Berita KPU Daerah

Solok.kpu.go.id – KPU Kota Solok melaksanakan Rapat Konsolidasi dengan PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS serta Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 bertempat di Kantor KPU Kota Solok, Sabtu (10/10). Kegiatan ini dalam rangka membahas:Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT);Persiapan Penyusunan dan Penetapan Lokasi TPS;Persiapan Pembentukan KPPS;Anggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa dalam sambutannya meminta kepada seluruh PPS se-Kota Solok untuk mengumumkan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok pada 12 Oktober 2015. Dengan pengumuman ini, masyarakat diharapkan dapat melihat dan mencermati apakah namanya telah terdaftar sebagai pemilih.Bagi masyarakat/pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Paspor dan atau identitas lain kepada PPS.Selanjutnya PPS akan mencatat dalam formulir model A.Tb1-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 20, PKPU Nomor 4 Tahun 2015. PPS diharapkan juga melakukan evaluasi terhadap penyusunan lokasi TPS dan pembentukan KPPS.Untuk Sekretariat PPK dan PPS diharapkan dapat memfasilitasi anggaran persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan menginventarisasi kebutuhan anggaran, mulai dari penyiapan TPS dan pembayaran honorarium anggota KPPS. Anggota KPU Kota Solok, Asraf Danil Handhika, dan Ilham Eka Putra menyampaikan persyaratan calon anggota KPPS harus memenuhi syarat secara umum berumur minimal 25 tahun, berpendidikan minimal SMA, dan belum pernah 2 kali periode menjadi anggota KPPS. Selanjutnya, Budi menyatakan bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, mulai dari tingkat KPU Kota Solok, PPK, PPS dan Relawan Demokrasi yang hadir diharapkan dapat bekerja sungguh-sungguh dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015. “Ini adalah bentuk pengabdian kita bersama dan semoga juga menjadi ladang ibadah terhadap seluruh curahan pikiran, tenaga, dan waktu yang telah disediakan dalam ikut serta menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015,” ujarnya. (KPU Kota Solok)

Watansoppeng, kpu.go.id- Sosialisasi menjadi salah satu poin penting dari setiap Pemilu, dengan tujuan utama mengajak serta masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Demikian halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang menjadi salah satu penyelenggara pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang telah melaksanakan sosialisasi yang diberi nama Gerakan Sosialisasi Pemilih (GARANSI PEMILIH) yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan Sosialisasi.Beberapa kegiatan Sosialisasi telah dilaksanakan diantaranya Lomba Cipta Jingle dan Maskot, Gerak jalan sehat yang menghadirkan 1.000 peserta, sosialisasi Malam Lampion Kemerdekaan, Diskusi Publik KPU Soppeng, Sosialisasi Pawai Kemerdekaan (Kampanye Damai), Sosialisasi Pemilih Keagamaan dan Sosialisasi Bersama Pemilih Pemula di SMA/SMK/ MA. Saat ini, kegiatan sosialisasi yang tengah dilaksanakan adalah Dialog Kecamatan di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng. Pemateri dalam Dialog Kecamatan adalah Komisioner KPU Kabupaten Soppeng dan Panwaslih Kabupaten Soppeng yang mengupas tentang Peraturan KPU pemutakhiran data, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Di setiap dialog kecamatan dihadiri oleh 200 orang peserta yang berasal dari beberapa elemen masyarakat mulai dari pemilih pemula, pemilh perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilih marginal dan pemilih disabilitas.                             Dialog Kecamatan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Soppeng dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menyediakan tempat untuk mengumpulkan peserta. Dialog Kecamatan dimulai dari tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015 diawali dari Kecamatan Marioriwawo, kemudian Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja dan Kecamatan Marioriawa. Setiap Dialog Kecamatan dilaksanakan dua gelombang yaitu pagi dan siang masing-masing dengan 100 orang peserta.Dari keempat kecamatan yang telah melaksanakan, sebagian besar peserta menanyakan netralitas penyelenggara pemilihan gubernur (pilbup) di Kabupaten Soppeng tahun 2015, bagaimana prosedur menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan identitas selain surat undangan memilih, serta aturan dalam kampanye setiap pasangan calon, simulasi pengecekan nama pemilih melalui short message service (SMS) GatewayMenjadi harapan penyelenggara pemilu dengan adanya dialog ini, masyarakat bisa menyampaikan segala bentuk pertanyaan jelang pilbup sehingga memungkinkan untuk meminimalisir potensi konflik dan timbulnya rasa tidak percaya masyarakat kepada penyelenggara. Selain itu, tentu saja tujuan utama dari setiap sosialisasi adalah meningkatkan partisipasi pemilih minimal 80 persen.Selanjutnya usai Dialog Kecamatan, sosialisasi akan dilaksanakan dengan melibatkan tokoh pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. (darma)

Masamba, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara (Lutra) terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. Dalam kesempatan ini KPU menyelenggarakan lomba pidato, sekaligus dirangkai dengan rapat akbar bagi penyelenggara, diawali dengan pawai yang rutenya dari Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang dan berakhir di Kecamatan Tanalili. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu (4/10), dihadiri oleh ketua KPU Lutra Suprianto, serta para komisioner lainnya yakni Syamsul Bachri, Munawar, Sekretaris KPU H Muh Ilyas, Kapolres Lutra yang di wakili oleh Kasad Shabara AKP. Harold, dan para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta para sekretariat PPK dan PPS.Suprianto mengatakan bahwa kegiatan pawai, dan rapat akbar, serta lomba pidato ini adalah bentuk kretivitas kami (KPU-red) dalam melakukan sosialisasi untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu dan dilanjutkan dengan lomba pidato yang diikuti oleh pemilih pemula. Selain itu, tambah Suprianto, kegiatan ini adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang kesiapan KPU sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati yakni mulai dari KPU, PPK, dan PPS untuk itu kami berharap kepada semua pihak agar ikut ambil bagian pada pemilihan bupati dan wakil bupati Lutra yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.                                             "Kami berharap dengan kegiatan ini dapat membuat masyarakat lebih tahu tentang pelaksanaan pilkada agar semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, dan berharap kepada kita semua untuk mengawal kegiatan ini," ajak Suprianto.Agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tertib, lanjut Suprianto, maka KPU melibatkan Polres Lutra, dinas perhubungan, Rumah Sakit Andi Jemma Masamba, polisi pamong praja (Pol PP). Harapannya, dengan kegiatan ini masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi pilkada serta dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa lebih meningkat dari pemilu sebelum. Suprianto juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan tertib.Di tempat terpisah Komisioner KPU Lutra Divisi Sosialisasi, Munawar, mengatakan bahwa kegiatan pawai dan rapat akbar serta lomba pidato ini adalah metode baru yang KPU lakukan dalam sosialisasi. Ia menambahkan bahwa dalam pawai akbar ini diikuti sekitar 1000 orang, mereka menggunakan sepada motor dan mobil dengan dikawal oleh polisi dan dinas perhubungan, sementara untuk lomba pidatao yang ikut audisi sebanyak 120 orang, dan setelah melalui proses penilaian akhirnya menjadi enam orang yang masuk ke final, dalam melakukan penilaian juri sangat obyektif karena nilai tertinggi adalah pidato yang banyak bertemakan pemilu."Kami berharap dengan kegiatan ini antusias warga dalam menggunakan hak pilih menjadi meningkat dan dapat melihat bahwa pilkada ini sebagai wujud tanggungjawab kita bersama untuk menyukseskannya,” jelas munawarMunawar menambahkan bahwa lomba pidato ini adalah untuk mendorong bagi pemilih pemula agar lebih memahami pemilu dan dapat menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi kepada semua warga yang berada di lingkuannya masing-masing. Munawar berharap dengan lomba ini dapat menjadi gambaran bagi mereka, bahwa betapa pentingnya untuk memilih, “Dengan kegiatan ini tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Lutra bisa tinggi,” pungkas Munawar dengan harap. (iqbal)

Masamba, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara (Lutra) menggelar rapat pleno terbuka untuk merekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kegiatan ini berlangsung di Aula Demokrasi kantor KPU Lutra, yang dihadiri oleh Ketua KPU Lutra, Suprianto, serta para komisioner lainya yakni Abdul Aziz, Srianto, Munawar, Muspida, serta para Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua Panwaslu yang diwakili oleh Syamsul Rijal, dan para penghubung masing-masing calon. Kegiatan yang berlangsung pada hari Jum'at (2/10) dimulai pukul 09.00 WITA, dibuka langsung oleh Ketua KPU Lutra didampingi oleh komisioner lainnya.Suprianto mengatakan bahwa data pemilih adalah salah satu tolak ukur suksesnya sebuah pemilu dan termasuk pada saat ini yang akan kita hadapi yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lutra. Untuk itu kata Suprianto data pemilih perlu kita kawal bersama, dan pada hari ini kami (KPU-red) sudah berupaya dan bekerja keras dalam melakukan proses pemutahiran data pemilih ini."Hari ini kami melakukan rapat pleno terbuka penetapan DPT. Dimana prosesnya dari hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) selanjutnya menjadi DPSHP, dan draf inilah yang akan kita tetapkan menjadi DPT,” ujar Suprianto.Suprianto menambahkan bahwa daftar pemilih merupakan salah satu administrasi pemilu yang harus baik pengelolaannya, karena itu, kata dia dalam tahapan proses pemutahiran data pemilih ini sangat panjang mulai dari penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh pemerintah dan selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan daftar pemilih terakhir yakni DPT Pilpres. Dengan dasar ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPDP melakukan pendataan, sehingga menghasilkan DPS. Tahap selanjutnya diumumkan untuk mendapat tanggapan dan koreksi, jika ada koreksian dituangkan dalam DPSHP, dan inilah yang kita tetapkan menjadi DPT. Dengan ditetapkannya DPT ini, jelas Suprianto, menjadi dasar kita untuk menyiapkan logistik terutama surat suara.Komisioner KPU Lutra Divisi Teknis, Srianto merinci bahwa dari jumlah DPS 222.460 pemilih, setelah dilakukan perbaikan menghasilkan DPSHP dengan jumlah 220.073 pemilih terdiri dari laki-laki 110.234 dan perempuan 109.839. Artinya, lanjut Srianto ada pengurangan jumlah pemilih sebesar  2.387 pemilih, terbagi laki-laki 1.256 dan perempuan 1.131. Srianto menjelaskan bahwa pengurangan ini didisebabkan karena meninggal dunia, pindah alamat, ganda dan lain sebagainya. Srianto yakin dengan berkurangnya data pemilih ini akan semakin meningkatkan partisipasi pemilih, karna salah satu kendalanya adalah banyak pemilih yang tidak di kenal, ganda, serta meninggal dunia yang masih ada dalam DPT, dan pada saat ini KPU sudah berusaha untuk memperbaiki secara faktual di lapangan.Penetapan DPT ini secara adminitrasi sudah pinal, lanjut Srianto, untuk itu ia berharap kepada semua stakehorder agar mengawal data ini dan jika masih ada warga yang belum terdaftar undang-undang masih memberikan ruang untuk didaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb-1). Pendaftaran pemilih ini dimulai tanggal 13 sampai dengan 20 Oktober 2015, dan akan di tetapkan oleh PPS tanggal 21-23 Oktober, kemudian di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 24-26 Oktober, dan akan ditetapkan di KPU 27-28 Oktober.“Untuk itu dengan masih adanya ruang tersebut mari kita manfaatkan, dan jika masih ada lagi warga, yang belum terdaftar di dua data ini yakni DPT, DPTb-1, kami masih memberikan ruang bagi mereka untuk memilih yakni daftar pemilih tambahan (DPTb-2) dimana pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu kelurga (KK), serta identitas lainya yang dibolehkan undang-undang,” jelas Srianto.Masih dari Srianto, bahwa dalam alur atau proses penetapan daftar pemilih ini dimulai dari tingkat PPS, PPK dan terakhir di KPU secara kolektif.Untuk lebih optimalnya kegiatan ini Srianto langsung memberikan waktu kepada masing-masing Ketua PPK untuk membacakan jumlah daftar pemilih mereka yang ada di kecamatan mereka. Setelah dibacakan, semua pihak menerima, dan selanjutnya KPU menjadwalkan untuk memberikan DPT ini kepada masing-masing penghubung, Panwaslih, dan Muspida. (iqbal)

Jepara, kpu.go.id – Pemilihan umum (pemilu) legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2014 sudah lebih dari setahun berlalu. Namun, diskusi terkait dinamika pesta demokrasi lima tahunan ini masih tetap menarik. Sebagaimana yang berkembang dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Rabu (7/10/2015).Kegiatan FGD ditempatkan di Aula kantor KPU Kabupaten Jepara, Jalan Yos Sudarso Nomor 22, merupakan acara yang diselenggarakan dalam rangka penyampaian hasil riset terkait partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014. Riset yang dikerjasamakan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  (LPPM) Universitas Islam Nahdlotul Ulama (UNISNU) Jepara ini fokus mengangkat tema “Analisis Perilaku Memilih (Voting Behavior) Masyarakat Jepara pada Pemilu Legislatif 2014”.Dalam FGD tersebut hadir tim peneliti dari LPPM UNISNU Mayadina Rohma Musfiroh MA, dan Purwo Adi Wibowo M.Si yang menyampaikan hasil risetnya,. FGD yang dimoderatori komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai latar belakang. Mulai dari pengurus partai poitik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, mahasiswa, pelajar, kelompok disabilitas dan media massa.Ada isu yang berkembang dalam FGD tersebut. Yang paling ramai didiskusikan, bahwa hal yang mewarnai Pemilu 2014 menurut para peserta FGD adalah maraknya politik uang. Sebagaimana diungkapkan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno, bahwa pihaknya tidak sepakat jika hanya ada sembilan persen dari responden yang perilaku memilihnya dipengaruhi politik uang. “Kalau hanya sembilan persen itu menurut saya terlalu sedikit. Pemilu 2014 lalu menurut saya banyak yang menerima amplop (pemberian) menjelang pemungutan,” paparnya.Hal berbeda disampaikan ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Jepara, Asmiah. Menurutnya, salah satu faktor minimnya caleg perempuan yang sukses terpilih menjadi anggota legislatif karena parpol (red-partai politik) sendiri masih kurang berpihak pada caleg perempuan. “Bahkan ada fatwa yang bagi caleg perempuan sendiri tidak menguntungkan,” jelasnya.Sedangkan Nurkholis, fungsionaris Partai Amanat Nasional menyarankan agar pendidikan politik terus ditingkatkan dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi di Jepara. Dia bahkan mengibaratkan maraknya money politic ibarat hujan sehari yang mampu menghapus panas lima tahun. “Jadi pengabdian selama lima tahun itu musnah dengan politik uang yang hanya sehari menjelang pencoblosan,” jelasnya.Menanggapi hal tersebut, Mayadina yang juga aktivis Lakpesdam NU ini menyampaikan bahwa hasil wawancara dengan responden memang menyebutkan terjadi praktik politik uang dalam Pemilu 2014 lalu. Namun, menurutnya, dari sejumlah responden, ternyata politik uang bukan sesuatu yang paling menentukan pilihan masyarakat. “Mereka (red-pemilih) memang menerima pemberian. Tapi bukan semata karena pemberian uang itu pemilih menentukan pilihannya. Hanya sembilan persen saja yang terpengaruh pemberian,” paparnya.Ditambahkan, ada beberapa faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat. Yakni visi misi dan program caleg yang menempati urutan priotitas pertama, kemudian keyakinan terhadap kinerja yang akan datang terhadap caleg, serta kemampuan caleg, kinerja caleg sebelumnya.Di akhir diskusi, Mayadina menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya optimistis demokrasi di Jepara masih bisa lebih baik. “Dengan memaksimalkan pendidikan politik, saya optimistis demokrasi di Jepara masih bisa diselamatkan,” pungkasnya. (hupmas)

Lubuk Sikaping, kpu.go.id -Bertempat di Gedung KOGSDA Lubuk Sikaping, Minggu (4/10) mulai pukul 10.00 s.d. 16.30 WIB, KPU Kabupaten Pasaman  menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) sosialisasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 bagi Duta Pemilihan dan Agen Demokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman. Peserta bimtek yang merupakan Duta Pemilihan direncanakan berjumlah 22 orang, yang hadir 15  orang, dimana merupakan perwakilan dari masing-masing Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) se-Kabupaten Pasaman, dengan kriteria antara lain berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki hak pilih pada pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015. Sementara itu peserta dari Agen Demokrasi direncanakan sebanyak 37 orang, yang hadir 33 orang, yang merupakan perwakilan dari masing-masing nagari (red-desa) se-Kabupaten Pasaman. Kegiatan diselenggarakan untuk membekali Duta Pemilihan dan Agen Demokrasi dalam menyosialisasikan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 kepada sasaran masing-masing. Sasaran sosialisasi Duta Pemilihan yakni kelompok pemilih pemula yang ada di lingkungan sekolah masing-masing, dan tidak menutup kemungkinan untuk sasaran yang lebih luas, yakni keluarga/masyarakat disekitar sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Adapun sasaran sosialisasi Agen Demokrasi yakni masyarakat di nagari-nagari dalam satu kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan.Sebelum bimtek dibuka secara resmi, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih, Anggota KPU Kabupaten Pasaman, Aprina Herawati Nasution, memberikan penjelasan umum terkait jajaran KPU, maksud dan tujuan dibentuknya Agen Demokrasi dan Duta Pemilihan, bagaimana cara pelaporan, dan hal-hal lain yang perlu diketahui untuk kelancaran tugas dilapangan.Kegiatan bimtek dibuka Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Jajang Fadli. Dalam sambutannya, Jajang menyampaikan bahwa kegiatan bimtek bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi Duta Pemilihan maupun Agen Demokrasi se-Kabupaten Pasaman, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Pemilukada 2010, angka partisipasi pemilih di Kabupaten Pasaman mencapai 78%, dan diharapkan, dengan peran serta Duta Pemilihan dan Agen Demokrasi, persentase tersebut dapat ditingkatkan, minimal dipertahankan,” ujar Jajang. Jajang juga menambahkan, bahwa semangat utama Duta Pemilihan dan Agen Demokrasi dalam bekerja yakni kerelaan dan keikhlasan serta tidak terbatas waktu dan tempat, semuanya dipersembahkan untuk kebaikan masyarakat khususnya Pasaman dan Sumatera Barat pada umumnya.Hadir sebagai narasumber yakni Aidil Alfin, yang dalam kesehariannya sebagai dosen di IAIN Bukittinggi dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat, disamping itu, ia juga seorang motivator dan trainer pada berbagai kegiatan. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain pentingnya sosialisasi pilkada menjelang pemilihan, segmen-segmen strategis dalam pilkada serta pentingnya komunikasi efektif dalam sosialisasi Pilkada. Aidil menyajikan materi dengan penuh semangat dan menyenangkan sehingga wajah-wajah cerah dan antusias tergambar di wajah peserta sejak pembukaan hingga ditutupnya kegiatan bimtek oleh Koordiv. Sosialisasi dan Data Pemilih. (kpukabpasaman)