Berita KPU Daerah

Tondano, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa melaksanakan pengambilan sumpah janji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilu 2019 di Wale Ne Tou Minahasa Tondano pada Jumat (9/3/2018).Sebanyak 75 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 25 Kecamatan, dan 810 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 227 Desa dan 43 Kelurahan, diambil sumpah oleh KPU Minahasa. Dalam sambutannya Komisioner Ketua Divisi SDM dan Permas, Kristoforus Ngantung SFils, mengucapkan selamat kepada petugas adhoc yang dilantik karena telah berhasil melalui proses panjang seleksi sebagai penyelenggara. Posisi saat ini menurut dia sebagai isyarat bahwa semuanya siap menyukseskan tugas sebagai penyelenggara pemilu. “Anda boleh tampil profesional dan dengan integritas, tumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas kepada masyarakat pada pelaksanaan Pemilu,” ujar Kristoforus. Senada, Bupati Minahasa yang diawakili Sekdakab Minahasa, Jeffry Robby Korengkeng optimis PPK dan PPS yang telah dilantik telah siap menyukseskan Pemilu 2019. Proses pelantikan menurut dia dapat menjadi momentum penyemangat, memberikan yang terbaik, bagi pelaksanaan pemilu. “Saya berharap segera lakukan koordinasi secara vertikal maupun horizontal sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas,”ucapnya. Sementara itu, Plh Ketua KPU Minahasa Dicky Paseki bersyukur dengan terbentuknya PPK dan PPS untuk Pemilu 2019. Dia menyebut PPK dan PPS yang telah dilantik sebagai pasukan yang disiapkan untuk menyukseskan pemilu. “Atas nama KPU Minahasa saya ucapkan selamat, anda adalah yang terpanggil dan terpilih. Ini adalah amanah yang harus kita respon dan sikapi, menjadi tantangan kita, dalam melaksanakan Pemilu 2019,”lugasnya.Sedangkan Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu suksesnya pelaksanaan seleksi PPK dan PPS di Minahasa. Pria yang hadir usai mengikuti tes di KPU Provinsi Sulut ini mengajak PPK dan PPS bekerja profesional untuk suksesnya Pemilu 2019. (admin/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melakukan pengambilan sumpah serta pelantikan anggota 36 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 Kecamatan serta 519 orang Panitia Pemungutan suara (PPS) dari 173 desa/kelurahan Jumat (9/3/2018).Kegiatan ini dilakukan didua tempat Aula Demokrasi serta Halaman Kantor KPU Lutra. Pelantikan dipimpin Ketua KPU Lutra Suprianto dan dihadiri Komisioner KPU Lutra,  Bupati Lutra yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Abdul Hakim Bukara, Ketua KPU Lutra Suprianto, Kejaksaan Negeri Masamba, Sekretaris KPU Lutra Andi Kasmawati, Komisioner Panwaslu Luwu Utara Ibrahim Umar, para Camat se-Kabupaten Lutra. Dalam sambutannya Suprianto mengucapkan selamat dan berharap PPK dan PPS bisa segera bekerja sesuai dengan tugas dan fugsinya. Dia berharap kepada PPK yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan baik menjaga integritas sebagai penyelenggara. “Batasi pergaulan,hindari kegiatan yang bisa mencederai lembaga penyelenggara,” kata Suprianto.Suprianto  mendorong PPK dan PPS meningkatkan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, memahami kode etik sebagai penyelenggara, bersikap netral dan hindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya citra penyelenggara yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hasil pemilu.Ditempat yang sama Abdul Hakim Bukara dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati pada pelantikan PPK dan PPS kali ini. Meski demikian pemerintah daerah sangat mendukung terlaksananya pemilu yang sukses di Lutra. “Pemilu adalah kegiatan yang tidak boleh berhenti, ini adalah sarana yang diberikan Undang-undang memilih pemimpin. PPK harus bekerja profesional serta banyak belajar regulasi yang mengatur pemilu,” tutur Hakim. Hakim juga berharap pilihan menjadi PPK dan PPS sebagai profesi mulia, meski dengan latar belang profesi yang berbeda namun dia berharap mereka dapat tetap menjaga integritas dan  netralitas. “Anda adalah orang-orang  yang terbaik karena melaui proses seleksi sesuai kualitas dan aturan yang ada. Bekerjalah dengan cerdas dan jadilah selalu pribadi yang jujur melaksanakan tugas,” tutup Hakim. (Ramadhan Iqbal/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id - Sebanyak 42 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta dan 135 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik secara langsung oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto Jumat, (9/3/2018)Proses pelantikan bertempat di Gowongan Inn Hotel berjalan kondusif dan dihadiri Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, Ketua Divisi Hukum KPU DIY, Siti Ghoniyatun, Wakil Walikota Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, OPD terkait, serta mitra strategis KPU. Pelantikan PPK dan PPS ini sebagai respon dimulainya tahapan Pemilu 2019, dan dilakukan dalam nuansa budaya tradisional. Tema tradisional dilambangkan dengan peserta pelantikan yang mengenakan pakaian adat dari seluruh budaya di Indonesia. “Nuansa budaya tradisional ini memang sengaja dipilih agar seluruh penyelenggara  mencerminkan bahwa inilah Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” meskipun berbeda-beda namun tetap satu kesatuan,” jelas Wawan.Dia menjelaskan tema tradisional agar pelaksanaan pemilu berjalan optimal, tidak mudah terpecah belah karena isu SARA, Hoax dan Intimidasi sehingga masyarakat mengerti bahwa pelaksanaan pemilihan umum juga perlu mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.Wawan menjelaskan bahwa Pemilu mendatang merupakan Pemilu Serentak pertama kali yang ada di Indonesia, yakni pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan secara serentak. Maka dari itu beban kerja PPK dan PPS tentunya akan menjadi lebih berat. Ia meminta komitmen anggota PPK dan PPS untuk melaksanakan tugas dengan dedikasi tinggi. “Jaga netralitas, jaga integritas, kerja secara profesional, karena kita sebagai pejuang demokrasi dituntut berdedikasi tinggi,” lanjut Wawan.Tak lupa dia meminta anggota PPS dan PPK agar bekerja profesional dan mengerti regulasi yang digunakan dalam Pemilu tahun 2019. “Saya berharap para anggota PPS dan PPK betul-betul mempelajari dan menyimak seluruh regulasi yang berkenaan dengan Pemilu serentak ini," tuturnyaHal senada di ungkapkan oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, yang berharap agar pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Yogyakarta dapat berjalan lancar. Dia juga mengimbau KPU bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan Pemilu 2019. Bagi PPK dan PPS dia mengingatkan pentingnya tanggungjawab terhadap tugas yang akan di emban agar sistem demokrasi di Yogyakarta tetap berjalan dengan baik. “Panjenengan saya harap untuk selalu mengedepankan hati nurani, kejujuran, integritas dan menumbuhkan semangat untuk melakukan yang terbaik karena ini merupakan amanah dari masyarakat Indonesia,” tutur Heroe.Sementara itu salah seorang petugas PPK Kecamatan Tegalrejo, Heru Kuswanto memastikan kesiapannya mengemban tugas dan menjunjung tinggi integritas. Meski beban Pemilu 2019 semakin berat namun dirinya optimis bisa melakukan tugas dengan baik. “Kami siap menjalankan tugas dan saling bekerjasama, bersatu demi mensukseskan Pemilu, kami optimis Pemilu mendatang akan berjalan sukses sesuai dengan regulasi yang ada,” tutupnya. (kpu diy/ed diR)

Sleman, kpu.go.id - Pelantikan petugas adhoc untuk Pemilu 2019 terus berlangsung disejumlah daerah. Termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman yang melantik dan mengambil sumpah 51 orang PPK dan 258 orang PPS, pada Jumat (9/3/2018).PPK dan PPS dilantik mengucapkan sumpahnya untuk melaksanakan amanah dengan sepenuh hati, berintegritas serta profesional dalam menjalankan tugas. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan SK secara simbolis yang diwakili oleh perwakilan PPK yang diwakili oleh. Miftahul Jamil, Marjonet, Lutfiana Fauziah dan PPS yang diwakili oleh Elisa Nurtristiana, Barliyanto, Daniel Haryanto.Acara pelantikan turut dihadiri oleh Forkominda, SKPD mitra strategis KPU Sleman dan Camat Kabupaten Sleman dan berlangsung sangat khidmat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi mengingatkan bahwa Pemilu 2019 akan berlangsung berat oleh karena itu PPK dan PPS harus tetap harus menjaga profesionalitas, integritas dan netralitas sehingga pelaksanan Pemilu tetap bisa berlangsung dengan baik dan lancar.“Kesuksesan Pemilu serentak 2019 juga bergantung pada sejauh mana kapabilitas SDM penyelenggara Pemilu itu sendiri sehingga PPK dan PPS memiliki beban untuk menyelenggarkan Pemilu dengan baik lancar dan sukses,” kata Shidqi Bertempat di Graha Sarina Vidi.Dia juga mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung kerja KPU dalam proses seleksi PPK dan PPS khususnya kepada Bupati Sleman Sri Purnomo yang secara khusus hadir dan menjadi saksi dalam pelantikan ini.Ketua KPU DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU DIY Farid Bambang Siswantoro juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kabupaten Sleman atas bantuan yang telah memberikan bantuan dalam melancarkan proses rekrutmen PPK dan PPS. Petugas adhoc menurut dia adalah ujung tombak kelancaran pemilu sehingga harus bekerja profesional cerdas transparan dalam melaksanakan pekerjaan.Sementara itu Sri Purnomo menyemangati PPK dan PPS, meskipun tahapan pemilu 2019 dianggap berat namun jangan jadikan hal itu sebagai beban. Justru harus dijadikan tantangan dalam suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak 2019. “Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman merupakan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dari Kabupaten lain di wilayah DIY sehingga harapannya PPK dan PPS di Kabupaten Sleman bisa melaksanakan tugas dengan baik dan menjadi PPK dan PPS terbaik di wilayah DIY,” pungkas Sri. (kpu sleman/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas melantik 993 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 di Komplek Gelanggang Olahraga (GOR) Satria Purwokerto Jumat (9/3/2018).Pelantikan dipimpin Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi dengan pembacaan sumpah atau ikrar pelantikan diikuti oleh peserta. Turut menyaksikan, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Banyumas serta tamu undangan lainnya. Pelantikan berjalan dengan khidmat dan lancar.“Dengan pelantikan yang megah ini, diharapkan berefek pada semangat bekerja PPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2019,” ujar Unggul dalam sambutannya.Unggul menambahkan, tahapan Pemilu 2019 yang telah berjalan perlu disikapi oleh penyelenggara adhoc dengan komunikasi dan sinergi agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Untuk diketahui anggota PPS yang dilantik nantinya akan ditempatkan tiga orang PPS ditiap kelurahan/desa. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri ada 331kelurahan/desa. (rfk/ed diR)

Jepara, kpu.go.id – Meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara kembali menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok masyarakat. Kali ini Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jepara yang menjadi tujuan.Bertempat  di Gedung Yayasan Radite Widya Dharma Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Jepara Jumat (9/3/2018), Komisioner KPU Jepara Divisi Divisi Teknis Muntoko mengimbau kepada umat Hindu untuk mempertahankan partisipasinya di pilkada nanti. Dia mengingatkan salah satu syarat sebagai pemilih di TPS nanti adalah harus membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil. “Jangan sampai tidak melengkapi persyaratan pemilihan saat di TPS, hingga menurunkan persentase partisipasi masyarakat,” ujar Muntoko.Muntoko juga menerangkan mengenai larangan politik uang bagi pemberi maupun penerima. Dan dia meyakini dalam ajaran Agama Hindu juga melarang umatnya untuk melakukan hal demikian. “Terkait ajaran Dharma Nagara dan Catur Guru ini semoga bisa mendorong mayarakat lain untuk menghindari politik uang dan menjaga integritasnya. Masyarakat yang menemukan  praktik ini (politik uang) agar bisa langsung melaporkan,” ucapnya.Lebih jauh KPU Jepara menurut Muntoko berharap partisipasi PHDI mendorong masyarakat lain untuk sadar dan ikut dalam Pilgub Jateng 2018. Dengan cara menginformasikan syarat yang harus dibawa saat memilih. “Partisipasi tidak hanya kegiatan nyoblosnya, tetapi juga bisa menjadi pengawal, ikut serta menjaga kondusifitas pemilu,” tambah Muntoko.Sementara itu salah satu tokoh PHDI Jepara Sumiat menerangkan bahwa partisipasi umat Hindu di Jepara pada Pilgub 2018 bisa naik hingga 90 persen. “Kami bisa yakinkan partisipasi pemilih umat Hindu di Jepara pada Pilgub 2018 bisa mencapai 90 persen. Tingkat partisipasi pemilih umat Hindu di Jepara tinggi, karena dalam Hindu diajarkan Dharma Nagara dan Catur Guru,” ujar Sumiat.Dia menerangkan umat Hindu sudah diajarkan untuk berintegritas sejak kecil, melalui ajaran Dharma Nagara, yaitu taat terhadap negara dan Catur Guru untuk berbakti dan patuh terhadap pemerintah. Patuh di sini diartikan tidak melawan, dan menaati tiap program yang dicanangkan pemerintah. Sehingga hal ini mampu menjadi pendorong tersendiri meningkatnya partisipasi pemilih. Sebagai daerah yang memiliki keragaman umat beragama, Desa Plajan yang masuk dalam Kecamatan Pakisaji memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni 77,22%, nomor dua tertinggi setelah Kecamatan Kembang 77,77% pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 lalu. Sumiat mengungkapkan, Desa Plajan menjadi penyumbang persentase tertinggi di Pakisaji. Karena tiap pemilihan masyarakat Plajan memang cukup aktif. (F2@/hupmas KPU Jepara/ed diR)