Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Hari Olahraga Nasional (Haornas) dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) untuk menyosialisasikan hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. Hari pencoblosan sendiri akan berlangsung pada 17 April 2019.Haornas di Lutra sendiri diperingati oleh Pemda Lutra dengan menggelar jalan santai, Minggu (9/9/2018). Sekretaris KPU Lutra Andi Kasmawati berharap model sosialisasi yang dilakukan jajarannya di Haornas ini memberi warna dalam menyampaikan informasi hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi pada kegiatan ini pesan sosialisasi juga disampaikan melalui sejumlah atribut dan souvenir seperti topi, spanduk.Kasnawati berharap dengan kegiatan ini tingkat kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan pemilu meningkat dan berkorelasi pada partisipasi nanti. “Sosialisasi ini, dimaksudkan untuk menggugah serta menumbuhkan kesadaran pentingnya pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak,” tutur Kasnawati.Dalam kesempatan itu Kasnawati juga menyampaikan bahwa melalui sosialisasi tidak hanya menekankan kuantitas jumlah pemilih, tetapi juga kualitas pemilih. Ikut dalam kegiatan ini pejabat dan staf dilingkungan KPU Lutra. (ramadhan iqbal/ed diR) 

Surabaya, kpu.go.id - Sebanyak 13 mahasiswa Tata Kelola Pemilu (TKP) Batch II Universitas Airlangga (Unair) menjalani prosesi wisuda di  Airlangga Convention Center, Minggu (9/9/2018). Wisuda turut dihadiri Ketua KPU RI, Arief Budiman yang menyampaikan selamat karena berhasil menuntaskan masa pendidikan sekaligus karena akan kembali bertugas di daerah masing-masing.Pria asal Jawa Timur juga berharap lulusan TKP selanjutnya dapat mengamalkan ilmunya dengan baik, menjaga nama baik almamater dan memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. “Tahun depan kita akan ada peristiwa luar biasa bagi Indonesia, pemilu dan demokrasi yang bukan hanya penting bagi Indonesia tapi juga untuk dunia. Abdikan ilmu anda, abdikan segala kemampuannya untuk kita semua bisa jadi lebih baik,” ucap Arief usai prosesi wisuda.Sehari sebelumnya, Sabtu (8/9) juga berlangsung acara serah terima alumni S2  Ilmu Politik Fisip-Unair Peminatan TKP ke KPU. Acara dilaksanakan di Ruang Adi Sukadana Gedung A Fisip Unair dan langsung dihadiri Sekretris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Eberta Kawina, Wakil Dekan I Fisip Unair Prof Budi Prasetyo, Wakil Dekan II Fisip Unair Dr Tuti Budirahayu, Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip Unair Dr Siti Aminah dan seluruh mahasiswa TKP Unair.  Dalam sambutannya Prof Budi mengapresiasi mahasiswa TKP Batch II yang berhasil lulus tepat waktu. Dia berharap ilmu yang diperoleh mewadahi persoalan yang ada di kantor masing-masing sehingga memberikan dampak bagi perbaikan pemilu di Indonesia.Sementara itu Sekjen Arif mengucapkan terimakasih kepada Universitas Airlangga khususnya Fisip Unair yang telah bersama KPU mengembangkan program tata kelola pemilu. Ucapan selamat juga diberikan kepada 15 wisudawan TKP gelombang II yang telah menyelesaikan studinya tepat waktu, melengkapi capaian ditahun 2017 dimana ada 11 pegawai KPU yang juga di wisuda,Arif berpesan agar para wisudawan senantiasa membawa semangat pembaruan, energi yang lebih baik sekembalinya didunia kerja nanti. Dia melanjutkan, bahwa di 2018 nanti kelembagaan KPU akan semakin kuat dengan adanya penambahan eselon I dari hanya satu menjadi tiga yang berkonsekuensi terhadap penambahan jumlah  eselon II.Lain daripada itu KPU menurut Arif juga akan memiliki Pusdiklat serta jabatan fungsional PKP, sehingga kedepan semua kebijakan yang dibuat oleh KPU berasal dari hasil riset dan kajian. Sehingga ilmu TKP tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa di Indonesia, tetapi juga negara lainnya. “Mudah-mudahan Indonesia menjadi pusat untuk pendidikan kepemiluan, baik dari negara Asia maupun Afrika,  karena memang mereka sangat tertarik dengan pemilu di Indonesia,” tambah Arif.Apresiasi dan ucapan selamat kepada para calon wisudawan juga turut disampaikan oleh para dosen pengampuh mata kuliah TKP diantaranya Prof. Ramlan Surbakti, Dr. Kris Nugroho, Dr. Siti Aminah dan Dr. Dwi  Windyastuti.  Melalui pesan video yang ditonton oleh seluruh peserta yang hadir, Prof. Ramlan Surbakti  mengatakan bahwa pendidikan TKP  ini memang dilakukan dalam rangka profesionalisasi  pegawai KPU, sehingga dalam pelaksanaan  tupoksinya nanti berdasarkan bidang keahliannya di TKP.  Hal serupa juga disampaikan oleh Dr. Kris Nugroho. Kris mengatakan, ilmu TKP dan perspektif kritik yang telah dipajari kiranya bisa menjadi frame, penuntun pengambilan kebijakan atau keputusan  di daerah masing-masing, dan tentu sifatnya membantu komisioner. Begitu pun dengan Dr. Dwi,  harapannya sekeluarnya dari Unair, mahasiwa TKP itu tidak hanya pandai secara praktis tetapi juga dibekali kemampuan untuk menganalisis dari hal-hal yang praktis.Dr. Siti Aminah yang juga sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik memberikan apresiasi terhadap calon wisudawan karena telah belajar dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan berani untuk mengambil tantangan dengan meninggalkan posisi penting yang ada di kantornya masing-masing. Apresiasi juga diberikan karena mereka memilih IPK yang cukup tinggi bahkan melebihi dari angkatan sebelumnya. Hal ini karena didukung sistem belajar yang bukan hanya di kelas tetapi juga melakukan kuliah lapangan, pengabdian masyarakat dan juga melakukan penelitian-penelitian terkait pelaksanaan pilkada serentak.Salah seorang mahasiswa TKP Batch II Unair, Erivan Manullang menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPU dan Unair yang memberikannya kesempatan untuk mengikut program TKP. “Saya pribadi dan atas nama seluruh TKP Batch II Unair mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada KPU yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti program ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, staf pengajar dilingkungan Fisip Unair yang telah memberikan ilmu kepada kami dengan baik.” ucapnya. (Awaluddin/ed diR)

Malili, kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan DPT Pemilu 2019 tingkat Nasional, Minggu (9/9/2018).Kegiatan dilaksanakan di Kantor KPU Luwu Timur dihadiri Bawaslu, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Luwu Timur.Ketua KPU Luwu Timur, Hastuti menjelaskan bahwa rakor membahas penyelesaian beberapa permasalahan DPT pasca penetapan DPT nasional seperti pemilih pemula yang belum memiliki KTP Elektronik (KTP-el), potensi data ganda serta mekanisme verifikasi faktual data ganda.“Data hasil analisis kegandaan yang akan kita faktualkan sebanyak 24 orang. Data ini akan kita turunkan ke PPK dan difaktualkan bersama-sama jajaran Bawaslu dan perwakilan partai politik di kecamatan,” tambahnya. (tekmaslt)

Gianyar, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan dan Program Pemilu 2019, di Hotel Luwih, Lebih, Gianyar Sabtu (8/9/2018). Kegiatan turut mengundang Forkopimda, MMDP, FKUB, Camat, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Anggota Pokja Pencalonan Pemilu 2019, serta PPK se-Kabupaten Gianyar.Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Anggota KPU Kab Gianyar Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Ngakan Nyoman Oka Sudaryana yang menjelaskan tujuan acara adalah untuk menyosialisasikan tahapan dan program Pemilu 2019 sehingga masyarakat mengetahui dan menggunakan hak pilihnya. “Untuk saat ini tahapan yang tengah berjalan adalah tanggapan masyarakat menjelang penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten pada 20 September 2018 nanti,” kata Sudaryana.Anggota KPU Gianyar Divisi Teknis, I Putu Agus Tirta Suguna mengingatkan, terkait penetapan DCT anggota legislatif 20 September mendatang, maka sesuai  PKPU Nomor 20/2018, calon yang diwajibkan mengundurkan diri telah mengajukan  surat pengunduran dirinya maksimal 19 September 2018. “Sudah menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, jika tidak maka tgl 20 September 2018 tidak bisa ditetapkan dalam DCT,” tegasnya.Dikesempatan lain, Anggota KPU Gianyar Divisi Perencanaan Program dan Data, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, juga mengingatkan agar peserta pemilu membuka rekening khusus untuk melaporkan dana kampanyenya, yang terpisah dari rekening partai.Terkait sumber dana kampanye, dia menjelaskan ada tiga yakni dari partai politik, calon masing masing dan sumbangan lain yang sah menurut hukum baik perseorangan kelompok badan usaha non pemerintah. “Sumbangan tersebut wajib disampaikan melalui parpolnya dan masuk ke rekening khusus sebelum digunakan. Nanti parpol yang menyampaikan ke calon DPRD dan sesuai tahapan jika pada 22 September 2018 parpol tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang mencakup rekening khusus maka parpol dibatalkan sebagai peserta pemilu,” tandasnya. (KR/ed diR)

Bandar Lampung, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) No 23 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019, Jumat (7/9/2018). Kegiatan yang digelar di Aula KPU Kota Bandar Lampung ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta pemilu terkait aturan kampanye, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi.Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Divisi Partisipasi Masyarakat dan Kampanye, Fadilasari, mengatakan, kampanye jadi tahapan yang sangat penting karena bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dan mengajak masyarakat untuk memilih.  Kampanye sendiri akan dimulai 23 September hingga 13 April 2019 untuk jenis pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), media sosial, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar.“Sementara  untuk iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, serta rapat umum, waktunya dimulai 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019,” kata Fadilasari.Hal yang harus diperhatikan menurut dia, berbeda dengan pemilihan kepala daerah lalu, pada Pemilu 2019 pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan  APK menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Termasuk penurunan atau pembersihan yang dilakukan satu hari sebelum hari pemungutan suara.Begitu juga dengan lokasi pemasangan APK yang tidak boleh berada di tempat ibadah (termasuk halamannya), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. “Pemasangan APK harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota, atau kawasan setempat.  Sementara pemasangan APK pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, harus mendapat izin dari pemiliknya,” kata perempuan yang akrab disapa Ila.Ila menambahkan, untuk kampanye melalui media sosial, peserta pemilu paling banyak membuat 10 (sepuluh) untuk setiap jenisaplikasi.  “Akun media sosial itu harus didaftarkan ke KPU Kota Bandar Lampung paling lambat satu hari sebelum kampanye, dan wajib ditutup pada hari terakhir masa kampanye,” tuturnya.  Untuk diketahui sebelumnya pada pagi, KPU Kota Bandar Lampung telah menggelar rapat kordinasi dengan pemerintah kota, aparat keamanan, Panitia Pemilihan Kecamatan, para camat dan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menentukan titik lokasi pemasangan APK. Hasil koordinasi selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan KPU Kota Bandar Lampung. (kpu bandar lampung/ed diR)

Klungkung, kpu.go.id – Mengintensifkan pendidikan pemilih dan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung Jumat (7/9/2018) melaksanakan kegiatan Goes To Campus (GTC) di Liberty International CollegeSekitar 60 peserta terdiri dari mahasiswa, staf hingga dosen mengikuti kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Direktur Liberty International College, I Made Yogi Suardjana. Dalam sambutannya dia mengajak peserta untuk mendengarkan secara teliti infromasi atau sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Klungkung mengingat pentingnya pemilu sebagai sarana warga negara menyampaikan suaranya memilih pemimpin bangsa.Sementara Anggota KPU Klungkung Divisi SDM dan Parmas Ida Bagus Nyoman Barwata menjelaskan tahapan pemilu mulai dari rekrutmen penyelenggara, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye hingga pemungutan dan pengghitungan suara dan rekapitulasi. Pada kesempatan itu dia juga mengajak mahasiwa sebagai pemilih muda untuk aktif disetiap tahapan pemilu, baik sosialisasi hingga pencoblosan. “Sehingga partisipasi pemilih saat Pemilu 2019 bisa mencapai target atau meningkat,” kata Barwata.Barwata juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik uang, tidak menyebarkan berita bohong (hoax), serta SARA dengan menjaga solidaritas dan menghargai perbedaan dan kekeluargaan.Pada sesi diskusi salah seorang mahasiwa, Krisnawan bertanya mekanisme pemilihan bagi sesorang yang berhalangan hadir di TPS. Menjawab pertanyaan itu Barwata menegaskan bahwasa memilih merupakan hak setiap masyarakat dan tidak boleh diwakilkan. Pelanggaran atas aturan ini menurut dia diancam dengan pidana. “Beda untuk pemilih yang sakit KPU sudah mengeluarkan kebijakan bisa mendatangi kerumah setelah Pukul 12.00, melaporkan terlebih dahulu dan jika surat suara memungkinkan,” tutup Barwata. (putras/ed diR)