Berita KPU Daerah

Purwokerto, kpu.go.id - Verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD RI dari Jawa Tengah untuk Kabupaten Banyumas akan mulai dilakukan 5-12 Juni 2018. Sebelum itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas telah menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para verifikator yang akan melaksanakan tugas selama delapan hari.“Kita melakukan verifikasi (faktual) mengacu pada peraturan teknis yang berlaku,” ujar anggota KPU Kabupaten Banyumas Waslam Makhsid, saat menjadi narasumber bimtek di Hotel Meotel, Purwokerto, Minggu (3/6/2018).Di Banyumas total ada 603 orang yang memberi dukungan bagi 20 bakal calon anggota DPD. Tiap bakal calon memiliki jumlah dukungan yang berbeda-beda. Menurut Waslam sesuai PKPU IV/2018, maka untuk bakal calon yang memiliki dukungan lebih dari sepuluh orang, maka verifikasi akan dilakukan secara sampel (10 persen). Adapun untuk bakal calon dengan jumlah dukungan 10 atau kurang dari 10 maka akan dilakukan sensus. “Maka semua pendukung itu harus diverifikasi,” jelas Waslam.Waslam melanjutkan, pada kegiatan verifikasi nanti, verifikator dapat melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.. Mereka dapat berkontribusi sebagai penunjuk arah menuju lokasi verifikasi. “Selain itu, Petugas Pengawas Lapangan (PPL) juga akan turut mendampingi dan mengawasi jalannya kegiatan verifikasi,” tutup Waslam. (rfk/ed diR)

Solok, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar acara sosialisasi tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Solok Pemilu 2019 Sabtu, (2/6/2018). Kegiatan sekaligus acara buka puasa bersama ini digelar di Halaman Kantor KPU Kota Solok Jalan Tembok Raya Kel Nan Balimo-Kota Solok.Hadir dalam acara ini Walikota Solok, Kepala OPD terkait, KPU beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Solok, Panwaslu Kota Solok, Pimpinan partai politik tingkat Kota Solok Ketua, Sekretaris dan Bendahara), PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS, tokoh masyarakat, wartawan media cetak dan elektronik, serta undangan lainnya.Acara diawali eskpose tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Solok Pemilu 2019 oleh Divisi Teknis KPU Kota Solok Asraf Danil Handhika yang menjelaskan bahwa tahapan pada 4 Juni 2018 operator dari masing-masing partai politik mulai mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah disiapkan oleh KPU RI. “Proses pendaftaran DPRD Kota Solok Pemilu 2019 wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Untuk itu partai politik pada tanggal 4 Juni 2018 diharapkan sudah memberikan user name dan password kepada KPU Kota Solok untuk diaktifasi kedalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masing-masing partai politik,” tuturnya.Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa melanjutkan bahwa Silon adalah salah satu kerja transparan KPU Kota Solok sebagai penyelenggara pemilu. Silon membantu mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f dan huruf (l) pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Alhamdulillah dalam suasana bulan Ramadhan ini kita masih dapat melaksanakan amanah tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal, mudah-mudahan akan menjadi ladang ibadah bagi kita bersama,” ujar Budi.Sementara itu Walikota Solok Zul Elfian menyambut baik acara yang diselenggarakan KPU Kota Solok. Dia berharap kegiatan sosialisasi pencalonan anggota DPRD Kota Solok ini membuat partai politik menyiapkan kader-kadernya sebagai calon pemimpin lima tahun mendatang. Acara Sosialisasi juga diisi dengan tausiyah oleh Ustaz Maqomam Mahmuda (Divisi Program dan Data KPU Kota Solok) dengan tema memilih pemimpin masa depan dan acara diakhiri dengan berbuka puasa bersama. (kpu kota solok/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berjalan khidmat. Upacara dipimpin Anggota KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani didampingi anggota lainya Gebril Daulay, Nova Indra, Izwaryani serta pejabat berserta staf Sekretariat dilingkungan KPU Sumbar.Dalam sambutannya Yanuk mengajak peserta upacara meneguhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarkat dan bernegara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia menurut dia bisa terhindar dari radikalisme, konflik sosial, terorisme serta perang saudara. “Mari kita tumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong serta menjalankan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 dengan baik. Dan menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur dan bermatabat dimata internasional,” ujar Yanuk Jumat (1/6/2018).Sementara itu Gebril Daulay menambahkan, inti dari Pancasila adalah gotong royong. Dan apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu maka prinsip tersebut relevan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. “Semua stakeholders pemilu baik itu KPU, Bawaslu, peserta Pemilu, Pemilih, pemerintah maupun Kepolisian dan TNI mesti gotong royong dan bahu membahu menyukseskan Pemilu sebagai instrumen demokrasi,” ucap Gebril.Gebril mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU Sumbar bahwa kerja kepemiluan tidak mungkin dikerjakan sendirian. Semua pihak menurut diaharus terlibat didalamnya. “Sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing masing,” tambah Gebril. (romel/ed diR)

Maros, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros hadir dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018 yang digelar Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maros di Gedung Pertemuan Kantor Bupati Bariga A Kabupaten Maros Rabu, (31/5/2018).Acara dengan tema “Memelihara dan Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Pilgub Sulsel 2018 di Kabupaten Maros” ini dihadiri Wakil Bupati Maros Harmil Mattotorang, Komisioner KPU Kabupaten Maros Divisi SDM dan Parmas Syaharuddin serta Wakapolres  Maros AKBP Najamuddin.Dalam sambutannya Harmil mengajak semua pihak menyukseskan Pilgub Sulsel 2018. Sebagai warga negara yang baik, semua perlu mengambil peran dalam  menjaga dan memelihara pilkada berjalan dengan lancar. “Karena ini juga manjadi tolok ukur kesuksesan suatu Pemilihan Umum (Pemilu),” kata Harmil.Komisioner Syaharuddin dalam paparannya menerangkan pemilu di indonesia, masalah dan tantangan dalam setiap pemilu hingga proses rekrutmen penyelenggara yang berintegritas. Hal ini menurut dia menentukan stabilitas dan kesuksesan pelaksanaan Pilgub Sulsel.“Bahwa setiap tahapan dalam pilgub berpotensi ada masalah. Ini bisa dihindari jika semua komponen dalam proses pemilihan ini menjaga integritasnya sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sinergitas antara penyelenggara dan seluruh stake holder mesti terjaga dengan  baik agar tercipta pemilu yang aman, damai dan berintegritas,” paparnya.Sementara itu Wakapolres Maros AKBP Najamuddin menyampaikan menegaskan komitmen petugas mengawal dan menjaga stabilitas keamanan dalam rangka menyukseskan Pilgub 2018. “Ini supaya pilgub berjalan dengan aman,tertib dan bermartabat,” tutup Najamuddin. (160-TknsHpms/ed diR)

Kotamobagu, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menandatangani nota kesepahaman, memorandum of understanding (MoU) dibidang hukum dengan Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu, Kamis (31/5/2018).“Perjanjian kerjasama tersebut dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Kotamobagu,” tegas Ketua KPU Kota Kotamobagu, Nova Tamon yang kemarin didampingi empat komisioner, Asep Sabar, Iwan Manoppo dan Ridwan Kalauw.Menurut Nova, Pemilihan Kepala Daerah yang rawan gugatan, terutama dari peserta yang tidak puas dengan hasil pilkada perlu penanganan khusus. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu adanya penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPU Kota Kotamobagu dengan kejaksaan khususnya dibidang bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum.“Setelah perjanjian ini, kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum apa saja, baik lisan maupun tertulis. Juga bantuan teknis dalam pembuatan produk-produk hukum berkaitan dengan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2018,” jelas Nova.Sementara itu Kajari Kotamobagu, Dasplin, menilai pilkada kali ini memang diperkirakan cukup menguras tenaga dan pikiran. Tidak hanya KPU Kota Kotamobagu, tapi juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah semuanya terfokus kepada pemilihan kepala daerah ini. “Kami sudah menangani berbagai kasus pemilu termasuk pilkada di kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Mudah-mudahan amanah ini bisa kami jalankan dengan baik,” tegas Kejari.Dia juga berpesan kepada KPU Kota Kotamobagu untuk mengutamakan ketelitian dan kekompakan. “Perlu diingat, mulai sekarang dokumen-dokumennya ditata dan dikelola dengan baik, sehingga ketika ada gugatan semuanya bisa dipenuhi. (kpu kota kotamobagu/ed diR)

Kudus, kpu.go.id - Setelah didistribusikan pada Rabu (30/5) lalu, 627.904 lembar surat suara kiriman PT Pura Barutama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kudus 2018 mulai dilakukan penyortiran dan pelipatan Kamis (31/5/2018).Ketua  KPU Kabupaten Kudus Moh Khanafi yang menangani divisi logistik menjelaskan bahwa tujuan diadakannya sortir dan lipat ini untuk mengetahui layak atau tidaknya surat suara yang akan digunakan tersebut. “Karena Surat suara tersebut barangkali ada  cetakan kurang jelas, bercak bekas tinta, berlubang atau potongan kurang sesuai. Biar pada waktu pemilihan tidak ada komplain,” ujar Khanafi disela penyortiran dan pelipatan surat suara di Gudang KPU Kabupaten Kudus.Setidaknya ada 100 petugas yang bekerja menyortir dan melipat surat suara selama empat hari (31 Mei-3 Juni 2018) ini. Adapun jumlah surat suara cadangan yang disiapkan sebanyak 2000 lembar.  Dalam proses penyortiran dan pelipatan Panwaskab Kabupaten Kudusikut mendampingi. (MNF/ed diR)