Berita Terkini

Makassar, kpu.go.id – Mengukuhkan persiapan menuju Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) II dengan 34 KPU Provinsi/KIP Aceh di Makassar Sulawesi Selatan. Rapat yang digelar tiga hari (24-26 Agustus 2018) juga menjadi bahan evaluasi atas sejumlah tahapan pemilu yang telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. “Maka tema rapim kali ini adalah mengukuhkan kesiapan kita. Jadi sudah banyak kesiapan kita lakukan, kita kukuhkan supaya pelaksanaan pemilu kedepan semakin baik,” ucap Ketua KPU Arief Budiman yang hadir bersama Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Viryan, Wahyu Setiawan serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali serta Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Sumarsono. Dalam sambutannya Arief juga meminta agar jajarannya yang ikut dalam rapim segera mengomunikasikan dan menyosialisasikan kebijakan yang dihasilkan selama kegiatan rapim ini. Menurut dia tidak banyak waktu yang dimiliki jajaran penyelenggara untuk mempersiapkan pemilu yang akan digelar bersamaan antara legislatif dan presiden tersebut. “Tidak punya cukup banyak waktu karena tahun depan (tidak lebih setahun lagi) lima jenis surat suara, kotak suara, penghitungan hasil pemilu legislatif dan presiden jadi tanggungjawab kita semua,” tutur Arief. Arief juga berpesan ditengah kesibukan jajarannya, tiga prinsip tetap harus dipegang teguh, yakni bekerja transparan, integritas serta menjaga soliditas. Zainuddin Amali dalam sambutannya mengatakan bahwa rapim dapat dimanfaatkan KPU sebagai sarana menyegarkan kembali apa saja tahapan yang telah dan akan dilaksanakan menuju hari pemungutan suara. Keberhasilan menyelenggarakan tahapan yang telah ditunjukkan hingga saat ini menurut dia jangan menyurutkan fokus untuk menjalankan tahapan yang ada didepan. “Sampai hari ini tentang pendaftaran, verifikasi calon dan sekarang sudah menghasilkan DCS dan juga pendaftaran capres cawapres saya kira berjalan baik. Tetapi bukan berarti tahapan sudah baik didepan tidak ada ujian,” kata Zainuddin. Sementara itu Sumarsono optimis KPU mampu menjalankan tahapan pemilu dengan sukses sebagaimana yang telah ditunjukkan lembaga ini saat berhasil menyelenggarakan Pemilihan di 2015, 2017 dan 2018. Menurut dia adanya pergantian jajaran komisioner di 2017 juga tidak berpengaruh pada perjalanan persiapan tahapan yang ada. “Tandanya KPU tidak bergantung pada orang, tapi sistem yang berjalan,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) tersebut. Sebelumnya Kepala Biro Perencanaan KPU, Sumariyandono dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan dari Rapim II adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu rapim juga untuk meningkatkan konsolidasi dan kordinasi internal KPU. “Selain itu mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul sehingga menghasilkan kebijakan yang berguna untuk pemilu 2019,” tutur Sumariyandono. Ketua KPU Sulawesi Selatan, Misna M Attas dalam kesempatan ini juga menyambut para peserta rapim dengan ucapan selamat datang. Selain itu yang bersangkutan juga menyuguhkan para tamu dengan hiburan tarian dan menyematkan selendang khas Sulawesi Selatan kepada para pimpinan dan tamu. Dikesempatan lain Misna juga menyempatkan diri, membacakan tulisan karya Taufik Ismail yang sempat dibacakan pada acara persiapan pelaksanaan pemilu 2004. “Semoga rapim bisa menghasilkan gagasan pemikiran baik yang sifatnya normatif maupun teknis. Karena bagi kita di KPU teknis juga sebuah substansi,” tutup Misna. (hupmas kpu Qk/foto: dianR/ed diR)

Makassar, kpu.go.id - Prinsip keterbukaan terus didengungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetiap kegiatan dan kesempatan yang ada.Seperti yang terlihat di acara Pelantikan Anggota KPU kab/kota di Kalimantan Tengah, (Pulang Pisau, Katingan, Barito Timur, Seruyan) di Makassar Jumat (24/8/2018). Ketua KPU Arief Budiman kembali mengingatkan jajarannya, khususnya 20 anggota KPU kab/kota di Kalimantan Tengah yang baru dilantik untuk menerapkan prinsip transparan disetiap tugas yang dijalankan. Menurut dia sudah jadi kewajiban KPU saat ini untuk menyampaikan apapun yang dikerjakan kepada masyarakat. "Jadi jangan pikir bisa kerja di belakang, di bawah meja. KPU sekarang kerja seperti di akuarium, semua bisa lihat, kalau ada yang nakal tinggal pukul saja," ucap Arief. Beberapa contoh keterbukaan yang wajib dilakukan jajaran KPU seperti terkait pengelolaan anggaran, hasil putusan serta kerja-kerja lain yang dibutuhkan informasinya oleh masyarakat. "Anggaran semua harus tahu, putusan juga," kata Arief. Selain pesan keterbukaan, KPU saat ini juga harus tetap menjaga integritas dan soliditas. Terkait pesan soliditas dia pun mengingatkan bahwa kerja KPU yang berlandaskan kolegial membuat antar anggota sangat bergantung satu dengan yang lain. "Jadi kalau ada satu lemah maka yang lain bantu. Tidak ada yang kuat, yang kuat itu kalau didukung dengan yang lain," tandas Arief. Terkait pesan khusus yang diberikan kepada anggota KPU kab/kota di Kalimantan Tengah yang baru dilantik, Arief mengajak mereka untuk cepat beradaptasi dengan tugasnya masing-masing. Lembaga KPU menurut dia butuh orang-orang yang siap dengan kondisi tugas yang dinamis. "Seperti penentuan lokasi pelantikan ini. Jadi jangan dianggap biasa, ini serba dadakan keputusannya (menentukan lokasi pelantikan)," tutup Arief. Pelantikan 20 Anggota KPU kab/kota di Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan No.: 1051 sd 1054 PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018. Antara lain Andry Wahyudi, Muhammad Zainurrohman, Royan Hanafi, Andy Amyanu Gandrung, Novan Budiono, Zarmiyeni, Usman Sitepu, Subandy, Habibi Mubarak, M Al Kustari, Agus Sukron Ma'mun, Buchari Muslim, Sudarmono, Muhammad Abdiannoor, Karyadi, Anugrahadi, Satya Hedipuspita, Serlis Rusandi, Yuliana serta Ahmad Najarudin. (hupmas kpu dianR/foto: Qk/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jendral (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) terkait Legislative Drafting di Ruang Rapat Edelweiss, Gedung KPU, Jakarta, Kamis (23/8/2018).Materi terkait Legislative Drafting disampaikan empat orang pemateri, Wahyu Pratidhina (Biro SDM), Agung Prasetya, Prastiwi serta Agustin Tri Setiyani (Biro Hukum). Dalam kesempatan itu juga dipaparkan tentang materi penyusunan peraturan serta metode roccipi.Dalam paparannya Wahyu menceritakan hasil dari diklat adalah meningkatnya pemahaman terkait teori dan metode perancangan teks, konteks, isi dan langkah-langkah penyusunan akademik. Selain itu juga lebih memahami teknik perluasan sistem peraturan, tujuan peraturan. “Tujuan dari diklat ini yaitu  memahani teori pendekatan baru dalam perancangan peraturan,” ujar Wahyu.Sementara itu Agustin Tri Setiyani menyampaikan bahwa ilmu yang didapatnya selama diklat, di antaranya metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Dia mengatakan bahwa dulu metode ini sempat dijelaskan.Hadir dalam Rapat Knowledge Sharing Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM; Kepala Bagian Perundang-undangan; Kepala Sub Bagian Diklat Teknis pada Biro SDM; Kepala Sub Bagian Informasi peraturan perundang-undangan; Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Penempatan SDM; Fungsional Umum Pada Biro Hukum dan SDM; serta Tenaga Teknis Pada Biro SDM dan Hukum. (hupmas kpu JAP27/foto: JAP27/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Berbekal komputer jinjing (laptop) yang telah dipersiapkan sebelumnya, para penghubung (liaison officer/LO) menjalani praktek penggunaan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) Pemilu 2019.Sebelumnya para peserta sendiri telah mendapatkan penjelasan detail dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait alur penggunaan aplikasi Sidakam. Oleh Komisioner KPU Hasyim Asy’ari bahkan turut dijelaskan beberapa hal penting seputar laporan dana kampanye yang perlu menjadi perhatian bersama seperti Kebijakan KPU Terkait Dana Kampanye; Tahapan dan Jadwal Pelaporan Dana Kampanye; Bentuk, Sumber dan Batasan Dana Kampanye; Jenis Laporan Dana Kampanye; Larangan dan Sanksi dan diakhiri dengan Aplikasi Dana Kampanye.“Kenapa dijelaskan? Karena perlu diperhatikan waktu, kemudian tahapan dan sumber dana kampanye yang boleh dan dilarang. Kemudian soal batasan sumbangan dana kampanye yang boleh dan tidak. Karena ini kalau sampai terlambat bisa tidak mengikuti pemilu ditingkatan yang telat melapor,” ujar Hasyim didampingi Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi Wahyu Setiawan serta Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono di Jakarta Kamis (23/8/2018).Di bagian alur penggunaan aplikasi sendiri, Hasyim yang membidangi Divisi Hukum langsung membeberkan cara mengoperasikan Sidakam. Diawali dengan menentukan jenis pemilihan, (calon legislatif, calon presiden atau calon DPD), dilanjutkan dengan login dengan cara mengisi username dan password dilanjutkan mengisi data penyumbang, data peserta pemilu hingga mencetak laporan.Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Hukum KPU RI, Andi Krisna dalam kesempatan selanjutnya mengatakan bahwa Sidakam berbeda dengan sistem informasi sebelumnya yang telah dimiliki oleh KPU. Sistem ini menurut dia dapat dioperasikan meskipun dalam kondisi luar jaringan/luring (offline).Kegiatan kemudian berlanjut dengan praktek penggunaan Sidakam oleh para penghubung partai politik, calon DPD yang dipandu oleh operator KPU. Juga dilakukan dikelas berbeda bagi para penghubung pasangan calon presiden dan wakil presiden. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyosialisasikan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) kepada partai politik (parpol), di Jakarta Kamis (23/8/2018). Sidakam sendiri adalah aplikasi yang nantinya akan digunakan peserta pemilu 2019 (calon legislatif, calon presiden dan calon perseorangan/DPD) untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) serta Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).“KPU mendorong supaya disetiap tahapan pemilu itu berlangsung transparan, penuh integritas dan professional. Salah satu tahapan penting itu berupa dukungan dana kampanye,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membuka kegiatan ujicoba aplikasi Sidakam Pemilu 2019.Pada kegiatan yang juga diisi dengan ujicoba Sidakam ini, Arief menegaskan bahwa kehadiran aplikasi dana kampanye adalah untuk memudahkan penyelenggara maupun peserta pemilu dipusat maupun daerah menunaikan tugasnya saat waktu pelaporan tiba. Sebab dengan segala kerumitan dan tantangan yang ada, laporan dana kampanye harus tepat dan segera disampaikan kepada publik. “Tujuannya untuk memudahkan para pihak membuat laporan. Juga untuk mendorong dan mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan digunakan,” tambah Arief.Dalam kesempatan itu, Arief juga meminta perwakilan parpol (liaison officer/LO) untuk cermat dan mengikuti kegiatan ujicoba dengan sebaik-baiknya. Menurut dia perlu dipahami bahwa yang penting dari laporan dana kampanye tidak hanya seberapa besar angka penerimaan dan penggunaan tapi juga kapan harus dilaporkan. “Karena sanksinya (selain nanti peserta diminta laporkan awal dan akhir), kalau tidak melapor akan dibatalkan keikutsertaannya,” tandas Arief yang turut menjelaskan bahwa aplikasi ini tetap dapat dioperasikan meskipun dalam posisi offline.Untuk diketahui tiga laporan dana kampanye, LADK, LPSDK serta LPPDK setelah disampaikan oleh peserta pemilu selanjutnya akan diaudit oleh Kantor Akuntann Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU. Masa kerja audit KAP sendiri adalah 30 hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari peserta pemilu. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Sehari pasca perayaan Idul Adha 1439 H, Masjid Nuruttaqwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar penyembelihan hewan kurban. Satu ekor sapi serta enam ekor kambing disembelih secara bergiliran disaksikan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, Sekjen Arif Rahman Hakim serta pejabat dan staf dilingkungan KPU.Proses penyembelihan dimulai sekira pukul 09.00 WIB setelah terlebih dahulu dibuka secara resmi oleh Hasyim. Dalam sambutannya, mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah itu mengingatkan kembali makna kurban sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim AS. Menurut dia berkurban berarti menata dan hati dan keikhlasan. “Menata hati meliputi tiga hal, sabar, ikhlas serta tawakal. Jadi tidak bisa tiba-tiba dia menata hati sebelum ikhtiar lalu sabar,” ujar Hasyim di Halaman Gedung KPU Kamis (23/8/2018).Hasyim yang pada kesempatan itu juga berkurban satu ekor kambing mengatakan bahwa ulama sendiri membagi sabar dalam tiga aspek, sabar terhadap musibah, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah SWT serta sabar dalam menghindari maksiat. “Setelah sabar dan ikhlas baru tawakal. Pada titik itu kita bisa menerima apa yang terjadi,” lanjut Hasyim.Ikhlas dan sabar sendiri menurut dia adalah kata yang mudah diucap namun sulit ketika dipraktekkan. Dia mencontohkan bagaimana ikhlas dan sabar mudah disampaikan ketika seseorang mendapat musibah namun sulit ketika yang bersangkutan yang menerima musibah.“Kepada bapak, ibu yang berkurban terimakasih semoga amalnya mendapatkan pahala. Dan kepada panitia dipastikan petugas penyembelihan dipandu niatnya juga peralatan yang digunakan. Diakhir mohon pembagian daging diperhitungkan kepada mereka yang berhak,” imbuhnya.Sementara itu Ketua Panita Kurban KPU, Aminsyah mengatakan bahwa di Idul Adha 1439 H terjadi peningkatan jumlah hewan yang diterima. Dia juga berterimakasih kepada para pengkurban yang telah mempercayakan hewan kurbannya untuk disembelih dan didistribusikan oleh pengurus Masjid Nuruttaqwa.1.       Sapi (Arif Rahman Hakim, Lucky Firnandi Majanto, Nur Syarifah, Nanang Priyatna, Solikhah, Daryatun, Andi Prasetyo)2.       Kambing (Hasyim Asy’ari)3.       Kambing (Evi Novida Ginting)4.       Kambing (Wahyu Setiawan)5.       Kambing (Kel Besar Arif Rahman Hakim)6.       Kambing (Andi Krisna an Daffa Ananda Putra Krisna)7.       Kambing (Andi Firmanda)(hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)