Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 di Aula demokrasi KPU Lutra Senin (16/4/2018).Rapat pleno di buka oleh Ketua KPU Lutra Suprianto didampingi oleh Komisioner KPU Lutra Abdul Aziz, Srianto,  Syamsul Bachri, Syamsul Rijal sertaSekretais KPU Lutra Andi Kasmawati.  Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Luwu Utara Muh Thahar Rum,  Kasat Intelkam Polres Lutra Iptu Muhajir, Dandim 1403 Sawerigading Palopo yang diwakili Perwira Penghubung wilayah Lutra  Mayor CBA Sengke, Kepada Dinas Kependudukan dan Catan Sipil Mas'ud Masse, Anggota Panwaslu Lutra Ibrahim Umar, Tim Pasangan Calon, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwascam se-Kabupaten Lutra. Dalam sambutannya Suprianto mengatakan, bahwa sebelum ditetapkan menjadi DPT, pihaknya telah melaksanakan tahap pemutakhiran data pemilih sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Mulai dari proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran data, penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) hingga masukan dan tanggapan masyarakat. “Selanjutnya perbaikan DPSHP dan penyusunan DPT yang hari ini sesuai tahapan kami tetapkan," jelas Suprianto.Suprianto merinci bahwa pada 15 maret 2018 lalu Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan sejumlah 213.448 terdiri dari Laki-laki 106.813 dan Perempuan 106.635. Usai dilakukan perbaikan seperti meninggal, ganda,  pindah,  tidak dikenal data tersebut mengalami perubahan yakni 211.643 laki-laki 105.876 perempuan 105.767 yang akan menjadi daftar pemilih tetap (DPT)  yang tersebar di 12 Kecamatan  624 TPS. Dikatakannya bahwa salah satu yang menjadi perhatian oleh pihak penyelnggara yakni terkait dengan masih adanya warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektroni (KTP-el) yang menjadi salah satu syarat untuk bisa menyampaikan hak pilihnya pada tanggal 27 juni 2018.Lebih lanjut Suprianto mengatakan untuk warga yang tidak terdaftar tetapi sudah mempunyai KTP-el atau surat keterangan (suket) didalam aturan boleh menggunakan hak pilih tapi waktunya di jam 12.00 karena proses pemungutan dimulai pada jam 07.00 s/d 13.00 wita. Penetapan DPT ini kata Suprianto merupakan data yang benar-benar riil, meski sebenarnya masih ada yang harus dilakukan perbaikan, sehingga DPT yang ditetapkan benar-benar berkwalitas.ungkap Suprianto.Suprianto juga mengucapkan banyak terima kasih kepada PPK, PPS, PPDP yang sudah bekerja keras dalam melakukan proses Pemuktahiran data pemilih ini, dan kepada Panwas yang sudah mendampingi kami dalam melakukan pengawasan sehingga kita dapat melahirkan data pemilih dan hari ini kita tetapkan  menjadi DPT.  (ramadhan iqbal/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) Penghitungan Suara dengan mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Banyumas.Kegiatan Bimtek digelar di Restoran Oemah Daun Senin (16/4/2018) dan dihadiri anggota KPU Kabupaten Banyumas, Ketua Panwaslih Kabupaten Banyumas, Kapolres Banyumas serta perwakilan dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas.Dalam sambutan pembukanya, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsiadi, menyampaikan, pihaknya sengaja mengundang PPK serta Panwascam untuk mendapatkan informasi teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pertemuan ini juga untuk meningkatkan kesepemahaman antara PPK dan Panwascam, sehingga lebih mudah melaksanakan pemilihan dengan berlandaskan regulasi yang ada. “Pemahaman antara PPK dan Panwascam terhadap peraturannya harus sinkron sehingga pelaksaanya akan lancar,” ungkap Unggul.Unggul menambahkan, tujuan dari bimtek juga memberikan gambaran umum atas proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara kepada peserta. Dimanapemateri dalam bimtek juga menyampaikan tentang hal teknis yang harus dilakukan dan dipersiapkan, perbaikan atas kekurangan dari pemilihan periode sebelumnya. Serta hal lain baik yang menyangkut hal teknis, logistik maupun sumber daya manusia pelaksana kegiatan,” tambah Unggul. (rfk/ed diR)

Palangka Raya, kpu.go.id - Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman pemilih pemula terhadap demokrasi serta meningkatkan partisipasi di Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA, SMK dan MA atau sederajat, Senin (16/4/2018).Acara yang dilaksanakan di Aula Harati Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya ini dimulai pukul 09.00 WIB dan melombakan seputar pengetahuan sejarah Pancasila dan UUD 1945, kepemiluan dan kepartaian di Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan.Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Syar’i hadir membuka sekaligus menyemangati peserta yang datang. Sementara anggota lain beserta Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bertindak sebagai juri lomba.Kemeriahan acara telah terasa diawal lomba dengan yel-yel tiap sekolah, Begitu juga diakhir acara, saat juri Sapta Mupakat Tatar Purba mengumumkan pemenang lomba antara lain Juara I SMA MAN Kota dengan nilai 380, Juara II SMKN 2 dengan nilai 370, Juara III Golden Christian School dengan nilai 265, Juara Harapan I SMA Garuda dengan nilai 170serta Juara Harapan II SMA Nusantara dengan nilai 130.Hadiah kepada para pemenang berupa piagam, tropi dan uang tunai yang baru akan diberikan pada 21 April 2018 atau bersamaan dengan pagelaran seni dan budaya KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kota Palangka Raya di Bundaran Besar Palangka Raya. (Fet/ed diR)

Jepara, kpu.go.id - Angota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Ida Budhiati berharap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dapat memerhatikan kualitas Pemilu 2019 yang demokratis dan berintegritas. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 ini, Pemilu tidak cukup hanya sekadar memenuhi aspek prosedural saja.“Pemilu 2019 harus benar-benar terjaga integritasnya,” ujar Ida saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara, di Cafe & Resto Mutia Vie Jepara Senin (16/4/2018).Ida menerangkan, ada sejumlah syarat agar pemilu berjalan demokratis dan berintegritas. Pertama harus ada kepastian hukum. Saat ini, lanjutnya, yang menjadi salah satu sumber konflik adalah regulasi kepemiluan kita masih belum lengkap, masih ada aturan yang multi tafsir, dan saling kontra diktif antar peraturan.Syarat kedua, harus ada penyelenggara yang independen dan mandiri. “Penyelenggara pemilu juga harus komitmen kuat untuk menjaga otentisitas suara rakyat sampai rekapitulasi di tingkat akhir,” paparnya di depan para peserta FGD yang terdiri dari pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2019, tokoh masyarakat, Ormas, LSM, dan media di Jepara.Selanjutnya untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang berintegritas, peserta pemilu juga harus taat hukum. Kemudian pemilu harus terselenggara secara inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan terjadinya keadilan pemilu.Ida menambahkan, salah satu tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah untuk memperkuat sistem tata negera yang demokratis, dan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. “Dua hal ini yang penting untuk saya jabarkan,” katanya.Saat ini, undang-undang pemilu menurut dia sudah sangat memperkuat kelembagaan partai politik. Oleh karena itu, kata Ida, parpol yang mempunyai fungsi rekrutmen harus mampu mewujudkan rekrutmen calon anggota legislatif melalui mekanisme yang demokratis. “Bagaimana sekarang parpol menyeleksi calon-calonnya. Bagaimana juga parpol mengafirmatif calon perempuan,” kata Ida melontarkan pertanyaan kepada para peserta.Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri juga turut menyampaikan materi dalam FGD dengan tema Menguatkan Partai Politik dan Kualitas Legislator melalui Pemilu yang Partisipatif itu. Dia menyampaikan, bahwa tahapan pendaftaran calon Dewan Perwakilan Daerah sudah akan dimulai 22 sampai 26 April. Sedangkan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD mulai 4 Juli sampai 17 Juli 2018. (hupmas kpu Jepara/ed diR)

Maros, kpu.go.id - Menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan  2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menggelar Sosialisasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari Panwaslu se-Kabupaten Maros Senin, (16/4/2018).Kegiatan yang digelar di Aula KPU Maros menghadirkan 40 orang peserta yang terdiri dari PPK  dan  Panwascam di Kabupaten Maros. Selain untuk  menyamakan  persepsi tentang Pembentukan KPPS,  acara ini juga ajang silaturrahim antar penyelenggara dan pengawas di tingkat kecamatan.Ketua KPU Maros Ali Hasan menjelaskan proses pembentukan KPPS mulai dari jadwal pendaftaran serta syarat-syarat yang dibutuhkan. Pria yang akrab disapa bang Ali ini juga menerangkan tentang kebutuhan 4.760 orang KPPS untuk bertugas di 680 TPS di Kabupaten Maros.Dia juga mengingatkan perbedaan persyaratan calon KPPS untuk Pilkada 2018 kali ini, seperti usia minimal KPPS dari 25 tahun, menjadi 17 tahun. Selain itu pendaftar calon KPPS wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) serta membuktikan tidak pernah menjadi bagian dari tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum. “Juga tidak boleh memiliki ikatan perkawinan sesama penyelenggara,” kata Bang Ali.Sementara itu Anggota KPU Kab Maros lainnya, Mallarangeng menyampaikan materi perihal tahapan pemungutan dan penghitungan suara, persiapan dan pelaksanaannya. Dia juga mengingatkan kepada PPK yang hadir untuk menaati tahapan pembentukan KPPS yang dimulai  3 April 2018 sampai 3 Juni 2018 mendatang. (160/M@2L-TknsHpms/ed diR)

Kotamobagu, kpu.go.id - Debat publik pasangan calon walikota dan wakil walikota Kotamobagu berlangsung aman dan lancar. Penampilan pasangan Tatong Bara-Nayodo Koerniawan (TBNK) dan Jainudin Damopolii-Suharjo Makalalag (JADI JO) mendapat apresiasi dari masyarakat dan penonton yang hadir.Debat pertama yang digelar di Gedung DPRD Kota Kotamobagu ini memang dimaksimalkan kedua pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. “Sebagai calon pemimpin memang sudah seharusnya mereka tampil dengan performa terbaiknya, agar masyarakat yang nantinya memilih merasa yakin dengan pilihannya,” ujar salah seorang undangan debat yang tidak ingin dipublikasikan namanya Senin (16/4/2018).Sebelumnya dalam sambutan Ketua KPU Kota Kotamobagu, Nova Tamon, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara debat pertama pemilihan walikota dan walikota Kotamobagu. Dia meminta maaf apabila masih ada kekurangan yang terjadi selama jalannya debat. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengemas acara debat dengan baik, meski masih terdapat kekurangan di sana-sini,” kata Nova.Nova juga bersyukur kekhawatiran debat akan memunculkan ketegangan di antara kedua pendukung paslon tidak terjadi. Kondisi ini juga buah dari kordinasi antara pihaknya dengan aparat keamanan dalam mendukung suksesnya debat. “Beberapa hari sebelum debat, Kapolres Bolmong memang sempat meminta lokasi debat di Gedung DPRD Kota Kotamobagu ditinjau, mengingat disekitar lokasi sedang ada proyek. Jangan sampai material bangunan digunakan untuk alat kerusuhan,” kata Nova.Ucapan terimakasih juga disampaikan Anggota KPU Kotamobagu lainnya Iwan Manoppo atas kerja moderator Angie Kuntag, serta panelis yang telah menyusun pertanyaan untuk masing-masing paslon di debat pertama ini. “Mudah-mudahan di debat kedua nanti semuanya akan lebih baik lagi,” ucap Iwan.Hal senada juga disampaikan Anggota KPU Kota Kotamobagu lainnya Asep Sabar yang mengapresiasi pendukung kedua paslon ikut menjaga ketertiban dan suasana debat menjadi lebih dinamis dan damai. “Alhamdulillah, tidak ada gesekan atau hal-hal lain yang berdampak. Justru yang terjadi sebaliknya, sangat meriah,” tutup Asep. (kpu kota kotamobagu/ed diR)