Berita KPU Daerah

Mamasa, kpu.go.id - Bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) telah mengakibatkan kerusakan pada kantor dan gudang milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Alhasil, untuk memastikan proses pelayanan dan kerja kepemiluan tetap berlangsung, KPU Kab Mamasa pun terpaksa bekerja didalam tenda yang dikirimkan oleh KPU RI.Tenda besar berukuran 6x12 meter tersebut diserahkan langsung KPU RI melalui KPU Sulbar di Halaman Kantor KPU Mamasa, Selasa 11 Desember2018. Hadir dalam penyerahan bantuan tenda Komisioner KPU Mamasa, Wakil Bupati Mamasa Marthinus Tiranda dan wakil bupati Mamasa.Anggota KPU Sulbar, Divisi Hukum dan Pengawasan Farhanuddin ditemui Rabu (12/12/2018) mengatakan penyerahan dua tenda besar dari KPU RI melalui KPU Sulbar dilakukan untuk memastikan kegiatan dan tahapan kepemiluan tetap berjalan di Kab Mamasa. Menurut dia, tenda berbahan polyester diharapkan dapat lebih nyaman digunakan ketimbang berbahan plastik terpal. “Tenda dari pusat ini menjadi kantor darurat yang lebih representatif dibanding tenda terpal plastik yang selama ini ditempati,” kata Farhanuddin yang juga koordinator wilayah Mamasa.Sementara itu Ketua KPU Mamasa, Joni Rambulangi berterimakasih atas perhatian dan bantuan tenda yang diberikan KPU RI. Menurut dia bantuan tenda memang sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional sehari-hari.“Bantuan tenda ini tentu sangat kami butuhkan. Satu tenda akan kami gunakan berkantor, satu tenda lagi untuk persiapan penyimpanan logistik,” ucap Joni.Sementara itu berdasarkan data dari Balai Besar Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, hingga Selasa 11 Desember 2018lalu, gempa sebanyak 985 kali masih terjadi di Mamasa. Kepala Sub Bagian Data dan Anggaran KPU Mamasa, Yenny L Buntuarruan mengimbau agar KPU mengantisipasi hal ini terutama dalam mendata pemilih yang kemungkinan berpindah tempat akibat gempa disejumlah lokasi pengungsian. “Penyelesaian rekap daftar pemilih kami kerjakan di tenda, kemudian pleno DPT pernah digelar di Kompleks Bandara Sumarorong, menjauhi titik gempa," ungkap Yenny. (kpu sulbar-mamasa/ed diR)

Binjai, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menggelar pertemuan dengan sahabat media, Rabu (12/12/2018). Jumpa dengan jurnalis ini bagian dari sosialisasi tahapan Pemilu 2019 penyelenggara pemilu kepada para stakeholder kepemiluan. Hadir Komisoner KPU Binjai Risno Fiardi, Ketua PWI Binjai Najelian Tanjung, sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan online di Kota Binjai.Mengawali kegiatan, Robby menjelaskan kepada para jurnalis tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah berlangsung. Yang terakhir telah berlangsung validasi surat suara, 4-5 Desember 2018 silam di Jakarta. Total ada 386 nama calon legislatif (caleg) yang telah divalidasi. “Semuanya telah sesuai dengan SK Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Binjai,” ujarnya.Diluar kegiatan tahapan, KPU Binjai menurut Robby juga telah menggelar lima kali Kursus Kepemiluan dalam rentang Oktober-Desember 2018. Selain itu juga telah digelar sosialisasi melalui kegiatan KPU Goes to Campus (KGTC) dan KPU Goes to School (KGTS), sosialisasi untuk segmen pemilih perempuan, pemula dan disabilitas. “KPU Binjai telah menggelar sosialisasi ke forum warga berbasis keluarga serta sosialisasi ke ormas/OKP dan media massa,” papar Robby.Robby kembali mengungkapkan kesiapan logistik pemilu di KPU Binjai, dengan telah diterimanya kotak, bilik, segel dan tinta dari KPU RI. Jumlah yang terima antara lain kotak 3627 buah, (kurang 18), bilik 2.620 (kurang 232), tinta 1.352 (kurang 74) dan segel 70.514. “Kekurangan telah dilaporkan ke KPU RI dan sedang dalam pengiriman ke Binjai,” jelasnya.Sementara itu KPU Binjai juga telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) sebanyak 190.946 orang. Pemilih sebanyak itu tersebar di 713 TPS. Dengan rincian Binjai Utara 57.432 orang, Binjai Timur 38.464 orang, Binjai Selatan 37.739 orang, Binjai Barat 34.522 orang dan Binjai Kota 22.789 orang.Upaya lain sebagai bagian sukses, lancar dan amannya pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Binjai, penyelenggara pemilu juga telah telah melakukan koordinasi dengan beraudiensi dengan Kapolres Binjai, Kepala PN Binjai, Dandim 02/03 Langkat, Kajari Binjai dan Walikota Binjai.Dikesempatan selanjutnya Najelian Tanjung berharap KPU Binjai tetap bekerja mengedepankan asas transparan dan profesional.  “Kami berharap KPU Binjai dengan komisoner yang baru dilantik ini lebih sinkron dan bermitra dengan media,” tutup dia. (kpu kota binjai/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Amnasmen, hadir pada kegiatan Kursus Kepemiluan yang digelar KPU Kota Padang Panjang Selasa (11/12/2018).Mengenakan batik cokelat, pria berkacamata ini kemudian membekali 64 peserta kursus untuk siap terjun sebagai penyelenggara pemilu dikemudian hari. Satu pesan penting yang disampaikan oleh Amnasmen adalah menjadi penyelenggara pemilu harus teguh menjaga integritas dan netralitas. “Saya tidak ingin mendengar nanti ada anggota KPPS yang berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Jika nanti ada yang terindikasi saya perintah kan untuk langsung diberhentikan,” ujar Amnasmen.Sebelumnya Amnasmen menjelaskan tentang aturan kepemiluan, tahapan pemilu yang sudah berjalan, tahapan kampanye dan tahapan logistik yang sedang berlangsung. Dia juga mengenalkan jenis dan fungsi logistik yang akan digunakan di TPS (kotak dan bilik), sekaligus memperagakannya.Di kesempatan itu, dia juga mengenalkan surat suara untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota dengan ukuran 51 cm x 82 cm dan maksimal memuat 14 calon. Adapun yang termuat dalam surat suara tersebut nomor urut parpol, logo parpol, nama parpol, nomor urut caleg dan nama caleg.Sementara itu mantan Anggota KPU Sumbar Mufti Syarfie memberikan pemahaman nilai demokrasi dan nilai kepemiluan. Pemilu menurut dia adalah sarana penyerahan kedaulatan rakyat kepada pejabat atau lembaga negara yang selanjutnya bertanggung jawab tentang nasib rakyat.Mufti juga menerangkan dengan bahasa yang sederhana tentang prinsip demokrasi dan sistem pemilu sekaligus mensimulasikan cara penghitungan suara dengan metode sainte lague di Pemilu 2019. "Ini adalah konsekuensi sistem pluralitas,” terang dia. (tekhupmas SB_Zz/ed diR)

Bandar Lampung, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung terus menggencarkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih jelang pemilu 2019. Sosialisasi terakhir digelar di Perkampungan Nelayan di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Selasa (11/12/2018).Acara bertajuk  “Forum Warga Berbasis Keluarga” diikuti para nelayan dengan antusias. Mereka mendengarkan informasi kepemiluan dari Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Kampanye, Fadilasari dan Kasubbag Teknis, Badarudin Amir. Keduanya menjelaskan seputar informasi pemilihan, mulai dari kapan pelaksanaan pemilu, siapa saja peserta pemilu, dan bagaimana kita menjadi pemilih cerdas.Fadilasari mengungkapkan, di Bandar Lampung, tingkat partisipasi pemilih laki-laki selalu lebih rendah dari para perempuan. Padahal jumlah pemilih laki-laki dalam daftar pemilih disetiap pemilu selalu lebih tinggi dari perempuan. Dia pun mempertanyakan hal itu bisa terjadi.Herman, salah seorang ketua kelompok nelayan mengungkapkan enggannya para nelayan mencoblos dikarenakan rutinitas mereka yang baru selesai melaut pada pagi hari. Setelahnya mereka pun beristirahat. “Ketika bangun pada pukul 13.00 siang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah tutup,” katanya.Dia pun mengeluhkan banyak jumlah calon legislatif (caleg) yang membuat masyarakat bingung menentukan pilihan, dan harus menjadi lebih lama saat memilih di bilik suara.Menanggapi hal tersebut, Fadilasari menyarankan agar nelayan datang ke TPS sebelum beristirahat pasca melaut. “Mulai jam 7 pagi TPS sudah buka, jadi sebaiknya datang ke TPS lebih dahulu, daripada datang di siang hari dan TPS sudah tutup,” katanya.Adapun keluhan banyaknya jumlah caleg, Fadilasari menyarankan masyarakat untuk kenal dan tahu latar belakang calon sebelum hari pemungutan suara. (kpu bandar lampung/ed diR)

Jepara, kpu.go.id – Penyelenggara pemilu se-Kabupaten Jepara menyatakan kesiapannya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal itu terungkap saat seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Jepara hadir pada acara Konsolidasi Akbar Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Jepara, di Gedung Wanita Kartini, Senin (10/12/2018).Ada sekitar 1.290 penyelenggara pemilu yang hadir pada kegiatan ini. Mereka terdiri dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta sekretariat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta sekretariat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara beserta sekretariat.Untuk memperkuat komitmen ini, turut mengundang seluruh pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang sekaligus memberikan pembekalan kepada penyelenggara pemilu. Pembekalan disampaikan bergiliran mulai dari Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, Dandim Jepara Letkol (Czi) Fachrudi Hidayat, Wakapolres Jepara Kompol Pranandya Subiyakto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara Dwianto Prihartono, Ketua Pegadilan Negeri (PN) Jepara yang diwakili Humas Buyung Dwikora Bayu Agung Kurniawan dan diakhiri Ketua Pengadilan Agama (PA) Jepara Imam Syafi'i.Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri pada kesempatan itu berpesan kepada jajarannya hingga tingkat bawah untuk selalu mengedepankan netralitas, profesionalitas dan integritas dalam bertugas. Menurut dia sebagai manusia wajar apabila ada kekeliruan dan kesalahan, namun dalam menjalankan tugas kepemiluan hal itu harus diminimalisir. “Sebagai manusia salah dan lupa adalah kodratnya. Namun, jangan sampai terjadi kesalahan atau kelupaan yang disengaja. Apalagi dilakukan secara sistematis,” pesan Subchan.Sementara itu Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi berharap penyelenggara pemilu didaerahnya mampu menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan baik. Dandim 0719 Jepara Letkol (Czi) Fachrudi Hidayat juga mengajak semua pihak menghindari politik uang, kampanye hitamdan isu SARA. Pihaknya bersama polri akan memastikan jalannya pemilu akan berlangsung aman dan damai.Menyambut imbauan itu, Wakapolres Jepara Kompol Pranandya Subiyakto mengatakan telah menyiapkan 550 personel untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu. Jumlah tersebut belum ditambah dari komponen lain, yaitu dari TNI, Satpol, dan Linmas.Kajari Jepara Dwianto Prihartono dalam kesempatan memastikan kesiapan pihaknya menghadapi gugatan baik perdata maupun PTUN terkait kepemiluan. Pada kesempatan itu dia juga membagikan kaus anti korupsi kepada Subchan Zuhri dan Anggota Bawaslu Jepara AbdKhalim.Humas PN Jepara Bayu Agung Kurniawan menjelaskan bahwa sengketa pemilu terdiri dari dua jenis, administrasi dan proses. Masing-masing sengketa itu harus melalui Bawaslu terdahulu. Namun, di antara dua itu, PN hanya menindaklanjuti sengketa terkait administrasi. Dikesempatan terakhir Ketua PA Jepara Imam Syafi'i menambahkan, Pemilu 2019 ini berpotensi terjadi pelanggaran terkait SARA. “Biasanya pelakunya mengedepankan kekitaan. Ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.Konsolidasi Akbar Penyelenggara Pemilu se-Kabupaten Jepara ini dimeriahkan grup band Isolaska. Selain itu, ada hiburan tarian tradisional dan dancer dari YM Crew. (kpu jepara andy/ed diR)

Gianyar, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar tuntas melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan Kedua (DPTHP2), Hotel Bhuwana, Ubud, Senin (10/12/2018).Hasilnya rapat yang dipimpin Ketua KPU Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna menetapkan jumlah pemilih di Kabupaten Gianyar untuk Pemilu 2019 mencapai 370.030 orang. Terdiri dari pemilih laki-laki 183.899 orang dan pemilih perempuan 186.131 orang. Pemilih tersebut tersebar di 7 kecamatan dan 70 desa dengan jumlah TPS mencapai 1.502 buah.Adapun hasil dari perbaikan selama 30 hari mendapati pemilih baru sebanyak 1.490 orang, pemilih yang tidak memenuhi syarat 1.648 orang dan perbaikan sejumlah177 orang.Perubahan atas jumlah pemilih ini merupakan hasil penyempurnaan DPTHP2 sesuai surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Pemilih di LAPAS/RUTAN pada DPT pemilu 2019, surat Ketua KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/KPU/XI/2018 perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, dan Surat Ketua KPU RI nomor 1479/PL.02.1-SD/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyemournaan DPTHP2.Turut mendampingi dalam rapat ini Anggota KPU lainnya AA Gde Agung Eka Putra, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, I Wayan Mura serta I Komang Endra Gunawan. Turut mengundang Anggota  KPU Provinsi Bali AA Gede Raka Nakula, Kasat Intel Polres Gianyar, Dandim 1616, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Kepala Kesbangpol Gianyar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Plt.Sekretaris KPU Gianyar, Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Gianyar, LO DPD, LO Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Anggota PPK se-Kabupaten Gianyar serta anggota Pokja Pemutakhiran Data Pemilih. (kr/ed diR)