Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Dalam rangka menilai kinerja  penyelenggara panitia pemilihan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar kegiatan evaluasi bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Rampi. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat PPK Kecamatan Rampi Selasa (20/2/2018).Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner KPU Lutra Divisi SDM dan Peningkatan Partisipasi Pemilih Syamsul Rijal didampingi Staf Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Lutra Ramadhan Iqbal. Turut serta Ketua Anggota dan Sekretaris PPK, Ketua, Anggota dan Sekretaris PPS, sekaligus sebagai peserta evaluasi. Dalam sambutannya, Syamsu Rijal mengatakan, melalui evaluasi ini diharapkan dapat menata ulang tugas panitia adhoc dalam kegiatan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Menurut dia sesuai Undang-undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu ada penyesuaian jumlah PPK dari lima menjadi tiga.Sementara untuk PPS tidak terjadi perubahan, namun tetap perlu dievaluasi untuk melihat hasil kerja yang telah dilakukan selama tahapan pemilihan gubernur (pilgub). “Jadi ini adalah evaluasi kinerja yang penilaiannya akan dilakukan oleh masing-masing anggota, baik PPK dan PPS serta sekretaris masing-masing,” terangnya. Lebih lanjut pria yang akrab disapa Daeng ini berharap kepada PPK dan PPS agar tetap obyektif dalam menyampaikan hasil kinerja. Begitu juga dengan penilaian, dia tidak ingin ada sentimen subjektif atau rasa senang dan tidak senang kepada orang yang diberi penilaian. Melalui evaluasi ini diharapkan juga dapat meningkatkan mutu penyelenggara Pemilu 2019 yang akan dilantik pada Maret yang akan datang. Untuk diketahui, kegiatan evaluasi semacam ini telah dilakukan KPU Kab Lutra disembilan kecamatan daratan, sementara untuk kecamatan pegunungan masih perlu penyesuaian kondisi cuaca, karena dua kecamatan seperti Kecamatan Seko dan Rampi hanya bisa dilalui menggunakan jalur darat (jasa ojek) dan membutuhkan waktu dua hingga tiga hari perjalanan. Untuk melakukan kegiatan evaluasi ini KPU Lutra sendiri telah membentuk dua tim, yakni tim satu Kecamatan Limbong dan Seko dipimpin Ketua KPU Lutra, Suprianto didampingi dua Staf M Yusran serta Ali Akbar sementara tim dua Kecamatan Rampi. (Ramadhan Iqbal/ed diR)

Jepara, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) menggandeng kelompok masyarakat untuk turut serta menyosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018. Sebanyak 30 kelompok masyarakat diundang dalam acara RapatKoordinasi (Rakor)  yang digelar di Aula KPU Jepara Selasa (20/2/2018).Kelompok masyarakat yang hadir antara lain sejumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, kelompok disabilitas, petani, nelayan, organisasi kepemudaan, profesi, serta jurnalis media massa.Komisioner KPU Jepara Divisi SDM dan Parmas, Subchan Zuhri mengatakan kegiatan ini adalah bentuk kerjasama yang diharapkan dapat menghadirkan aura positif bagi penyebaran informasi pilkada. Dia optimis keterlibatan banyak pihak dalam menyosialisasikan pilkada di Jateng dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. “Kalau kami saja yang menyuarakan pilgub itu hal yang biasa. Tapi kalau kalangan masyarakat, ketua organisasi keagamaan yang menyampaikan tentu akan lebih di dengar. Apalagi disini ada banyak segmen organisasi,” ujar Subchan.KPU menurut dia berharap banyak pada sumbangsih dari kelompok masyarakat ini, menurut Subchan peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari tingginya persentase kehadiran pemilih, tetapi juga keterlibatan mereka dalam setiap tahapan pemilu. “Misal, masyarakat bisa ikut serta mengawasi jalannya pemilu jika sewaktu-waktu ada penyelewengan. Masyarakat juga bisa menjadi pemantau dan ikut terlinat sebagai tim survei dan menggelarpendidikan pemilih bagi masyarakat lainnya,” kata Subchan.Lebih lanjut Subchan menjelaskan, kegiatan partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dimana ada hak dan kewajiban yang mesti dipatuhi dalam kegiatan partisipasi masyarakat. “Kegiatan partisipasi masyarakat juga harus menaati ketentuan, tidak berpihak yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Jadi kalau kelompok masyarakat akan menggelar pendidikan pemilih dalam rangka bentuk partisipasimasyarakat harus netral dan bukan menjadi kepentingan calon tertentu,” terangnya.Sementara itu, perwakilan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jepara Haryanto, menegaskan komitmen lembaganya untuk selalu berpartisipasidan mendukung kegiatan pendidikan pemilih di Jepar. “Kami dari PemudaMuhammadiyah siap ikut menyosialisasikan dan mengawal Pilgub Jateng agar tetap kondusif,” tegasnya.Senada, Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Jepara, Marzuqi, juga menyampaikan komitmennya untuk turut serta menyampaikan informasikepada masyarakat. Dia meyakini melalui tugas yang diemban para tunanetra sehari-hari dapat membantu menginformasikan pilkada kepada masyarakat. “Kami dari Pertuni ini sebagian besar berprofesi sebagai tukang pijit. Dan kami juga sudah sering menyampaikan informasi pemilu kepada pasien,” tuturnya.Pertuni sendiri langsung menyiapkan waktu untuk bisa menggelar pendidikan pemilih dengan KPU Jepara. Rencananya pada Minggu (25/2) Pertuni akanmenghadirkan sekitar 60 anggotanya dalam acara sosialisasi dan pendidikan pemilih yang digelar KPU Jepara. (f2@/Hupmas KPU Jepara/ed diR)

Mangupura, kpu.go.id – Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung, Bali menetapkan pemekaran dua dapil Abiansemal dan Petang sebagai usulan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya pada uji publik Rabu (7/2) silam, tokoh masyarakat maupun tokoh politik setempat meminta agar kedua dapil berdiri sendiri.Rapat pleno KPU Kabupaten Badung dilaksanakan di Warung Mina Dalung, Selasa (20/2/2018). Dua usulan dapil ditetapkan dan kemudiandimasukkan kedalam Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) yang disediakan oleh KPU RI.Usulan ini selanjutnya akan disampaikan kepada KPU Provinsi Bali paling lambat tanggal 27 Februari 2018 dan diteruskan kepada KPU RI untukkemudian ditetapkan menjadi Dapil dan Alokasi Kursi untuk Pemilu Tahun 2019.Sebelumnya dalam dalam uji publik yang mengundang partai politik (parpol), Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Badung, Kesbangpol Kabupaten Badung, Camat se-Kabupaten Badung, akademisi dan tokoh masyarakat ini mengemuka gagasan penggabungan dua kecamatan menjadi satu dapil, yaitu Kecamatan Abiansemal dan Petang.Namun wacana ini memunculkan pro dan kontra mengingat ada yang beranggapan penggabungan dua kecamatan harus terlebih dahulu memerhatikan unsur keterwakilan wilayah didua kecamatan tersebut baik secara geografis dan sosiologis.Usulan lain yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ketua Komisi I DPRD Badungdan tokoh masyarakat I Wayan Juana justru meminta dapil Abiansemal dan Petang dipisah menjadi dapil berbeda. Hal itu dianggap sebagai jalan mengedepankan asas keadilan dan proporsional, mengingat jumlah penduduk di Kecamatan Petang lebih dari 30 ribu orang.(hupmas kpu kab badung/ed diR)

Kota Mungkid, kpu.go.id - Hasil rekapitulasi pencocokan dan penelitian  (coklit) daftar pemilih di Kabupaten Magelang menemukan sebanyak 37.010 warga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai syarat memberikan hak pilih.Jumlah ini terbagi dalam dua kategori, pertama warga belum melakukan perekaman data di Kantor Disdukcapil sebanyak 24.579 jiwa dan pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada Bulan Juni 2018 sebanyak 12.431 jiwa.Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Magelang Divisi Perencanaan dan Data, Wardoyo,  seusai kegiatan Rekapitulasi Hasil Coklit bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Magelang, di Aula Kantor KPU setempat, Selasa (20/2/2018).Dia mengatakan dari kegiatan coklit yang dimulai sejak 20 Januari  lalu dan berakhir Minggu (18/2) telah mencoklit sebanyak 1.020.880 jiwa. Dimana 971.736 pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 60.819 jiwa merupakan pemilih baru.“Sedangkan pemilih yang dinyatakan TMS ada 109.963 jiwa, tediri dari berbagai kategori seperti  sudah meninggal, masih dibawah umur, pemilih berstatus TNI/POLRI, pindah domisili, hilang ingatan dan tercatat ganda serta pemilih bukan penduduk setempat,” ujar Wardoyo.Hasil Coklit juga menyebutkan ada sekitar  3.382 jiwa penduduk Kabupaten Magelang merupakan pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas) dengan berbagai kondisi . Terbanyak dengan kondisi cacat fisik (tuna daksa) sebanyak 1.174 jiwa, sisanya terbagi sebagai tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita. Populasi pemilih disabilitas terbanyak terdapat di Kecamatan Mertoyudan sebanyak 231 pemilih disabilitas , diikuti Kecamatan Secang sebanyak 204 jiwa dan sisanya tersebar merata di 19 kecamatan di Kabupaten Magelang .Dijelaskan Wardoyo, Jumlah Pemilih dalam Pilbup Magelang  2018 naik sekitar 11 ribu pemilih dari DPT Pilpres Tahun 2014 yang merupakan penyelenggaraan pemilu terakhir  di Kabupaten Magelang. DPT Pilpres 2014 Kabupaten Magelang sejumlah 959.636 pemilih.(iik/medcenterkpukabmgl/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar kampanye damai dalam bentuk jalan santai. Kegiatan ini berlangsung dilapangan sepak bola Salassa Kecamatan Baebunta, Minggu (18/2/2018).Hadir dalam kegiatan kampanye damai ini  Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Kepolres Lutra AKBP Boy F.S Samola, Dandim 1403 Sawerigading Palopo yang diwakili oleh Perwira Penghubung wilayah Lutra Mayor CBA Sengke, Kejaksaan Negeri Lutra, Ketua Panwaslu Lutra Muhajirin, para pimpinan Partai Politik, Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Para tokoh agama, Pemuda, Masyarakat, Perempuan serta masyaraka Umum yang turut ikut berpartisipasi.Dalam Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua, anggota Sekretais dan Staf PPK, Ketua PPS, Anggota, Sekretais, Staf PPS dan Petugas Pemuktahiran data Pemilih (PPDP) se Kabupaten LutraKetua KPU Lutra Suprianto mengatakan bahwa kegiatan ini adalah agenda Nasional yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia yang merupkan ajakan kepada masyarakat untuk menciptakan Kampanye damai dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018  masa kampanye, 15 Februari sampai 23 Juni 2018."Mari kita dukungan gerakan Kampanye damai ini dengan menghargai semua perbedaan sebagai budaya bangsa kita" tutur Suprianto.Dia mengatakan bahwa saat ini ada empat calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan mereka adalah Putra-Putra Sul- Sel yang punya cita-cita yang sama yakni akan memperbaiki Sul-Sel serta meningkat kesejahteran Rakyat."Mari kita memilih dengan melihat visi misi serta kenali calon tersebut lihat program apakah sesuai dengan kebutuhan kita" Harap Suprianto.Selanjutnya Suprianto mengajak kepada warga untuk berpartisipasi aktif disetiap tahapan Pilgub ini dengan mengajak orang disekitar kita untuk turut berpartisipasi pentingnya untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan memastikan diri anda sudah terdaftar sebagai pemilih karena saat ini proses tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih sementara berjalan.Dalam pelaksanaan Kampanye ini, Suprianto juga mengajak kepada warga untuk saling hormat mehormati dalam pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan oleh calon atau Tim pasangan calon karena masa kampanye ini waktunya sangat panjang masa, 15 Februari sampai 23 Juni 2018.Sehingga melalui kampanye ini mari kita tingkatkan rasa kekeluargaan yang tinggi demi suksesnya Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018.Sebagai bentuk komitmen dukungan dalam pelaksanaan kampanye damai kata Suprianto kami (KPU-red) akan melakukan penanda tanganan spanduk dengan semua unsur Muspida dan tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda serta para Pengurus Partai Politik Masyarakat umum di spanduk sepanjang 20 meter. Suprianto berharap melalui kegiatan ini akan menjadi awal dari komitmen kita bersama untuk berpilkada yang berbudaya dan bermartabat.Ditempat yang sama Kapolres Luwu Utara AKBP Boy F.S Samola mengatakan bahwa melalui Pilkada ini mari kita tingkatkan rasa kekeluargaan yang tinggi meskipun dalam pelaksanaan kampanye terdapat perbedaan satu dengan lainnya, tetapi harus tetap menjaga keamanan.“Kita berharap pilkada ini nantinya berlangsung damai, sebagaimana semua harapan masyarakat Lutra intinya Damai” Kata Boy F.S Samola.Karena Kampanye Damai ini bertujuan menguatkan komitmen agar kampanye dalam rangka Pilkada Sul-sel ini  berlangsung aman dan tertib. (Ramadhan Iqbal/ed diR)

Kayuagung, kpu.go.id - Tiga pasangan calon kepala daerah di Ogan Komering Ilir (OKI) diminta untuk tidak melakukan kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Paslon Iskandar-Muhammad Dja’far Shodiq, Abdiyanto-Made Indrawan serta Azhari-Qomarus Zaman harus menolak hadinya politik uang, SARA serta hoax di pelaksanaan kampanye nanti.Dalam sambutannya, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Deri Siswadi, mengingatkan pentingnya deklarasi kampanye damai agar Pilkada OKI 2018 mendatang berlangsung aman dan damai. “Deklarasi kampanye damai ini juga merupakan bentuk pernyataan perang terhadap semua kegiatan kampanye anti hoax, SARA dan politik uang,” ujar Deri.Berdemokrasi di era digital menurut dia memang penuh tantangan. Oleh karena itu seluruh kandidat harus berkomitmen untuk tidak melakukan tiga hal tersebut. “Karena derasnya arus informasi di media sosial saat ini tidak dapat dipungkiri Iagi. lnklusivitas dari media sosial telah membentuk ruang publik yang terbilang masif. Dimana semua orang dengan akses internet mampu ikut mengisi ruang publik tersebut,” ungkap Deri.Sementara itu, Plt Bupati OKI, H.M Rifai, mengajak seluruh kandidat bupati OKI agar bisa memanfaatkan waktu kampanye secara maksimal. “Meski berkompetisi kita harus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Kita berdoa pilkada ini dapat berjalan tertip dan damai,” harap Rifai.Ketua Panwaslu OKI, Fahruddin mengatakan sejak dimulainya kampanye (15/2/2018), hingga Minggu (18/2) Panwaslu OKI belum sekalipun menerima pemberitahuan adanya kampanye dari masing-masing tim paslon. ‘’Untuk itu kami berharap ketiga tim paslon agar menyampaikan kalau ketiga paslon bupati dan wakil bupati OKI belum menyampaikan agar segera menyampaikan jadwal kampanyenya,’’ tegasnya.Dalam kesempatan tersebut ketiga paslon melakukan penandatanganan deklarasi dilanjutkan pelepasan 27 burung Merpati dan karnaval keliling Kayuagung. (hupmas kpu oki/ed diR)