Berita KPU Daerah

Yogyakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Sleman memang mendapat penghargaan atas tingginya partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 silam, yakni mencapai 81 persen lebih. Namun, berdasarkan hasil riset lembaga tersebut, keberadaan dua pertiga pemilih dalam pemilu tersebut, masih dimotivasi oleh politik uang.Karena itu, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun ini, KPU bekerja keras memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, agar bisa menggerus maraknya politik uang."Tentu kita ingin jumlah pemilih yang tinggi, tapi kita juga tidak ingin partisipasi mereka hanya karena uang atau mobilisasi penduduk dari suatu daerah ke Sleman," kata Komisioner KPU Kabupaten Sleman, Indah Sri Wulandari, di Yogyakarta, Rabu (21/10).Menurut Indah, ada beberapa langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pendidikan politik bagi para pemilih. Di antaranya, menyasar para pemilih pemula, baik itu siswa SMA maupun mahasiswa."Bagi siswa, kita rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan materi pendidikan tentang demokrasi. Kita juga membentuk klub siswa bela negara, bahkan, dalam waktu dekat kita akan menggelar cerdas-cermat kepemiluan se-Kabupaten Sleman," kata dia.KPU Sleman juga merangkul para mahasiswa untuk dijadikan agen sosialiasi, dengan terlebih dulu memberikan mereka bimbingan teknis (bimtek). Hal yang sama juga dilakukan terhadap pemilih disabilitas dan pemilih transgender."Pemilu di negara kita ini bersifat umum, artinya diperuntukkan bagi siapa saja. Jadi kita tidak boleh diskriminatif. Karenanya, kita berupaya mendekat komunitas-komunitas disabilitas dan transgender agar mereka terlibat dalam demokrasi," terang Indah.Ia mengatakan, dari 22 orang relawan demokrasi yang dimiliki KPU Sleman, enam orang di antaranya merupakan penyandang disabilitas. "Semangat mereka yang tinggi dalam menyukseskan pilkada tanpa dibayar sepeserpun, membuat hati kita trenyuh (simpatik)," ujarnya.Selain itu, KPU kerap menggelar sosialisasi ke pasar-pasar tradisional dan modern, untuk merangkul para pemilih perempuan. "Kita juga akan membuat dusun melek politik, yang untuk tahap awal dilaksanakan di tiga dusun pada tiga kecamatan," terangnya."Dengan begitu, kita berharap nanti pada 9 Desember, pemilih kita yang masuk DPT sekitar 775.443 akan benar-benar berpartisipasi dalam pilkada tanpa mengharapkan iming-iming uang," imbuh Indah. (rio/ajg/red. /FOTO KPU/ris/Hupmas)

Purworejo, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo menggelar acara pendidikan pemilih bagi kaum disabilitas yang tergabung dalam Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) di ruang rapat Hotel Ganesha Purworejo, Kamis (15/10). Pendidikan pemilih itu dalam rangka menyongsong pemilihan Buipati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2015. Hadir 21 (dua puluh satu) orang disabilitas perwakilan dari ketua dan pengurus  IDP di tingkat kecamatan.Menurut Ketua KPU Purworejo yang sekaligus pemberi materi, Dulrokhim mengatakan, pendidikan pemilih ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi pemilih dalam berdemokrasi.  Ia berharap, melalui pendidikan bagi pemilih, mereka menjadi pemilih yang cerdas.“Pemilih yang cerdas itu memilih berdasarkan rasionalitas, yakni memilih berdasarkan rekam jejak dan moralitas pasangan calon, serta anti money politik. Selain itu pemilih memahami proses maupun aturan-aturan dalam pemilihan,” ujar Dulrokhim.Ditambahkan, pemilih yang cerdas itu juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan karena dimobilisasi tetapi karena kehendak pribadi. Selain itu pemilih memahami visi, misi, dan program pasangan calon.Dulrokhim juga menjelaskan, pada saat pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember nanti, penyelenggara pemilihan di tingkat TPS, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan akses kemudahan bagi kaum disabilitas. Ketua IDP Purworejo Rosidah mengatakan, ia menaruh apresiasi kepada KPU Kabupaten Purworejo atas digelarnya acara tersebut.“Saya berterima kasih dan menaruh apresiasi kepada KPU Purworejo karena baru kali inilah kami diperhatikan dan dilibatkan dalam proses pemilihan ini. Kami bahkan siap membantu dalam sosialisasi pemilihan,” ujar Rosidah. (Dul, Foto : Hupmas)

Watansoppeng,kpu.go.id- Yok..ayok..ayok..warga SoppengSambut kemeriahan pesta demokrasiMasa depan bumi latemmamalaAda di semenit dalam bilik suara Jangan lupa 9 Desember 2015Kita datang!!pilih!!lalu dicoblos!!Itulah sedikit kutipan lirik jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 yang berjudul “Suarakan Suaramu”. Seperti halnya maskot KAKASO (Kakaktua Soppeng), Jingle ini lahir dari hasil lomba cipta yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. Tujuan utama jingle ini tak lain adalah sebagai seruan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilbup Soppeng tahun 2015 dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya. Dalam lirik jingle tersebut juga terdapat kalimat yang mengingatkan bahwa betapa berharganya waktu semenit dalam bilik suara yang akan menjadi penentu masa depan Bumi Latemmamala.Jika KAKASO diajak serta ketika sosialisasi tatap muka dengan pemilih pemula, maka jingle “Suarakan Suaramu” menjadi pengiring publikasi mobile yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Soppeng. Publikasi ini berupa mobil yang didesain dan didekorasi mengelilingi badan mobil dengan foto pasangan calon, Tahapan Pilbup Soppeng Tahun 2015 serta Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.Rute yang dilalui adalah delapan kecamatan, sehingga jingle “Suarakan Suaramu” sebagai bentuk ajakan mencoblos pada Rabu 9 Desember 2015 mendatang bisa didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng, dan di tempat-tempat strategis (keramaian) mobil tersebut akan singgah sejenak untuk memperdengarkan jingle kepada masyarakat. Disamping itu, kegiatan publikasi juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pada Pilbup Soppeng 2015 diikuti oleh dua pasangan calon LHD ber-Azas dengan nomor urut 1, dan Akar Super dengan nomor urut 2, dan tidak ketinggalan pesan serta himbauan kepada masyarakat bagi yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih agar mendaftarkan diri kepada petugas setempat. Keseluruhan pesan tersebut terkandung dalam desain mobil sosialisasi KPU Soppeng dan menjadi bagian kegiatan dari program Garansi Pemilih yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi secara massif  (tersebar).  Vokal jingle diisi oleh beberapa orang agar menimbulkan kesan bahwa Pilbup Soppeng tahun 2015 adalah momentum yang besar dan melibatkan banyak orang, dengan nuansa musik patriotis dan rancak serta bersemangat. Publikasi Mobile ini dilakukan pertama kali bersamaan dengan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 27 Agustus 2015 dan akan terus berlanjut hingga hari pencoblosan. (darma)

Bukittinggi, kpu.go.id– Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, KPU, khususnya KPU Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban, termasuk jajaran KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan data dan informasi terkait pemilu/pilkada kepada masyarakat/publik yang membutuhkannya. Namun data/informasi yang diberikan tersebut tentunya harus komprehensif, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, demikian disampaikan Amnasmen dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Barat, yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat.Bimtek dimaksud diselenggarakan tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2015 bertempat di Royal Denai Hotel Bukittinggi. Peserta bimtek terdiri dari staf KPU Provinsi Sumatera Barat, dan 16 KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat (KPU Kota Bukittinggi, KPU Kabupaten Sijunjung dan KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan pilot project PPID). Fasilitator dalam kegiatan tersebut yakni Tim KPU RI, termasuk Anggota KPU RI, yakni DR. Ferry Kurnia Rizkyansyah. Menyadari pentingnya bimtek tersebut dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Pasaman, Ketua KPU Kabupaten Pasaman menugaskan Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih, Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas, dan staf help desk PPID untuk mengikuti bimtek dimaksud.Ferry dihadapan peserta bimtek menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan, program dan jadwal pilkada sangat penting, mengingat pesta demokrasi tersebut diselenggarakan dengan dana yang besar yang merupakan uang rakyat. Partisipasi aktif masyarakat tersebut penting untuk terus didorong sehingga dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pilkada.Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mereka punya hak atas informasi, sedangkan bagi KPU selaku badan publik, keterbukaan informasi penting dalam proses demokrasi. Lebih lanjut Ferry mengemukakan bahwa dalam pemilu 2014, KPU sudah sangat terbuka dalam menyelengarakan pesta demokrasi, hal ini antara lain dapat dilihat dari digunakannya SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SILOG (Sistem Informasi Logistik), SILON (Sistem Informasi Pencalonan), dan scan C1 dan masyarakat dapat langsung mengaksesnya dimanapun mereka berada.Selanjutnya terkait Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015, KPU, khususnya KPU se-Sumatera Barat diberikan tantangan untuk menyelesaikan scan C1 dan mengirimnya ke KPU RI pada H+2. Ketika tantangan tersebut dialamatkan kepada KPU kabupaten Pasaman, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih KPU Kabupaten Pasaman, Aprina Herawati N, menyanggupinya, namun hanya untuk 11 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Pasaman karena salah satu kecamatannya memiliki daerah yang sulit untuk diakses, transportasinya menggunakan “boat tempel”, dan sangat tergantung pada arus sungai.Pada sesi terakhir bimtek, masing-masing KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah mengikuti bimtek. RTL KPU Kabupaten Pasaman antara lain yakni melengkapi sarana dan prasarana PPID dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yang ada, dan meningkatkan kualitas SDM pengelola dan pemberi layanan informasi publik, disamping itu juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang haknya atas informasi yang dikelola Badan Publik, dalam berbagai kesempatan yang ada. (kpu pasaman)

Surabaya, kpu.go.id–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menjamin setiap masyarakat yang memiliki hak pilih akan diberi kemudahan untuk menyalurkan hak suaranya di hari pemungutan suara pada 9 Desember 2015 mendatang. Tidak terkecuali para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Komitmen tersebut kembali dinyatakan KPU Surabaya saat menggelar sosialisasi terhadap Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) yang berlangsung di Gedung Balai Pemuda, Surabaya, Rabu (15/10/2015). Kepada para peserta yang hadir, KPU Surabaya menyatakan bahwa bagi masyarakat Tuna Netra, disediakan template braille surat suara yang dilengkapi huruf Braille.Dalam sosialisasi tersebut, selain menjamin adanya dukungan maksimal terhadap para penyandang disabilitas, KPU juga menjelaskan berbagai hal terkait Pilwali Surabaya yang meliputi syarat-syarat pemilih, cara mengetahui profil pasangan calon, cara memastikan nama sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga alur pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Dengan demikian kami sangat berharap agar tidak lagi ada kendala bagi kawan-kawan yang tuna netra untuk tidak mempergunakan hak suaranya. Bagaimanapun suara mereka juga sangat berpengaruh terhadap masa depan kota Surabaya nantinya. Namun apabila saat pemungutan suara nanti masih mengalami kesulitan atau ada keluhan, bisa langsung menghubungi KPU Kota Surabaya atau relawan demokrasi yang sudah kami tunjuk,” tutur Nurul.                                                 Kemudian, bagi calon pemilih yang namanya belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nurul memastikan bahwa nama mereka akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb1). Syaratnya, mereka harus bisa menunjukkan Kartu Keluarga KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wuri Handayani, Ketua Pusat Akses Penyandang Disabilitas (PAPD) Jawa Timur, menyambut baik sosialisasi tersebut. Dia mengatakan, untuk lebih memaksimalkan disalurkannya hak suara para penyandang disabilitas, akan digelar simulasi pemungutan suara. “Tetapi untuk simulasinya masih akan menunggu template surat suara dari KPU,” kata Wuri. (hupmas–media center).

Surabaya, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mulai mendistribusikan bahan kampanye kepada tim kampanye masing-masing pasangan calon, Rabu (15/10). Pendistribusian bahan kampanye berupa flyer ini dilakukan langsung setelah pihak rekanan menyelesaikan pekerjaannya.Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik, Miftakul Ghufron menyebutkan, sebanyak 240.000 lembar dari 864.000 flyer telah didistribusikan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon. Sisanya, sebanyak 624.000 lembar akan secara bertahap didistribusikan berikutnya."Rekanan juga sedang mengerjakan sisanya. Nanti begitu selesai sisanya, akan kami distribusikan kembali. Setelah flyer selesai, berikutnya poster yang akan dicetak dan didistribusikan," kata M Ghufron. Flyer yang sudah didistribusikan ini, lanjut M Ghufron, sudah mulai bisa dipakai oleh masing-masing tim kampanye sebagai bahan  kampanye. "Sudah bisa disebarkan ke masyarakat yang menjad sasaran kampanye, baik kampanye yang dilakukan melalui pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog," imbuhnya.                                          Seperti diketahui, dalam Pilkada Serentak tahun ini, penyediaan bahan kampanye berupa flyer dan  poster, serta alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk dilakukan oleh KPU. Khusus Surabaya, jumlah baliho masing-masing paslon lima buah dan umbul-umbul yang tersedia sebanyak 10 buah untuk masing-masing pasangan calon. Karena pilwali Surabaya diikuti dua pasangan calon, maka jumlah umbul-umbul yang dipasang di tiap kecamatan berjumlah 20 buah. Penentuan titik pemasangan spanduk tersebut telah dikordinasikan dengan Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK), tim kampanye masing-masing pasangan calon, Pantia Pengawas Kecamatan serta pihak pemerintahan  di tingkat kecamatan.Sedangkan di tingkat kelurahan, KPU menyediakan masing-masing dua buah spanduk untuk pasangan calon. Penentuan titik pemasangan spanduk tersebut telah dikoordinasikan dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tim kampanye masing-masing pasangan calon, panitia pengawas lapangan, dan pihak pemerintahan di tingkat kelurahan.Ghufron kembali menegaskan, dengan adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang disediakan KPU, tim kampanye masing-masing pasangan calon hanya diperbolehkan memproduksi souvenir seperti mug dan sticker yang bisa diberikan kepada masyarakat. Itu pun dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, seperti ukuran maksimal hanya 10x5 cm, atau apabila dikonversi ke rupiah, nilainya tidak melebihi Rp 25.000 per-item. (hupmas–media center)