Berita KPU Daerah

Sosialisasi Pemilu Bareng Komunitas Gerkatin

Tanjung Pati, kpu.go.id – Guna meningkatkan partisapasi dan pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan bersama Komunitas Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) di Kantor KPU Tanjung Pati (21/11/2018)Kegiatan ini dibuka Plt KPU Eka Ledyana yang dalam sambutanya mengungkapkan rasa bahagianya bisa bertemu dengan Komunitas Gerkatin. Dia berharap anggota Komunitas Gerkatin bisa menjadi agen sosialisasi kepemiluan berikutnya, dengan menyampaikan pesan kepemiluan kepada keluarga, teman serta tetangga sehingga juga memahami pemilu.Dikesempatan selanjutnya, Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Lima Puluh Kota Amfreizer menyampaikan materi tentang Tahapan Pemilu dan Peran Pemilih. Menurut dia pemilu bukan hanya milik golongan tertentu tapi untuk seluruh rakyat. Melalui pemilu kedaulatan rakyat terwujud. “Untuk menentukan pemimpin bangsa secara sah,”  kata Amfreizer.Amfreizer pun bangga dengan antusias yang ditunjukkan oleh Komunitas Gerkatin. Dia berharap semangat yang sama juga ditunjukkan pada hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang.Dikesempatan lain, Kordinator Divisi Perencanaan dan Data Eka Ledyana mengenalkan tata cara memilih di TPS kepada para peserta. Dia juga sempat mengecek KTP-el milik beberapa peserta terkait sudah terdaftar sebagai pemilih. “Saat pengecekan daftar pemilih, ditemukan peserta yang sudah merekam KTP-el dan juga ada yang belum terdaftar di DPT. Dengan itu kami dapat menindaklanjutinya dan juga mendaftarkannya di DPT." ujar.Sementara itu Eka Priyoni selaku penerjemah bahasa isyarat, bersyukur dengan adanya sosialisasi kepada pemilih dengan keterbatasan pendengaran ini. Pembina Gerkatin ini pun mengusulkan agara di TPS nanti pemilih dengan keterbatasan pendengaran mendapat perlakuan khusus seperti proses pemanggilan untuk masuk ke bilik suara dilakukan dengan membentangkan kertas bertuliskan nama yang bersangkutan. “Biasanya mereka hadir di TPS didampinggi oleh anggota keluarga. Namun yang sering menjadi maslaah adalah yang tidak didampingi. Saat nama mereka dipangil petugas, mereka tidak mendengarnya. Saran saya, pemilih yang tuna runggu ini sebaiknya dipanggil dengan cara dituliskan nama mereka di kertas, sehingga mereka bisa membaca dan  menyalurkan suara mereka,” usulnya.Kegiatan Pendidikan Pemilih Disabilitas akan terus dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan direncanakan akan berlangsung di Aula Kampus Politani Payakumbuh pada 9 Desember 2018. (kpu lima puluh kota/ed diR)

Peserta Pemilu Ikuti Bimtek Laporan Dana Kampanye

Jepara, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Dana Kampanye bersama peserta Pemilu 2019, Rabu (21/11/2018). Bimtek digelar di Palm Beach Resort Bandengan Jepara, dan turut dihadiri pimpinan dan operator partai politik serta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat Kabupaten Jepara.Hadir memberikan pengarahan dan bimbingan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha serta Wakil Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Tengah Hendri Santosa, dimoderatori Anggota KPU Jepara Ris Andy Kusuma.Muslim Aisha dalam paparannya mengatakan bimtek kali ini dikhususkan untuk meningkatkan pemahaman peserta pemilu saat menyusun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Sebelumnya peserta pemilu telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Oktober silam.Aisha berharap pemahaman yang cukup dalam menyusun LPSDK ini akan memudahkan peserta untuk menyerahkan laporan dana kampanyenya yang menurut jadwal akan berakhir pada 2 Januari 2019. Dia juga mempersilakan peserta pemilu memanfaatkan help desk KPU Kabupaten Jepara untuk berkonsultasi terkait penyusunan laporan dana kampanye.Usai tahapan LPSDK, peserta pemilu kemudian akan diminta untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Di tahapan ini barulah peserta pemilu yang tidak melapor dapat dikenai sanksi. “Apabila tidak atau terlambat menyampaikan LPPDK berimbas tidak ditetapkan sebagai anggota DPRD, apabila menjadi calon terpilih pada daerah pemilihan yang bersangkutan,” papar mantan ketua KPU Kabupaten Jepara.Sementara itu Hendri Santosa membimbing langsung para peserta pemilu saat mengisi kolom-kolom formulir yang ada diprogram KPU. Terutama mengisi dana sumbangan pribadi dan kelompok untuk dana kampanye.Hendri berharap, para peserta pemilu rapi dalam menyusun laporan keuangan, terutama runut dalam melampirkan bukti penerimaan dan pengeluaran. “Karena kebiasaan yang terjadi nota penerimaan atau pengeluarkan ditumpuk begitu saja. Yang dikemudian hari bisa mempersulit ketika melakukan pelaporan,” jelasnya.Dikesempatan lain Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri mengingatkan peserta pemilu tidak melupakan proses pelaporan dana kampanye. Sedari dini dia juga meminta agar mereka mendokumentasikan penerimaan dan pengeluaran. “Nanti ada tahap ketiga laporan dana kampanye. Peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, caleg yang terpilih bisa tidak ditetapkan,” ungkapnya.Dia juga mengatakan latar belakang KPU Kabupaten Jepara menyelenggarakan bimtek ini agar peserta pemilu mampu membuat laporan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. (kpu jepara ris/ed diR)Keterangan Foto:BERI PENJELASAN: Komisioner KPU Jawa Tengah Muslim Aisha menyampaikan materi dalam B

Sosialisasi Pemilu di Tengah Dialog Potensi Desa Kab Jepara

Bangsri, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara hadir di tengah kegiatan Tilik Desa untuk menyosialisasikan tahapan Pemilu 2019. Acara Tilik Desa sendiri diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Rabu (21/11/2018) dan turut dihadiri Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kepala Diskominfo Jepara Yoso Suwarno, para perwakilan dinas terkait, perwakilan TNI/Polri, camat dan kepala desa setempat.Dari KPU Jepara hadir Kordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Muhammadun.Pada kesempatan itu Muhammadun memaparkan tahapan Pemilu 2019, termasuk soal pemutakhiran data pemilih dimana saat ini prosesnya masih dalam tahap pemutakhiran dan perbaikan data calon pemilih. Tahapan lain yang tengah berlangsung adalah kampanye, juga sosialisasi pemungutan suara.Di kesempatan itu, Muhammadun juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, pada masa kampanye bisa dilakukan dengan mencermati calon yang bertanding baik di eksekutif maupun legislatif. KPU menurut dia mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat, mencerdaskan masyarakat, penuh dengan suasana kegembiraan dan memberikan optimisme masyarakat.Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Arief Darmawan mengatakan Tilik Desa merupakan program yang digagas sebagai wahana komunikasi Pemkab dengan masyarakat di desa. Pada Tilik Desa di Desa Tengguli, pihaknya bekerja sama dengan KPU yang memiliki kepentingan untuk menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.Adapun Desa Tengguli dipilih menjadi lokasi Tilik Desa mengingat kawasan tersebut kedepan akan dibangun sirkuit motor trail seluas empat hektare. “Ini sekaligus untuk mengenalkan lokasi sirkuit yang baru ke masyarakat,” kata Arief. (KPU Jepara muh/ed diR)

KPU Kudus Goes To School ke Madrasah Qudsiyyah

Kudus, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus menggelar KPU Goes to School (KGTS) Rabu (21/11/2018) di Madrasah Aliyah (MA) Qudsiyyah Kudus. Sebanyak 200-an santri di sekolah tersebut mendapat sosialisasi tentang Pemilu 2019 mendatang.Dalam acara yang dimulai pukul 13.00 WIB itu, hadir sebagai narasumber Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Parmasdiklih dan SDM Ahmad Kholil. Lelaki yang akrab disapa Alan itu memaparkan materi tentang pentingnya Pemilu 2019 bagi pemilih pemula dimana hampir semua peserta yang hadir dalam KGTS berasal dari kelas XII dan akan mencoblos pada 17 April 2019.“Pemilu itu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Untuk itulah, para pelajar yang sudah bisa memilih harus ikut menyalurkan suaranya. Apalagi satu suara ikut menentukan perubahan bangsa,” ucap Alan.Komisioner yang dulunya berlatar belakang wartawan ini juga menjelaskan syarat pemilih, meliputi WNI yang berusia diatas 17 tahun atau belum berusia 17 tetapi sudah menikah, berdomisili di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik serta tidak sedang terganggu jiwanya dan bukan anggota TNI/Polri. “Juga tidak sedang dicabut hak pilihnya,” jelas Alan.Dikesempatan itu Alan juga menjelaskan macam sikap pemilih di Indonesia. Setidaknya ada empat sikap pemilih menurut pandangan dia, pertama Pemilih Pragmatis, menggunakan hak pilihnya jika ada unsur materi atau memilih karena diberikan sesuatu sebagai imbalan dari pilihannya. Kedua, pemilih tradisional, yaitu memilih atas dasar mengikuti pilihan pemimpin di wilayahnya atau istilah lainnya memilih karena ikut-ikutan dengan yang lain.Ketiga, pemilih apatis, yakni tidak menggunakan hak pilihnya atau biasanya golput (golongan putih) karena tidak menganggap pemilu itu penting. Dan keempat pemilih cerdas, yakni pemilih yang sadar akan hak pilihnya akan berpengaruh terhadap kepentingan hidupnya dan berpartisipasi dalam proses pemilu. ”Dari semua sikap pemilih itu, semoga semua pemilih nantinya bisa menjadi pemilih cerdas, sehingga bisa memilih pemimpin yang benar-benar baik,” harapnya.Di acara yang berlangsung gayeng itu, selain pemaparan materi, juga berlangsung tanya jawab dari para peserta. Termasuk pemberian souvenir dari KPU ke peserta.Kepala MA Qudsiyyah, Kyai Fahrudin mengatakan, Pemilu 2019 sangat penting. Untuk itulah sosialisasi ke peserta didik yang sudah bisa mencoblos harus dilakukan. ”Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada KPU yang sudah mendatangi sekolah kami dan memberikan sosialisasi tentang Pemilu 2019. Semoga peserta didik nantinya bisa memilih pemimpin yang benar-benar baik dan amanah pada 17 Aprl 2019 mendatang,” ungkapnya. (Ak/Mnf/ed diR)

Tes Psikologi 509 Calon KPU Kabupaten/Kota di Sumsel

Palembang, kpu.go.id – Usai lolos Tes Kemampuan Dasar (TKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), sebanyak 509 calon KPU di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan menjalani tes psikologi di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi  Bahar, Palembang, Rabu (21/11/2018).Kegiatan dua hari ini merupakan rangkaian tahapan seleksi yang harus dijalani oleh calon komisioner KPU Kabupaten/kota, guna menyaring orang-orang terbaik untuk mengisi kursi KPU. “Kami ucapkan selamat pada calon KPU kabupaten/kota yang telah lulus CAT, semoga dapat menyelesaikan tes psikologi ini dengan baik,” ujar Sekretaris KPU Sumsel MS Sumarwan.Kepala Instalasi Humas dan Pengaduan RS Ernaldi Bahar, Iwan Andhyantoro, menjelaskan bahwa tes psikologi untuk mengukur tingkat IQ peserta, kepribadian dan irama kerja peserta. Tesnya sendiri tertulis dan wawancara dan ada juga diskusi kelompok. “Hasil tes ini akan diketahui sekira satu minggu kedepan, sebagai rekomendasi ke timsel dan KPU Sumsel,” ucapnya.Dalam melakukan tes psikologi ini RS Ernaldi Bahar menyertakan 24 psikolog ditambah 10 asisten dari rumah sakit itu sendiri dan Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia. “Pastinya mereka adalah orang-orang yang berkompeten di bidang ini,” jelasnya.Sementara itu Ketua Timsel Calon Komisioner KPU Kabupaten/Kota Zona I, Anisatul Mardiah mengatakan, para peserta yang mengikuti tes psikologi sebelumnya telah melewati tes administrasi dan CAT dengan sistem gugur. Usai tes psikologi mereka yang dinyatakan lolos akan menjalani tes kesehatan kemudian wawancara. “Pada prinsipnya kita bukan hanya mencari orang yang pintar, tapi orang yang berintegritas dan mampu bekerja kolektif milenial atau bekerja secara kelompok,” katanya.Anisatul mengatakan seluruh proses seleksi semuanya berpijak pada kebersamaan, melibatkan semua anggota. Begitupun pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama melalui musyawarah secara berjenjang. “KPU belum butuh orang yang a One Man Show, misalkan yang di divisi teknis maunya mengurusi teknis saja, divisi lain tidak dipedulikan, yang divisi hukum tahunya hukum saja, tidak bisa seperti itu,” ungkapnya.“Melalui rangakain selekai ini, kami ingin mencari yang terbaik dari yang terbaik dan memenuhi kriteria untuk jadi anggota KPU Sumsel,” pungkasnya. (humas-kpu sumsel Mhq/ed diR)

Kotak dan Bilik Suara Pemilu Tiba di Kab Banyumas

Purwokerto, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas mulai menerima distribusi logistik Pemilu 2019. Gelombang awal logistik yang datang berupa kotak dan bilik suara. Kedatangan dua jenis logsitik ini sesuai dengan jadwal pihak penyedia barang yang akan mengirimkan secara bertahap,mulai Jumat 16 November 2019. Tercatat hingga Senin (19/11/2018) pukul 12.00 WIB jumlah kotak suara yang diterima sebanyak 13.705 buah sementara bilik suara sejumlah 3.224 buah.“Jumlah logistik yang dikirimkan berdasarkan kebutuhan 5.437 TPS yang ada di Kabupaten Banyumas,” terang Ketua KPU Kabupaten Banyumas Imam Arif Setiadi, yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga di ruang kerjanya.Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Midin menambahkan, kebutuhan kotak suara di Banyumas mencapai 27.482 buah, sementara kebutuhan bilik suara mencapai 21.748 buah.Bilik suara sejumlah 3.224 yang sudah diterima menurut dia sudah cukup untuk memenuhi kekurangan bilik suara yang ada di Kabupaten Banyumas. Sedangkan kotak suara, semuanya akan diperbarui dengan kotak suara yang baru.Logistik yang sudah diterima kemudian tersimpan di Gudang KPU di Desa Bojongsari, Kembaran, Banyumas. Proses pembongkaran muatan, selain disaksikan oleh petugas KPU juga hadir Bawaslu Kabupaten Banyumas. (jik/ed diR)

Populer

Belum ada data.