Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU RI Arief Budiman bersama Anggota KPU RI Viryan, Wahyu Setiawan, dan Pramono Ubaid Tanthowi mengunjungi Posko Layanan KPU Kota Jakarta Pusat dalam rangka Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Pemilu Serentak 2019, Rabu (17/10) di depan gerbang kantor KPU RI Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta. (Foto Arf/Hupmas KPU)

Jakarta, kpu.go.id - Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PPU-XVI/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali berkewajiban melantik Anggota KPU daerah penambahan periode 2018-2023.Seperti halnya pelantikan yang dilaksanakan hari ini, Selasa (16/10/2018) di Jakarta, sejumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota dari tujuh Provinsi resmi dilantik.Tujuh provinsi itu meliputi : Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan pentingnya menjaga tiga nilai utama dalam memangku jabatan."Pertama Transparansi, kerja terbuka semua orang boleh akses pekerjaan anda jangan ada yang ditutupi, kedua integritas, hati-hati mandiri, independen harus anda tunjukan dalam kehidupan anda sehari-hari," kata Arief.Ketiga, bekerja dengan solid antar anggota. Khususnya bagi anggota penambahan, Arief meminta untuk dapat beradaptasi dengan baik dan siap kerja."Mudah-mudahan amanah bisa dijalankan dan dijaga dengan baik," tutup Arief.Perlu diketahui, Anggota KPU daerah dilantik berdasarkan Keputusan KPU nomor : 1252 s/d 1265/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 5 Oktober dan Keputusan KPU nomor 1356 s/d 1377/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 pasca putusan MK nomor 31/PPU-XVI/2018 serta Keputusan KPU nomor 1348 s/d 1355/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait penyusunan laporan keuangan adalah bekerja sebaik-baiknya menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan. Guna mencapai penyusunan laporan keuangan yang diidamkan, KPU menggelar kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pemilu Terkait Rekonsiliasi (e-Rekon) dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III di Jakarta, Selasa (16/10/2018).Kegiatan yang dihadiri para operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dari tiap provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petugas didaerah terkait penyusunan laporan keuangan. "Karena syarat utama kita mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu bukan hanya ditentukan oleh sebagian satker tapi seluruh satker, laporan keuangan memenuhi standar yang ditentukan pemerintah," ujar Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim sekaligus membuka acara. Kegiatan yang berlangsung hingga dua hari kedepan menurut dia juga dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana kemampuan para operator dalam mengaplikasikan kemampuannya menyusun laporan keuangan melalui SAIBA maupun SIMAK. Khususnya laporan keuangan hasil hibah pemilihan yang pemungutan suaranya telah berlangsung 27 Juni 2018 silam. "Karena kalau ada yang tidak mampu maka akan mengganggu penilaian keseluruhan laporan keuangan kita," lanjut Arif. Dalam kesempatan itu, Arif juga menyampaikan bahwa saat ini ditingkat pusat telah dibentuk task force yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran KPU daerah untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik. Dia berharap apa yang telah dilakukan KPU RI bisa juga ditindaklanjuti ditingkat bawah. "Jadi mohon dimaksimalkan, kalau ingin berkordinasi dapat juga nanti dari pusat ke provinsi untuk pendampingan. Dan nanti tolong disampaikan ke sekretaris daerah masing-masing agar setiap provinsi membentuk help desk untuk juga membantu kab/kota lainnya," tambah Arif. Sementara itu Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna menambahkan bahwa kegiatan selama tiga hari diharapkan peserta dapat manfaat terkait penyusunan laporan keuangan yang bersifat akrual. Selain itu mereka juga mampu menyelesaikan masalah yang muncul seperti penggunaan akun, penjelasan yang kurang memadai terkait pengelolaan dana hibah. "Serta diharapkan peserta dapat menyusun laporan keuangan triwulan III tepat waktu," tutur Nanang. "Tertib administrasi memang diperlukan, memang beban sangat berat terkait laporan keuangan yang akan selesai, tapi kita perlu meningkatkan terus kualitas laporan keuangan," tutup Nanang. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini juga tengah merancang desain surat suara untuk Pemilu Serentak 2019. Rancangan desain surat suara sebanyak lima jenis tersebut untuk surat suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan pentingnya konsultasi terkait rancangan desain surat suara ini bisa dilakukan segera, mengingat ada proses lelang produksi surat suara, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga bermanfaat bagi peserta pemilu dalam simulasikan tata cara memilih dalam Pemilu Serentak 2019. “Surat suara dengan lima jenis ini mengacu pada surat suara Pemilu 2014 dan juga masukan-masukan yang disampaikan kepada KPU, untuk dikonsultasikan bersama di Komisi II DPR RI,” tutur Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (16/10). Arief juga menjelaskan, dalam setiap jenis rancangan surat suara tersebut ditandai dengan warna yang berbeda. Surat suara Pemilu Anggota DPR RI mempunyai tanda berwarna kuning, DPRD Provinsi berwarna biru, DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau, DPD berwarna merah, sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai tanda warna hitam (dalam negeri) dan abu-abu (luar negeri). “Pemberian tanda warna pada setiap jenis rancangan surat suara tersebut untuk memudahkan dalam mengidentifikasi jenis surat suara dan juga dalam distribusi logistiknya. Hal ini juga telah dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya,” ujar Arief yang juga membagikan rancangan surat suara tersebut ke seluruh anggota Komisi II DPR RI. KPU juga membuat beberapa alternatif dan opsi tata letak isi surat suara. Alternatif tata letak isi surat suara tersebut disesuaikan dengan jumlah peserta pemilunya, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (hupmas kpu Arf/foto: Arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Komisi II DPR RI juga dijelaskan solusi bagi masyarakat pemilih yang berada di luar daerah untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Bagi mahasiswa atau pekerja yang pada hari pemilihan berada di luar daerah, sementara yang bersangkutan terdaftar DPT didaerah asal, maka tetap dapat memilih dengan menggunakan formulir pindah memilih (A5) dari daerah asalnya. “Mahasiswa dan para pekerja tetap bisa memilih di daerah tempat dia belajar dan bekerja, jika tidak memungkinkan untuk bisa pulang ke daerahnya pada hari pemungutan suara, yaitu menggunakan formulir A5 pindah memilih,” tutur Ketua KPU RI Arief Budiman dalam yang hadir didampingi Anggota KPU RI Viryan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim, Selasa (16/10) di Komisi II DPR RI. Arief juga menjelaskan, penggunaan formulir A5 pindah memilih ini telah diatur dalam pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat KTP-el dan hendak pindah memilih di TPS tempat belajar atau bekerja, penggunaan formulir A5 ini harus dilaporkan ke KPU Kabupaten/Kota. “Pelaporan A5 ini selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara, hal ini untuk memastikan ketersediaan surat suara ada di TPS tujuan, bukan di TPS asal. Identitas yang bersangkutan juga akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan,” jelas Arief di hadapan Komisi II DPR RI. (hupmas kpu Arf/foto: Arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Selasa (16/10/2018). Selain membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, RDP ini juga mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2018. RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali tersebut juga meminta KPU, Bawaslu dan Kemendagri untuk sama-sama meningkatkan kualitas persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019.  “RDP ini hanya 25 persen membahas evaluasi penyelenggaraan Pemilihan 2018 dan 75 persen kita bahas persiapan KPU, Bawaslu dan Kemendagri dalam penyelenggaraan Pemilu 2019,” ujar Zainuddin. Komisi II DPR RI juga meminta KPU memperkuat sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu dan untuk Bawaslu diminta untuk meningkatkan pemantauan dan monitoring terhadap potensi persoalan dan gangguan penyelenggaraan Pemilu 2019. Sementara untuk Kemendagri diminta segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan perekaman data KTP el dan mengintensifkan pentingnya KTP el kepada masyarakat. Terkait data pemilih, Komisi II DPR RI juga menekankan pentingnya sosialisasi akan solusi bagi masyarakat yang tinggal di luar daerah, seperti bagi mahasiswa dan para pekerja agar dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus pulang ke daerahnya pada hari pemungutan suara. Ketua KPU RI Arief Budiman dalam kesempatan tersebut menjelaskan KPU telah mulai melaksanakan sosialisasi, baik yang offline maupun online, dan juga pendidikan pemilih seperti KPU goes to campus ke mahasiswa-mahasiswi di berbagai perguruan tinggi dan juga kepada masyarakat. Saat ini KPU juga tengah bekerja keras agar semua masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa masuk dalam Daftar Pemilih tetap (DPT). Terkait kampanye, mengingat keterbatasan kemampuan anggaran KPU dalam memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), untuk penambahannya Arief meminta tim kampanye peserta pemilu bisa juga berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan prinsip adil dan setara untuk semua peserta pemilu. (hupmas kpu Arf/foto: Arf/ed diR)