Berita Terkini

Surabaya, kpu.go.id - Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Kepala Daerah 2018 gelombang III resmi ditutup Senin (12/3/2018) malam. Acara yang diselenggarakan di hotel Shangri-La Surabaya ditutup Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi serta Anggota Komisi II DPR, Fandi Utomo.Sebelumnya sebanyak 142 satuan kerja (satker) yang menjadi peserta, dibagi kedalam tiga kelas untuk mendapatkan pemaparan materi dari anggota KPU RI, Pusilkom UI serta PPUA Penca. Diberikan juga materi melalui metode Building Resources in Democracy, Government and Election (BRIDGE) dan operator situng. Seperti pada bimbingan teknis sebelumnya, pemberian materi dalam metode bridge bertujuan agar peserta memahami kegiatan sebelum dan sesudah penghitungan suara  penghitungan suara.Metode BRIDGE sendiri terbagi dalam lima sesi, kegiatan sebelum pemungutan dan penghitungan suara, tugas dan fungsi KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, simulasi pengisian formulir dan identifikasi masalah pemungutan penghitungan suara dimana setiap masing-masing sesi memiliki tujuan masing-masing. Melalui BRIDGE, peserta juga terbantu dalam berpikir dan bertindak secara cepat melalui pembuatan metaplan pemungutan suara, membuat jadwal khusus untuk tahapan dan perlengkapan yang dibutuhkan saat penghitungan suara.Peserta juga diberikan contoh kasus untuk diselesaikan bersama-sama yang dibantu oleh fasilitator-fasilitator yang berpengalaman dalam materi tersebut sehingga peserta dapat memahami materi secara keseluruhan.Sementara itu Fandi Utomo berpesan agar penyelenggara pemilihan menghindari kecurangan sehingga meminimalisir sengketa. Menurut dia yang perlu diperhatikan penyelenggara adalah tata cara dan logistik (terutama pada cadangan surat suara) yang kerap menjadi sumber masalah. “Saat ini sudah diperbaiki melalui  form C7 tapi ini juga seringkali menjadi potensi kecurangan. Dulu KPPS bisa mengabsen dan menulis sendiri siapa yang datang dalam pemungutan suara, sekarang pemilih harus menulis nama sendiri di dalam form C7 dan kemudian diumumkan,” tutup Fandi.(hupmas yosara/FOTO Qk/ed diR)

Kuala Lumpur, kpu.go.id - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Malaysia resmi terbentuk. Pelantikan Perwakilan RI untuk Pemilu 2019 ini dipimpin Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur Senin (12/3/2018).PPLN RI di Kuala Lumpur, Malaysia sendiri diketuai, Agung Cahaya Sumirat serta anggota Agus Setiawan, Djadjuk Natsir, Krishna KU Hannan, Putri Karina Sari, Yudhi Martha Nugraha serta Yusron B Ambary. Sementara Sekretaris PPLN diduduki Ikram A Taha, didukung oleh Winda Wijayanti dan Ika Yuli Indarti.  Susunan kepengurusan PPLN ini sendiri sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.Setelah dilantik PPLN langsung menyiapkan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemilu dan pembentukan pantarlih. Pada kesempatan itu, Rusdi menekankan pentingnya Pemilu 2019 sebagai sarana memantapkan keberlanjutan demokrasi dan menjamin hak pilih rakyat.Dia mengingatkan bahwa di Pemilu 2019, untuk pertama kalinya, pemilihan presiden, DPR, DPD dan DPRD akan dilakukan secara serentak. Pemungutan suara sendiri dilakukan pada 17 April 2019. Itu itu dia meminta PPLN bekerja keras agar partisipasi pemilih di Malaysia dapat meningkat signifikan. PPLN juga diharapkan dapat melakukan inovasi agar dapat menjangkau kantong-kantong WNI yang tersebar di wilayah Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Kelantan, Perak dan Trengganu. (kpu wahdi/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Kepala Daerah 2018 gelombang III menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono serta Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifudin sebagai pembicara.Dalam pemaparannya, Harjono mengingatkan jajaran KPU untuk terus bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Sejumlah pelanggaran menurut dia terjadi karena lemahnya koordinasi dan pengawasan internal. “Beberapa pelanggaran (memang) terjadi karena eksternal tetapi juga ada yang dikarenakan internal. Maka dari itu koordinasi dan kerjasama di internal penyelenggara (harus ditingkatkan),” ujar Harjono di hotel Shangri-La Surabaya, Senin (12/3/2018).Akibat lemahnya koordinasi dan lemahnya pengawasan internal ini, DKPP dalam beberapa waktu terakhir telah menyidangkan dan menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara. Dia berharap, situasi semacam ini tidak lagi dilakukan dan menjadi pelajaran bagi penyelenggara lain agar tidak melakukan hal serupa. “DKPP telah banyak menemukan kasus dan menjatuhkan sanksi pada penyelenggaraan, berarti kerjasama masih rendah,” tambahnya.Senada, Afifuddin mengatakan bahwa komunikasi dan integritas sangat penting untuk terus dijalankan antar penyelenggara. Sebagai contoh pada penetapan partai politik, dua hal ini telah dijalankan dengan sangat baik oleh KPU dan Bawaslu di beberapa daerah, sehingga menghindari adanya kesalahpahaman serta ketidaksinkronan data. “Juga pada pasca putusan penetapan partai politik, terkait pelarangan kampanye sebelum 23 hari kami datang ke KPU untuk menyamakan prespektif dan membagi tugas. Kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain terkait kampanyedan media penyiaran.” Jelas Afifudin. (Yos:ed/Foto:Yos/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian dan stakeholder menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Senin (12/3/2018).“KPU punya beberapa catatan, ada persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan sendiri oleh KPU tapi ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri,” ungkap Arief usai rapat.Arief mengatakan salah satu persoalan yang tadi dibahas antara lain terkait pemekaran wilayah administratif tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kemudian soal keterbatasan KPU antisipasi distribusi logistik terkendala cuaca ekstrem, kami sudah atur pengiriman laut tiba-tiba ombak tinggi, kami minta TNI, Polri bisa bantu kita,” papar Arief.Alumni Universitas Airlangga itu menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Cyber Crime Mabes Polri guna menghantam isu hoax dan potensi ganguan sistem informasi jelang pesta demokrasi mendatang. “Beberapa kementerian siap bantu kita, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KPU sedang ajukan penganggaran yang kurang,” pungkasnya.Sekedar informasi, Selain KPU dan Bawaslu Rakorsus tersebut dihadiri sejumlah Menteri mulai dari Mendagri, Menlu, Menkumham, Menkeu, Menkominfo, Menag, Menperin, Mendag, Menristekdikti, Menpan-RB, Jaksa Agung, Penglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BSSN, dan DKPP. (hupmas bil/FOTO Ieam/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengajak kepada seluruh mahasiswa yang hadir untuk menjadi agen dalam penyebaran informasi pemilu. Kegiatan sosialisasi bagi KPU selalu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dimana kampus termasuk di dalamnya.“Jadi semua kelompok itu sudah kita jadikan partner, jadi agen yang mampu menyebarkan informasi pemilu,” ujar Arief saat menyampaikan orasi demokrasi, kegiatan KPU Goes To Campus di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa timur (Jatim) Senin (12/3/2018).Kegiatan KPU Goes To Campus rutin digelar dengan tujuan menyosialisasikan Pilkada 2018 serta Pemilu Serentak 2019 kepada pemilih muda.Arief pun mengajak mahasiswa yang hadir untuk menyebarkan informasi kegiatan yang diikutinya melalui jejaring sosial. Menurut dia sosialisasi melalui jejaring sosial terbukti cukup efektif mengajak dan menginformasikan kegiatan kepemiluan kepada masyarakat. “Kalau ada 300 mahasiswa, masing-masing punya followers seribu, maka ada tiga ratus ribu yang tahu. Maka yang tersosialisasikan sebanyak itu,” kata Arief.Menurut pria lulusan Unair jurusan Hubungan Internasional tersebut, KPU sendiri telah menyediakan sistem informasi mengenai tahapan pilkada dan pemilu dalam website kpu.go.id. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan integritas yang tinggi mengenai seluruh tahapan pemilu. “Ada ingin tahu terdaftar atau tidak, ingin tahu profil atau kandidat calon kepala daerah ada Silon, ingin tahu informasi parpol anda klik sipol. Yang paling akhir penetapan pemilu, anda tinggal klik situng, hasil pileg, pilpres ada semua disitu,” katanya.Sementara itu, Wakil Rektor Unair Adi Subhan, mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Civitas akademika Unair menurut dia siap mendukung KPU dalam bekerja dan memberikan kritik apabila diperlukan. “KPU sudah on the track dalam menjalankan pemilu. Kegiatan ini penting, mahasiswa selain belajar hard skill tapi soft skill, termasuk bagaimana kita partisipasi dalam pemilu. Makanya kegiatan ini juga penting. Di kampus juga terjadi pilih memilih diantaranya ketua BEM dan pemilihan lainnya,” ujar Adi.KPU Goes To Campus yang digelar secara serius tapi santai tersebut, diisi dengan beragam aktivitas, diantaranya diskusi kepemiluan yang bertemakan “Pemilu Pemula, Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas” dengan narasumber Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua pusat informasi dan Humas universitas Airlangga Suko Widodo, dan ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito dan dipandu oleh MC kondang Anya Dwinov.Dalam diskusi tersebut, terlihat antusiasme dari mahasiswa. Hal itu terlihat dari dialog interaktif antara narasumber dengan para peserta. Para agen perubahan itu menawarkan ide-ide cemerlang maupun pertanyaan soal isu-isu kepemiluan terkini.Selain itu, ada pula Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang memberikan informasi kepemiluan; Kuis Pemilu; dan penyajian kuliner khas Jawa timur diantaranya Rujak Cingur, Bakwan Malang, Rawon, dan aneka jenis makanan lainnya. (ook/red. Foto: Dody/HumasKPU/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilihan Serentak Gelombang III, berlanjut di Kota, Surabaya, Minggu (11/3/2018).Acara yang diikuti oleh 142 satuan kerja (satker) dari 10 provinsi ini, dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Affifudin, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono.Dalam sambutannya, Arief mengingatkan pentingnya tahapan perencanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagai pertaruhan integritas KPU dimata masyarakat. Menurut dia hal yang patut ditekankan pada tahapan ini nanti adalah bagaimana menjaga kemurnian suara mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga nasional. “Karena ini menjadi taruhan integritas dan independensi kita (KPU),” ujar Arief di Hotel Shangri-la, Surabaya.Dalam kesempatan itu Arief juga menyesalkan peristiwa yang terjadi di Garut Jawa Barat beberapa waktu lalu, yang telah menampar penyelenggara pemilu, mencoreng integritas. Dia berharap kejadian itu tidak terulang lagi dan tekad dari jajarannya untuk terus meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat. “Kalau kita (KPU) tidak mampu menjaga atau membuktikan, maka dukungan kita menjadi lemah. KPU bersyukur memiliki partner Bawaslu yang cepat tanggap untuk memberhentikan dan menangkap pelaku,” ucap Arief.Dalam kesempatan itu Arief menganalogikan makna “Merah Putih” sebagai hiasan ruang bimtek. Menurut dia, merah dan putih adalah dwi warna yang tidak terpisahkan bagi bangsa Indonesia. Dan bagi jajaran KPU, filosofi ini bisa diartikan sebagai paduan yang harmonis antara komisioner dengan sekretariat KPU, biro atau antar bagian. “Perbedaan yang terjadi di lingkungan kita (KPU) antar komisioner dengan sekretariat, dalam sekretariat antar biro yang berkompetisi, serta antar bagian, jangan dijadikan pertikaian, tetapi itu wujud upaya perpaduan untuk saling berdampingan, ” tambah Arief.Sementara itu, Zainuddin Amali menegaskan kepercayaan Komisi II DPR bahwa penyelenggara pemilu tetap komitmen dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik meskipun telah diterjang dengan insiden OTT di Kab Garut. Dia hanya berpesan bahwa dua kunci sukses yang harus diraih penyelenggara pemilu, yaitu sukses menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sesuai Undang-undang (UU) dan peraturan KPU (PKPU), serta bebas sengketa hukum hasil penyelenggaraannya. “Pesan saya adalah agar pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga ini harus tetap dijaga dalam kondisi aman dan tertib, tidak berpengaruh pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019,” pungkas Amali. (Qk/ed.Foto/Qk/humas)