Jepara, kpu.go.id - Pendidikan pemilih merupakan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan kualitas pemilih dalam pemilu. Pendidikan pemilih perlu dirancang dengan tepat agar kedaulatan pemilih benar-benar terwujud dan kualitas demokrasi akan semakin baik.Format pendidikan pemilih menjadi tema diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara Kamis (15/2/2018) di La Marina Resto. FGD diselenggarakan untuk menemukan strategi pendidikan pemilih menuju pemilih berdaulat.Hadir dalam acara itu sejumlah tokoh mulai dari akademisi, praktisi, tokoh agama, buadayan, dan kalangan jurnalis. FGD yang dipandu oleh Admin Grup Whatshap “Jepara Berintegritas” Zakariya Ansori menelurkan banyak gagasan yang terkait bagaimana pendidikan pemilih perlu dijalankan.Akademisi dari STAIN Kudus Saekan Muchith yang mendapat kesmepatan pertama menyampaikan gagasannya mengungkapkan, pemilu selama ini dipandang masih belum menjadi kebutuhan bagi masyarakat bawah. Pemilu hanya menjadi kepentingan elit. Sehingga keterlibatan partisipasi masyarakat seringkali rendah.“Saat ini para elit lebih fokus kepada pemilu ketimbang hasil dari pemilu itu sendiri. Yang dibutuhkan bukan pemilunya, tapi kesejahteraan, ketenteraman dan kedamaian,” ungkapnya.Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sekarang sangat rendah. Menurut dia saat ini masyarakat hanya menjadi obyek demokrasi, bukan sebagai subyek. Lama kelamaan masyarakat tidak percaya, sehingga muncul pikiran pragmatis, bahwa demokrasi dan politik harus ada imbalannya. Perlu ada formulasi untuk menentukan pendidikan pemilihan yang pas bagi masyarakat. “Semoga dengan forum ini tercipta formulasi untuk problem itu, dan terwujud masyarakat yang berintegritas” paparnya.Zaenuri Toha, salah satu tokoh masyarakat, menanggapi, bahwa sekarang pemilu bukanlah kebutuhan kaum alit (masyarakat kecil), tetapi kebutuhan kaum elit (masyarakat atas). Yang perlu digiatkan adalah pendidikan akan kesadaran berpolitik. Semestinya pendidikan pemilih tidak hanya kepada mereka yang bakal memilih, melainkan para kader partailah yang perlu dididik. Zaenuri menyarankan kegiatan FGD seharusnya digiatkan pula di tingkatan bawah (kaum alit), untuk membangun nalar politik bagi kalangan bawah.Sementara itu, dari tokoh Agama Kristen, pendeta Danang Kristiawan menyampaikan bahwa terkait partisipasi politik dalam pemilu sangat dipengaruhi banyak hal. Di pemilihan presiden Amerika, katanya, ada 40 persen yang tidak menggunakan hak pilih itu disebabkan karena mengaku tidak ada pilihan dari dua kandicat calon presiden. “Mereka yang tidak menggunakan hak pilih ini sebenarnya pemilih yang berdaulat. Pemilih yang bebas menentukan sikapnya,” terangnya.Terkait pendidikan pemilih, perlu ada keteladanan dari para elit politik. Kalau elit politik memberikan teladan yang baik, dengan tidak mau melakukan praktik politik uang, tidak mengedepoankan politik transaksional, masyarakat tentu akan bisa lebih baik.Hal senada disampaikan Saiful Wa’i. Dalam menyikapi problem politik uang, tidak bisa hanya ditempuh dengan pendidikan pemilih. Namun keteladanan dari para elit menjadi penting untuk memperbaiki masyarakat di bawah.KPU Jepara telah merencanakan kegiatan FGD semacam ini sebanyak dua kali. Divisi SDM dan partisipasi Masyarakat KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, FGD serupa akan diselenggarakan dalam rangka mengurai persoalan partisipasi perempuan dalam pemilu. (hupmas kpu Jepara/ed diR)
