Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH), Universitas Diponegoro (Undip) Kamis (3/5/2018). Pada kegiatan bertajuk “Audiensi Nasional Ke 9 Lembaga Tinggi Negara” rombongan diterima langsung Komisioner KPU, Divisi Hukum, Hasyim Asy’ari.KPU sendiri dipilih oleh rombongan BEM karena masuk dalam kategori lembaga negara yang menjadi studi bagi para mahasiswa. Dalam suasana diskusi yang ringan dan santai, para mahasiswa menanyakan sejumlah hal menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Khususnya menyangkut aspek hukum dan peraturan perundang-undangan serta penerapannya ditengah masyarakat.Sementara itu Hasyim juga yang merupakan pengajar di FH Undip, mengingatkan mahasiswanya untuk selalu berbicara dan menyampaikan pendapat berlandaskan aturan hukum. Dia melihat ada gairah dari mahasiswa untuk bisa tumbuh dan sukses berbekal semangat seperti yang ditunjukkan saat mereka mengajukan pertanyaan. “Tentunya jangan kendur, karena mahasiswa lah nanti yang menjadi penerus bangsa,” tutup Hasyim. (hupmas kpu/irul/Foto: irul/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH), Universitas Diponegoro (Undip) Kamis (3/5/2018). Pada kegiatan bertajuk “Audiensi Nasional Ke 9 Lembaga Tinggi Negara” rombongan diterima langsung Komisioner KPU, Divisi Hukum, Hasyim Asy’ari.KPU sendiri dipilih oleh rombongan BEM karena masuk dalam kategori lembaga negara yang menjadi studi bagi para mahasiswa. Dalam suasana diskusi yang ringan dan santai, para mahasiswa menanyakan sejumlah hal menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Khususnya menyangkut aspek hukum dan peraturan perundang-undangan serta penerapannya ditengah masyarakat.Sementara itu Hasyim juga yang merupakan pengajar di FH Undip, mengingatkan mahasiswanya untuk selalu berbicara dan menyampaikan pendapat berlandaskan aturan hukum. Dia melihat ada gairah dari mahasiswa untuk bisa tumbuh dan sukses berbekal semangat seperti yang ditunjukkan saat mereka mengajukan pertanyaan. “Tentunya jangan kendur, karena mahasiswa lah nanti yang menjadi penerus bangsa,” tutup Hasyim. (hupmas kpu/irul/Foto: irul/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius menyeleksi orang-orang yang akan duduk sebagai penyelenggara pemilu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota 2018-2023. Dari proses yang berlangsung tiga bulan serta melalui mekanisme tim seleksi (timsel)diharapkan proses selektif ini mampu menyaring calon menjadi lebih berkualitas. "Ini momentum istimewa, bahagia, kita membawa semangat baru, melayani," ucap Anggota KPU Wahyu Setiawan saat mengisi materi pembekalan kepada 37 anggota timsel tahap IV di Hotel Vertu Jakarta Kamis (3/5/2018).Timsel menurut Wahyu perlu menyadari bahwa proses seleksi anggota KPU ini juga menjadi bahan standarisasi SDM KPU. Standarisasi yang memenuhi aspek tertentu serta memadai. "Meskipun tertentu itu bisa berbeda-beda. Misalnya standar di Indonesia tengah tidak sama dengan timur juga dengan barat," tutur Wahyu. Lain daripada itu, untuk mendukung standarisasi SDM di KPU, Wahyu berharap agar timsel dapat bekerja secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan. Terutama intervensi lokal (didaerah) yang kerap dirasakan timsel saat bekerja. "" Untuk menjaga prinsip standarisasi SDM,  maka mulai seleksi ini kita gunakan tes tertulis berbasis komputerisasi (CAT). Jadi sangat membantu kalau ada titipan kilat, karena CAT akan langsung diketahui hasilnya," tambah Wahyu. (hupmas kpu/dosen-dianR/foto: Dosen)

Jakarta, kpu.go.id - Sebanyak 37 dari 40 anggota Tim Seleksi (Timsel) Tahap IV telah dilantik di Jakarta, Kamis (3/5/2018). Pesan yang dititipkan untuk para anggota timsel yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan ini, agar teliti mencari calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, serta kab/kota terbaik juga menjaga integritasnya dalam bertugas, menghindari konflik kepentingan serta meminimalisir kesalahan. "Saya ingin bapak/ibu hati-hati, jangan sampai ada kelemahan sedikitpun untuk dikomplain," ujar Arief saat membuka sesi pembekalan timsel di Hotel Harris Vertu Jakarta. Menurut Arief berdasarkan pengalamannya selama ini, calon yang tidak lolos akan mencari kesalahan timsel baik disengaja atau tidak. Dan apabila ditemukan kesalahan maka akan dijadikan senjata melaporkan. "Bahkan ada yang kompak (calon tidak lolos) untuk melaporkan kinerja timsel yang dianggap tidak independen,"  kata Arief. Arief juga mengingatkan bahwa dalam tiga bulan bertugas, timsel tidak jarang akan berada pada posisi tidak nyaman dan tekanan. "Bahkan profil timsel itu bisa dikuliti (oleh calon)," imbuh Arief. Namun kondisi demikian menurut dia tidak perlu menjadi kekhawatiran selama timsel bekerja transparan dan sesuai aturan. Sementara itu Kepala Biro SDM Lucky Firnandi Majanto berharap melalui timsel yang telah dibentuk dapat menghasilkan calon anggota KPU yang memiliki integritas kepribadian kuat, jujur dan adil. "Serta calon KPU provinsi dan kab/kota yang punya kepribadian," kata Lucky. Lucky menjelaskan pada sesi pembekalan sendiri, materi yang diberikan kepada timsel mencakup PKPU yang mengatur tentang seleksi anggota KPU, petunjuk teknis, kode etik penyelenggara, hingga gender dalam pemilu. "Dan kami juga akan sampaikan tatacara tes tertulis dengan menggunakan CAT serta tes kesehatan," tambah Lucky.Hadir dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, Evi Novida Ginting Manik serta pembicara Wahidah S. (hupmas kpu/dosen-dianR/foto:dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU), resmi melantik 37 tim seleksi (timsel) yang akan bertugas menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023, Kamis (3/5) di Harris Vertu Jakarta. Tiga timsel berhalangan hadir dan baru akan mengikuti proses pelantikan pada kesempatan selanjutnya. Pelantikan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 314/PP.06-Kpt/05/KPU/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum  Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023. Serta Berita Acara Pleno Komiisi Pemilihan Umum Nomor 61/PP.06-BA/05/KPU/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota  Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023. Dalam sambutannya Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan terimakasih atas kesediaan para tokoh yang akan ikut menentukan calon-calon penyelenggara pemilu lima tahun mendatang. Dia berharap timsel dapat memilih orang-orang yang tidak hanya cakap dalam integritas tapi juga bersedia bekerja penuh sebagai penyelenggara pemilu. "Mengapa, karena mereka direkrut sebagai penyelenggara pemilu pada saat tahapan sedang berjalan," kata Arief. Arief mengingatkan, bahwa saat ini tidak ada lagi waktu bagi anggota KPU yang terpilih nanti untuk belajar tentang kepemiluan. Mengingat dalam dua tahun ini kerja penyelenggara yang disibukkan dengan agenda pemilihan dan pemilu. "Mereka orang-orang yang tidak punya waktu untuk belajar, maka jangan pilih orang yang mau belajar sebagai penyelenggara pemilu," lanjut Arief. Arief menambahkan, KPU sangat menggantungkan harapan timsel dapat merekomendasikan calon yang terbaik. Mengingat saat ini diwajibkan untuk melakukan fit and proper tidak hanya kepada calon anggota KPU di kab/kota tapi juga provinsi. "Jadi kami sangat berharap bapak/ibu bisa memilih yang terbaik yang punya integritas. Kami tidak bisa bekerja sendirian, Indonesia yang besar hanya bisa diatasi oleh orang-orang terbaik melalui proses terbaik. Jadi harapan Indonesia digantungkan pada proses ini," tambah Arief. Berikut keanggotaan tim seleksi  Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum  Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023:Provinsi Bengkulu tim seleksi 1 untuk KPU Kabupaten Kaur.Arsyadani Mishbahauddin, M.Pd.I.Hendri Padmi, S.H. M.H.Heni Fartika Fartianti, S.E.Sa’adah Mardiyati, A.Ag. M.A.Sapuan Dani, S.H., M.HumProvinsi Kalimantan Tengahtim seleksi 1 untuk KPU Kabupaten Murung Raya, KPU Kabupaten Pulang Pisau, KPU Kabupaten kantingan, KPU Kabupaten Seruyan, KPU Kabuapten Sukamara, KPU Kabupaten Lamandau dan KPU Kabupaten Barito Timur.Esti Ariani Safitri, M.PsiHendri, M.PdDr. Rita Rahmaniati., M.PdSrihidayati, M.A.Dr. Hj. Zainap hartati, M.AgProvinsi Sumatera Utaratim seleksi untuk KPU Provinsi Sumatera Utara.Dr. Edy Ikhsan, S.H., M.A.Prof. Dr. Hasyimsyah NasutionProf. Dr. H. Katimin, M.AgMaya manurung, S.H., SpN.Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.SiProvinsi Jawa Barattim seleksi untuk KPU Provinsi Jawa Barat.Dr. Akmaliah, M.Ag.Dr. Anas SaidiProf. Dr. H. Cecep SumarnaMuradi, SS., M.Si., M.Sc., PhDProf. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.HumProvinsi D.I. Yogyakartatim seleksi untuk KPU Provinsi D.I. Yogyakarta.Asep Purnama Bahtiar, S.Ag., M.SiH. Jazilus Sakhok, M.A., Ph.D.Dr. Norma Sari, SH., M.Hum.Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, M.A.Dr. Y.Sari Murti Widiastuti, S.H., M.Hum.Provinsi Jawa Tengahtim seleksi untuk KPU Provinsi Jawa Tengah.Amir Machmud NS, S.H.,M.H.Dra. Fitriyah, M.A.Dr. Drs. TukimanTarunasayoga, M.S.Drs. Turtiantoro, M.Si.Syamsurijal, S.Ag, M.Si.Provinsi Sulawesi Selatantim seleksi 1 untuk KPU Kabupaten Sinjai, KPU Kota Palopo dan KPU Kabupaten Bantaeng.A. LukmanIrwan, S.IP., M.H.Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.Dr. Musran Munizu, S.E., M.Si.Silahuddin Genda, S.IP., M.Si.Syamsurijal, S.Ag., M.Si.Provinsi Balitim seleksi untuk KPU Provinsi BaliDrs. IGD Alit Widusaka, M.SiI Gusti  PutuWargita, S.H.Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.Dr. LuhRiniti Rahayu, M.Si.Ni Nengah Budawati, S.H., M.H.Selanjutnya tim seleksi akan mulai melaksankan proses tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi  terhitung bulan April sampai dengan Juli 2018 dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terhitung bulan April sampai dengan Juni 2018. (hupmas kpu/dosen-dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id – Tata kelola logistik pemilu menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan rakyat. Sebab didalam logistik tersimpan kepercayaan masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya melalui surat suara dan formulir.KPU mempunyai kewajiban memproduksi, mendistribusikan, dan menyimpan logistik pemilu dengan baik, terutama logistik pemungutan suara. Apabila KPU tidak mengelolanya dengan baik, akan menimbulkan masalah dikemudian hari.Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan hal tersebut dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu/Pemilihan Gelombang III, di Jakarta Rabu (2/5/2018) malam.“Logistik pemilu memiliki makna kandungan substansi yang luar biasa untuk mengkonversi surat suara pemilih menjadi kursi yang diduduki oleh pemimpin dan wakil rakyat. Untuk itu, kedaulatan rakyat sebagian ada di tangan kita dengan kewajiban mengelola dan menjaga dengan baik,” tutur Arief di depan peserta bimtek gelombang III dari 9 KPU Provinsi dan 174 KPU kabupaten/Kota.Arief juga menekankan pentingnya ketelitian atas warna identitas partai politik (parpol) yang harus sesuai, kertas surat suara yang selalu dalam kondisi baik (tidak robek, berlubang), distribusi yang tidak salah alamat dan jumlah tepat, serta kemudian setelah pemungutan suara selesai dikembalikan untuk disimpan dengan baik.“Hati-hati juga dengan sewa gudang logistik, jangan sampai terjadi lagi seperti di salah satu daerah di Papua. Harga sewa yang mahal, sehingga KPU kesulitan dan telat membayarnya, saat dibuka isi gudang sudah hilang, dijual oleh pemiliknya. Ini penting, karena logistik pemilu yang belum waktunya dimusnahkan, apabila hilang bisa kena pidana,” jelas Arief yang juga sempat membidangi divisi logistik. (hupmas kpu/arif/foto JAP27/ed diR)