Berita KPU Daerah

Jakarta, kpu.go.id - Sebanyak 14 orang calon Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) Selasa (17/04/2018). Kegiatan yang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta jadi rangkaian terakhir dari tahapan seleksi calon Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2023.Pelaksanaan tes dibagi dalam dua sesi, pukul 13.30 sampai dengan pukul 22.30 WIB. Penguji pada kegiatan ini dua Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan serta Viryan yang kemudian memberi kesempatan kepada setiap calon menjelaskan materi terkait integritas, wawasan kepemiluan dan organisai KPU dalam waktu 30 menit.Berikut 14 calon yang mengikuti fit and proper:1. Betty Epsilon Idroos2. Deti Kurniawati3. Marlina4. Moch Sidik5. Mohammad Fadlilah6. Muahaimin7. Muhammad Husen Db8. Muhammad Ikbal9. Muhammad Tarmizi10. Nurdin11. Partono12. Prayogo Bekti Utomo13. Razikin14. Sunardi(kpu dki Jakarta/ed diR)

Solok, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar Gerakan Coklit Serentak Pemilu 2019 di Halaman Kantor Walikota Solok Jalan Lubuk Sikarah no 89 Kota Solok Selasa (17/4/2018). Hadir dalam acara ini Walikota Solok, Wakil Walikota Solok, Ketua DPRD Kota Solok, Kajari Solok, KPU Kota Solok beserta jajaran PPK, PPS dan Pantarlih, Panwaslu Kota Solok beserta jajaran Panwascam, PPL, tokoh masyarakat Ketua KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang Kota Solok, pimpinan partai politik tingkat Kota Solok, OPD terkait, wartawan media cetak dan elektronik serta undangan lainnya.Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa menyatakan bahwa acara yang digelar ini juga dilakukan serentak di Indonesia. Dalam proses coklit, pantarlih mendatangi rumah warga untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Data pemilih ini merupakan data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Pantarlih bertugas untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nantinya, memastikan keakuratan data pemilih, memastikan semua WNI yang berhak memilih terdata, serta memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih.Berdasarkan data yang telah di terima melalui Sistem Imformasi Data Pemilih (Sidalih) di KPU Kota Solok jumlah pemilih di Kota Solok adalah 48.548. Jadwal pelaksanaan coklit mulai hari ini tanggal 17 April – 17 Mei 2018. Selanjutnya Walikota Solok Zul Elfian dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada 206 orang pantarlih yang telah ditetapkan oleh PPS untuk mengemban amanah melaksanakan coklit data pemilih untuk Pemilu 2019 di Kota Solok.“Pantarlih yang telah ditetapkan oleh PPS diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam proses coklit,  agar dihasilkan data pemilih Pemilu 2019 yang  akurat  dan  berkualitas. Dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Solok, sangat diharapkan untuk suksesnya tahapan Pemilu 2019,” ujarnya.Acara diakhiri dengan pemukulan gong dan pelepasan balon gas, sebagai tanda dimulainya Gerakan Coklit Data Pemilih, Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok oleh Walikota Solok didampingi oleh seluruh undangan yang hadir (kpu kota solok/ed diR)

Sarilamak, kpu.go.id - Hari pertama pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih di Kabupaten Lima Puluh Kota menyambangi Kediaman Bupati, Keluarga Bung Hatta serta Tan Malaka. Tujuan dari coklit di tiga tempat ini adalah menyosialisasikan secara luas proses coklit serta menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses coklit untuk Pemilu 2019 mendatang.Rombongan pertama menyambangi kediaman Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi yang berada di Jorong Tambunijuak, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh. Rombongan yang terdiri dari Koordinator Teknis KPU Limapuluh Kota, Budi Mulya, Sekretaris KPU Irfan Fhaturi dan Kabag Hukum KPU Ana Karina, tiba sekira pukul 08.15 WIB dan diterima langsung bupati untuk selanjutnya menyerahkan identitas kependudukan guna diperiksa. Bupati mengajak masyarakat ikut menyukseskan dan memudahkan petugas pantarlih dalam melakukan coklit data pemilih.Di Nagari Batuampa, Kecamatan Akabiluru, petugas pantarlih yang didampingi KPU beserta Ketua Panwaslu Yoriza Asra menyempatkan dirimemonitoring coklit ke rumah keluarga ayah dari Proklamator Mohammad Hatta.Sementara di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh petugas pantarlih di dampingi Komisioner KPU Limapuluh Kota, Ilham Yusardi dan Panwaslu Budi Febriandi mencoklit rumah keluarga pahlawan nasional, Ibrahim Datuk Tan Malaka. Sedangkan Komisioner Hadi Suhaimi melakukan monitoring coklit di beberapa rumah tokoh masyarakat di kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX.Selain tiga tempat itu, di Kecamatan Guguak, petugas pantarlih mencoklit data dirumah Dewi Fortuna Anwar dan Desi Anwar. Kedua wanita berdarah Minangkabau ini terbilang sukses berkancah ditingkat nasional sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta presenter berita di televisi swasta nasional."Kegiatan pencoklitan  yang dilaksanakan merupakan bagian penting dari serangkaian besar tahapan pemutakhiran data pemilih. Pantarlih harusmelakukan coklit dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Hasil kerja pantralih menjadi titik tolak kualitas Daftar pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 nantinya,” ujar Ilham Selasa (17/4/2018).Pada kegiatan coklit serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota total melibatkan 1.255 orang pantarlih yang tersebar di 13 kecamatan. Coklit data pemilih yang ada di 79 nagari dan tersebar di 400 lebih jorong yang ada. Coklit data pemilih dimulai 17 April hingga 17 Mei 2018, diawali dengan mencocokkan data pemilih tokoh masyarakat, keluarga pahlawan nasional dan kepala daerah. (kpu lima puluh kota/ed diR)

Maros, kpu.go.id -Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten Maros menggelar acara Uji Publik Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Aula KPU Kab Maros, Selasa (17/4/2018).Dalam uji publik yang dihadiri dan Ketua dan Anggota PPK, Panwaslu, Disdukcapil, Kodim, Polres, LSM, tokoh masyarakat dan empat tim pasangan calon se-Kabupaten Maros terungkap masih banyak warga yang belum terdata dalam DPSHP dikarenakan belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).Informasi yang bersumber dari panwas ini selanjutnya direspon oleh Disdukcapil setempat dengan kesiapan melakukan perekaman atau pembuatan surat keterangan (suket) untuk memastikan warga Maros  terdaftar dalam data kepundudukan dan bisa mengikuti Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.Sebelumnya acara uji publik dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Maros Ali Hasan didampingi Komisioner KPU Maros Divisi Teknis Darmawati. Dalam penyampaiannya, Darmawati menjelaskan tujuan uji publik DPSHP untuk memberi ruang kepada masyarakat dan stakeholder menyikapi dan memberi saran terkait data pemilih yang masih dimungkinkan terjadi perubahan sebelum ditetapkan dalam rapat pleno.Sementara  itu dari pihak Kodim Dan Polres Maros mengimbau agar semua pihak menjaga keamanan dan menangkal kabar tidak benar (hoax) yang berkembang selama pelaksanaan Pilgub 2018.(Ahyr/160-PrgrmDta/ed diR)

Kota Mungkid, kpu.go.id - Mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat juga menolak anggapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sebagai biang dari maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Menurut dia ongkos pilkada yang terlalu tinggi dikarenakan calon menganggap demokrasi tidak sebagai istrumen atau nilai.“Karena bagaimanapun juga Demokrasi  harusnya dilihat dari dua sisi, yakni sebagai nilai dan instrumen. Keduanya harus ditempatkan pada posisi yang tepat,” kata Nur Hidayat saat menjadi pembicara Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Magelang di Hotel Grand Artos, Selasa (17/4/2018).Nur Hidayat pun tidak sepakat apabila penyelenggara disalahkan dengan lahirnya kepala daerah yang korup. Sebab KPU dan jajaran hanyalahinstrumen atau mesin yang bekerja tidak dapat melebihi kapasitas tugasnya. “Politisi atau kontestan pemilihan yang seharusnya mulai memperbaiki kualitasnya terutama dari sisi etika berpolitik dan itikad  baik membangun bangsa Indonesia kedepan yang lebih baik,” tambah Nur Hidayat.Dalam paparan yang lain Pria yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut menilai posisi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terbatas membuat lembaga ini kurang mendapat peran yang signifikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Perlu ada upaya untuk memperluas peran para wakil daerah dalam kancah politik nasional. “Eksistensi fungsi DPD perlu lebih dikembangkan lagi, sehingga tidak terjebak dalam posisi kewenangan yang terbatas,” kata dia.Menurut dia lemahnya kewenangan DPD dikarenakan secara struktural kelembagaan yang tidak berpihak kepada lembaga ini. (iik/medcenter-kpukabmagelang/ed diR)

Pulau Punjung, kpu.go.id - Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 115/PP.08-SD-06/KPU/II/2018, KPU Kabupaten Dharmasraya siap melaksanakan Pagelaran Seni Budaya (PSB) dengan menampilkan pentas seni budaya seperti Randai, Reog, Kuda Lumping, Operet dan Tarian Minang. Selain kesenian daerah juga akan dilaksanakan Lomba Karikatur dan Photo Booth selama acara berlangsung.Empat hari menjelang pelaksanaan kegiatan PSB 21 April 2018, KPU Kabupaten Dharmasraya Selasa (17/4/2018) melaksanakan rapat koordinasi persiapan dengan stakeholder. Rapat persiapan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya dan dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Wakapolres Dharmasraya, Pabung Dandim 0310 SSD, Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Pengurus Partai Politik yang terdiri dari Partai NasDem, Gerindra, Golkar, Garuda dan PDI Perjuangan.Dalam raker ini ditetapkan beberapa hal, diantaranya bahwa jumlah undangan atau peserta kegiatan sebanyak 800 orang. Seluruh peserta Rapat Koordinasi bersedia mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. (ars/ed diR)