Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Setelah resmi dilantik, Anggota KPU Provinsi periode 2018-2023 Gelombang II melanjutkan rangkaian kegiatannya dengan mengikuti Orientasi Tugas di Jakarta, Rabu (7/11/2018).Ketua KPU RI, Arief Budiman yang hadir didampingi komisioner lainnya pun berbagi pengalaman yang dimilikinya selama menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Dia ingin pengalaman tersebut juga diikuti oleh penyelenggara bagaimana memupuk diri menjadi seorang pemimpin (leader), dan juga mengatur (manage) lembaga dalam menjalani tugas kepemiluan.Pada kesempatan itu Arief, memang hanya menitik beratkan paparannya pada dua kata tersebut. Bagaimana managerial itu maintenance sedangkan leader itu develop. “Maintance itu apa yang ada dijaga tapi kalau leader itu menciptakan kreasi,” kata Arief.Dia mencontohkan paparannya pada sebuah mobil yang dari segi manager berarti hanya menjaga agar selalu terawat sementara leader dalam berfikir bagaimana mobil tersebut bisa menjadi sarana sosialisasi selain dikendarai. “Makanya saya berharap pembekalan menghadirkan peran-peran dua tokoh tadi yakni manager dan leader. Jadi peran sekretaris dan anggota KPU penting dalam pembekalan itu,” kata Arief.Kepala Biro SDM KPU RI, Lucky Firnandy Majanto yang hadir menyampaikan bahwa tujuan dari Orientasi Tugas untuk membangun anggota KPU yang memilikiprinsip kuat sebagai penyelenggara pemilu. Melalui orientasi tugas nanti akan terlihat bagaimana mandiri, jujur, adil, keterbukaan, profesionalitas, efisein dan efektif, dapat dijalankan oleh penyelengggara pemilu. “Dan tentu mengedepankan hal-hal prinsip yaitu integritas berkepribadian kuat jujur dan adil,” ucap Lucky.(hupmas kpu Bil/foto: Ieam/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik 57 anggota untuk provinsi dan kabupaten/kota dari Kota Mobagu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Jawa Tengah Kabupaten  Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, dan Provinsi Jawa Barat, di Jakarta Rabu (7/11/2018).Hadir memimpin jalannya pelantikan Ketua KPU RI Arief Budiman, didampingi Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Viryan, serta Evi Novida Ginting Manik. Dari Setjen KPU RI hadir Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti.Pada pesannya Arief, mengatakan bahwa proses rekrutmen anggota KPU tidaklah mudah karena membutuhkan kecermatan dan proses panjang. Dia juga berpesan agar anggota KPU baru diberikan menjaga amanah ini bekerja ikhlas.Pada pesan yang lain Arief juga mengajak jajaran KPU provinsi, kabupaten/kota untuk mempedomani prinsip kerja KPU yang sudah di bangun selama ini, yakni bekerja taransparan, penuh integritas dan bekerja dengan penuh solidaritas.Dia juga mengingatkan agar jajaran penyelenggara di provinsi, kabupaten/kota untuk segera beradaptasi dengan tugas yang diemban. “Anda sudah menjadi anggota KPU maka kepatuhan anda hanya pada KPU, jadi amanah ini harus dijaga dengan baik yang sudah diberikan," tutur Arief. (hupmas kpu ieam/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Koordinasi dan Tata Kelola Dokumen Arsip Pemilu di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Provinsi/KIP Aceh resmi dibuka di Jakarta, Rabu (7/11/2018).Kegiatan yang dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim ini sekaligus untuk menyamakan persepsi, memastikan bahwa tata kelola arsip dilakukan dengan mengedepankan dua aspek, pertama menjamin ketersediaan arsip yang memberi kepuasan bagi para penggunanya (user) dan kedua menjamin keselamatan dari arsip itu sendiri. “Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang membutuhkan sistem pengelolaan yang tepat.Ketepatan pengelolaan arsip menciptakan efektifitas, efisiensi dan produktivitas bagi organisasi yang bersangkutan,” ujar Arif saat membuka kegiatan.Oleh karena faktor manajemen yang baik menurut dia penting untuk diterapkan dalam pengelolaan arsip ini. Dia meminta agar penyelenggaraan tata kelola arsip tidak dilakukan secara sambilan, tapi harus fokus dan menyeluruh.Sementara itu Kepala Biro Umum Setjen KPU RI Yayu Yuliani, menjelaskan maksud dan tujuandari kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini adalah untuk menyamakan persepsi dan membedah permasalahan tata kelola kearsipan (khususnya arsip pemilu) sesuai peraturaan perundang undang dan ketentuan yang berlaku.Menurut Yayu pengelolaan arsip pemilu sendiri telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 14 huruf (b) dimana KPU berkewajiban mengelola, merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang sebagian urusan arsip nasional/arsip nasional republik indonesia (ANRI).Dipenjelasannya yang lain Yayu menyampaikan bahwa peserta pada kegiatan rakor ini berjumlah 138 orang terdiri atas panitia 20 orang; peserta pusat 50 orang (masing masing dari pejabat dan staf); dan peserta Provinsi 68 orang (masing masing provinsi 2 orang terdiri dari kasubag kul dan operator yang menidangi kearsipan).Diakhir pidatonya Yayu berharap peserta dapat mengikuti acara dengan baik dan mengambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh para pembicara. (hupmas kpu ri James/foto: James/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id – Seri ketiga Focus Group Discussion (FGD) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama akademisi, peserta pemilu dan masyarakat sipil pemerhati kepemiluan kembali digelar, Rabu (7/11/2018). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kali ini yang menjadi tuan rumah dari kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang telah berlangsung 2015-2018.Sama seperti FGD didua seri sebelumnya (USU Medan serta Unair Surabaya), hadir dari perwakilan KPU RI, Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi, sedangkan dari kalangan akademisi hadir dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim. Adapun tema dari FGD kali ini, “Kajian Tematik Pemilu, Pemilihan Serentak Demokrasi, Efisiensi, dan Solusi”.Dalam sambutannya Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan kebutuhan lembaganya mengevaluasi setiap pelaksanaan pemilihan serentak untuk mendukung program dan tahapan berikutnya yakni Pemilu 2019. Hal yang perlu dievaluasi menurut dia tidak hanya dari segi teknis penyelenggaraan tapi juga sistem, regulasi, otoritas yang terkait dengan pemilihan serentak itu sendiri.Pramono juga memunculkan bahan perbincangan ketika banyak pihak yang mempertanyakan apakah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak lebih efisien dibanding pemilihan yang dahulu terpisah.Sementara itu Kepala Bagian Antar Lembaga Setjen KPU RI Sekarlinasti di pidato pembukaan menjelaskan tujuan diadakan FGD antara lain mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang terkait dengan manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan partisipasi dalam pemilihan. Selain itu kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan serentak serta implikasinya bagi kualitas pemilihan tersebut.Dia juga berharap FGD yang berlangsung ini dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan pemilihan serentak berikutnya. “Output kegiatan FGD nantinya menghasilkan kajian-kajian untuk dikomsumsi oleh para kajian yang dituangkan dalam laporan yang disusun sebagai rekomendasi untuk menjadi masukan perbaikan kepada para pengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemilihan serentak,” tutur Sekar. (hupmas kpu dosen/foto: dosen/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id – Penyampaian materi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) gelombang ketiga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menghadirkan pembicara Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim.Gaffar dalam materi FGD-nya menyoroti beberapa hal terkait ketatnya kontestasi di pemilihan serentak lalu serta potensi konflik di yang terjadi ditiga proses pemilihan 2015-2018. Dia mengatakan disetiap pemilihan selalu ada daerah yang dikhawatirkan terjadi konflik dan potensi konflik tersebut berasal dari berbagai sebab.Dilanjutkan Gaffar, sebab konflik tersebut antara lain akibat kurangnya sosialisasi perundang-undangan hingga mengakibatkan perbedaan persepsi. Kedua akibat petahana yang mencalonkan diri kembali dan menggunakan kekuatan sumberdaya (aparat sipil negara) yang dimilikinya untuk memenangkan kontestasi, hingga yang ketiga, kesengajaan ASN untuk ikut terlibat pemenangan proses pemilihan serentak. “Kesengajaan itu terutama terkait dengan pola-pola dana sosial tingkat lokal, itu hanya contoh saja dari 9 hal pokok yang bisa menimbulkan konflik,” tutur Gaffar.Acara pun diselingi tanya jawab dari peserta FGD atas paparan yang telah disampaikan. (hupmas kpu dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Usai dibuka pada Senin, 5 November 2018, malam, kegiatan Koordinasi Logistik Pemilu 2019 kembali berlanjut dengan sosialisasi klik katalog nasional oleh Pejabat Biro Logistik Sekertariat Jenderal KPU RI.Dalam kesempatan tersebut Kepala Sub Bagian Standar Barang dan Jasa Biro Logistik KPU RI, Fandu Dwiatma menjelaskan ikhwal klik pemesanan katalog sampul pemilu 2019. “Perlu diperhatikan jenis sampul dibagi ke dalam dua bagian yakni katalog dan non katalog,” ucap Fandu di Jakarta, Selasa (6/11/2018).Adapun jenis sampul yang masuk dalam katalog terdiri dari sampul jenis biasa yang digunakan untuk sampul surat rusak, surat suara tidak sah, formulir model C berhologram, salinan formulir model C dan formulir model DA dan sampul jenis kubus yang digunakan untuk sampul surat suara sah, surat suara yang tidak digunakan, salinan daftar pemilih, formulir model DAA dan surat suara.Sedangkan jenis sampul yang masuk dalam kategori non katalog terdiri dari sampul jenis kubus yang digunakan untuk sampul C3, C6, A5, C6 yang tidak terdistribusikan, dan tempat kumpulan anak kunci ; sampul jenis kecil yang digunakan untuk anak kunci ; dan sampul jenis biasa yang digunakan untuk DB dan DC."Untuk spesifikasi teknis dan desain sampul kalau sampul kubus bahannya itu kertas samson kraft 80 gram warna coklat, cetak hitam satu muka, berbentuk kantong empat persegi panjang yang ukurannya 30 cm x 30 cm x 11 cm,” jelas Fandu.Untuk Sampul biasa spesifikasi bahan, warna, dan cetak sama namun bentuk dan ukuran berbeda di mana sampul biasa menggunakan bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 27 cm x 35 cm.Setelah pemaparan, kegiatan berlanjut dengan simulasi klik pemesanan katalog e-purchasing dengan memperhitungkan kebutuhan kebutuhan logistik di Kabupaten/Kota masing-masing. (hupmas kpu Bil/foto: Ieam/ed diR)