Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI resmi ditutup Jumat (23/11/2018). Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI Lucky Firnandy Majanto berpesan agar peserta yang telah mengikuti pembekalan selama empat hari terakhir dapat mengambil pesan untuk kemudian dipraktekkan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari."Mudah-mudahan bapak/ibu bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapat dengan metode aktif, partisipatif," ujar Lucky. Lucky juga berharap kedepan peserta orientasi tugas dapat menjadi penyelenggara yang mengedepankan kedisiplinan, selalu bersemangat dalam bertugas dan tetap memegang teguh integritas dan kredibilitasnya. "Apalagi bapak/ibu sebagai ujung tombak (penyelenggara) di kab/kota," tutur Lucky. Lebih jauh Lucky mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan semakin berat seiring dengan tata cara pesta demokrasi yang semakin kompleks. "Oleh karena itu mari kita sama-sama bekerja dengan sungguh-sungguh, apa yang sudah digariskan KPU RI bisa dilaksanakan sesuai dengan unit masing-masing," tambah Lucky. Di akhir kata penutupnya, Lucky menyampaikan terimakasih kepada fasilitator yang setiap minggu memberikan pemahaman kepemiluannya kepada peserta. "Dan ini akan berlangsung sampai pertengahan Desember 2018. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang sama di Januari 2019 untuk yang AMJ (akhir masa jabatan) habis awal tahun," tutup Lucky. Sebelumnya, di hari terakhir peserta kembali mendapatkan pembekalan materi dari sejumlah fasilitator melalui metode Building Resources in Democracy Governance and  Election (BRIDGE). Ada empat kelas yang membahas berbagai macam hal mulai Etika, Sengketa dan Administrasi hingga hukum pidana kepemiluan. Hadir sebagai fasilitator pada kegiatan ini beberapa di antaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Anggota KPU 2012-2017), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini serta Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz.Pada akhir bridge terpilih lima kab/kota terbaik ditiap kelas antara lain, (terbaik kelas A) Kab Badung, (kelas B) Kab Gianyar, (kelas C) Kab Karangasem, (kelas D) Kota Denpasar, serta terbaik (kelas E) Kab Karimun. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id - Komisioner Divisi Hukum dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 34 Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/KIP Aceh se-Indonesia berkumpul untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (22/11/2018).Tema ini diambil sebagai bagian dari persiapan penyelenggara dalam menghadapi proses pemeriksaan dana kampanye peserta pemilu. KPU sendiri menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana audit dana kampanye seluruh peserta pemilu.Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari mengingatkan tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam audit dana kampanye, pertama harus ada laporan yang akan diaudit, kedua orang yang akan melakukan audit (KAP) dan ketiga proses pengadaan jasa kantor akuntan publik itu sendiri. “Ketiga hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan saling berkaitan dan akan mempengaruhi waktu penyampaian laporan audit dana kampanye oleh KPU,” kata Hasyim.Pada paparannya Hasyim juga mengingatkan kepada jajaran Divisi Hukum untuk menyiapkan diri menghadapi padatnya jadwal dan kegiatan di awal 2019 nanti. Dari 10 kegiatan yang dia catat, salah satu yang berpotensi menyita perhatian Divisi Hukum berkaitan dengan daftar pemilih. “Bilamana itu terdapat sengketa," ucap Hasyim di Hotel Grand Mercure Yogyakarta.Oleh karenanya dia berharap melalui bimtek ini jajarannya bisa mendapat pengetahuan cukup untuk mengantisipasi ketidakpahaman yang terjadi kemudian. Dia juga berharap agar ilmu yang diperoleh selama bimtek bisa ditularkan kepada jajaran di kabupaten/kota khususnya terkait kesiapan menghadapi persoalan sengketa hukum. “Proses penyelesaian sengketa hukum akan berlangsung cukup lama, sehingga kualitas personel dan dokumen penting, yang bisa menjadi bahan gugatan harus mulai diidentifikasi dari sekarang,” tambah Hasyim. (hupmas kpu domin-april/foto: domin-april/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Usai bertransformasi pada 1999, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berkembang menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Peran dan posisi KPU semakin penting dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di negara berpenduduk sekitar 260 juta ini. KPU hari ini menurut Ketua Periode 2007-2012 Abdul Hafidz Ansyari telah berkembang menjadi lembaga modern dan terpercaya dimata masyarakat. Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, lembaga ini juga telah mampu menjaga profesionalitasnya meskipun aturan perundangan terus berubah.Berkaca pada pengalamannya dulu semasa menjabat, Hafidz juga melihat jika kini anggaran yang diberikan kepada KPU jauh lebih baik. Dukungan anggaran menurut dia sangat penting dalam menjalankan program dan tahapan serta target kepemiluan yang akan dicapai.Tinggal yang saat ini dibutuhkan KPU menurut Hafidz adalah meningkatkan dan mempertahankan mental sebagai bekal dalam menjalankan tugas. Sebab tantangan dan tekanan akan semakin tinggi sejalan dengan pesta demokrasi yang terpolarisasi dalam beberapa tahun terakhir. "Dibutuhkan kekuatan mental bekerja di KPU. Bahkan ada dulu proses seleksi calon anggota KPU  perempuan yang kita minta kuat mentalnya," tambah Hafidz di sesi berbagi pengalaman (sharing experience) bersama peserta Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI Rabu (21/11/2018). Sementara itu Ketua KPU RI Arief Budiman juga merasakan perkembangan lembaga yang dipimpinnya ini dibandingkan sebelumnya. Arief yang telah menjadi penyelenggara sejak 1999 juga mengungkapkan perasaan bahagianya bisa melewati beberapa fase perkembangan dari KPU tersebut. "Banyak catatan penting yang menggambarkan KPU jauh lebih baik," kata Arief. Diakhir pesannya, Arief yang di periode 2012-2017 juga menjabat sebagai Anggota KPU RI berpesan agar jajaran penyelenggara disemua tingkatan untuk berlomba memberikan yang terbaik untuk lembaga ini. "Penting bagi anda untuk menanyakan kepada diri anda apa hal baik dari anda untuk KPU. Anda sudah mewariskan hal baik apa untuk KPU," tuntas Arief. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sorak sorai bergemuruh usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan juara Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kepemiluan, di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Rabu (21/11/2018).Tim cerdas cermat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) keluar sebagai juara pertama dengan perolehan 110 poin diikuti Kementerian ATR/BPN di posisi kedua dengan perolehan 90 poin dan diposisi ketiga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan 60 poin.Sebelumnya berhasil masuk babak final ketiganya menyisihkan 30 kementerian/lembaga non kementerian (K/LNK), mulai dari babak penyisihan (dibagi 3 kelompok besar) kemudian mengerucut ke babak final yang terdiri dari 6 tim yaitu Kemenag, Bawaslu, PPATK, ATR/BPN, BPKP, dan Setneg.Materi soal sendiri dirangkum dari tiga hal, seputar kepemiluan, KORPRI, dan wawasan kebangsaan. Bertindak sebagai dewan juri Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim;  Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU, Supriyatna serta Kepala Biro Hukum KORPRI, Ade Gunawa.Pada kegiatan LCC, dilombakan juga yel-yel dari setiap tim peserta dengan mengangkat tema 'Sukseskan Pemilu 2019'. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil meraih posisi puncak diikuti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Kriteria yang menjadi tolok ukur penilaian pemenang yel-yel terdiri dari lima poin yakni kesesuaian tema, kerapian busana,  kekompakan gerak, vokal jelas, dan ketepatan waktu. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Banyak pesan disampaikan pembicara pada sesi kedua Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI, hari kedua, Rabu (21/11/2018). Pembicara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono berpesan pentingnya menjaga harkat dan martabat penyelenggara, sementara Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan komitmen lembaganya mengawasi pemilu agar berlangsung langsung, umum, bebas rahasia,  jujur dan adil (luber jurdil). Harjono sendiri memang langsung mengawali pembicaraannya dengan menjelaskan betapa pentingnya posisi penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Begitu berharganya suara yang dikelola oleh anggota KPU, sampai mantan hakim konstitusi itu menyebut tugas ini sebagai sesuatu yang mulia. "Ini pekerjaan mulia sekali, prinsipnya mulia (menjaga) kepada pemilik suara," ucap Harjono.Harjono juga berpesan kepada peserta orientasi tugas untuk mengukir prestasi sebanyak mungkin di lima tahun masa kepemimpinan didaerahnya masing-masing. Menurut dia menjadi penyelenggara pemilu adalah jabatan yang berbeda karena bekerja dengan kode etik. "Menjadi penyelenggara harus didasari misi yang bagus, bukan cuma mencari pekerjaan. Dan pekerjaan yang begitu profesional meletakkan kepercayaan kepada penyelenggaranya biasanya ada kode etik. Seperti profesi dokter, pasien datang menyerahkan kesembuhan penyakitnya pada dokter. Begitu juga advokat/pengacara," tambah Harjono. Sementara itu Rahmat Bagja menegaskan kesiapan lembaganya mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berlangsung luber dan jurdil. Dia juga menyampaikan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 agar dapat menjadi peringatan bagi jajaran penyelenggara.Pada kesempatan itu, Bagja juga berpesan agar penyelenggara menjaga diri dari sikap yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Terutama dalam mengungkapkan preferensi politiknya di media sosial. "Apapun preferensi bapak/ibu, jangan diungkapkan di medsos. Karena bapak/ibu adalah penyelenggara," pungkasnya. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Di tahun pemilu, penyelenggara disetiap tingkatan harus berkonsentrasi penuh dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. Mereka juga harus mampu menjaga integritasnya dalam bertugas, tidak masuk dalam konflik kepentingan.Pesan tersebut disampaikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik didepan 180 peserta Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI, di Jakarta, Rabu (21/11/2018).Perempuan mantan Anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) juga berpesan bahwa kredibilitas dan legitimasi dari proses elektoral tidak terlepas dari integritas penyelenggara pemilu. Dan integritas anggota KPU dibutuhkan untuk mencegah terjadinya manipulasi pemilu. "Kami berharap semua serius dan konsentrasi menjalankan tugas," tutur Evi.Dalam kesempatan itu, Evi kembali mengingatkan bahwa anggota KPU disemua tingkatan sesungguhnya adalah pemimpin,  tidak hanya bagi organisasinya tapi juga dimasyarakat. Oleh karena itu dia berpesan agar jajarannya mampu menjaga diri dan sikapnya. "Jadi leader kalau tidak menjadi contoh maka sangat berbahaya. Ini perlu dilakoni, dijalankan sesuai aturan yang ada," kata Evi. Lebih jauh Evi yang juga Kordinator Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi juga menjelaskan kepada peserta mulai dari pembagian divisi, korwil, mekanisme hubungan kerja, pleno hingga kode perilaku. "Kode perilaku yang diatur bermakna pencegahan, pembinaan dan internalisasi nilai-nilai untuk membentuk esprit de corps KPU secara kelembagaan," lugasnya. Evi juga menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan Plh dan Plt, disiplin dan penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, hak cuti, penghargaan hingga penambahan anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)