Berita Terkini

Tangerang, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019, di Tangerang, Banten, Sabtu (19/5/2018). Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutannya mengatakan hingga saat ini pembahasan draft Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan ini belum selesai pembahasannya bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI.“Sebenarnya pembahasan pertama sudah di bulan Januari, tetapi kemudian ada pembahasan verifikasi parpol, sehingga semua bergeser, dan akhirnya tertunda hingga masa reses berakhir. Kemungkinan pembahasan selanjutnya mau dijadwalkan minggu depan,” tutur Arief di depan peserta Bimtek Pencalonan Gelombang I.Meskipun draft PKPU belum selesai dibahas, namun menurut Arief bimtek tetap dilaksanakan, dengan pertimbangan diharapkan substansi yang diatur di PKPU tidak berubah. Dan apabila ada perubahan-perubahan, maka pihaknya siap menyesuaikan.“Tahapan pencalonan ini menjadi krusial apabila peserta pemilunya tidak diverifikasi dengan baik. Apabila semua komponen dalam tahapan pencalonan bisa ditetapkan dengan baik, maka pemilu akan menghasikan orang-orang yang terbaik,” tegas Arief.Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah dalam laporan kegiatannya menjelaskan tujuan kegiatan bimtek ini untuk mendapatkan kesepahaman materi dan kebijakan tentang pencalonan.Bimtek ini diselenggarakan selama delapan hari yang dibagi dalam empat gelombang tersebut diikuti oleh Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Divisi Teknis dan Kabag/Kasubbag Teknis dari seluruh Indonesia. (hupmas kpu Arf/Foto Arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Rombongan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Pasis Sespimma) Polri Angkatan 59 menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengisi kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP).Rombongan yang terdiri dari 20 pasis (18 laki-laki dan 2 perempuan) ini diterima langsung Komisioner KPU, Ilham Saputra didampingi Kepala Biro Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah serta Kepala Biro Umum, Yayu Yuliani.Dalam sambutannya Ilham menyampaikan terimakasih atas kehadiran dan kepercayaan Pasis Sespimma Angkatan 59 yang ingin tahu lebih dalam tata kerja lembaga penyelenggara pemilu. Dia mengatakan bahwa kerja KPU adalah bagian dari kegiatan politik, kegiatan demokrasi yang dalam penerapannya bersentuhan langsung dengan kepolisian. “Disetiap level nanti entah bapak/ibu sebagai kapolsek, kapolres akan bersentuhan dengan kerja-kerja kami juga,” ujar Ilham di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta, Jumat (18/5/2018).Dalam kesempatan itu Ilham pun menjelaskan kepada rombongan Pasis Sespimma tentang informasi kepemiluan mulai dari tahapan pemilu, dasar hukum kepemiluan, aturan kampanye hingga strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi. “Penguatan organisasi, selama ini kita menggelar bimtek-bimtek sampai level terbawah, kemudian kita juga melakukan penyempurnaan sistem IT (informasi teknologi) dan juga melakukan monitoring,” jelas Ilham.Dikesempatan yang sama, Nur Syarifah menjelaskan tentang anggaran, teknis dan sengketa kepemiluan. Untuk poin terakhir, dia menyebut keterlibatan polri sangat penting terutama dalam hal fungsi penegakan dan pengamanan. “Penegakan yang berjalan di sengketa pemilu terutama pelanggaran pidana, apabila di Gakkumdu ada unsur pidana maka akan diproses. Contoh proses yang sekarang berjalan di Provinsi Sumatera Utara, ini peran polri dalam sengketa pemilu,” papar Nur Syarifah. Dia menambahkan, bahwa kedepan diharapkan polri dapat terus berperan aktif dalam mencegah munculnya praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Indonesia. Kegiatan pun ditutup dengan penyerahan cindera mata dari Pasis Sespimma Polri kepada KPU dan foto bersama. (hupmas kpu/bil/ foto: Ieam/ed diR)

Sekadau, kpu.go.id – Derasnya arus informasi di media sosial (medsos) perlu disikapi oleh masyarakat dengan pintar menyaring kebenaran dari informasi yang ada tersebut. Media sosial sedianya digunakan untuk mencerdaskan bahkan meningkatkan rasa persatuan bukan justru memecah belah masyarakat.“Media sosial bisa menjadi sarana sosialisasi yang efektif, efisien serta murah. Namun, masyarakat harus secara mandiri menyaring semua informasi yang diterima melalui media sosial,” ujar Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu Sekretariat Jenderal KPU RI, Robby Leo Agust saat menjadi pembicara kegiatan Sosialisasi Budaya Politik Santun 2018 Selasa, (15/5/2018).Kegiatan ini diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Sosialisasi budaya politik santun menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat kabupaten sekadau untuk menghadapi persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. Tema dari kegiatan ini “Peranan Media Sosial Dalam Pelaksanaan Kampanye Politik Terkait Budaya dan Etika Politik yang Santun, Bersih dan Bermartabat.Sebelumnya perwakilan Kemendagri memaparkan materi tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat.Acara ini dihadiri sejumlah stakeholder di Kabupaten Sekadau, dari LSM, Ormas serta Pelajar dan Mahasiswa. Acara juga di buka oleh Bupati Kabupaten Sekadau serta pejabat lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. (hupmas kpu/irul/foto: irul/ed diR)

Putussibau, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) “Tuah Silok” milik KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (15/5/2018). Peresmian diawali hiburan tarian dan diikuti secara simbolis dengan pemukulan rebana dan penandatanganan prasasti.Dalam sambutannya, Viryan menjelaskan bahwa keberadaan RPP harus menjadi media efektif mengenalkan demokrasi dan pemilu kepada masyarakat. “RPP merupakan wahana pembelajaran, tidak hanya untuk masyarakat, namun juga bagi penyelenggara pemilu,” ujar Viryan.Sampai sejauh ini, menurut Viryan RPP yang telah dibangun terdapat di 34 Provinsi dan 296 kab/kota. Khusus untuk Kalimantan Barat sendiri, RPP Tuah Silok menjadi yang kedelapan yang telah terbentuk dan diresmikan. “Target di 2018 ini 514 kab/kota di seluruh Indonesia sudah terbentuk RPP, hal ini sebagai upaya menggenjot partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 nanti," tutur Viryan.Secara teritori, Kabupaten Kapuas Hulu adalah satu dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga keberadaan RPP menurut viryan sangat penting sebagai upaya mencerdaskan pemilih didaerah perbatasan.Acara peresmian RPP turut dihadiri perwakilan relawan demokrasi,  perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, jurnalis,  forkompinda setempat, segenap unsur masyarakat dari berbagai basis pemilih, utamanya pemilih pemula.Pemilihan nama Tuah Silok merupakan inisiatif KPU agar mudah dikenal oleh masyarakat setempat. Tuah dalam bahasa lokal berarti keberuntungan, sedangkan silok adalah nama lain dari ikan arwana yang merupakan ikan kebanggaan warga Kapuas Hulu dengan ciri khas menarik dan disukai orang banyak. Spirit itulah yang ingin dicapai oleh KPU, yakni RPP akan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk belajar kepemiluan dan membawa keberuntungan dengan semakin cerdasnya pemilih disini (hupmas kpu kapuas hulu/ich/foto: asro/ed diR)

Jakarta,kpu.go.id - Maraknya gangguan keamanan yang terjadi beberapa waktu terakhir disikapi bagian pengamanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan meningkatkan keamanan dan kewaspadaan. Jajaran pengamanan dalam KPU diminta untuk selalu siaga, meminimalisir terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan baik dalam bentuk ancaman, gangguan ketertiban hingga teror.“Seorang pengamanan harus jeli, bagaimana melihat gerak gerik seseorang. Curiga itu perlu, karena otoritas pengamanan ada pada kalian,” ujar Kepala Bagian Pengamanan Setjen KPU Suyadi dalam rapat berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang digelar di Ruang Edelweis KPU Senin (14/5/2018).Suyadi juga menekankan pentingnya respon yang baik dari jajaran pengamanan KPU untuk melihat potensi terjadinya gangguan keamanan yang ada disekitarnya. Dia berharap jajaran pengamanan cekatan dan mampu menyelesaikan masalah dengan mandiri, safety management perlu untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan meluas. “Kalau bisa kita melaksanakan pengamanan sebaik-baiknya, kalau memang masih bisa kerjakan tanpa perlu bantuan pihak lain. Namun tetap kordinasi dengan otoritas pengamanan lain dilakukan,” lanjut Suyadi.Sementara itu dalam knowledge sharing-nya, Kordinator Keamanan KPU Abdullah Syafeih menerangkan tentang tatacara mengantisipasi teror dari pihak yang ingin mengacaukan keamanan internal. Hal pertama yang dia tekankan adalah sikap tenang dari jajaran pengamanan ketika menerima ancaman.Adapun untuk mengantisipasi teror yang dilakukan oleh pelaku secara langsung, Abdullah mengajak jajaran pengamanan untuk tidak segan untuk memeriksa secara menyeluruh bawaan dari orang yang datang ke KPU. Termasuk tamu yang datang dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. “Jangan sungkan, ini demi keamanan bersama,” kata Abdullah.Pada kesempatan itu dia pun mengingatkan kepada jajaran pengamanan KPU untuk bekerja cerdas dan tidak sembarangan dalam menghadapi adanya teror. Dia mengatakan bahwa pelaku teror justru berharap korbannya bersikap sembrono atau keluar dari standar operational prosedur (SOP) yang ada. “Maka saya berharap agar SOP yang belum ada di KPU disiapkan untuk dibuat. Agar bagian pengamanan juga punya tatacara yang jelas,” pungkasnya. (hupmas kpu/ed diR)

Tangerang, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra resmi membuka kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Satu Pasangan Calon Pemilihan Serentak 2018 di Lapangan Gandasari, Tangerang, Banten, Sabtu (12/5/2018) sekira pukul 10.15 WIB.Kota Tangerang sendiri adalah satu dari sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dengan satu pasangan calon. Dalam kesempatan tersebut, Ilham mengajak masyarakat untuk mengikuti proses simulasi hingga tuntas. Dia juga mengingatkan bahwa pemahaman terkait pelaksanaan pilkada satu pasangan calon sangat penting untuk meminimalisir kesalahan. Dia juga mengajak jajarannya untuk tetap menjaga integritas dan independensi sekalipun kegiatan hanya dilakukan sebatas simulasi."Tidak ada lagi penyelenggara pemilu yang dilaporkan karena tidak netral, karena kita punya modal dukungan masyarakat, menurut salah satu harian 75 persen kita dipercayai masyarakat, kemudian menjalin komunikasi dengan Bawaslu, jangan ada ego sektoral," tegas Ilham.Dari simulasi ini, Ilham memastikan akan adanya evaluasi yang dapat dijadikan rekomendasi bagi KPU Kota Tangerang maupun 14 KPU daerah lain yang akan menyelenggarakan pilkada dengan hanya satu pasangan calon. Dia berharap apa yang terjadi selama simulasi dapat dijadikan pengetahuan baik untuk penyelenggara maupun masyarakat. "Silakan ikuti proses ini dengan baik, agar seluruh masyarakat yang kabupaten/kotanya memiliki satu pasangan calon bisa terpahami dengan baik. Untuk itu kami akan lakukan sosialisasi masif agar tidak ada kesalahan yang menyebabkan surat suara rusak, kami minta dukungan kepada semua pihak," tutup Ilham Simulasi pilkada calon tunggal turut dihadiri Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), M Affifudin, Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriyatna, Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi, Pjs Wali Kota Tangerang Muhammad Yusuf, jajaran Polres-Dandim serta beberapa perwakilan KPU Daerah yang menggelar pemilihan calon tunggal. (hupmas kpu/bil/foto: ieam/ed diR)