Berita Terkini

Gorontalo, kpu.go.id- Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 resmi dilantik dan diambil sumpahnya melalui Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (8/9). Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh 20 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014. Dari 45 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 yang terpilih tersebut, sebelas diantaranya ialah Anggota DPRD periode sebelumnya yang terpilih kembali.“Pengucapan sumpah/janji anggota Anggota DPRD bukan hanya sekadar seremonial, akan tetapi mengandung makna yuridis dan wujud tanggung jawab kepada masyarakat" ujar DR. Rustam HS. Akil, SH., MH, pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014 dalam rapat tersebut.Rustam, yang juga terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dari Partai Golkar ini, berpesan bahwa tugas DPRD bukan hanya seputar legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tetapi juga berkewajiban secara moral untuk terus melakukan kerja-kerja pendidikan politik, memberdayakan basis-basis konstituen, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sebagai anggota legislatif.Rapat paripurna ini juga menetapkan DR. Rustam HS. Akil SH., MH sebagai Pimpinan DPRD Sementara dan H. Feriyanto Mayulu S.I Kom, MH dari PAN sebagai Wakil Pimpinan DPRD Sementara. Pemilihan kedua nama tersebut ditentukan melalui mekanisme internal masing-masing partai politik. Adapun Partai Golkar dan PAN memperoleh hak mengajukan nama Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPR Sementara karena kedua partai politik memperoleh kursi terbanyak hasil Pemilu 2014. Partai Golkar mendapat dua belas kursi dan PAN tujuh kursi.Menanggapi komposisi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terpilih tersebut, Daryatno Gobel, Anggota DPRD terpilih dari PAN, berpendapat, adanya sebelas Anggota DPRD incumbent membuktikan bahwa mereka orang-orang pilihan dan diberi kepercayaan lagi oleh masyarakat. “Insya Allah kami (anggota) DPRD yang baru dilantik bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain," ungkap Gobel.Gobel yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo ini mengatakan, sebagai wakil rakyat akan membawa aspirasi-aspirasi dari Kabupaten Gorontalo. "Aspirasi-aspirasi masyarakat Kabupaten Gorontalo yang disampaikan ketika di DPRD Kabupaten Gorontalo dan bukan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Gorontalo tetapi menjadi wewenang (Pemerintah) Provinsi (Gorontalo) akan kita perjuangkan dan Insya Allah akan kita realisasikan amanah ini" ujarnya. (fat/red.)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota Bali mendatangi KPU RI untuk melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 yang akan digelar serentak di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Senin (8/9).Lima Kabupaten/Kota yang rencananya akan menggelar Pemilukada secara serentak antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, dan Karangasem. Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro, yang memimpin jalannya rapat, menyetujui dan menyambut baik jika KPU Daerah akan menyelenggarakan Pemilukada secara serentak. “Jika di satu provinsi dapat disatukan akan jauh lebih baik, berkaitan dengan tahapan, kami setuju jika dilakukan secara bersama-sama,” tuturnya. KPU berharap, jika dilaksanakan secara serentak, proses Pemilukada dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, yang hadir dalam rapat, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan Pemilukada yang akan berlangsung serentak di lima kabupaten/kota tersebut.“Kami di daerah dan di provinsi sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengenai penyelenggaraan Pemilukada yang akan digelar serentak,” ujar Sandi.Dari hasil koordinasi tersebut, KPU Provinsi Bali rencananya akan menyelenggarakan Pemilukada pada 19 Mei 2015. Tanggal tersebut ditentukan karena masa jabatan Bupati Karangasem akan habis pada 21 Juli 2015.Menurut Juri, dua bulan penyelenggaraan tahapan pemilu adalah jangka waktu yang ideal. “Memang ada risiko, tetapi waktu tersebut adalah waktu yang ideal untuk melaksanakan pemilu, sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya,” jelas Dia.Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menyebutkan, ada empat hal penting yang perlu dipersiapkan secara matang oleh penyelenggara pemilu. “Perlu dipersiapkan empat hal penting dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu budget, regulasi, rancangan tahapan dan SDM (Sumber Daya Manusia),” jelasnya.Menurutnya, KPU Daerah perlu menyusun anggaran yang baik, sekaligus jeli mempertimbangkan hal-hal yang muncul di luar konteks KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.“Perlu diperhatikan juga mengenai kejadian-kejadian yang muncul di luar konteks KPU, seperti Pemungutan Suara Ulang, dan gugatan PHPU,” lanjut Ferry.Mengenai RUU Pilkada yang saat ini sedang digarap oleh DPR, Juri menjelaskan kepada KPU Provinsi dan semua jajaran untuk tetap mempersiapkan semua tahapan Pemilukada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang saat ini berlaku.“Apapun keputusan DPR, kita ikuti saja perkembangannya. Sepanjang belum ada peraturan, kita persiapkan saja setiap tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini,” tandas Juri.Mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut mengingatkan kepada Ketua dan Anggota KPU Bali untuk tidak terpengaruh dengan dinamika yang sedang terjadi di Badan Legisatif tersebut.“KPU secara kelembagaan tidak pada tempatnya untuk turut andil dalam penyusunan peraturan tersebut, lebih baik kita (KPU) melakukan diskusi intensif dengan lembaga negara terkait mengenai persiapan dan penyusunan format penyelenggaraan pemilukada yang baik, transparan dan sesuai dengan oeraturan yang berlaku,” tegasnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Manado, kpu.go.id- Gladi bersih persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (6/9) malam. Acara ini dikikuti oleh seluruh Anggota DPRD Sulawesi Utara terpilih periode 2014-2019. (Foto KPU/Teks/SIJ)

Bogor, kpu.go.id- “Seseorang tidak dapat berkembang jika dia tidak mengenal baik siapa dirinya dan sebesar apa potensi yang dimilikinya.” Pernyataan tersebut disampaikan Haikal Hassan, seorang motivator dan entrepreneur terkemuka, di hadapan 50 peserta kegiatan internalisasi budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (5/9). Acara yang berlangsung di Sentul, Bogor, ini digelar untuk meningkatkan kualitas aparat penyelenggara pemilihan umum. Pada kesempatan ini, Haikal menyebutkan, selain mengenali potensi diri, tiap individu perlu memiliki mimpi besar untuk dapat mengembangkan karakter ke arah yang lebih baik. Entrepreneur yang telah berkarya selama 24 tahun ini berpendapat, sebagai seorang aparat pemerintahan, setiap personel perlu memiliki komitmen yang kuat untuk mengutamakan kepentingan instansi daripada agenda pribadi.“Sebagai seorang fungsionaris pemerintahan, kita perlu menjadi pribadi yang pintar. Jika ada benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan instansi, kita perlu mengutamakan kepentingan instansi, dan sekali lagi saya katakan, setiap aparat perlu sebuah komitmen yang kuat untuk mengabdi,” jelas Dia.Sejalan dengan Haikal, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik yang membuka acara tersebut mengatakan bahwa setiap pegawai KPU perlu membangun citra aparatur KPU yang lebih baik dan terpercaya.“Semua aparatur di setiap jajaran KPU perlu memiliki kepekaan sosial, dan meningkatkan produktifitas kerja untuk membangun citra aparatur yang memiliki kapasitas baik dan terpercaya,” tandas Husni.Selain hal tersebut, Husni mengingatkan kepada peserta kegiatan untuk menanamkan budaya kerja yang berlandaskan visi dan misi KPU, memperbaiki perspektif nilai, anggapan dasar, norma, dan pola perilaku setiap aparatur penyelenggara pemilu.Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim yang turut hadir dalam acara tersebut berpesan kepada semua pegawai, khususnya peserta kegiatan untuk bersama-sama menjawab keinginan masyarakat.“Saya berpesan kepada pegawai KPU untuk dapat menjawab tantangan masyarakat yang mengingikan tersedianya aparatur penyelenggara pemilu yang berintegritas, karena aparatur yang berintegritas merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu,” pesan nya.Untuk tercapainya perilaku dan budaya kerja aparatur KPU yang berkualitas, kegiatan serupa akan kembali digelar pada tanggal 17 September 2014, 3 Oktober dan 15 Oktober 2014. (reni-risky/red. FOTO KPU/sdm/diklat)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Sekretaris Jenderal, Arif Rahman Hakim menggelar Rapat Koordinasi dengan 20 Sekretaris KPU Provinsi terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan KPU Tahun 2014.Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai 1 Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat itu dihadiri juga oleh Kepala Biro SDM, Farida Fauzia, Kepala Biro Perencanaan, Lucky Firnandy Majanto, dan Inspektur KPU RI, Adiwijaya Bakti.Arif berpesan kepada seluruh sekretaris KPU Provinsi yang hadir untuk memberitakan penerimaan CPNS tersebut ke website KPU di tiap provinsi. “Saya harap informasi penerimaan CPNS ini dibuka seluas-luasnya, khususnya melalui website di masing-masing provinsi, sehingga masyarakat, khususnya para pencari pekerjaan dapat mengetahui informasi ini,” pesannya.Menurutnya jika informasi ini disampaikan secara serentak, masing-masing daerah akan mendapatkan kuota jumlah pelamar yang merata. “Supaya jumlah pelamar merata di masing-masing daerah, semua jajaran perlu menginformasikan berita ini secara bersama-sama, sehingga tidak terjadi permasalahan seperti jumlah pelamar di daerah tertentu membengkak, sedangkan di daerah lain terjadi kekurangan jumlah pelamar,” tutur Dia.Lebih lanjut Arif mengatakan, karena masih ada sisa delapan hari lagi sebelum pendaftaran ditutup, (12/09/2014) Ia menghimbau kepada masing-masing sekretaris untuk melakukan persiapan secara maksimal, sehingga tidak muncul permasalahan yang dapat menghambat proses penerimaan CPNS tersebut.“Karena penerimaan CPNS tahun ini menggunakan sistem tes berbasis komputer, saya minta masing-masing sekretaris berserta jajarannya untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang matang, mulai dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Lembaga penyelenggara CAT (Computer Assisted Test), hingga pembagian tugas dan peran tiap-tiap panitia penyelenggara penerimaan,” jelas Arif.Dalam penyelenggaraan tes kompetensi berbasis komputer nanti, KPU bekerjasama dengan  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Lembaga tersebut dipilih karena secara kelembagaan telah memiliki jajaran hingga tingkat Kabupten/Kota.Dengan dipilihnya lembaga tersebut, KPU berharap para pelamar pekerjaan mendapatkan akses yang mudah dan terjangkau selama mengikuti serangkaian tahapan tes penerimaan CPNS.Dalam penutupnya, Arif menjelaskan bahwa standar minimum IPK yang akan diterapkan oleh KPU adalah 2,90 untuk lulusan perguruan tinggi negeri, dan 3,00 untuk lulusan perguruan tinggi swasta, dengan harapan KPU akan mendapatkan putra/putri terbaik daerah dan berkompeten di bidang masing-masing. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, atas dimasukkannya isu pangan, energi dan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Pemberian penghargaan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, kepada Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, di Ruang Sidang Utama KPU RI, Selasa (3/9). Masuknya isu pangan, energi dan lingkungan hidup itu diantaranya dapat dilihat pada Debat Capres dan Cawapres putaran kelima yang berlangsung pada 5 Juli 2014. Menurut Tarigan, penggabungan ketiga tema tersebut dalam materi debat Capres-Cawapres Pemilu 2014 menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan sesuatu yang bersifat prinsipil. “Kita tahu pangan dan energi merupakan hak dasar kita, dan lingkungan ini merupakan suatu hal yang penting. Kalau kita lihat Pemilu 2009, isu lingkungan digabung dengan kesehatan. Sehingga debatnya teknis-teknis lingkungan saja. Tapi di tahun ini, politik pangan, politik energi dan politik lingkungan digabungkan menjadi suatu hal yang menurut kami penting,” kata Tarigan. Selain itu, Walhi menyampaikan indikator penting dari penilain ini antara lain menurunnya secara drastis penggunaan alat peraga yang tak pada tempatnya. "Jumlah penggunaan baliho ataupun spanduk menurun drastis jika dibandingkan dengan Pemilu 2009," ungkapnya. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menyambut baik penghargaan dari Walhi tersebut. “Mudah-mudahan apa yang menjadi pendapat dari Walhi terhadap Pemilu 2014 ini bisa menjadi perhatian kita ke depan dalam upaya kita meningkatkan penyelenggaraan Pemilu,” kata Husni. Husni berharap, penghargaan ini mampu menjadi motivasi seluruh jajaran penyelenggara dari pusat hingga daerah, supaya dapat mencapai prestasi-prestasi berikutnya pada penyelenggaraan pemilu-pemilu yang akan datang. Husni menerangkan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, pihaknya telah mendiskusi dan mengingatkan agar pesta demokrasi ini harus bisa berjalan dengan ramah lingkungan. “Jangan sampai ada penyelenggaraan pemilu yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan, walaupun mungkin dilakukan secara sadar atau pun tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung,” kata Husni. Ia menjelaskan, pada penyelenggaraan Pileg 9 April 2014 lalu, KPU telah membuat aturan agar para peserta pemilu tidak merusak taman dan pepohonan dalam mempublikasikan alat peraga kampanye. “Walaupun masih ada yang kurang patuh, yakni mereka yang langsung memakukan fotonya di pepohonan. Ada juga yang mengecat pepohonan,” jelas Husni. Kemudian saat Pilpres, lanjut Husni, KPU juga mengharuskan Capres-Cawapres peserta Pemilu 2014 untuk mempunyai visi misi yang mengutarakan tentang lingkungan. “Sebagai tindak lanjut dari visi misi tentang lingkungan itu, kita memasukkan materi tersebut dalam Debat Capres-Cawapres Pemilu 2014,” ujarnya. “Jadi kita memang punya komitmen agar Pemilu ini bisa ramah lingkungan. Kemudian pasca pemilu, siapapun yang akan memimpin bangsa ini juga punya visi untuk melakukan proses pembangunan di satu sisi, tapi juga melestarikan lingkungan di sisi lain,” imbuh Husni. Pihak Walhi sendiri berharap, penghargaan ini dapat mendorong KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang memperhatikan seputar isu lingkungan hidup. “Kita tahu setelah Pemilu 2014 ini selesai, akan banyak sekali Pemilukada di tahun 2015. Sehingga kami harapkan, isu lingkungan ini bisa menjadi isu penting yang didorong oleh pemerintah daerah. Melalui KPU RI, kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pengingat agar penyelenggaraan pemilu di daerah dengan isu lingkungan itu dapat menjadi lebih baik,” pungkas Tarigan. (bow/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)