Berita Terkini

Jakarta kpu.go.id - Usai resmi dilantik pada Kamis (24/5) lalu, sebanyak 86 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi periode 2018-2023 masih harus melalui sejumlah rangakaian kegiatan. Salah satunya yakni pembekalan kelas.Sekira pukul 08.00 WIB ke-16 Anggota KPU Provinsi yang hadir kemudian dibagi ke dalam tiga kelas, A,B dan C. Pada masing-masing kelas tim fasilitator yang terdiri dari expert bidang kepemiluan kemudian menyampaikan materi yang di bagi ke dalam 5 sesi.Adapun, fasilitator yang bertugas di kelas A yaitu Titi Anggraini, Sri Budi Eko Wardani, dan Nur Syafaat. Sedangkan kelas B diisi oleh Abdul Azis, Wahidah Suaib, dan Andi Krisna. Sementara kelas C diisi oleh Endang Sulastri, Ahsanul Minan, Markus Krisdiono.Materi yang diberikan di setiap kelas pada pokoknya sama, pada sesi 1, tim fasilitator menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan prinsip pemilu bebas dan adil."Sesi-sesi ini penting untuk membangun spirit kita dalam menyelenggarakan pemilu, Bapak Ibu adalah bagian penting karena penegakan demokrasi melalui pemilu yang bebas dan adil ada di tangan penyelenggara," ucap Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik pada Universitas Indonesia (Puskapol UI), Sri Budi Eko Wardani di Kelas A, Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu (26/5/2018).Sesi berikutnya, disampaikan prihal etika penyelenggara pemilu. Pada sesi ini peserta diharapkan dapat memahami pengertian etika, standard etis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pemilu serta kode etik penyelenggara pemilu."Etika adalah acuan-acuan untuk meminimalkan perbedaan antara prinsip dan kenyataan atau fakta," ucap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.Sesi ketiga, tim fasilitator menyampaikan hal-hal terkait gender dan disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui materi tersebut, peserta dituntut untuk paham isu diskriminasi gander dan model pendekatan penyelenggara pemilu berbasis hak asasi kepada penyandang disabilitas.Pada sesi keempat, peserta diberikan pemahaman terkait varian utama sistem kepemiluan di dunia termasuk sistem pemilu di Indonesia. Terakhir, menutup pembekalan kelas hari pertama, peserta diberikan pemahaman akan pentingnya perencanaan, baik perencanaan strategis (renstra) maupun perencanaan oprasional.Kegiatan pembekalan kelas sendiri berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme berkat metode interaktif yang digunakan tim fasilitator, selain penyampaian verbal, peserta juga diajak memahami materi melalui berbagai games dan simulasi. (hupmas kpu Bil/foto JAP/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Deputi Bidang Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Paratur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan cara menilai ukuran kinerja pegawai."Gampang untuk menetapkan ukuran kinerja kita yaitu melalui pertanyaan 'untuk apa aku ada' itulah value ibu dan bapak," ungkap Ateh dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja atau E-Lapkin, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat (25/5/2018).Ateh mengatakan, saat ini ukuran kinerja pegawai semakin mengarah pada performace base, artinya semakin baik kinerjanya maka indikator tunjangan akan mengikuti."Nanti semua dari kita akan punya ukuran kinerja, apa peran saya, saya punya nilai enggak, mesti ada nilai kalau tidak ada kita pasti ada yang merasa kehilangan," ucapnya.Sedikit bercerita, Ateh mengatakan ukuran kinerja itu dapat dilihat dari jenis-jenis pegawai yang ada di lingkungan lembaga."Kalau di tempat saya saya ada beberapa jenis pegawai, pertama pegawai wajib, artinya kalau ada dia ada manfaatnya, selalu dicari. Kedua pegawai sunnah, artinya kalau ada dia ada manfaatnya kalo enggak ada ya enggak apa," ujar Ateh sembari berkelakarKemudian, sambung Ateh, ada jenis pegawai haram artinya jika ada pegawai itu maka bisa terjadi kekacauan dimana kinerjanya tak sesuai dengan permintaan yang bersangkutan."Nah, nanti bapak/ibu harus semuanya jadi pegawai wajib, semua orang punya ukuran, punya nilai, kalau tidak punya ya malu sama tetangga. Jadi jangan sedih diajak lembur terus sama pimpinan, justru harus gembira," pungkasnya. (hupmas kpu Bil/foto: bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim menyampaikan pentingnya kedisiplinan dalam membangun akuntabilitas dan kredibilitas lembaga."Seluruh komponen di KPU baik PNS, Non PNS, dan Komisioner semuanya harus mewujudkan lembaga KPU yang akuntabel dan kredibel. Cirinya adalah menghargai waktu, disiplin, disiplin adalah kunci utamanya," ucap Arif dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat (25/5/2018) malam.Lebih lanjut, Arif mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir kinerja KPU sendiri terus membaik, salah satu indikator yang nampak ialah terlaksananya Pemilu 2014 dengan lancar. Selain itu, Pilkada 2017 lalu juga terlaksana dengan baik."Penilaian Kemenpan-RB itu, pertama di 2015 kita itu dinilai tingkat akuntabilitasnya masih CC kelemahan kita dari sisi perencanaan kinerja masih belum bagus, kemudian evaluasi internal kita juga dianggap belum baik," jelas Alumni dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA itu.Begitu juga di 2016 menurut Arif jika diperhatikan tingkat akuntabilitas KPU meningkat signifikat dari 56,17 ke 60,59 poin. "Kita naik ke tataran B," sambung Arif.Untuk itu, Arif menyampaikan terimakasih kepada jajaran KPU yang telah bekerja keras memperbaiki kinerja KPU secara keseluruhan. "Mari kita bersama-sama, jangan tergantung lingkungan kita, tapi pada diri sendiri kita harus berkontribusi memperbaiki lembaga KPU, karena kalau kita tidak menguatkan komitmen pada diri sendiri agak sulit," tutupnya. (hupmas kpu Bil/foto: Bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Akuntabilitas Laporan Kinerja (Lapkin) jadi  salah satu isu yang penting untuk terus menerus dibahas. Terlebih ditengah kesibukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 maupun Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akuntabilitas dalam melaporkan Lapkin menjadi sesuatu yang patut diperhatikan. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja atau E-Lapkin, upaya tersebut mulai direalisasikan. Biro Perencanaan dan Data KPU berupaya menambah informasi kepada pejabat dan staf KPU Provinsi dari berbagai Satuan Kerja (Satker) dalam meningkatkan akuntabilitas lapkin.Untuk menambah khazanah pengetahuan sekaligus strategi dalam meningkatkan akuntabilitas tersebut, dua instansi pemerintah yang berkaitan langsung kemudian dihadirkan sebagai narasumber, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Pada sesi pertama, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Komunikasi dan Pelaporan Kemenpan-RB, Shokif Khoirul Anam menyampaikan materi terkait akuntabilitas kinerja terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.Dalam pemaparannya, Shokif menjelaskan bahwa tahapan pemilu yang saat ini berlangsung akan sangat berpengaruh terhadap kinerja jajarannya. "KPU ukurannya mungkin ada yang sifatnya outcome dan aktifitas karena ada hal yang sifatnya generik dan tahapan. Untuk tahapan, bapak/ibu di daerah harus pastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai perencanaan," jelas Shokif.Kegiatan tersebut pun berlangsung interaktif, beberapa peserta kemudian melontarkan berbagai pertanyaan usai pemaparan. Salah satu pertanyaan muncul soal indikator kinerja penyelenggara pemilu pasca tahapan pesta demokrasi selesai."Nah, ketika kemudian saat dua tahun enggak ada tahapan, maka hal-hal yang sifatnya output  akan masuk di sini, misalnya pendidikan pemilih ke palajar berapa persen dari pelajar itu yang setelah kita berikan pendidikan pemilih dan kemudian dia minat untuk ikut, kemudian kampanye pemilu di radio dan sebagainya kita test juga ke masyarakat, itu kan untuk memetakan, itu yang bisa kita lakukan disini, itu misalnya, detailnya bisa kita diskusikan lagi, pasti ada aktifitas untuk mendukung pemilu di tahun berikutnya," paparnya.Pada sesi berikutnya Pengendali Teknis Pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara BPK, Fauzan Yudo Wibowo menyampaikan materi resiko yang dihadapi KPU usai dilakukan Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).Pertama, jelas Fauzan, kurangnya pemahaman penatausahaan dan pembukuan pengelolaan dana hibah Pilkada oleh masing-masing satker "Kemudian pencatatan dana hibah secara akuntansi ke dalam aplikasi SAIBA kurang memadai. Selain itu, hibah pilkada yang dikelola melalui rekening terpisah cenderung lemah, ini mempengaruhi akuntabilitas keuangan KPU," ungkap Fauzan.Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada jajaran KPU untuk memperhatian resiko yang dihadapi sekaligus terus berupaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja demi meraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (hupmas kpu Bil/foto: Bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Peran pemerintah dalam mendukung suksesnya kegiatan kepemiluan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat besar. Di tiap kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) keterlibatan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran, fasilitas bagi penyelenggara dalam setiap tahapan dan program yang dijalankan.Penjelasan itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, saat menyampaikan paparannya di Acara Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023 di Jakarta Jumat (25/5/2018).Dalam paparannya pria yang akrab disapa Soni juga menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada 2018 yang akan berlangsung pemungutan suaranya pada 27 Juni mendatang. Dia berharap anggaran yang digelontorkan Rp18-20 Triliun bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas bagi daerah. “Karena itu kita harus berhasil karena ini uang publik,” kata Soni.Soni melanjutkan, ukuran keberhasilan sebuah pelaksanaan pilkada sendiri dapat dilihat dari tiga hal, hadirnya kontestasi yang sehat antar pasangan calon, angka partisipasi yang tinggi serta penyelenggara yang netral dan profesional . “Nomor satu dan dua bagus, tapi kalau tiga jelek mengganggu kualitas demokrasi kita,” kata Soni.Soni juga menegaskan komitmen pemerintah terkait penyediaan anggaran. Meskipun disuatu daerah dipimpin oleh penjabat (Pj), pejabat sementara (Pjs) atau pelaksana tugas (Plt) namun komitmen pencairan tetap dapat dilakukan. “Saya pastikan pelayanan tidak harus menunggu definitif bisa mencairkan anggaran termin KPU Bawaslu yang sudah pada saatnya,” tambah Sony. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga negara yang memiliki posisi penting dalam menentukan pemimpin daerah maupun nasional. Pentingnya peran KPU harus diimbangi dengan akuntabilitas, demi terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.“Kalau teman-teman terdistorsi dalam bekerja, maka ada peluang pemimpin yang dihasilkan tidak amanah, kompeten,” ucap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna saat menjadi pembicara di Acara Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi 2018-2023 di Jakarta Jumat (25/5/2018).Agung memaparkan guna mencapai akuntabilitas maka ada tiga hal yang harus diperhatikan jajaran KPU, pertama standar akuntabilitas, keduapelaporan dan ketiga adanya pemeriksaan. “Ini tiga kaki akuntabilitas, dia bisa jalan kalau ketiganya jalan,” tambahnya.Untuk memperkuat akuntabilitas, Agung mengingatkan jajaran KPU agar terus mengedepankan transparansi kepada semua pihak. Salah satunya saat mengungkap laporan yang harus diungkap dan selain sesuai akuntansi pemerintah. “Selama akses itu tidak diberikan maka teman-teman tidak akuntabel. BPK mendoorng agar pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara,” tukasnya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)