Berita KPU Daerah

Lasusua, kpu.go.id - Sejalan dengan slogan “Nothing about us without us” serta sebagai upaya awal mewujudkan pemilu inklusif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara menyosialisasikan informasi pemilu kepada para penyandang disabilitas, Rabu (5/12/2018). Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah ke rumah, sekaligus memberikan motivasi kepada mereka untuk ikut menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 nanti.Anggota KPU Kolaka Utara Sumardin Pere memandang cara jemput bola dipilih lembaganya karena dipandang lebih efektif ketimbang mengumpulkan pemilih disabilitas dalam satu tempat. Cara ini menurut dia juga sebagai respon dari masih banyaknya anggapan dimasyarakat terkait disabilitas yang malu jika diungkapkan ke masyarakat. Sumardin pun menegaskan komitmen lembaganya untuk  menciptakan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kolaka Utara.Pada kesempatan itu, KPU Kabupaten Kolaka Utara juga memberikan bantuan sembako kepada para penyandang disabilitas, sebagai bentuk kepedulian sekaligus ikut memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh 3 Desember 2018. (kpu kolaka utara/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih dan pendidikan pemilih yang dikemas dalam konsep KPU Goes to Campus (KGTC) di Aula Akbid Pinang Husada Lutra, Selasa (4/12/2018).Kegiatan ini turut menggandeng Korps HMI-Wati (Kohati) dan langsung dihadiri Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri didampingi Komisioner KPU Lutra Divisi Parmas,Rahmat, Divisi Data dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan Syabil.Syamsul Bachri dalam penjelasannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi pemilu kepada pemilih muda yang ada lingkungan kampus. Dia mengingatkan, sebagai warga negara yang baik, pemuda juga harus ikut berpartisipasi dalam setiap proses pemilu. Dan KGTC ini menurut dia salah satu cara lembaganya untuk membangkitkan keinginan pemuda terlibat dalam pemilu. “Mahasiswa biasanya serba ingin tahu, mencari dan menerima informasi mudah tinggal akses internet. Dengan begitu kalau mereka mengetahui pemilu tapi tidak menggunakan hak suara dalam pemilu, betapa ruginya,” kata Syamsul.Syasul juga menyebut pemilu sebagai indikator majunya demokrasi di suatu negara. Ketika pemilu merupakan pilar utama dalam demokrasi maka tanggung jawab politik dari setiap warga negara menurut dia adalah dengan berpartisipasi. “Pemilu tanpa partisipasi akan menjadi sebuah ironi karena tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat,” tambah Syamsul.Di tempat yang sama perwakilan pimpinan Akbid Pinang Husada, Amiruddin mengucapkan terima kasih kepada KPU Lutra karena telah memilih lembaga pendidikannya jadi tempat sosialisasi dan pendidikan pemilu.Dia berharap apa yang disampaikan oleh KPU Lutra ini bisa terserap oleh para mahasiswa dan menjadi bekal untuk menjadi pemilih cerdas di Pemilu 2019 nanti.“Apalagi Pemilu 2019 punya metode baru sehingga perlu disampaikan secara luas,” tutup Amir. (ramadhan iqbal/ed diR)

Mungkid, kpu.go.id - Undang-undang (UU) 7 tahun 2017 telah mengamanatkan para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye yang dimilikinya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat 2, sanksi bagi yang melanggar aturan ini dapat dibatalkan keikutsertaannya di wilayah tempat peserta pemilu bersangkutan tidak melapor.“Ini merupakan sanksi bagi partai politik (parpol), pelaporan  LPPDK  (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ini tidak ada masa perbaikan sebagaimana pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK),” jelas Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha, saat memberikan materi pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Dana Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Magelang, di Hotel Artos Magelang, Selasa (4/12/2018).Hadir pada kegiatan bimtek ini ketua, petugas penghubung (liaison officer/LO) serta para operator dana kampanye masing-masing peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang. Hadir pula Bawaslu stakeholder kepemiluan lainnya dan pemateri Tarmizi Taher dari Kantor Akuntan Publik (KAP).Muslim melanjutkan, bahwa status LPPDK nantinya akan bergantung pada hasil audit yang dilakukan KAP yang ditunjuk KPU. Hasil itu mengacu pada petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan. “Untuk itu bapak/ibu pengurus partai politik agar benar-benar intens memanfaatkan waktu selama satu bulan ini (Desember) untuk benar-benar menyusun laporan dana kampanyenya. KPU memiliki helpdesk yang setiap saat dapat diakses peserta pemilu,” tutur pria yang yang membawahi Divisi Hukum ini.Muslim juga mengimbau partai politik agar berhati-hati dalam menerima sumbangan dana kampanye.Terutama sumbangan yang berasal dari pihak asing, lembaga pemerintah , tanpa identitas yang jelas atau juga sumbangan hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.Untuk diketahui sebelum LPPDK, dalam waktu dekat peserta pemilu diminta untuk melaporkan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  pada 2 Januari 2019. Laporan ini berisi penerimaan sumbangan riil sesuai kondisi yang diterima masing-masing partai politik. Adapun laporan nanti berbeda antara dana kampanye partai dengan calon legislatif (caleg). (mediacenter kpu kab magelang iik/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Sebanyak 27 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Sosialisasi di Kabupaten Banyumas mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas di Hotel Aston, Purwokerto Selasa (4/12). Rakor dimaksudkan untuk meningkatkan sosialisasi di waktu mendatang, jelang 17 April 2019.Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi mengajak PPK memahami tahapan, keputusan hingga hal-hal kecil menyangkut pemilu. Dia juga menginformasikan bahwa logistik pemilu berupa kotak dan bilik suara telah tiba di Banyumas. Logistik dengan bahan kardus, membuat dia berpesan agar PPK menyiapkan gudang penyimpanan yang bebas dari lembab dan air.Sementara itu Anggota KPU Banyumas Divisi Hukum dan Pengawasan, Suharso Agung Basuki berpesan agar PPK mengetahui zona kampanye yang telah ditentukan dilingkungannya masing-masing. Di kesempatan selanjutnya, Anggota KPU Banyumas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas, Yasum Surya Mentari mendorong PPK untuk saling memahami satu sama lain. Situasi demikian akan tercipta keselarasan terutama saat mereka bertugas ditengah masyarakat.Anggota KPU Banyumas Divisi Mutarlih, Khasis Munandar menjelaskan jumlah pemilih terdaftar di Banyumas mencapai 1.357.646 orang.  Jumlah tersebut terdiri dari 676.773 pemilih laki-laki dan 680.873 pemilih perempuan.Di kesempatan terakhir, Anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Teknis Penyelenggaraan Hanan Wiyoko, memimpin praktek pengisian formulir C1. Pelatihan sejak dini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman PPK saat melakukan supervisi maupun monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupunKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (jik/ed diR)

Jepara, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menggelar Kursus Kepemiluan bersama berbagai kelompok masyarakat di D’season Premier Hotel Bandengan Senin (3/12/2018). Tujuan dari kegiatan ini adalah mencetak agen sukarelawan demokrasi yang siap terjun ke masyarakat menyampaikan sosialisasi kepemiluan.Peserta yang berjumlah seratusan ini berasal dari pemuda berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi. Sebelum bertugas, peserta yang terbagi dalam dua kelas mendapat pembekalan dari komisioner KPU Kabupaten Jepara. Materi Sistem Demokrasi dibawakan Ris Andy Kusuma, Sejarah dan Tata Kelola Kepemiluan oleh sistem Subhan Zuhri dan Komunikasi dan Strategi Partisipasi Masyarakat oleh Muhammadun.Ris Andy Kusuma yang mengkordinir Divisi Hukum dan Pengawasan mengajak peserta Kursus Kepemiluan menjadi contoh berpendapat yang baik bagi masyarakat. Berpendapat menurut dia perlu melihat apakah yang disampaikan benar atau tidak menyebarkan berita bohong.Subchan Zuhri, yang notabene Ketua KPU Kabupaten Jepara menjelaskan sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pertama kali dilaksanakan 1955 hingga 2014. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat turut memperbaiki kualitas demokrasi dengan peranannya masing-masing.Sementara itu Muhammadun yang mengkordinir Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM memberikan tips strategi komunikasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Dia menyebut partisipasi pemuda dalam proses demokrasi amat menentukan arah bangsa. (kpu jepara andy/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Sosialisasi Tahapan Logistik, di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin (3/12/2018).Ketua KPU Provinsi Sumbar Amnasmen yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi adalah untuk menginformasikan kepada khalayak kesiapan tahapan logistik Pemilu 2019. KPU Sumbar sendiri menurut dia telah melakukan banyak persiapan terkait logistik, mulai dari penetapan jumlah DPT, validasi Daftar Calon Tetap (DCT), persiapan gudang logistik di kabupaten/kota, hingga proses lelang pengadaan.KPU Sumbar menurut Amnasmen juga telah menyiapkan gudang di 19 kabupaten/kota sejak satu bulan yang lalu. Gudang telah disiapkan dengan standar yang telah ditetapkan, seperti pengamanan kotak dan bilik dengan palet (alas) yang terbuat dari kayu atau triplek, untuk mengantisipasi air dan hama. “Ada beberapa gudang yang dimiliki sendiri oleh KPU kab/kota, ada yang statusnya pinjaman kepada pemda dan ada juga yang sewa,” kata Amnasmen.Sebelumnya M Mufti Syarfie selaku narasumber tamu, menyampaikan pentingnya tahapan logistik mendapat dukungan berbagai pihak. Ada setidaknya 10 pihak yang bisa mendukung suksesnya tahapan ini seperti pemilih, partai politik, calon perseorangan, penyelenggara (PPK-PPS dan KPPS), Bawaslu (provinsi, kab/kota dan panwas), pemerintah, pemantau, LSM, pengamanan (TNI/Polri), distributor dan media.Mufti juga mengingatkan bahwa persoalan logistik pemilu juga meliputi fisik barang pasca distribusi seperti, perawatan, perbekalan dan ketenagaan. Oleh karena itu pria yang sempat menjabat Anggota KPU Provinsi Sumbar dua periode berpesan agar KPU Sumbar seger berkoordinasi untuk memastikan tidak ada masalah yang mungkin terjadi pasca barang tiba seperti, keamanan, kertersediaan gudang, sortir, pengepakan dan distribusi ke TPS. “Seperti cetaknya tidak bagus, sortirnya tidak maksimal, tulisannya tidak jelas dan jumlahnya yang tidak cukup. Hal yang berpotensi menjadi masalah ini harus diantisipasi oleh KPU,” tambahnya. (tim tekhupmas SB/ed diR)