Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Annas GS didampingi oleh Kabag Sumber Daya Manusia (SDM) Adnan Tahir melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Luwu Utara (Lutra), sekaligus rapat kerja dengan komisioner, para kasubag dan staf untuk memberikan pemahaman tetang tugas-tugas sebagai pegawai negeri di lingkup KPU, Jumat (29/10).Annas GS mengatakan bahwa kunjungan kerja ini adalah kunjungan biasa untuk melihat secara langsung, kegiatan Sekretariat KPU dan melakukan rapat koordinasi pemantapan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekretariat bekerja dengan baik dan prefesional terhadap tugasnya sebagai staf untuk memfasilitasi komisioner menjelang pelaksanaan pemilihan  kepala daerah (pilkada). "Ini adalah kunjungan biasa sekaligus silaturahmi untuk membangun koordinasi dengan sekretariat KPU Kabupaten dan Provinsi terkait dengan tugas-tugas sebagai PNS di lingkup KPU,” ujar Annas.Lebih lanjut Annas mengatakan  sebagai PNS di Sekretariat KPU perlu membangun koordinasi yang baik dengan sesama dan terlebih dengan para komisioner agar semua tugas dapat di laksanakan dengan baik, karena terkadang adanya tumpang tindih kewenangan, jadi bekerjalah sebagai PNS sesuai dengan tingkat kewenangan dan fungsi masing-masing.Annas merinci bahwa sebagai PNS ada tiga hal yang perlu kita hindari yakni, jangan fiktif, mark up dan suap, kalau tiga hal ini sudah kita hindari maka insyaallah kita aman serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak diri kita sendiri dan lembaga yang kita tempati bekerja.“Semua PNS di sekretariat agar meningkatkan kinerjanya dan banyak belajar karena KPU ini, adalah milik kalian, batu nisan kalian itu di sini, maka jadilah PNS yang punya harga diri jangan sia-siakan semua apa yang sudah ada sekarang,” tegas Annas.Sebagi PNS di KPU harus tahan banting dan mental, pesan Annas, karena semua apa yang kita lakukan pasti tidak memuaskan semua, karena mereka mau pekerjaan kita itu berdasarkan keinginannya. Untuk itu, bekerjalah dengan baik agar lembaga kita tidak rusak disebabkan oleh sebagian PNS yang tidak jujur dalam melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan kepada kita.Sementara itu Komisioner KPU Lutra, Divisi Hukum dan Hupmas Abdul Aziz mengatakan terima kasih kepada Sekretaris KPU Provinsi yang telah melakukan kunjungan kerja sekaligus silatuhrahmi ke KPU Lutra. Selain itu Aziz juga melaporkan tahapan dan perkembangan Pilkada Lutra dan pola pelaksanaan tugas baik itu sebagai komisioner maupun sekretariat."Alhamdulillah kami di KPU Luwu Utara, hubungan kami tetap berjalan dengan sehat karena kami saling menghargai, dan berkoordinasi dengan baik,” jelas Aziz.Aziz berharap dengan kunjungan ini mampu memberikan spirit yang baru baik itu sebagai staf maupun komisioner dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara khususnya di Lutra dan berharap ada gambaran baru dalam melaksanakan tugas, mengingat pilkada tinggal beberapa bulan lagi. (iqbal)

Purwokerto, kpu.go.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Ikhda Aniroh, S.Ag, M.Pd.I menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, Kamis (29/10) siang.Acara yang digelar di Balai Desa Mandirancan ini dihadiri oleh Ibu-ibu pengurus PKK dari setiap RT di wilayah Desa Mandirancan. Selain dari KPU Kabupaten Banyumas, hadir pula dua narasumber lain yaitu Kukuh Birowo, SH, MH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Komisi E, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Dra. Budi Damiyati, M.Si, Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3 AKB) Provinsi Jawa Tengah.Dalam materinya, Ikhda menyampaikan tentang perlunya perempuan berkiprah dan berpartisipasi dalam politik karena perempuan lebih bersentuhan langsung dalam semua aspek kehidupan, diantaranya kesehatan, ekonomi, pendidikan dan keluarga. Hak dan kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki juga dilindungi oleh negara dan hukum.“Perempuan dapat turut membangun kehidupan bangsa melalui partisipasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kepentingan perempuan,” jelas Ikhda.Budi Damiyati menyampaikan tujuan memberikan pencerahan bagi perempuan tentang perlunya pendidikan politik, mengingat masih sedikit perempuan yang berada di Legislatif.“Untuk periode 2014-2019, baru ada 24% atau 24 orang perempuan yang menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan 17,32% atau 97 orang perempuan yang menjadi Anggota DPR RI,” kata Budi Damiyati.Di Kabupaten Banyumas, jumlah anggota DPRD perempuan periode 2014-2019 hanya sembilan orang atau 18%. Dengan pendidikan politik bagi perempuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik perempuan dan peningkatan jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat. (sari/ikhda/red. )

Watansoppeng, kpu.go.id – Setelah melakukan serangkaian sosialisasi berupa diskusi kampung tentang data pemilih dan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng kembali menyelenggarakan sosialisasi melalui Gerakan Sosialisasi Pemilih (GARANSI PEMILIH) berupa diskusi pendidikan politik pemilih dengan tema “Kualitas Daftar Pemilih Tetap dan Peran Strategis Kaum Muda Dalam Berpartisipasi Pada Pilkada Soppeng Tahun 2015”. Diskusi pendidikan politik pemilih ini dilaksanakan hari Rabu (28/10), bertepatan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda yang menjadi awal mula kebangkitan para pemuda Indonesia.Dalam diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.00 sampai 17.00 WITA, di Warung Kopi Prima ini melibatkan peserta dari kalangan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Soppeng. Mulai dari Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Kabupaten Soppeng, Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ketua OSIS SMU di Kabupaten Soppeng, Perwakilan dari Perguruan Tinggi, Ketua Tim Pasangan Calon LHD-Azas dan Ketua Tim Pasangan Calon Akar- Super, FPPD Kabupaten Soppeng, Sanggar Merah Putih, HMI cabang Soppeng, PMII Kabupaten Soppeng, Panwaslu Kabupaten Soppeng serta rekan-rekan media.Diskusi ini juga menghadirkan dua orang narasumber yaitu Firdaus Muhammad, seorang akademisi Universitas Islam Negeri Alauddin, dalam kapasitasnya sebagai pengamat politik, dan Mardiana Rusli salah satu Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi data pemilih. Diskusi dimulai oleh moderator Muhammad Hasbi, Komisioner KPU Kabupaten Soppeng yang membidangi data pemilih. Mardiana dalam penjelasannya menegaskan bahwa dalam pemutakhirkan data pemilih, KPU Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yang terbaik. Untuk itu, jika ada informasi yang beredar tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Soppeng yang tidak akurat dalam proses pemutakhirannya maka itu adalah hal yang keliru. Lain halnya dengan Firdaus Muhammad, yang lebih menekankan bagaimana memilih Pemimpin.“Salah satu tugas pasangan calon adalah meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS dan untuk memilihnya, karena itu ketika tampil di depan konstituen pasangan calon, harus punya performance menarik perhatian pemilih selain visi misi yang jelas tentunya,” tutur Firdaus.Acara diskusi ditutup dengan uji coba sms gateaway data pemilih, peserta diminta mengeluarkan handphone kemudian mengetik Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengirimnya ke nomor 081284550777 untuk mengecek nama di DPT dan di TPS mana mereka akan memberikan suaranya pada saat pemungutan suara, Rabu 9 Desember 2015 mendatang.Sementara itu, untuk program Garansi Pemilih di bulan November 2015 adalah sosialisasi ke pasar-pasar tradisional dan menyiarkan tayangan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan Bupati (Pilbup) Soppeng Tahun 2015 di seluruh televisi kabel yang ada di Kabupaten Soppeng. (darma/red FOTO KPU/KPU Kab Soppeng)

Cibinong, kpu.go.id- Ada yang berbeda di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor pada  hari Selasa (27/10). Suasana kantor  begitu   ramai dan penuh canda tawa. Kunjungan dari siswa kelas 6, SD Islam Anugerah Islami, yang hendak belajar tentang proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Rombongan belajar berjumlah 85 siswa yang didampingi oleh empat guru pendamping, disambut langsung oleh Komisioner KPU  Kabupaten Bogor  Erik Fitriadi dan Ummi Wahyuni di Aula KPU Kabupaten Bogor.Tim Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Bogor mengawali kegiatan ini dengan berbagai games untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan. Materi pembelajaran dikemas dalam format yang ringan dan mudah dimengerti  oleh anak usia dini. Adapun materi yang disampaikan adalah pengertian mengenai pemilu, kerangka sistem pemilu, penyelenggara pemilu, syarat-syarat sebagai pemilih pemilu, tahapan pemilu, jenis-jenis pemilu, tatacara mencoblos  serta agenda pemilu ke depan.Pada sesi tanya-jawab, bagi siswa yang bertanya atau memberikan jawaban diberikan hadiah langsung oleh fasilitator. Kegiatan ini  berlangsung dengan interaktif. (kpukabbgr)

Purwokerto, kpu.go.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, SH, MH beserta Komisioner Waslam Makhsid, SH, MH dan Suharso Agung Basuki, SH, MH menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahap I 9 Desember 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa (27/10). Bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Bakorwil III Purwokerto, rapat ini dihadiri oleh Kasrem 071 Wijayakusuma, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bakesbangpol, Kepala Satpol PP, Kabag Pemerintahan Setda, Ketua KPU seluruh Kabupaten/Kota diwilayah Bakorwil III dan untuk Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan Pilkada turut hadir Ketua Desk Pilkada beserta Ketua Panwas Kabupaten/Kota. Dipimpin oleh Kepala Bakorwil III Agus Utomo, S.Sos, acara diisi dengan paparan kesiapan pengamanan Pilkada di Kabupaten/Kota dari empat Polres di Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2015, yaitu Purbalingga, Pemalang, Pekalongan dan Kota Pekalongan.Dalam paparan yang disampaikan oleh masing-masing Kabag Ops tersebut, dinyatakan kesiapan dari jajaran Kepolisian untuk mengamankan setiap pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2015 mulai dari persiapan hingga pasca pelaksanaan termasuk pengamanan terhadap pasangan calon, penyelenggara pilkada dan lokasi-lokasi strategis serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar pilkada dapat berjalan lancar dan aman. Pengamanan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang dianggap penting karena Pilkada serentak belum pernah dilakukan dan baru pertama kali dilakukan di Indonesia serta terdapat potensi konflik horizontal yang cukup besar. Mengingat potensi gangguan pelaksanaan Pilkada, Polri juga bekerjasama dengan TNI untuk membantu Polri semaksimal mungkin mengantisipasi potensi-potensi keamanan yang mungkin terjadi.Terkait keamanan dalam pelaksanaan kampanye, diharapkan pasangan calon/tim kampanye untuk lebih kooperatif dalam melaporkan setiap rencana pelaksanaan kampanye kepada pihak Kepolisian. Hal ini diperlukan demi keamanan dan kelancaran pelaksanaan kampanye serta mengantisipasi terjadinya konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.“Mari kita perkuat koordinasi dan kawal bersama Pilkada serentak Tahap I ini agar dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan kondusif baik di tahapan persiapan hingga pelaksanaan pada 9 Desember 2015 serta pasca pelaksanaan,” kata Agus Utomo menutup rapat koordinasi. (sari)sumber KPU Banyumas klik disini

Masamba, kpu.go.id- Selasa (27/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1), yang dilangsungkan di Aula Demokrasi dengan dihadiri oleh Ketua KPU Lutra Suprianto serta para Komisioner lainnya yakni Abdul Aziz, Srianto, H. Syamsul Bachri, dan Munawar. Hadir juga dalam undangan tersebut Kapolres Lutra yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Amiruddin, Kesbang, Dukcapil, Panwaslu, Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta para penghubung pasangan calon.Ketua KPU Lutra Suprianto, saat membuka acara mengatakan bahwa berdasarkan tahapan tentang pemutahiran data pemilih maka pada hari ini KPU kembali menetapkan DPTb-1, setelah melalui proses pendaftaran yakni tanggal 13-20 Oktober 2015, pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 2 Oktober 2015 yang lalu."Hari ini alhamdulillah setelah melalui proses yang cukup panjang kami kembali menetapkan Daftar Pemilih Tambahan-1 setelah ditetapkan di tingkat desa dan kecamatan," ujar Suprianto.Dari jumlah DPT yang kami telah tetapkan sebesar 220.073, sambung Suprianto, menjadi dasar kami (KPU-red) untuk mencetak surat suara, dan pemilih yang telah terdaftar dalam DPTb-1, ini sama perlakunya dengan pemilih yang terdaftar di DPT. Artinya pemilih ini bisa memilih di jam yang sama dengan pemilih yang ada di DPT. Sehingga jelas Suprianto dengan di tetapkannya DPTb-1 akan mengurangi persoalan data pemilih kita pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lutra tahun 2015.Untuk itu, kata Suprianto, partisipasi kita semua (masyarakat-red) sangat diharapkan dalam mengawal dan mencermati proses pemutahiran data pemilih ini, supaya bisa maksimal sehingga pada tanggal 9 Desember mendatang tidak ada lagi orang yang sudah memenuhui syarat sebagai pemilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1.Suprianto pun menyampaikan rasa terimakasih kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPK yang telah bekerja keras dalam melakukan pendataan terhadap warga yang masih belum terdaftar, sehingga pada saat ini sudah terdaftar.Sementara itu, Komisioner KPU Lutra Divisi Teknis Srianto, mengatakan bahwa pemutakhiran data pemilih, adalah pintu dari semua tahapan, sehingga jika daftar pemilih ini baik maka semua tahapan itu pasti ikut baik, karena setiap persoalan dalam pemilu yang sering dipersoalkan adalah daftar pemilih."Data pemilih ini menjadi tolak ukur dari sukses tidaknya suatu pemilu, karena untuk itu kami sangat mengharapkan kepada semua pihak agar terlibat dalam proses ini bantu kami agar ini bisa baik,” ujarnya.Selanjutnya, kata Srianto penetapan DPTb-1 ini adalah bukan akhir dari proses pemutakhiran data pemilih karena masih ada ruang yang diberikan oleh undang-undang sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih, yakni pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memilih, akan tetapi pemilih ini hanya diperbolehkan memilih pada jam tertentu yakni setelah pukul 12.00 siang.Srianto menjelaskan secara rinci bahwa jumlah DPTb-1 yang terdaftar adalah 314 pemilih yakni laki-laki 172, dan perempuan 142 yang tersebar di 12 kecamatan dan 88 desa/kelurahan yang ada di Lutra. “Untuk itu kami berharap dengan ditetapkannya DPTb-1 ini kami yakin akan memperbaiki daftar pemilih kita pada pilkada lutra,” pesan Srianto.(iqbal)