Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU RI Arief Budiman membuka secara resmi Orientasi tugas anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (2/10/2018) malam.  Kegiatan akan berlangsung hingga tiga hari kedepan ini bertujuan untuk memberikan pememahaman tugas dan fungsi wewenang anggota KPU kabupaten/kota yang terpilih agar dapat melaksanakan pemilu dengan baik ditingkat kabupaten/kota, nasional sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. “KPU merasa perlu kegiatan orientasi tugas, agar paham betul tugas apa yang dikerjakan dan  tidak boleh hanya berdasarkan pengalaman tapi berdasarkan ilmu pengetahuan tentang pemilu," ujar Arief saat membuka orientasi tugas. Dalam kesempatan itu Arief juga membagi pengalaman dan pengetahuan selama berkecimpung di dunia kepemiluan, bagaimana cara membangun relasi dengan sesama penyelenggara pemilu, instansi, individu untuk menyukseskan pemilu. KPU menurut dia tidak bisa jalan sendiri, harus ada kerjasama antara sekretariat dan komisioner. "Dan hubungan kerjasama itu bisa terbangun dengan cara tidak formal yang tidak disadari,Dan yang paling penting adalah jangan lupakan keluarga, karena meraka yang mendorong dan mendukung sampai akhir," tambah Arief.  Sementara itu Anggota KPU Hasyim Asy’ari dalam sambutannya mengajak jajaran KPU kab/kota yang baru menjabat memulai dengan mengenali karakter lembaga yang dipimpinnya. Lembaga KPU menurut dia adalah penyelenggara yang di beri wewenang, dan mempunyai peran strategis yang tidak dimiliki lembaga lain. "Salah satunya yaitu menetapkan daftar pemilih," ujar Hasyim.(hupmas kpu ieam/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kembali menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up/MCU) bagi komisioner, pejabat dan jajaran pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen), Selasa (2/10/2018). Acara yang digelar di Gedung KPU RI lantai II Jakarta ini bertujuan untuk memeriksa dan memberikan deteksi dini bagi pegawai dilingkungan KPU RI, juga mengumpulkan rekam medis masing-masing pegawai yang terkumpul dari tahun ke tahun. Tercatat ada 650 pegawai KPU RI yang terdata untuk mengikuti kegiatan MCU ini. Adapun pelaksanaannya dimulai hari ini hingga Kamis, 4 Oktober 2018.Tahapan MCU sendiri diawali dengan pasien diminta untuk mendaftarkan ulang dirinya kepada petugas untuk kemudian dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan umum (tulang, gigi, mata, telinga, hidung), pemeriksaan fisik (tinggi serta berat badan) dan diakhiri dengan rontgen paru dan EKG. Tim medis yang bertindak selaku pelaksana kegiatan (provider) dalam kegiatan ini adalah OHC Medika. (hupmas kpu dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Tak hanya Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), upaya mempertahankan predikat Laporan Keuangan (LK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga ditunjukan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggelar Diklat Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) bagi Pengguna Barang, di Gedung KPU, Hayam Wuruk, Jakarta, Senin (1/10/2018).Seperti yang disampaikan Kepala Biro SDM KPU, Lucky Firnandy Majanto. Dia mengatakan bahwa jajarannya siap mengawal kegiatan serupa guna peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan KPU."Ini menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi bapak ibu sekalian di KPU, ini baru angkatan pertama mudah-mudahan angkatan berikutnya kita siapkan. Kami dari Biro SDM akan terus mengawal kegiatan semacam ini agar peningkatan kapasitas SDM pegawai kita di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat semakin meningkat dan mengelola ini dengan baik sehingga tidak ada catatan dari Badan Pengelola Keuangan (BPK)," tegas Lucky saat memberikan sambutan.Lebih lanjut, kegiatan ini juga merupakan kerjasama KPU RI dengan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kemkeu RI. Usai pembukaan, diklat pun berlanjut dengan penyampaian materi.Materi yang diberikan beragam, mulai dari anatomi kekayaan negara, pengertian dan cara pandang terhadap BMN, arah baru manajemen BMN di Indonesia, organisasi pengelolaan BMN pada pengguna serta tanggung jawab hukum pengguna dan unsur-unsur pengelolaan BMN."Tujuan kita, wajib WTP, bukan sebaiknya WTP  bapak/ibu, wajib, harus dicapai, harus dipertahankan, kata siapa? Ya kata pemerintah, kata presiden, itu dicatat di RPJMN. Nah kita sudah mencapai di 2017 tinggal kita pertahankan," ucap Widyaiswara Ahli Utama Kemenkeu, Lalu Hendry Yujana saat memaparkan.Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sharing experience yang dimulai dengan diagnostic relasi bicara dan kerja; tipikal kelakuan pemimpin dalam relasi rencana dan tindakan; pemecahan masalah; sampai reorientasi arah pengelolaan BMD. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Mengawali hari pertama di Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima kunjungan Ombudsman RI (ORI) Senin (1/10/2018). Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota Hasyim Asy’ari, Wahyu Setiawan serta Evi Novida Ginting menyambut kehadiran Ombudsman yang datang dipimpin Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Anggota Ahmad Alamsyah Saragih serta Ninik Rahayu.Temu kedua lembaga negara berlangsung hangat dan santai. Masing-masing pimpinan saling bertukar pikiran dan mencermati isu yang berkembang khususnya menyangkut Pemilu 2019 yang akan berlangsung serentak di 17 April nanti.Salah satu perbincangan membahas usulan ombudsman agar sektor pelayanan publik masuk dalam materi debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2019. Merespon hal ini Ketua KPU Arief Budiman terlebih dahulu menyampaikan bahwa lembaganya belum membahas lebih detail tentang materi debat kandidat capres-cawapres. “Jadi kami belum membahas detail soal debat karena nanti debat akan kita selenggarakan di 2019, kenapa supaya masyarakat mengetahui apa yang disampaikan, kalau 2018 masih awal nanti masyarakat lupa,” kata Arief di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta.Sebelumnya Ketua Ombudsman Amzulian Rifai yang mewakili lembaganya mengusulkan agar pelayanan publik masuk materi debat. Dia memandang pemilu dan pilpres adalah sarana strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengikat komitmen kandidat memerhatikan sektor pelayanan publik. Dia juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat saat ini akan hak pelayanan publik saat ini semakin meningkat seiring dengan kesadaran politik mereka dalam pemilu. “Oleh karena itu berkenan KPU mungkin bisa ini jadi materi, sehingga kata pelayanan publik masuk saja (semua) jadi care,” tutur Amzulian. (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Upacara Hari Kesaktian Pancasila dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Senin (1/10/2018) berlangsung khidmat. Ketua KPU Arief Budiman bertindak selaku inspektur upacara memimpin jalannya kegiatan yang diikuti oleh anggota, pejabat serta seluruh staf dilingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI.Upacara diawali dengan mengheningkan cipta dilanjutkan dengan pembacaan Teks Pancasila serta Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh petugas dan berlanjut dengan pembacaan Naskah Ikrar oleh Inspektur upacara.“Ikrar, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan karena adanya kelengahan kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia telah dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila kami membulatkan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Upacara Hari Kesaktian Pancasila ditutup dengan pembacaan doa. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Gresik, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyampaikan lembaganya berhasil menghemat anggaran yang disediakan dalam pengadaan logistik tahap I melalui e-katalog bilik dan kotak suara."Khusus untuk pengadaan kotak dan bilik suara KPU mampu menghemat dari pagu yang disediakan, untuk kotak disediakan Rp 948 miliar, setelah lelang di e-katalog kontrak realisasi anggaran hanya Rp 284.185.351.099 atau hanya 29,97 persen dari total pagu. Sedangkan untuk bilik suara pagunya  Rp 196.011.304.500 setelah dilakukan lelang kontrak yang ditandatangani hanya Rp 59.811.190.620 jadi hanya menggunakan 30,51 persen dari total pagu," ungkap Arief saat kunjungan PT Intan Ustrix, Gersik, Jawa Timur, Minggu (30/9/2018).Lebih lanjut, Arief menjelaskan produksi logistik Pemilu 2019 dibagi dua tahap yaitu 2018 dan 2019. Pembagian tersebut telah disesuaikan berdasarkan jenis, resiko, durasi produksi dan daya tahan saat item disimpan."Untuk produksi di 2019 itu logistik yang produksinya cepat dan dia tidak beresiko disimpan, misalnya surat suara, tinta, dan hologram. Sebagian logistik itu ditangani langsung KPU pusat karena ada beberapa jenis logistik yang standardnya harus sama misalnya surat suara, kualitasnya harus sama, karena kami khawatir kalo dilelang di masing-masing daerah tidak seragam, kemudian hologram, segel, tinta produksinya akan lewat KPU RI," sambungnya.Sedangkan item logistik berupa alat tulis, karet, dan kantong plastik diproduksi langsung di KPU Kabupaten/Kota dengan spesifikasi yang ditentukan KPU Pusat.Sementara itu, pada tahap I bilik dan kotak suara akan diproduksi oleh empat Perseroan Terbatas pemenang tender yakni PT. Karya Indah Multiguna (PT KIM) di Bekasi, PT Cipta Multi Buana Perkasa (PT. CMBP) di Tangerang, PT Asada Mitra Packindo di Serang, serta PT Intan Ustrix di Gersik."PT Intan Ustrix akan memproduksi untuk sebanyak 986.658 (24,30%) untuk kotak Suara dan 310.099(14,66%) untuk bilik suara. PT Intan Usrix juga akan memenuhi kebutuhan 8 provinsi untuk kotak suara yaitu Sumsel, Jatim, Bali, Kaltara, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Papua Barat serta 4 provinsi untuk bilik suara yaitu Jawa Timur, Bali, Sulut dan Gorontalo," jelas Arief.Terakhir, Arief berharap pengadaan logistik pemilu dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa adanya hambatan berarti.Sekedar informasi, kunjungan Arief di PT Intan Usrix didampingi Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, Direktur Oprasional PT Intan Ustrix Windra setiono, serta Direktur Umum PT Intan Ustrix Kristianto Adi. (hupmas kpu Bil/foto Anggri/ed diR)