Berita Terkini

Bekasi, kpu.go.id - Ditempat lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (30/9/2018) juga melaksanakan kunjungan ke pabrik yang memproduksi kotak suara dan bilik suara di Bekasi Jawa Barat. Anggota KPU RI, Ilham Saputra yang berkesempatan hadir langsung meninjau produksi yang dilakukan PT Karya Indah Multiguna (KIM).Dalam kesempatan ini turut serta sejumlah awak media nasional maupun lokal, baik media cetak maupun elektronik. PT KIM menjadi salah satu produsen terbanyak dalam hal produksi kotak dan bilik suara dengan jumlah kotak suara 2.399.583 unit (59,10%) serta bilik suara 994.628 unit (47%).Ilham mengatakan PT KIM pemenang tender ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan sistem e-katalog. Pengadaan oleh perusahaan tersebut menghemat biaya setidaknya dari total pagu anggaran sebesar Rp800 Miliar. “Saya kira ini hal yang baik dari sekian banyak uang negara yang bisa kita simpan untuk kemudian penyelenggaraan pemilu, khususnya kotak suara dan bilik suara,” ujar Ilham.KPU menurut Ilham sangat berharap agar proses produksi berjalan dengan baik, apa telah disusun terkait kontrak produknya sesuai dengan yang diinginkan. “Artinya tidak ada kesalahan-kesalahan, tidak ada yang kemudian diluar ketentuan spesifikasi kontrak, agar kemudian nanti tidak ada mengecewakan, tidak ada persoalan-persoalan kedepan. Dan kami sebagai pengguna tentu saja bisa puas menggunakan produk PT KIM,” kata Ilham.Ilham melanjutkan, pada prinsipnya untuk Pemilu 2019 nanti KPU ingin agar logistik yang diproduksi memenuhi kriteria kotak dan bilik yang tahan, kuat dan tahan lama. “Karena proses pemungutan dan penghitungan memakan waktu. Kalau bisa pengiriman juga jangan sampai terlambat, sesuai dengan kontrak,” tambah Ilham.Adapun jadwal pelaksanaan pekerjaan 64 (enam puluh empat) hari sesuai kontrak dimana produksi 28 September sampai dengan 30 November 2018, distribusi 8 Oktober sampai dengan 30 November 2018 dan serah terima 22 Oktober sampai dengan 30 November 2018. (hupmas kpu irul-dosen/foto: dosen/ed diR)

Tangerang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengunjungi salah satu pabrik di Kabupaten Tangerang Banten, yang memproduksi kotak dan bilik suara untuk kebutuhan Pemilu 2019. Peninjauan ke PT Cipta Multi Buana Perkasa (CMBP) dihadiri langsung Komisioner KPU RI Divisi Keuangan dan Logistik Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU RI Wakil Divisi Keuangan dan Logistik Viryan, Kepala Biro Logistik Setjen KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat serta jajaran Direksi PT CMBP.Dalam peninjauan tersebut juga dilakukan penekanan tombol sirine, tanda dimulainya proses produksi kotak suara transparan berbahan karton kedap air, juga diserahkan dokumen pengadaan logistik kotak maupun bilik suara kepada PT CMBP.Ditemui usai meninjau pabrik PT CMBP, Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan penekanan tombol sirine bersifat simbolis karena untuk produksi yang dilakukan di Tangerang, Serang, Gresik dan Bekasi telah dilakukan sejak beberapa hari lalu. “Ini hanya formalitas secara resmi, padahal sebenarnya kalau bilik suara sudah diproduksi sekitar tiga hari lalu,” ujar Pramono Minggu (30/9/2018).Pramono menjelaskan bahwa secara keseluruhan jumlah kotak suara yang diproduksi untuk Pemilu 2019 mencapai 4.060.000 unit dengan anggaran Rp284 Miliar, sementara untuk bilik suara secara keseluruhan jumlah yang diproduksi mencapai 2,1 juta dengan anggaran Rp60 Miliar. Adapun untuk PT CMBP yang berada di daerah Dadap ini, mendapat alokasi memproduksi kotak suara transparan sebanyak 540.940 unit (13,32%) serta bilik suara sebanyak 811.172 unit (38,34%).Pramono berharap PT CMBP dapat menuntaskan proses produksi kotak dan bilik tepat pada waktunya dan bisa segera didistribusikan ke daerah. “Jadi yang sudah selesai mulai kita distribusi 8 Oktober 2018,” tambah Pramono.Direktur PT CMBP, Chaliso menegaskan kesiapan perusahaannya untuk tepat waktu menyelesaikan produksi kotak dan bilik suara sesuai permintaan KPU. Bahkan dia berupaya agar dapat menuntaskan proses produksi sebelum batas akhir yang ditentukan. “Kita dikasih 64 hari untuk produksi dari KPU, rencana kita 45 hari, (jadi) masih ada waktu 19 hari untuk waktu,” kata Chaliso.Selain itu Chaliso mengatakan bahwa perusahaannya menjaga kualitas produk yang dibuat. Ini ditandai dengan standar yang diberikan bagi produk-produk yang dibuat di PT CMBP. ”Semua ada kita kan ISO, semua bahan baku ada standar ISO,” tambah Chaliso. (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)

Bumiayu kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menyapa pemilih pemula. Melalui kegiatan KPU Goes to Campus (KGTC), penyelenggara pemilu pada Sabtu (29/9/2018) menyosialisasikan tahapan pemilu kepada mahasiswa Universitas Peradaban, Brebes. Sebanyak tujuh ratusan mahasiswa datang, mendengarkan penjelasan langsung Sekjen KPU Arif Rahman Hakim yang pada paparannya mengajak pemilih pemula untuk aktif dan responsif dalam setiap kegiatan kepemiluan. Pengetahuan yang cukup mengenai kepemiluan akan meningkatkan kesadaran untuk mau memberikan suaranya di 17 April 2019 nanti. "Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil)," ujar Arif di Halaman kampus Universitas Peradaban Brebes.Di acara yang turut dihadiri para dosen, Ketua KPU Kabupaten Brebes, Ketua KPU Kabupaten Tegal, Ketua KPU Kota Tegal serta Kepala Biro (Karo) Teknis dan Hupmas Nur Syarifah dan Wakil Kepala Biro (Wakaro) Teknis dan Hupmas Supriatna ini Arif juga menjelaskan bahwa pada pemilu nanti masyarakat akan memilih 5 surat suara antara lain untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.Sementara itu Ketua Yayasan Universitas Peradaban Abdullah Djafar berterima kasih atas kunjungan KPU yang menjelaskan lebih detail tentang kepemiluan bagi mahasiswa. Dia berharap mahasiswanya mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat kelak bagi masa depannya. "Semoga kita dapat pencerahaan tentang bagaimana masa depan kita lewat pemilu," ucap Abdullah.Senada, Rektor Universitas Peradaban Yahya A Muhaimin  meminta agar mahasiswa memperhatikan secara jelas apa yang akan disampaikan para pembicara. (humas kpu james/ foto: james-april/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Penyegaran Bendahara Pengeluaran dan Ujian Sertifikasi Bendahara di Harris Hotel Sentul Bogor 23-28 September 2018. Kegiatan ini diikuti 25 orang bendahara dari 25 satker KPU provinsi dan KPU kab/kota se-Indonesia dan merupakan Angkatan ke II setelah Angkatan I yang dilaksanakan pada Oktober 2017. Adapun tujuan dari pelatihan ini sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan sertifikasi bendahara yang juga merupakan tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Para peserta sekaligus mengikui ujian sertifikasi bendahara pada tanggal 26 September 2018, dengan persentase kelulusan sebesar 84%. "Artinya, dari sebanyak 25 orang peserta yang ikut ujian sertifikasi, sebanyak 21 orang telah lulus," ujar Kepala Biro SDM KPU Lucky Firnandy Majanto.Dalam kesempatan itu Lucky juga memberikan pembinaan kepegawaian serta menyampaikan bahwa kegiatan sertifikasi ini akan berlanjut untuk Angkatan III yang akan dilaksanakan Oktober 2018 di Regional Bali.Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memberikan ceramah tentang Etika Bendahara dan Pencegahan Korupsi. (biro sdm kpu ri/ed diR) 

Cirebon, kpu.go.id - Tujuh bulan menuju Hari Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memantapkan jajaran untuk menyukseskan setiap program dan tahapan. Termasuk pada aspek keuangan yang di dalamnya mengatur perencanaan, pembiayaan hingga pertanggungjawaban. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Keuangan dan Logistik Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan bahwa sektor keuangan adalah bagian penting dari sebuah penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya dia berharap agar tata kelola keuangan ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. "Tata kelola keuangan adalah daya dukung yang penting untuk suksesnya pemilu. Tahapan tidak bisa berjalan kalau tata kelola keuangan tidak berjalan. Kalau macet di situ maka kegiatan tidak jalan," ujar Pramono saat menutup kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 2018 di Cirebon Kamis (27/9/2018) malam.Pramono dalam kesempatan itu juga mengingatkan bahwa KPU lembaga hirarkis yang berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini juga berlaku pada aspek tata kelola keuangan, dimana tata kelola keuangan tiap daerah memengaruhi laporan keuangan di tingkat pusat. "Teman-teman provinsi juga harus bisa menempatkan diri, tidak hanya sebagai bawahan KPU RI tapi juga atasan kabupaten/kota," tutur Pramono. Diakhir paparannya, Pramono berharap kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara yang diikuti perwakilan komisioner, kepala bagian keuangan, bendahara serta operator ini bisa memberikan ilmu baru yang juga dibagikan kepada jajaran ditempatnya bertugas. "Saya harapkan kembali ketempatnya masing-masing bisa bertugas dengan lebih baik," tambah Pramono. Hasilkan Piagam CirebonSebelumnya di hari terakhir para peserta dibagi dalam dua kelas (kelas komisioner dan sekretaris serta kelas kabag, bendahara dan operator). Masing-masing kelas kemudian berdiskusi dan membuat rencana aksi terkait tata kelola keuangan di KPU. Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menyampaikan terimakasih kepada peserta Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 2018 yang telah menyerahkan rumusan dan masukan terkait tata kelola keuangan di lembaga KPU. Dia mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik di KPU. "Pertemuan di Cirebon ini jangan dilewatkan begitu saja. Rapat ini menghasilkan sesuatu yang saya sebut 'Piagam Cirebon' yang nanti implementasinya menjadi komitmen bersama," kata Arif. (hupmas kpu ook/foto: dianR/ed diR)

Cirebon, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan penghargaan kepada tiga daerah dengan serapan anggaran terbaik hingga September di 2018. Ketiga daerah tersebut antara lain Sulawesi Tengah (Sulteng), Aceh serta Papua Barat. Penyerahan piagam diserahkan langsung Sekjen KPU Arif Rahman Hakim Rabu (26/9/2018) kepada masing-masing sekretaris ketiga daerah. Sebelum prosesi penyerahan, Arif menyampaikan bahwa penghargaan sebagai bentuk apresiasi lembaganya kepada jajaran daerah yang hingga September telah memaksimalkan anggaran yang telah diajukannya untuk program-program rutin maupun kepemiluan. Dia berharap daerah lain dapat mengikutinya dengan penyerapan anggaran yang lebih baik. "Manfaatkan anggaran yang dimiliki. Ada beberapa daerah yang sudah baik namun ada juga yang masih rendah," ujar Arif di Acara Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara. Dalam kesempatan itu Arif juga berharap ada peningkatan kualitas informasi pertanggungjawaban laporan keuangan masing-masing daerah. Terutama soal kelengkapan laporan. "Target setiap satker juga menyiapkan rencana aksi untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkelanjutan," tambah Arif. Arif selanjutnya menekankan kepada daerah pentingnya efektivitas sistem pengendalian serta pencatatan kas yang sesuai. (hupmas kpu dianR-Ook/foto: dianR-Ook/ed diR)