Berita Terkini

Padang, kpu.go.id – Menyosialisasikan tahapan dan pendidikan kepemiluan kepada generasi muda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang bekerjasama dengan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas (Unand) menggelar KPU Goes to School (KGTS) di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Selasa (23/10/2018).Acara yang digelar mulai pukul 10.00 WIB menghadirkan beragam narasumber mulai dari KPU Sumatera Barat hingga akademisi Universitas Andalas. Ketua KPU Kota Padang M Sawati membuka acara sekaligus melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan PSH.Dalam penjelasannya Sawati mengatakan bahwa KGTS bertujuan untuk mendidik pemilih yang secara khusus juga didesain bagi perempuan agar dapat mengekspresikan pandangan maupun gagasannya tentang pemilu dan demokrasi.Ketua PSH Hari Effendi Iskandar berharap dengan kerjasama ini membawa perubahan yang lebih baik dan menjadi lompatan besar bagi mahasiswa-mahasiswi dan PSH.Sementara itu Anggota KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, yang hadir sebagai pembicara menjelaskan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan perempuan dalam panggung politik mulai dari penyelenggara, peserta hingga aktif di kegiatan organisasi politik.Akedimisi Unand Selistyawati, menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik harus ditingkatkan. Karena rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, isu tentang keberpihakan perempuan kurang terdengar, sementara wakil rakyat dari kalangan laki-laki belum mengedepankan kepentingan perempuan. (Media Center1/ed diR)

Medan, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2015-2018 di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (23/10/2018).Kegiatan ini juga sebagai bahan pembelajaran untuk Pemilu Tahun 2019 yang pemungutan suaranya akan digelar pada 17 April nanti. Hadir sebagai peserta FGD Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting, Wakil Kepala Biro Perancanaan dan Data Bastian, jajaran Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, jajaran Komisioner KPU Kota Medan, KPU Deli Serdang, Bawaslu Provinsi Sumut, Bawaslu Kota Medan, Kepolisian Daerah Sumut, Dosen Fisip Usu, Mahasiswa Tata Kelola Pemilu, Perludem, JPPR, Netgrit serta partai peserta pemilu 2019.Pramono Ubaid Tanthowi dalam sambutannya berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan FGD dengan baik dan memberikan sumbangsih pemikirannya untuk penyelenggaraan pemilu nanti. Dia juga meyakini bahwa hasil pemikiran FGD akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pemilu 2019 yang akan berlangsung serentak.“Saya percaya proses demokrasi kita semakin baik, ini terlihat dari pemilihan kepala daerah yang semakin demokratis,” kata Pramono.Sementara itu Bastian menjelaskan tujuan dari kegiatan FGD adalah untuk mentradisikan kebijakan berbasis riset, menentukan akar masalah dalam persoalan persoalan yang terjadi, serta menyusun rekomendasi perbaikan, baik dalam aspek regulasi maupun teksnis lainnya.Laporan evaluasi tersebut disusun sebagai sebuah naskah akademik yang memenuhi standar standar kajian yang baik, sehingga memadai untuk dipublikasikan dalam bentuk buku yang layak untuk di konsumsi oleh para peminat kajian kepemiluan, baik kalangan akademisi, pengamat, penyelenggara pemilu, maupun pihak pihak lain, ujar bastian dalam menutup sambutanya. (humas kpu james/foto james/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menyampaikan lima hal yang perlu diperhatikan oleh peserta Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bimtek Tungsura) di Belitung, Selasa (23/10/2018).Pertama, persoalan logistik pemilu, dia meminta kepada Sakter Divisi Teknis di 34 Provinsi dapat memastikan ketersediaan logistik sebelum tahap pemungutan suara  dimulai. “Berikutnya, soal pengiriman balik, itu perlu diperhatikan terutama apa yang ada di dalam kotak dan apa yang ada di luar kotak. Termasuk formulir yang akan digunakan untuk unggah ke website,” kata Hasyim.Ketiga, Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu meminta kepada jajaran di daerah juga dapat memperhatikan nama KPPS sesuai dengan form C1. “Kemudian, soal pendokumentsian form C1 plano itu harus rapih betul. C1 itu ibaratnya mahkota, harus sekuat tenaga kita amankan, nulisnya harus valid,” tegas Hasyim.Terakhir, jajaran KPU di tingkat provinsi juga perlu memetakan daerah yang menjadi langganan masalah. Cara ini bisa mencegah terjadinya masalah di daerah tersebut. “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. (hupmas kpu Bil/foto: APS/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Banyak faktor yang menentukan sukses tidaknya proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 nanti dapat berjalan aman dan lancar. Salah satu yang perlu untuk dipersiapkan dan dijaga adalah sinergitas antar penyelenggara pemilu.Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan, sinergitas menjadi salah satu faktor penting suksesnya pesta demokrasi lima tahunan mendatang. Khususnya saat tahapan rekapitulasi. “Melalui bimtek ini, bukan hanya kita memastikan pemahaman utuh dan baik tapi bagaimana kita sampaikan kepada mitra kita yaitu rekan kita Bawaslu melalui Panwas sampai di tingkat bawah,” ujar Viryan saat memberikan materi Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Hasil Pemili dan Sosialisasi Situng Pemilu 2019 di Belitung, Selasa (23/10/2018).Cara menjaga sinergitas menurut Alumni Universitas Tanjungpura itu adalah dengan bertemu dan berbincang sesama penyelenggara sebelum hari H pelaksanaan rekapitulasi. Langkah ini dapat meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin bisa terjadi saat hari penghitungan tiba. “Bahasa sederhananya technikal meeting, itu penting. Misal salah satunya sampaikan tidak memakai atribut parpol, setiap saksi hanya dapat menjadi saksi satu orang peserta pemilu,” jelas.Terlepas dari itu, Viryan berharap kepada jajaran KPU di 34 Provinsi dapat menggelar rekapitulasi nasional dengan baik tanpa perlu adanya kesalahan atau kekeliruan. (hupmas kpu Bil/foto Arf/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Penegasan disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra saat mengisi diskusi panel Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) serta Hasil Pemilu dan Sosialisasi Situng Pemilu 2019.Ilham meminta kepada jajarannya di seluruh daerah untuk teliti memerhatikan prosedur tahapan tungsura. Hal ini penting, mengingat di penyelenggara sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) kerap memutus persoalan prosedural sebagai pertimbangan sengketa di lapangan."Kemarin walaupun tidak ada permasalahan dalam penghitungannya tapi kemudian ditegaskan oleh MK karena tidak sesuai prosedur ditulisnya C1 plano di kardus misalnya, walaupun itu disepakati, tapi MK menganggap prosedural itu penting. Sehingga penting teman-teman sampaikan harus mengisi di C1 hologram,” papar Ilham di Belitung, Selasa (23/10/2018).Ilham juga meminta agar sebelum hari pemungutan suara persoalan seperti ketersediaan logistik pemilu perlu diperhatikan. Selain itu, kapasitas KPPS menjadi penting, sebab kurangnya kemampuan KPPS dalam pelaksanaan pungut hitung membuat munculnya permasalahan di TPS.“Perlu diperhatikan KPPS 6 kadang-kadang terjadi salah memasukan surat suara dalam kotak. Kemarin ada wacana di Komisi II DPR kalau salah dianggap tidak sah maka berapa banyak suara yang tidak sah, ini perlu diperhatikan,”pungkas Alumni Universitas Indonesia itu. (hupmas kpu Bil/foto: Arf/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Belitung Senin (22/10/2018) juga mengupas sejumlah persoalan yang kerap muncul pra, saat dan pasca tungsura berlangsung. Jajaran penyelenggara pun diminta untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang bisa saja terjadi itu.Seperti yang disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, berbagai persoalan pada tahap tungsura yang dia ungkapkan antara lain distribusi undangan memilih (form C6), kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), kesiapan/kapasitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), politik uang hingga intimidasi kepada pemilih. “Ini sering terjadi, keamanan salinan form C1 juga,” kata Rahmat.Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. "Tahun 2018 DKPP memeriksa 265 pengaduan, 181 sudah diputus, sisa 84. Dari jumlah itu yang terlibat diadukan ada 744 orang,” ungkap Harjono.Sementara itu, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Ariani Soekanwo memintaagar penyelenggara pemilu tetap memerhatikan aksesibilitas pemilih bagi penyandang disabilitas saat memberikan hak suaranya di 17 April 2019 nanti. Kemudahan itu seperti TPS yang mudah untuk dijangkau, layanan informasi audio dan visual yang memudahkan bagi penyandang disabilitas memahaminya. “Seperti slogan KPU Melayani maka sarana dan prasarana juga harus disediakan KPU,” pungkas dia. (hupmas kpu Bil/foto: APS/ed diR)