Indra, Toni Marsi, Yanuk Sri Mulyani serta Yuzalmon. (romel/ed diR) Teks foto : Sepuluh orang calon komisioner KPU Sumbar ikuti ujian kelayakan dan kepatutan, Selasa (15/5) di Hotel Grand Ina Muara Padang.

Palangkaraya, kpu.go.id - Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau, Barito Timur, Murung Raya, Katingan, Seruyan, Sukamara dan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tngah (Kalteng) Periode 2018-2023, membuka pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten berdasarkan Pengumunan Nomor: 001/PP.06-PU/62/Timsel-Kab/V/2018, tanggal 7 Mei 2018.Pengumuman selengkapnya, KLIK DI SINIFormulir Pendaftaran Calon, KLIK DI SINI

Kotamobagu, kpu.go.id – Kesuksesan pemilihan umum (pemilu) salah satunya ditentukan oleh padunya kinerja penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Pengawas. Bersandar dari pertimbangan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu yang melibatkan KPU serta panwas membahas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Kotamobagu.“Bimtek ini untuk menyamakan persepsi antara semua penyelenggara, baik KPU maupun Panwas Kota Kotamobagu, khususnya untuk tingkat kecamatan,” kata Ketua KPU Kota Kotamobagu Nova Tamon di kantornya Senin (14/5/2018) malam.Pada bimtek juga dihadirkan dua pemateri dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi Teknis Yessy Momongan serta Divisi Hukum Ardiles Mewoh. Selain itu juga hadir sebagai pemateri Ketua Bawaslu Sulawesi Utara Herwyn Malonda.Dalam pengantar materinya, ketiga pimpinan penyelenggara pemilu tingkat provinsi Sulut tersebut bersepakat pentingnya persamaan persepsi dan pemahaman terkait tugas dan pekerjaan di wilayah kerjanya masing-masing.Bahkan Ardiles Mewoh sempat menyarankan antara PPK dan Panwascam tidak perlu selalu berdebat terlalu lama terkait aturan. “Bila ada pemahaman aturan yang berbeda langsung saja dikoordinasikan dan dikonsultasikan ke tingkatan di atasnya; KPU Kota Kotamobagu dan Panwas Kota Kotamobagu. Biar nanti mereka yang menyelesaikan,” ucap Ardiles.Menurut Ardiles, PPK dan Panwascam sejak dini juga harus sudah berkoordinasi untuk menghindari terjadinya mal-administrasi yang bisa saja terjadi di tingkat bawah, terutama pada tahapan pemungutan hingga rekapitulasi. “Kuncinya adalah saling mengerti dan saling mengingatkan antara satu dengan lainnya. Karena antara Panwascam dengan PPK adalah sama-sama penyelenggara,” tambah Ardiles.Hanya saja Ardiles mengingatkan bahwa kedekatan dan komunikasi antara Panwascam dengan PPK bukan dalam hal-hal yang keliru atau menyalahi aturan maupun etika penyelenggara, tapi pada pekerjaan dan tugas-tugas mensukseskan pelaksanaan pilkada. “Kasus di Kabupaten Garut jadi pelajaran berharga, dimana anggota Panwas dan KPU-nya di-OTT. Artinya, kerjasama yang harus dibangun antara Panwas dan KPU beserta jajarannya di bawah bukan dalam hal perbuatan terlarang melainkan perbuatan yang menopang tahapan serta sesuai aturan,” tuturnya.Sementara itu, Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan lebih banyak memaparkan soal persiapan pemungutan suara dan teknis lainnya. Menurut dia, antara Panwascam dan PPK jangan sampai berebut wilayah kerja, semua ada tupoksinya. “Bangun persepsi yang sama dan pahami aturannya,” ucap Yessy.Kepada para peserta bimtek Yessy menjelaskan soal tempat pemungutan suara (TPS) yang layak dan sesuai aturan pada pilkada 2018 kali ini. “TPS harus bisa mengakomodir kaum disabilitas, tidak boleh ada tangga, selokan, berumput dan berpasir, agar disabilitas bisa melaksanakan hak konstitusionalnya tanpa harus dibantu oleh orang lain,” tambah Yessy.Yessy berharap TPS yang akan dibuat nanti didesain semenarik mungkin dan letaknya harus berada di tengah-tengah kediaman wajib pilih di TPS tersebut. “Kalau sampai TPS digabung disuatu tempat sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini di sebagian TPS di Kota Kotamobagu, bakal beresiko. Kalau bisa TPS-nya dipisahkan sesuai wilayah wajib pilih,” jelas Yessy.Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sulut; Herwyn Malonda sempat menjelaskan soal tugas pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pilkada. “Kunci dari semua itu adalah komunikasi, karena antara Panwas dan KPU merupakan satu kesatuan sesame penyelenggara. Bangun kemitraan, bukan persaingan, apalagi sampai saling intervensi,” kata Herwyn.Dalam materinya Herwyn memaparkan berbagai persoalan yang menjadi titik pengawasan lembaganya; (1). Jual beli C6, (2). Mempengaruhi pemilih dengan imbalan, (3). Menggunakan C6 orang lain, (4). Memobilisasi pemilih, (5). Memilih lebih dari satu kali, (6). Mengganti pemilih, (7). Mempengaruhi petugas, (8). Mencoblos sebelum pemungutan dimulai, (9). Netralitas petugas, (10). Berta acara salah atau keliru, (11). Surat suara tertukar, (12). Logistik kelebihan atau kekurangan, (13). Tertukar antar TPS, (14). Intimidasi, (15). Keterlibatan aparat, (16). Integritas petugas mulai dari proses sampai hasil, dan (17). Penempatan TPS.Terkait dengan data pemilih, Herwyn mewanti-wanti terjadinya mobilisasi surat keterangan oleh instansi berwenang. “Pelayanan terhadap pemilih harus maksimal, termasuk pemilih pindah harus sesuai prosedur,” tegas Herwyn. (kpu kota kotamobagu/ed diR)