Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisi Hari Perempuan Internasional (International Womens Day) dengan menyosialisasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Bekerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), KPU turut serta dalam menyukseskan kampanye "Perempuan Disabilitas Mengubah Dunia" yang serta "Perempuan Memilih untuk Indonesia" digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM). Tujuan dari kegiatan KPU ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pemilu yang akan digelar 17 April 2019. Pada kesempatan itu, KPU menghadirkan booth yang dijadikan pusat informasi kepemiluan masyarakat. Sejak awal dibuka booth KPU langsung ramai disambangi pengunjung yang ingin mengetahui informasi pemilu. Oleh petugas mereka diberi penjelasan mengenai kepemiluan baik tata cara pemilu, istilah yang kerap digunakan selama pemilu hingga pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.  Penyampaian informasi kepada masyarakat sendiri dilakukan dengan cara menarik, seperti games, kuis berhadiah hingga hiburan. Pada kesempatan itu KPU juga menggelar juga lomba melukis dan mural bagi penyandang disabilitas.Antusias peserta yang sebagian besar berasal dari kelompok disabilitas cukup tinggi. Mereka berani menyuarakan ide, gagasan dan jawaban tentang kepemiluan di Indonesia. Kegiatan ini juga diakui membantu mereka dalam mengetahui informasi Pemilu 2019 yang akan digelar secara serentak, khususnya dengan lima surat suara yang akan dicoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti. (hupmas kpu berita dan Foto dianR)

Semarang, kpu.go.id - Hari kedua acara Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlanjut dengan kegiatan diskusi kelas. Seluruh peserta yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi/ KIP Aceh se-Indonesia dibagi ke dalam tiga kelas (A,B, dan C).Lewat tiga kelas itu, para peserta diajak berdiskusi terkait isu-isu strategis bersama Ketua, Komisioner, Sekjen, dan Jajaran Biro KPU. Kelas A diisi oleh Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Hasyim Asy'ari, Karo Tekmas Nur Syarifah, Karo Keuangan Nanang Priyatna, Karo SDM Lucky Firnandy Madjanto.Dalam kesempatan tersebut, Arief berpesan kepada peserta untuk menggalakkan sosialisasi pemilu dengan cara-cara baru dan kreatif. Salah satunya melalui air mineral, seperti ide dari KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).Menurut Arief, sosialisasi melalui air mineral yang nantinya dituliskan tagline kepemiluan dan tanggal mencoblos akan lebih efektif dalam mengingatkan masyarakat."Kalau sosialisasinya pakai air semua itu menarik, pasti diminum orang, daripada kalau bapak ibu bagikan stiker poster sering kali dibuang, pandangan saya jangan pernah bikin poster terus bagikan di jalan, dia senang terima tapi kemudian dibuang, kalo bikin poster ditempel di RT RW tidak apa," kata Arief di Novotel, Semarang, Kamis (8/3/2018)."Menurut saya gerakan air mineral untuk pemilu itu perlu dimasifkan," sambungnya.Sementara itu, di kelas B yang diisi oleh Komisioner Evi Novida Ginting, Viryan, Sekjen Arif Rahman Hakim, dan Inspektur Sekretariat Jenderal Adiwijaya Bakti membahas isu terkait evaluasi pelaksanaan timsel, pembentukan badan ad-hoc, dan penyediaan sarana prasarana pemilu."Rapim tentu harus menghasilkan keputusan strategis, perlu kita kuatkan lembaga kita point-nya adalah penting pada satu hari ini kita bisa hasilkan rekomendasi bagi penguatan lembaga kita ke depan," tegas Viryan.Terakhir, kelas C yang diisi oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Karo Perencanaan dan Data Sumariyandono membahas terkait kampanye, pengadaan logistik, persiapan dapil dan evaluasi sistem informasi.Wahyu menyampaikan peran KPU Provinsi penting dalam mengawasi dan mensupervisi KPU Kabupaten/Kota termasuk koordinasi dengan gugus tugas ikhwal aturan kampanye."Tolong KPU dimonitoring Kabupaten/Kota-nya. Ini (kampanye) kompleksitasnya tinggi, mohon bijaksana," tandas Wahyu. (Bil/red. FOTO/Qk)

Semarang, kpu.go.id - Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar, 7-9 Maret 2018 di Hotel Novotel, Semarang. Kegiatan tiga hari ini mengundang para Ketua dan sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh se-Indonesia dengan tema “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Pemilihan Serentak 2018”. Kegiatan ini dilatarbelakangi pentingnya koordinasi di internal KPU, mengantisipasi permasalahan yang ada dan menyamakan persepsi juga kebijakan pelaksanaan Pemilihan 2018. Serta menyiapkan kebijakan, dengan tujuan mengevaluasi tahapan Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan jajaran KPU di daerah serta pembahasan solusi pemecahan dalam penyelenggaraan pemilu.Dalam kegiatan Rapim I ini akan dibahas sejumlah hal, seperti menjaring masukan dari daerah terkait persiapan penyelenggaraan pemilu, isu strategis pelaksanaan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), evaluasi tugas tim seleksi provinsi, ketersediaan sarana dan prasarana menuju Pemilu 2009, metode yang akan diginakn dalm sosialiasi, permasalahan SDM, serta pembentukkan badan adhoc.Dalam sambutannya, Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan kepada jajaran KPU hingga daerah khususnya terkait anggaran, agar lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan. Menurutnya KPU tidak akan pernah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) jika laporan penggunaan anggaran tidak sejalan antara pusat dengan daerah. “Ukurannya harus komprehensif berjenjang dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota,” kata Arief, Rabu (7/3/2018).Arief juga berpesan kepada seluruh Sekretaris KPU Provinsi untuk mendorong jajaran di daerah meningkatkan ilmu dan pengetahuannya melalui pendidikan dan beasiswa. Mengingat tren sumber daya manusia kepemiluan saat ini perlu untuk terus ditingkatkan. “Bekal yang diharapkan bukan hanya kemampuan tata kelola pemilunya, namun integritasnya pun harus dijaga. Saya tidak akan tinggal diam, jika ada pasukan di bawah tidak bekerja sesuai prosedur,” tegasnya. Arief juga menekankan pentingnya pelayanan lembaga KPU dalam upaya meningkatkan kinerja bagi masyarakat. Tagline KPU Melayani menurut dia harus mencerminkan komitmen pelayanan baik dari sisi anggaran maupun pelayanan hak pilih masyarakat. (Qk/red. FOTO/Bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Penetapan ini selang dua hari pasca dikabulkannya gugatan PBB oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.Dalam kesempatan ini, turut dilakukan pengundian nomor urut bagi PBB dan menempatkan partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut sebagai pemilik nomor 19. “Mengingat, memutuskan, menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota 2019. Serta menetapkan nomor 19 sebagai nomor peserta pemilu 2019,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari saat membacakan Surat Keputusan KPU dan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Selasa (6/3/2018).Hadir dalam kesempatan itu, Ketua KPU Arief Budiman beserta anggota Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Viryan, serta Wahyu Setiawan. Nampak juga hadir Ketua Bawaslu Abhan beserta anggota Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja, Ratna Dewi Pettalolo serta Fritz Edward Siregar.Dalam sambutannya Arief menyampaikan bahwa kegiatan penetapan dan penyerahan nomor urut adalah tindaklanjut dari putusan Bawaslu yang dikeluarkan 4 Maret 2018 lalu. Dia juga menjabarkan proses Rapat Pleno Terbuka Penetapan PBB sebagai peserta pemilu 2019 dimulai dengan penandatangan berita acara penetapan PBB sebagai peserta pemilu 2019, penetapan nomor urut PBB sebagai peserta pemilu 2019, dilanjutkan pembacaan keputusan KPU tentang PBB sebagai peserta pemilu 2019 serta penyerahan piagam nomor urut 2019.Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang bertugas membacakan berita acara penetapan PBB sebagai peserta pemilu menjelaskan bahwa KPU telah mengesahkan berita acara Nomor 35/PL.01.1/BA/03/KPU/III/2018 dan mengubah Surat Keputusan Nomor 58/PL.01.1/KPT/03/kpu/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018. KPU menurut dia juga telah mengubah Surat Keputusan Nomor 59/PL.01.1/KPT/03/KPU/II/2018 tertanggal 18 Februari 2018.Sebelum menutup rangkaian acara, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan mengucapkan terimakasih kepada KPU yang telah sigap merespon putusan Bawaslu dan tidak meneruskan proses sengketa penetapan partai politik ini ke ranah hukum lain. Dia juga mengapresiasi kerja Bawaslu yang telah menyelenggarakan sidang secara objektif dan transparan. “Hingga PBB ikut pemilu 2019,” kata Yusril. (humpas dianR/FOTO Ieam)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan kegiatan Pra Aanwizing pengadaan e-katalog sektoral logistik untuk kebutuhan Pemilihan Serentak 2018 di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Jakarta, Selasa (6/3/2018).Acara dihadiri puluhan penyedia logistik pemilu, baik produsen surat suara, segel, tinta, hologram, kotak suara, dan bilik suara.Dalam sambutannya, Ketua KPU, Arief Budiman berpesan kepada seluruh penyedia untuk siap dalam memproduksi logistik yang dibutuhkan. Menurut dia apabila ada satu saja kesalahan dalam proses pengadaan logistik maka masalah yang muncul bukan hanya persoalan teknis tetapi juga persoalan politis. “Harus pahami betul, logistik pemilu bukan sekedar benda mati tapi dia mentransfer surat suara, mentransfer pilihan masyarakat menjadi pemimpinnya," ujar Arief.Dikesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo mengatakan pengadaan logistik merupakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Dalam pekerjaan ini berlaku anggapan the devil is in the detail. “Nah acara (pra aanwizing) ini dalam rangka mengelola itu,” ucap Agus.Usai pembukaan acara, acara pra aanwizing kemudian membagi penyedia ke beberapa ruangan berdasarkan kategori, baik kategori surat suara, tinta, hologram, dan segel. (hupmas bili/FOTO JAP/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU RI, Selasa (6/3/2018).Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Ketua KPU RI tersebut kedua belah pihak membahas persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Selain itu juga dibahas komunikasi dan koordinasi antara KPU RI sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah.“Masih ada yang harus dikoordinasikan. Kita ingin persiapannya ini ada sinkronisasi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah demi suksesnya penyelenggaraan pilkada 2018 dan pemilu 2019,” ujar Wiranto usai bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU RI.Wiranto juga menginginkan apabila masih ada kekurangan-kekurangan agar bisa diselesaikan sebelum pilkada dan pemilu dilaksanakan. “Intinya, Minggu depan kami akan mengundang kementerian/lembaga terkait untuk rapat koordinasi menjelang pilkada dan pemilu untuk bersama KPU menyelesaikan permasalahan lebih cepat,” tutur Wiranto.Wiranto menambahkan, permasalahan-permasalahan tersebut ada di pusat dan daerah, seperti soal logistik dan e-KTP yang perlu perhatian khusus. Semua permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab KPU dan pemerintah, tetapi juga tanggungjawab partai politik dan masyarakat. (Arf/red. Foto Ieam/Humas KPU RI)