Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan dengan peserta pemilu 2019 terkait penyampaian dan penetapan desain alat peraga kampanye (APK) untuk Pemilu 2019. Peserta pemilu sendiri sebelumnya diberikan waktu untuk mengirimkan desain kampanyenya masing-masing untuk kemudian difasilitasi pembuatan dan pemasangannya disejumlah titik yang telah ditentukan.Fasilitasi APK merupakan tindaklanjut Pasal 275 ayat 2 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 dan Pasal 23 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang mengamanatkan penyelenggara pemilu memfasilitasi beberapa jenis metode kampanye sesuai kemampuan anggaran negara.Hadir dalam pertemuan ini Anggota KPU Hasyim Asy’ari, Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU Nur Syarifah (Inung), Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin, serta sejumlah perwakilan tim kampanye peserta pemilu baik partai politik maupun calon presiden dan calon wakil presiden 2019.Pada kesempatan itu, Hasyim tidak hanya menunjukkan langsung desain APK dari masing-masing peserta pemilu namun juga memastikan kepada mereka desain mana yang akan diproduksi dan ditempatkan disejumlah titik kampanye. Pria asal Pati Jawa Tengah juga membeberkan peserta pemilu yang belum menyerahkan secara lengkap desain APK-nya kepada penyelenggara untuk segera dipenuhi dan dilengkapi.Tercatat dari hasil pertemuan ini sebagian peserta pemilu dari partai politik telah menyerahkan dan melengkapi desain APK yang telah ditentukan, sementara sebagian lain masih belum lengkap atau belum menentukan desain mana yang nantinya akan digunakan pada billboard, spanduk atau bahan kampanye lainnya. Bagi partai politik yang belum menyerahkan desain APK secara lengkap Hasyim meminta agar hal tersebut segera diselesaikan.Adapun untuk desain APK kampanye calon wakil presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02 dipastikan telah lengkap dan sesuai dengan yang ditentukan. KPU sendiri meminta tiap peserta pemilu untuk menyerahkan dua jenis desain APK berbentuk landscape maupun portrait.Senada Anggota Bawaslu M Afifudin meminta agar peserta pemilu dari partai politik segera mengirimkan desain APK yang dimilikinya. Menurut dia, informasi dari sejumlah daerah justru peserta pemilu daerah yang telah bertanya kepada KPU terkait fasilitasi APK yang belum kunjung diterima. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berlangsung khidmat. Komisioner Hasyim Asy’ari yang menjadi inspektur upacara mengajak generasi muda memaknai Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dengan membangun visi kedepan.“Semangat yang bisa kita ambil adalah membangun visi kedepan. Orang-orang muda pada waktu itu beda dengan sekarang dimana teknologi komunikasi, transportasi tidak sekuat sekarang, tapi imajinasi tentang bangsa, tentang satu bangsa Indonesia sudah menguat,” kata Hasyim di Halaman Kantor KPU RI Senin (29/10/2018).Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 di KPU RI sendiri diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih diikuti dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945, Pancasila serta Pembacaan Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928.Pada pesannya yang lain Hasyim mengajak semua anak bangsa untuk kembali berbangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kebanggaan sebagai negara multietnik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain didunia. “Di Malaysia bahasa nasional masih jadi problem dari 90-an sampai sekarang, sementara Indonesia urusan ini sudah selesai sejak 1928,” tambah Hasyim.Hasyim juga berpesan khususnya jajaran penyelenggara yang banyak didominasi generasi muda untuk menanamkan semangat bekerja dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang dimiliki untuk berprestasi. “Saya kira perlu kita gelorakan di Hari Sumpah Pemuda ke-90 adalah lakukan sesuatu saat ini juga karena yang namanya kesempatan tidak terulang,” pungkas Hasyim.Hadir dalam Upacara Hari Sumpah Pemuda seluruh pejabat kepala biro dan staf dilingkungan KPU RI. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Hari ketiga kegiatan Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota 2018-2023 diisi dengan penyampaian materi "Gender dan Disabilitas Dalam Pemilu". Oleh para fasilitator kepemiluan peserta yang dibagi lima kelas (A, B, C, D dan E) diajak untuk memahami secara mendalam tentang dua hal diatas dikaitkan dengan aspek kepemiluan. Melalui metode bridge, peserta yang berjumlah 180 orang diajak untuk berinteraksi, menyuarakan pendapatnya dan membahas secara mendalam secara berkelompok. Seperti yang terlihat dikelas C, fasilitator Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Wahidah Suaib secara bergantian menjelaskan kepada peserta tentang tema yang sedang dibahas. Mantan Anggota KPU dan Bawaslu itu pun meminta kepada para peserta untuk menuangkan pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan ke secarik kertas untuk kemudian ditempel pada papan yang telah disiapkan.  Pemandangan tak jauh berbeda juga terlihat ditempat lain, dikelas yang difasilitatori Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini yang tengah menjelaskan tentang pengertian gender gap menurut world bank yakni hak (rights), sumberdaya (resources) dan suara (voices). Dijelaskan juga mengapa perbedaan gender kerap dipersoalkan di antaranya karena stereotype. Ditemui disela penyampaian materi per kelas, Anggota KPU 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiyansyah menganggap penting kegiatan inu untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu tentang dua isu, perempuan dan disabilitas. Metode bridge menurut Ferry juga tepat, untuk memunculkan interaksi antara pemateri dengan peserta. Kegiatan orientasi tugas sendiri masih menyisakan dua hari kedepan. Para peserta yang merupakan anggota KPU kab/kota dari empat provinsi (DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan serta Kalimantan Tengah) diharapkan dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bertugas. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR) 

Makassar, kpu.go.id - Program Strategis KPU Goes To Campus (KGTC) akhirnya berlabuh di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Kegiatan yang menyertakan mahasiswa dan mahasiswi ini digelar Rabu (24/10/2018) dengan tema Pemilih Muda Berdaulat Negara Kuat.Acara diisi oleh dua nara sumber yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Misnah M Attas serta Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.  Dalam paparannya Misnah banyak menerangkan tentang apa itu pemilu, asas pemilu, penyelenggaranya, termasuk sosialisasi pemilu serentak 2019 memilih Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Dia juga mengungkapkan harapan KPU agar masyarakat meningkatkan pemahamannya tentang pemilu, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih di TPS. Misnah dalam kesempatan itu juga berharap agar tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan pemilu dan justru melakukan pengawasan secara mandiri, sehingga bisa dipastikan pemilu ini berjalan dengan baik. "Karena banyak yang mengawasi," kata Misnah. Sementara itu Muhammad menjelaskan bahwa demokrasi diawali dari pemilu. Oleh karena itu untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas maka didahului dengan pemilu yang berintegritas. "Juga diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas," tutur Muhammad. Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Bawaslu 2012-2017 ini juga mengingatkan pemilih, khususnya generasi muda untuk tidak turut serta dalam kegiatan yang melanggar aturan kampanye seperti kampanye hitam, intimidasi, politik uang, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara dan kampanye diluar jadwal.Adapun disesi  akhir tanya jawab, salah satu mahasiswa menanyakan tentang penyiaran debat pemilihan presiden di kampus. “Kampus adalah zona dilarang Kampanye, harus zona netral. Kampus tidak boleh berpolitik praktis, dapat membahayakan kehidupan kampus, Kampus harus bisa menaungi semuanya dan mengkritisi semuanya,” jawab Misnah, sekaligus mengakhiri diskusi dengan sesi foto bersama.Acara juga dihadiri oleh Abdullah sanusi, direktur alumni dan penyiapan karir Unhas, Andi Irwana, perwakilan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Moderator Musran Munizu, Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. (hupmas kpu gri/foto: gri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman kembali mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disetiap tugas yang diemban. Hal yang juga ditekankan kepada 16 Anggota KPU kabupaten/kota periode 2018-2023 yang baru dilantik Kamis (25/10/2018)."Saya berharap anda dapat bekerja dengan baik, hati-hati cermat dan teliti, terbuka, bisa menerima masukan siapapun, tidak terlibat KKN. Kalau urusan satu ini (KKN) KPU punya tekad proses memberikan sanksi akan dipermudah,” tegas Arief dalam sambutannya diacara pelantikan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Jakarta.Arief mencontohkan ketegasan ini telah dilakukan lembaganya saat mengetahui ada jajaran KPU didaerah yang melakukan pelanggaran dengan bekerjasama jahat dengan panwas. "Begitu ketahuan yang begini harus kita percepat, saya telpon bawaslu, langsung kita keluarkan surat, proses. Jadi jangan main-main soal begini, KPU akan tegas,” lanjut Arief.Dipesannya yang lain kembali mengingatkan kepada anggota yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh integritas, transparansi, dan soliditas. ”Anda harus menjaga dan menjalankan amanah ini dengan baik, jadi kerjalan dengan transparan, penuh integritas. Dan diantara anda jangan saling berkompetisi anda harus bekerja dengan soliditas,” pungkasnya.Sekedar informasi, 16 Anggota KPU Kab/Kota yang dilantik berdasarkan Keputusan KPU nomor 1374/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 dan 1464-1472/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 terdiri dari Kabupaten Majene, Kabupaten Berebes, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik 160 anggota untuk kabupaten/kota dari empat provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat, di Jakarta Rabu (24/10/2018).Pelantikan untuk menggenapi proses rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota didaerah-daerah tersebut setelah sebelumnya melalui sejumlah tahapan seleksi. Hadir memimpin jalannya pelantikan Ketua KPU RI Arief Budiman, didampingi Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra serta Evi Novida Ginting Manik. Dari Setjen KPU RI hadir Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti. Dalam pesannya Arief mengajak jajaran KPU kabupaten/kota untuk bekerja maksimal mencurahkan segala kemampuannya untuk menyukseskan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Kerja sepenuh hati menurut pria asal Jawa Timur juga sebagai bagian dari rasa syukur atas keberhasilan menjadi penyelenggara pemilu. "Anda harus jaga amanah yang diberikan, anda harus merasa berhutang pada institusi ini," ujar Arief. Pada pesannya Arief juga mengingatkan agar jajaran penyelenggara di kabupaten/kota untuk segera beradaptasi dengan tugas yang diemban. Penyelenggara pemilu saat ini haruslah mengedepankan transparansi, integritas dan soliditas. "Anda harus kerja baik terbuka untuk siapapun kerja penuh integritas, jangan kerja berdasarkan pesanan. Anda kerja disini hadir disini harus jaga amanah yang diberikan," tutur Arief. Terkait soliditas sendiri, Arief secara khusus mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan Pemilu 2019 tidaklah mudah. Keserentakan haruslah dihadapi dengan kerjasama antara satu anggota dengan yang lainnya. "Maka kami pesankan kepada anda ditengah tahapan berjalan tantangan tekanan anda tidak boleh menyerah," tambah Arief. Untuk diketahui, 160 anggota KPU kabupaten/kota yang dilantik berasal dari empat provinsi antara lain Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta (DI Yogyakarta), Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten Sragen, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah). (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)