Berita Terkini

Surabaya, kpu.go.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 digelar hari ini. Rombongan Election Visit Program (EVP) 2018 pun akan menyambangi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memantau jalannya proses pencoblosan.Ada enam rombongan tim EVP yang menyebar ke sejumlah lokasi di Kota Surabaya. TPS 33 dan 34 Kel Mojo, Gubeng (Grup 1), TPS 07 dan 10 Margorejo, TPS 06 Desa Bumeh, TPS 10 Desa Tonjung Kab Bangkalan (Grup 2), TPS 13 Pulosari, TPS 11 Sono Kwijenan (Grup 3), TPS 20 dan 11 Kec Sambikerep (Grup 4), TPS 09 Kel Darmo, Wonokromo (Grup 5) serta TPS 06, 07 dan 13 Kebonsari Jambangan (Grup 6). Selama melakukan pemantauan ke TPS, para delegasi yang berangkat ditemani komisioner hingga inspektur serta staf KPU melihat langsung proses pemungutan suara yang ada di Indonesia. Mereka juga diberikan kesempatan untuk melihat perelengkapan yang digunakan di TPS serta mewawancarai langsung para petugas adhoc (PPK, PPS serta KPPS). Kesan antusias terlihat dari para delegasi yang berasal dari negara Asia, Eropa hingga Oseania tersebut. Untuk diketahui, Kota Pahlawan sendiri pada 27 Juni 2018 ini menggelar  pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Mereka satu di antara 17 provinsi yang menggelar Pilgub selain 115 kab serta 39 kota. Adapun delegasi yang hadir dan ikut dalam kegiatan monitoring kegiatan EVP 2018 antara lain Malaysia, Fiji, Jerman, Denmark, Mesir, Thailand, Nepal, Australia Timor Leste, Sri Lanka serta Spanyol. Selain itu turut hadir perwakilan Non Government Organization (NGO) internasional seperti Asian Network for Free Election (ANFREL) serta International Foundation for Electoral System (IFES). (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR) 

Surabaya, kpu.go.id - Apresiasi disampaikan dua Non Government Organization (NGO) Internasional, Asian Network for Free Election (ANFREL) serta International Foundation for Electoral System (IFES) atas kualitas pemilu Indonesia yang semakin baik. Direktur Eksekutif ANFREL Watawala Chandanie melihat semakin baik kualitasnya pemilu maupun pilkada di Indonesia bisa dilihat dari partisipasi yang sangat tinggi serta pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilih yang semakin baik. "Dibanding negara lainnya Indonesia lebih depan demokrasi meski ada yang perlu diperbaiki lagi," ujar Watawala saat menyampaikan paparannya dalam acara Election Visit Program (EVP) 2018 di Surabaya Selasa (26/6/2018).Hadirnya pilkada serentak menurut Watawala juga jadi kelebihan tersendiri. Apalagi pilkada serentak ini sudah bukan menjadi hal baru karena telah dimulai sejak beberapa tahun lalu saat beberapa wilayah di Aceh. "Aceh pengalaman bagus karena mereka memberi pengalaman berbeda," tutur Watawala.  Lain dari itu Watawala juga melihat keunggulan dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Indonesia adalah  jadwal yang tidak berubah. "Beberapa negara khususnya Asia tanpa alasan yang jelas dia ingin menunda pemilu dan ini terjadi seperti Sri Lanka hingga masyarakatnya bertanya kenapa tidak ada pemimpin lokal selama bertahun-tahun," ucapnya.Direktur Wilayah IFES Indonesia Admira Dini Salim melihat baiknya kualitas pemilu dan pilkada lebih pada tingkat partisipasi perempuan untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Peningkatan partisipasi perempuan ini menurut dia juga disebabkan pelatihan dan peningkatan pengetahuan mereka tentang pentingnya suatu pemilu atau pilkada. "Kita melatih bagaimana mereka bisa mencalonkan diri, bisa menjadi penyelenggara pemilu,"  ucap Admira. (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Hari kedua Election Visit Program (EVP) 2018 diisi dengan pemaparan para narasumber baik dari sisi penyelenggara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional maupun dalam negeri. Dari sisi penyelenggara pemaparan pertama disampaikan tiga institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hadir sebagai narasumber dari KPU, Komisioner Ilham Saputra, dari Komisi II DPR, Ketua Zainuddin Amali serta dari DKPP,  Anggota Hasyim Asy'ari. Dalam paparannya, Ilham menjelaskan tugas KPU hingga proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu). Dipenjelasannya dia juga menerangkan tentang landasan kerja penyelenggara yang tertuang dalam Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 sementara landasan penyelenggaraan pilkada diatur dalam UU 10 Tahun 2016. "KPU punya peran keseluruhan bertanggungjawab dalam proses pilkada dan pemilu," ujar Ilham di Surabaya Selasa (26/6/2018).Dipenjelasan yang lain, Ilham juga menerangkan tentang pola pengajuan anggaran untuk pilkada di Indonesia. Menurut dia dana untuk menjalankan semua program pilkada berasal dari APBD setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerah. "Mekanisme sumber anggaran dari local government budget yang melaksanakan pilkada, ada proses politik anggaran disitu, KPU memberikan masukan terkait gambaran anggaran sehingga diketahui masing-masing pihak," ucap Ilham. Sementara itu dalam paparannya Zainuddin Amali menegaskan komitmen DPR mendukung semua kebutuhan yang diperlukan KPU saat menjalankan pilkada maupun pemilu. Tidak hanya itu DPR menurut dia juga memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang memudahkan penyelenggara maupun pemilih. "Kita memberikan dukungan diawal hulunya, pembuatan aturan hingga hilir dukungan dari pemerintah," kata Zainuddin. Zainuddin pun mengungkapkan setiap anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu pada prinsipnya DPR selalu memberikan dukungan. "Kita belum pernah mencoret apa yang diajukan KPU-Bawaslu karena pembahasannya sungguh-sungguh. Kalaupun ada pemotongan biasanya setelah itu di Kemenkeu," tambah Zainuddin.  Dipaparan terakhir sesi pertama, Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang pola kerja DKPP. Dia menjelaskan bahwa menerima laporan dugaan pelanggaran etik dari masyarakat. "Jadi kami tidak mencari tapi berdasarkan laporan," ujar Hasyim. Hasyim menambahkan bahwa anggota DKPP terdiri dari perwakilan KPU dan Bawaslu serta tokoh masyarakat. (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman menyampaikan pendapatnya terkait kriteria pemilu yang baik. Menurut pria asli Jawa Timur itu pemilu baik ketika prosesnya dapat terprediksi namun hasilnya sulit untuk ditebak."Pemilu yang baik predictable procedure unpredictable result. Jadi seluruh prosedurnya terprediksi dan semua orang tahu kapan pendaftaran kampanye pemungutan penghitungan semua orang tahu sehingga orang bisa mengikuti prosesnya. Tapi unpredictable result, selesai orang menggunakan hak pilihnya tapi hasilnya orang tidak langsung tahu," kata Arief menjawab pertanyaan wartawan usai dijamu Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama delegasi Election Visit Program (EVP), Senin (25/6/2018).Arief melanjutkan, kriteria pemilu yang baik juga bisa dilihat dari adanya keterlibatan masyarakat ikut serta didalamnya. Keterlibatan baik pra, saat  maupun pasca pemilu dilakukan. "Sekarang masyarakat bukan hanya bisa melihat, memantau tapi bisa juga terlibat ketika KPU membuat PKPU ketika menyusun daftar pemilih semua bisa memberi masukan catatan dan bisa mengakses datanya atau pencalonan dimana ditampilkan tidak hanya nama dan foto pasangan calon tapi juga CV dan data pribadi lainnya," lanjut Arief. Arief menambahkan bahwa harapan dari semua upaya ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat untuk cerdas menentukan pilihannya. "Harapannya dengan dia disajikan data yang cukup dia bisa menentukan mana yang terbaik," tutup Arief. (hupmas kpu dianR/foto dosen-ieam/ed diR) 

Surabaya, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menyelenggarakan Election Visit Program (EVP) 2018. Ajang pengenalan proses pemilu di Indonesia ini telah memasuki edisi ketiga dan berlangsung di Surabaya 25-27 Juni 2018. Jawa Timur sendiri satu dari sejumlah daerah yang pada hari Rabu (27/6) nanti menyelenggaraan pemungutan suara ditingkat provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ketua KPU Arief Budiman dalam sambutannya mengatakan EVP 2018 jadi kegiatan penting karena selalu diikuti oleh sejumlah delegasi asing maupun lokal dan menjadi ajang bagi Indonesia mengenalkan kemajuan demokrasi yang dimilikinya kepada dunia. Menurut dia dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan demokrasi di Indonesia telah menjadi magnet bagi negara lain untuk belajar dan menggali lebih dalam tentang makna demokrasi yang sesungguhnya. "KPU merasa bahagia dan bangga karena semakin banyak KPU dari berbagai negara belajar pemilu yang free and fair. KPU juga merasa bangga sering diminta untuk menceritakan pengalaman mengelola pemilu yang baik sehingga perwakilan di banyak negara datang dan belajar pemilu di Indonesia," ujar Arief saat menerima jamuan makan malam Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi Senin (25/6/2018) malam. Arief pun membeberkan sebab mengapa demokrasi di Indonesia semakin baik dan proses pemilu maupun hasilnya dipercaya masyarakat. Tidak lain menurut dia karena komitmen untuk menjalankan transparansi dan integritas penyelenggaraan pemilihan yang selalu diutamakan. "Kiblat pembelajaran pemilu yang baik tidak perlu ke negara lain tapi Indonesia bisa menjadi tempat, tujuan belajar pemilu dari berbagai aspek keragaman, tingkat kesulitannya, jumlah pemilih yang besar dan melaksanakan pemilu di hari yang sama," tutur Arief. Atas dasar itu, demokrasi di Indonesia tidak dapat tertandingi meskipun oleh negara-negara dengan penduduk yang lebih banyak seperti Amerika Serikat maupun India. "Amerika Serikat negara besar tapi menyelenggarakan pemilu dalam satu hari yang sama dengan jumlah pemilih yang lebih sedikit. India negara yang besar (penduduknya), tapi proses pemilunya beriringan, l minggu ini di negara bagian (a), besok (b) kemudian (c)," lugasnya. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada KPU yang telah memilih daerah menjadi tempat pemantauan delegasi asing maupun dalam negeri saat pilkada berlangsung. Dia berharap pilkada yang diselenggarakan nanti dapat berlangsung aman dan damai. "Menghasilkan pemimpin yang amanah dan dapat melanjutkan pembangunan di Jawa Timur yang mengutamakan masyarakat," tutup Soekarwo. (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Menjelang pembukaan Election Visit Program (EVP) Pilkada Serentak 2018 kegiatan sejumlah delegasi (perwakilan) peserta mulai mendatangi Kota Surabaya Jawa Timur, Senin (25/6/2018).Gelombang kedatangan para delegasi EVP 2018 sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa hari lalu dan untuk hari ini, perwakilan yang mendarat di Bandara Internasional Juanda berasal dari perwakilan negara Malaysia, Fiji, Jerman serta Denmark. Mereka akan bergabung dengan para delegasi dari negara lain. Sebagaimana diketahui selain delegasi dari keempat negara, perwakilan yang turut hadir pada kegiatan EVP 2018 antara lain Mesir, Thailand, Nepal, Australia, Timor Leste, Sri Lanka serta Spanyol. Total ada 71 delegasi yang diundang terdiri dari 5 penyelenggara pemilu negara sahabat, enam perwakilan duta besar negara sahabat, 14 perwakilan negara sahabat, 13 lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional dan internasional serta lima universitas. Selama tiga hari kedepan mereka akan mendapatkan pemaparan tentang pelaksanaan pemilihan di Indonesia serta berkesempatan untuk meninjau langsung proses pemungutan suara 27 Juni 2018. EVP 2018 sendiri dijadwalkan dibuka Senin (25/6) malam di Gedung Grahadi Surabaya Jawa Timur. Acara turut dihadiri Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Walikota Surabaya Tri Rismaharini. (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)