Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Jumat (5/10/2018).  Gerakan yang didasari keinginan KPU bersama seluruh stakeholder kepemiluan lainnya meminimalisir data potensi invalid yang masih ada ditengah masyarakat.Anggota KPU RI Viryan mengatakan semangat membentuk GMHP berawal dari semangat untuk menelusuri temuan potensi data ganda pada DPT Pemilu 2019. Dimana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui DP4 mengungkapkan masih ada 31 juta potensi data yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 dikarenakan sudah melakukan perekaman KTP-el tapi belum masuk DPT.“Jadi targetnya bukan lagi 11 juta melainkan 31 juta karena angkanya sebanyak ini maka penting bagi kami untuk melakukan upaya melindungi hak pilih secara massif dan terstruktur serta partisipatif,” ujar Viryan dikesempatan pertama diskusi.Upaya melalui GMHP ini menuru Viryan telah terbentuk 69 ribu posko GMHP dari target 83 ribu. KPU menurut dia juga mengajak seluruh jajaran stakeholder pada 17 Oktober pukul 10.00 WIB untuk sama-sama mendatangi kantor desa/kelurahan untuk melihat perkembangan dari GMHP ini. “Ayo kita sama-sama sekali saja, kita datang ke kantor desa/kelurahan, data kita dikantor desa/kelurahan yang sudah ditempel 28 Agustus lalu,” tambah Viryan.Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali meminta penyelenggara pemilu dengan pemerintah untuk segera melakukan pertemuan guna menyelesaikan potensi data ganda yang ada. Angka 31 juta dari Kemendagri menurut dia jangan sampai mengurangi kepercayaan masyarakat. “Jangan sampai memunculkan keraguan,” kata Amali.Anggota Bawaslu M Afifuddin mengapresiasi langkah KPU meluncurkan GMHP. Menurut dia kepentingan terkait data pemilih tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu melainkan juga seluruh stakeholder kepemiluan. “Secara sifat ini pekerjaan tidak bisa kita lakukan sendiri. Saya bersyukur ini kumpul semua elemen, logika hak pilih ini semua warga negara berhak memilih,” kata Afifuddin.Direktur Dukcapil Kemendagri Tavipiyono menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu KPU menuntaskan potensi data ganda di masyarakat. Dia juga mengajak kepada partai politik untuk aktif mengajak masyarakat untuk merekam data kependudukannya mengingat dibeberapa daerah masih ditemukan ada masyarakat yang enggan untuk mendata dirinya. “Di hutan lindung, masyarakat adat. Meski untuk hal ini kita juga coba mendata mereka dengan administrasi dekat desa/kelurahan terdekat,” tutur dia.Hadir sebagai pembicara yang lain Direktur Jenderal Ham Kemenkumham Mualim Abdi, Wakil Ketua Komnas Ham Hairiansyah serta Direktur Pelayanan Tahunan dan Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara Lilik Sujandi. “Memang ada kendala, tidak semua napi di lapas itu memiliki KTP-el, seperti contoh Lampung. Maka Kemenkumham berharap mungkin KPU lebih trengginas untuk agar setiap orang ini hak pilihnya bisa terfasilitasi sesuai perundangan. Di lapas itu orangnya jelas, datanya jelas,” tambah Mualim. (hupmas kpu dianR-James/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), di Jakarta Jumat (5/10/2018). Sebuah gerakan yang mengupayakan kepastian,  perlindungan terhadap hak pilih warga negara untuk terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, yang berkorelasi pada keterpenuhan hak memberikan suara di 17 April 2019. "Kenapa kami perlu mencanangkan gerakan melindungi hak pilih karena kami meyakini apa yang kami kerjakan selama ini masih membutuhkan dukungan dari bapak/ibu sekalian," ujar Ketua KPU Arief Budiman sebelum menekan tombol peluncuran GMHP. Di penjelasannya yang lain, Arief mengatakan bahwa latar belakang lahirnya GMHP adalah  tagline KPU, Pemilih Berdaulat Negara Kuat dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus masuk daftar pemilih.Arief meyakini, lahirnya GMHP sejalan dengan harapan semua pihak akan data pemilih yang lebih baik. Sebagaimana dua pilar pemilu lainnya yang juga harus dipastikan baik, pertama penyelenggara, kedua peserta pemilu. "Ketiga ini yang penting adalah pemilih. Ada penyelenggara dan peserta kalau tidak ada pemilih tidak berjalan," tambah Arief.Sebagai informasi, meski baru di luncurkan, posko GMHP telah terbentuk di 69.834 desa/kelurahan. Target KPU mampu membentuk 83 ribuan posko GMHP titik sebagaimana jumlah desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Hadir dalam peluncuran GMHP, Komisioner KPU lainnya Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan serta Ilham Saputra. Turut diundang Bawaslu perwakilan Kemendagri, Kemenkumham, Kemlu dan NGO. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Ada tiga komponen penting terkait pemilih pada Pemilu 2019, yaitu memastikan pemilih bisa masuk dalam daftar pemilih, pemilih bisa dilayani hak pilihnya, dan pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar. Pada saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bekerja pada bagian pertama, agar semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat bisa masuk ke dalam daftar pemilih.Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan komitmen KPU untuk menciptakan pemilih yang berdaulat pada Pemilu 2019. Untuk itu, saat ini KPU tengah melakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tambahan Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1).“Kita harus bisa menjaga tiga komponen penting terkait pemilih itu hingga bagian akhir, karena orang-orang yang akan terpilih nantinya bisa dipilih oleh para pemilih yang berdaulat, maka negara akan kuat. Ini seperti slogan kita, KPU Melayani dan Pemilih Berdaulat Negara Kuat,” tutur Arief dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyempurnaan DPTHP-1, Kamis (4/10) di Jakarta.Penting juga bagi pemilih dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya secara benar, tambah Arief. Jika caranya tidak sah, maka pemilih tersebut bisa kehilangan kedaulatan hak pilihnya, padahal KPU ingin mewujudkan pemilih yang berdaulat.“KPU juga sudah membuat beberapa gerakan untuk menciptakan pemilih yang berdaulat. Seperti Gerakan Coklit Serentak, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian saat ini kita mau membuat Gerakan Melindungi Hak Pilih. Semua ini bukan gerakan-gerakan biasa, tetapi bagian penting dari mewujudkan komitmen KPU wujudkan pemilih berdaulat,” ujar Arief di depan perwakilan KPU Provinsi seluruh Indonesia.Arief juga mengungkapkan, besok Jumat 5 Oktober 2018, KPU akan meresmikan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan dialog publik. Pada kesempatan tersebut, KPU mengundang Komisi II DPR RI, KemenkumHAM, Komnas HAM, Dukcapil Kemendagri, dan Bawaslu.Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan menyampaikan saat ini isu yang berkembang terkait pemilih adalah akuntabilitas. Untuk itu, KPU saat ini tengah bekerja keras untuk melakukan pencermatan bersama dan menganalisis data dari dukcapil. KPU ingin ada data yang sama, dengan analisis yang sama, dan rumusnya juga disusun bersama, termasuk dengan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019. (hupmas kpu Arf/foto: Irul/ed diR)

Bandung, kpu.go.id - Peserta Simulasi Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan untuk Pemilu 2019 mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan serius. Mereka yang berasal dari PPK, PPS, Bawaslu dan saksi ini menjalankan peran selaiknya kondisi rekapitulasi pasca pemungutan suara di tingkat TPS. Mengenakan seragam khas sunda, Ketua PPK Gedebage mengawali dengan membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi pada pukul 10.00 WIB. Selanjutnya PPK yang berjumlah lima orang membagi peran dengan membentuk empat kelompok dimana masing-masing kelompok dipimpin oleh satu anggota PPK. Ketua PPK sendiri berkeliling memantau jalannya rekapitulasi. Oleh petugas, hasil rekapitulasi tingkat TPS kemudian dibacakan kembali dan dicatat diformulir yang terpasang dipapan tulis. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian untuk masing-masing TPS di setiap desa/kelurahan. Sesekali protes muncul dari para saksi baik partai politik maupun saksi capres cawapres yang ada di kelompok 1 hingga 4. Meski hanya simulasi namun kondisi yang dihadirkan dalam kegiatan ini memang sengaja dibuat mendekati aslinya. Hal itu untuk memberikan pengalaman baru bagi penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat. "Kami ingin simulasi ini bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penyelenggara, peserta maupun masyarakat," ungkap Komisioner KPU Ilham Saputra. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Bandung, kpu.go.id - Simulasi Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan untuk Pemilu 2019 resmi dibuka Rabu (3/10/2018) pagi. Acara yang dibuka langsung Anggota KPU RI Ilham Saputra ini menjadi yang pertama dan diharapkan dapat memperkuat pemahaman penyelenggara dalam menjumlahkan hasil pemungutan suara di TPS serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. "Ini pertama kita lakukan dan diharapkan bisa memperkuat pemahaman penyelenggara, peserta dan masyarakat tentang rekapitulasi suara di tingkat kecamatan," ujar Ilham. Ilham menjelaskan bahwa ada perbedaan  proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dibanding pemilu sebelumnya. Yakni untuk 2019, rekapitulasi langsung dilakukan dari TPS dan proses rekapitulasi berjalan paralel yang jumlahnya per kelompok mengikuti jumlah per kelurahan. Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah (Inung) menjelaskan bahwa kegiatan rekapitulasi tingkat kecamatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada penyelenggara pemilu, pemilih maupun pemangku kepentingan lainnya terlebih Pemilu 2019 akan berlangsung serentak dengan lima jenis pemilihan. "Dengan lima surat suara, presiden dan wapres, DPR, DPRD prov, kab/kota dan DPD dalam waktu bersamaan, tentunya jadi salah satu tahapan penting bagaimana kita bisa memahami spek demi spek," kata Inung. Inung juga mengatakan simulasi ini meski hanya bersifat pura-pura namun tetap dilakukan dengan keseriusan mengingat simulasi diharapkan dapat mengetahui kondisi nyata pada hari rekapitulasi nanti. "Itu sebabnya, simulasi ini meski hanya percobaan tapi kita kondisikan situasinya seperti rekap nantinya. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa waktu yang diperlukan. Ini juga untuk memberikan gambaran, untuk petugas KPU terutama agar dapat menjadi pembelajaran dan pencermatan sehingga dilahirkan kebijakan yang mendekati ril dilapangan," pungkasnya. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI Sumariyandono, Sekda Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Jawa Barat, Ketua KPU Kota Bandung, Ketua Bawaslu Jawa Barat serta Camat Gedebage. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Biro SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menggelar kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU kabupaten/kota periode 2018-2023 di Hotel Borobudur Jakarta Selasa (2/10/2018).Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan orientasi tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman akan tugas dan fungsi wewenang anggota KPU kabupaten/kota yang baru terpilih, agar dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik ditingkat kabupaten/kota, tingkat nasional sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kepala Biro SDM Setjen KPU RI Lucky Firnandy Majanto menjelaskan dasar penyelenggaraan kegiatan orientasi tugas ini  adalah tindaklanjut Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU provinsi, dan seleksi anggota KPU kabupaten/kota, Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis seleksi anggota KPU provinsi dan Seleksi anggota KPU kabupaten/kota serta Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi  calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.Menurut Lucky, dilaksanakannya kegiatan orientasi tugas juga untuk menghadirkan penyelenggara yang menjalankan tugas dengan mandiri, jujur adil dan berkepastian hukum. "Untuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas," kata Lucky.Untuk diketahui peserta kegiatan orientasi tugas berasal dari anggota KPU kabupaten/kota periode 2018-2023, 4  berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 12 berasal dari KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 4 berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, 7 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan yang terakhir 3 berasal dari kabupaten/kota pada Provinsi Banten.Adapun modul atau bahan dalam orientasi, antara lain terkait dengan nilai dan prinsip pemilu bebas dan adil, gender dan disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, etika penyelenggara pemilu, sistem pemilu di Indonesia, tahapan pemilu dan perencanaan strategis, tata kelola internal dan mekanisme pengambilan keputusan, pemahaman aktor dan isu pemangku kepentingan kepemiluan dan pengelolaan dan penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu serta strategi advokasi penaganan kasus.Kegiatan orientasi tugas diselenggarakan sejak hari ini hingga 6 Oktober 2018 dan  diisi panel oleh anggota KPU RI dan Sekretariat Jenderal KPU, Bawaslu dan DKPP. (hupmas kpu dosen/foto: dosen/ed diR)