Berita KPU Daerah

Sampang, kpu.go.id – Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tidak luput dari perhatian mahasiswa yang tengah menimba ilmu Tata Kelola Pemilu (TKP) Universitas Airlangga (Unair). Dimotori dosen pembimbing Kris Nugroho, Mahasiswa TKP mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara yang digelar Sabtu (27/10/2018).Kris yang juga menjabat anggota TPD DKPP Provinsi Jawa Timur mengatakan, kuliah lapangan ini dimaksudkan untuk mengajak mahasiswa melihat jalannya PSU sesuai asas-asas pemilu demokratis dan berintegritas. Selain itu mengajak mahasiswa untuk melihat sejauh mana ketaatan penyelenggara pemilu ditingkat TPS melaksanakan regulasi sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (PKPU) maupun dalam juknis pemungutan dan penghitungan suara. “Hal-hal teknis yang membutuhkan perbaikan, akan kita kaji secara akademis di kelas.  Harapannya demokrasi elektoral kita bukan hanya mengedepankan prosedural tapi juga harus lebih substantive,” ungkap Kris.Kuliah lapangan dimulai konfrensi pers yang diikuti mahasiswa TKP bersama Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, KPU Kabupaten Sampang di Ruang Media Center. Evi pada kesempatan itu menilai KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan validasi dan pencermatan terhadap DPT bersama dengan Bawaslu dan peserta pemilihan setempat. DPT hasil perbaikan ini menurut dia mengalami penurunan sebanyak 4,5 persen dibandingan dengan DPT sebelum putusan MK.  “Kami lakukan koordinasi isentif dengan capil dalam menocokan DPT dengan DP4 dan juga data SIAK, kami juga lakukan validasi dari rumah ke rumah yang turut disaksikan oleh bawaslu dan peserta pemilihan, kami berupaya membuat DPT ini se valid mungkin.’ terang Evi.Mahasiswa TKP melanjutkan kuliah lapangan dengan mengamati jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Complang, Sampang. Diantaranya TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Dharma Complang dan juga TPS 5 Kelurahan Madupat. Dari hasil pentauan proses pungut hitung suara di TPS tersebut terlihat kondusif dan lancar. Pemilih datang mendaftar dan duduk tertib di kursi antrian menuggu giliran menggunakan hak pilihnya. Satu persatu pemilih dipanggil untuk mengambil surat suara dan mencoblosnya di bilik suara. Partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai diatas 50 persen.Salah seorang mahasiswa TKP asal KPU Banjar Baru Kalimantan Selatan, Fitira Wulan Dhani merasa syukur dan terima kasih kepada FISIP Unair yang sangat mensuport  dan memfasilitasi kegiatan-kegaitan Mahasiswa TKP. Menurutnya, Kuliah Lapangan sangat penting bagi Mahasiswa TKP. Selain karena bidang ilmunya yang bersifat terapan, juga akan menjadi modal baginya ketika aktif kembali sebagai staf KPU di Banjar Baru. “Melihat kondisi dan permasalahan secara empirik, berdiskusi langsung dengan penyelenggara pemilu dan simpatisan di Sampang,  cukup menambah wawasan kepemiluan saya”.tutur Wulan. Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, pada Sabtu (27/10/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang. PSU yang selenggarakan di seluruh TPS di  Kabupaten Sampang ini diikuti oleh 3 pasangan calon, nomor urut 1 (satu) H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidyat, Paslon Nomor Urut 2 (dua) DRh. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto dan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) H. Hisan, S.E dan H. Abdullah, S.E. (Awaluddin/ed diR)

Pangkalan Koto Baru, kpu.go.id - Guna meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengunjungi masyakarat Jorong Sungai Pimpiang, Nagari Gunuang Melintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk bertatap muka dan diskusi terkait kepemiluan.Kegiatan dilaksanakan Sabtu (27/10/2018) di Masjid Al-Muttakin dihadiri Komisioner KPU Sumbar Divisi Perencanaan dan Data Nova Indra para tokoh dan warga. Dalam paparannya dia menyampaikan tentang tahapan dan program pemilu serta pentingnya menggunakan hak pilih.“Saya ingin masyarakat di Jorong ini dan juga Jorong lain sadar akan hak pilihnya. Dan memanfaatkan hak pilihnya itu dengan cerdas dan juga berdaulat,” ujar Nova.Nova berharap masyarakat juga berperan aktif dalam mengetahui informasi kepemiuluan dengan memanfaatkan media informasi yang disediakan KPU. Salah satu informasi penting yang saat ini kegiatannya masih berlangsung adalah Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), kampanye dan lainnya.Secara khusus Nova mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat di Jorong Sungai Pimpiang yang pada Pemilu 2014 lalu mencapai 90%. “Dan berharap juga lebih ditingkatkan pada Pemilu 2019,” tutup Nova. (div tekhupmas/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) terus berupaya mendorong perbaikan data pemilih dengan melakukan monitoring dan supervisi di tingkat Kecamatan Jumat (26/10/2018).Komisioner KPU Lutra Divisi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan SDM Rahmat mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk melihat secara langsung proses pengimputan data yang dilakukan oleh PPS. Selain monitoring untuk mengoptimalkan tugas PPK dan PPS dalam menjalankan tahapan pemilu, serta melakukan evaluasi kinerja penyelenggara.agar terbangun kekompakan dan kerja sama yang baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab merdeka. Dalam kegiatan monitoring ini semua Komisioner KPU Lutra membagi diri didampingi staf untuk mengecek secara langsung proses pengimputan data hasil faktualisasi yang sudah dilakukan oleh PPS secara langsung dari rumah kerumah. “Jadi kegiatan monitoring ini dilakukan selama 3 hari dengan membentuk 4 tim dan semua tim tersebut akan melakukan inventarisasi semua masalah yang di hadapi oleh PPS dan PPK dalam melakukan input data mengeluarkan yang tidak memenuhui syarat (TMS) seperti meninggal, pindah, tidak dikenal, tidak cukup umur dan memasukan pemilih yang memenuhi syarat (MS)  yang sudah memiliki KTP elektronik,” jelas Rahmat. Ditempat terpisah Komisioner KPU Lutra Devisi Program dan Data Supriadi mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dengna mendatangi langsung (door to door) ke beberapa rumah penduduk, untuk memastikan akurasi data diri pemilih didampingi  oleh ketua dan anggota PPK , PPS dan Panwascam beserta PPL.Dikegiatan ini PPK dan PPS akan memperbaiki elemen data pemilih jika ditemukan pemilih yang datanya masih keliru atau belum lengkap, serta memasukkan data pemilih jika masih ditemukan yang belum terdaftar.(ramadhan iqbal/ed diR)

Tanjung Pati, kpu.go.id - Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat disemua tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan Kursus Kepemiluan Kamis (25/10/2018). Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab di hadapan 20 peserta dengan latar belakang berbeda.Pemateri kursus sendiri dibawakan langsung Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Izwaryani yang mengajak peserta untuk memaknai tagline KPU "Pemilih Berdaulat Negara Kuat". Untuk mengantarkan topik itu, pria yang membawahi Divisi Teknis KPU Provinsi Sumbar ini membawa peserta mendalami hubungan kepemiluan dengan demokrasi.“Dengan meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuatan tertinggi, itu sudah mencerminkan bahwa negara Indonesia ini sudah demokratis. Melalui pemilu lah rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada wakil rakyat di DPR atau DPRD. Tapi sayang sekali, sangat sedikit rakyat yang memahami dan menyadarinya. Maka inilah tugas kita sebagai relawan demokrasi saat ini, untuk menjelaskan kepada masyarakat,” kata Izwaryani.Untuk menambah bekal peserta kursus kepemiluan di Tanjung Pati ini, Izwaryani juga sedikit membedah perbedaan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Diantara peebedaan itu jumlah kursi DPR  naik dari 560 menjadi 575, ambang batas parlemen naik menjadi 4%, alokasi kursi Dapil (DPR RI 3-10 kursi dan DPRD Provinsi/kabupaten/kota 3-12 kursi), jumlah Dapil (DPR Menjadi 80 Dapil Kaltara, Kalbar, dan NTB dan metode hitung suara yang menggunakan Divisior Sainte Lague.Izwaryani juga mengajarkan peserta kursus agar bisa mengajak masyarakat cerdas dan cermat dalam memilih nanti pada hari Pemilihan yakni 17 April 2019.Sehari sebelumnya juga dilaksanakan kursus kepemiluan di Kecamatan Gunuang Omeh dengan peserta perwakilan 20 orang dari warga Daerah pemilihan 5 (Bukik Barisan, Gunuang Omeh, dan Suliki) dengan narasumber dari Eka Rihaldi Alka. (div tekhupmas/ed diR)

Tanjung Pati, kpu.go.id - Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat disemua tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan Kursus Kepemiluan Kamis (25/10/2018). Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab di hadapan 20 peserta dengan latar belakang berbeda.Pemateri kursus sendiri dibawakan langsung Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Izwaryani yang mengajak peserta untuk memaknai tagline KPU "Pemilih Berdaulat Negara Kuat". Untuk mengantarkan topik itu, pria yang membawahi Divisi Teknis KPU Provinsi Sumbar ini membawa peserta mendalami hubungan kepemiluan dengan demokrasi.“Dengan meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuatan tertinggi, itu sudah mencerminkan bahwa negara Indonesia ini sudah demokratis. Melalui pemilu lah rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada wakil rakyat di DPR atau DPRD. Tapi sayang sekali, sangat sedikit rakyat yang memahami dan menyadarinya. Maka inilah tugas kita sebagai relawan demokrasi saat ini, untuk menjelaskan kepada masyarakat,” kata Izwaryani.Untuk menambah bekal peserta kursus kepemiluan di Tanjung Pati ini, Izwaryani juga sedikit membedah perbedaan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Diantara peebedaan itu jumlah kursi DPR  naik dari 560 menjadi 575, ambang batas parlemen naik menjadi 4%, alokasi kursi Dapil (DPR RI 3-10 kursi dan DPRD Provinsi/kabupaten/kota 3-12 kursi), jumlah Dapil (DPR Menjadi 80 Dapil Kaltara, Kalbar, dan NTB dan metode hitung suara yang menggunakan Divisior Sainte Lague.Izwaryani juga mengajarkan peserta kursus agar bisa mengajak masyarakat cerdas dan cermat dalam memilih nanti pada hari Pemilihan yakni 17 April 2019.Sehari sebelumnya juga dilaksanakan kursus kepemiluan di Kecamatan Gunuang Omeh dengan peserta perwakilan 20 orang dari warga Daerah pemilihan 5 (Bukik Barisan, Gunuang Omeh, dan Suliki) dengan narasumber dari Eka Rihaldi Alka. (div tekhupmas/ed diR)

Karangasem, kpu.go.id - Wakil Bupati Karangasem I Wayan Arthadipa mendatangi posko GMHP di Kelurahan Subagan, Karangasem (23/10/2018). Arthadipa datang didampingi Kadis Capil I Wayan Sumidia, sekira pukul 08.05 WITA untuk memastikan apakah telah terdata sebagai pemilih di Pemilu 2019.Sesampainya di Posko GMHP baik Arthadipa maupun Sumidia langsung menyerahkan KTP elektroniknya untuk dicek petugas. Keduanya kemudian diketahui telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 54 Subagan (Arthadipa), sementara dan di TPS 23 Padang Kerta (Sumidia).Usai mengecek hak pilihnya, Arthadipa mengaku lega dan mengapresiasi langkah KPU yang ingin agar semua masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya.Semangat yang sama menurut dia juga dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Catatan Sipil yang terus memaksimalkan perekaman bagi mereka telah cukup usia untuk kartu identitas kependudukan.  “Sampai pinjam tinta ke kabupaten lain karena ketiadaan anggaran dan masalah teknis lainnya,” kata Arthadipa.Dihari yang sama Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Nengah Sumardi mendatangi Posko GMHP di Desa, Sibetan, Bebandem. Apresiasi juga diberikan Sumardi yang tercatat sebagai pemilih di TPS 6 Sibetan atas upaya KPU melindungi hak pilih masyarakat. “Kesiapan penyelenggara mengemban amanah mewujudkan pemilu berintegritas diuji selama proses pendataan pemilih,” kata dia.Sementara itu Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, AA Gede Raka Nakula yang ikut memantau jalanya kegiatan GMHP di Karangasem berharap kehadiran tokoh dan pejabat pemerintah serta pemangku kepentingan ke Posko GMHP bisa memacu masyarakat untuk ikut memastikan hak pilihnya untuk Pemilu 2019 nanti.Nakula juga berharap agar upaya pemerintah, tokoh masyarakat dan peserta pemilu tidak hanya berhenti sampai disitu tapi juga bersama-sama menggaungkan kegiatan GMHP.Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana mengatakan tindaklanjut dari GMHP diwilayahnya, pihaknya telah menghapus ratusan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor, seperti meninggal dunia, pindah domisili dan terdaftar lebih dari sekali atau ganda. Sebaliknya ada puluhan pemilih yang belum terdaftar ditindaklanjuti dalam kegiatan ini. (rah/ed diR)