Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (RI) turut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Halaman Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta, Kamis (29/11/2018). Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim yang membacakan pesan HUT Korpri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dihari jadinya yang ke-47, presiden menilai Korpri telah banyak menunjukkan kontribusinya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Korpri juga telah menjadi pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. "Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional," ujar Arif membacakan. Pada pesan yang dibacakan, presiden juga melihat jajaran ASN telah ikut serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme. Meski demikian upaya untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara, harus selalu ditingkatkan. "Dihadapkan pada kondisi sosial dan ekonomi yang sangat pesat, ASN juga harus banyak melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan jaman," pesannya.Presiden juga mengingatkan bahwa revolusi industri telah membawa perubahan, sosial, ekonomi, politik dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi khususnya komputer dan media sosial menurut dia telah memfasilitasi cara kerja birokrasi, namun juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan lebih baik dari jajaran ASN. "Oleh karena itu kepada seluruh ASN disemua lapisan pemerintahan dan disemua sektor, saya minta untuk tidak terjebak dalam ego sektoral, ego organisasi atau ego programnya masing-masing. Sekali lagi semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral, bukan dan bahkan lintas daerah," lanjut Arif membacakan. Lain daripada itu, Presiden mengingatkan mulai 2019 pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat SDM guna menghadapi tantangan jaman yang semakin berat. Kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor, SDM di semua lapisan pemerintah serta kualitas SDM di usia dini dan remaja akan ditingkatkan secara signifikan. "SDM kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia dan teknologi yang berkembang sangat cepat," tambahnya. Di pesannya yang terakhir, Presiden meminta kepada seluruh ASN untuk memperkuat diri, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa. Dengan peran ASN yang tersebar di pelosok Nusantara, dia yakin transformasi kualitas SDM bisa dilakukan besar-besaran dan akan memberikan pengaruh positif bagi kemajuan bangsa. "Kepada seluruh anggota Korpri saya ucapkan selamat ulang tahun ke-47, junjung tinggi Panca Prasetya Korpri dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi," tutup pesan Presiden.Upacara HUT Korpri di lingkungan KPU RI berlangsung khidmat, diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. (hupmas kpu ieam-arf/foto dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para Pemimpin Redaksi (Pemred) media elektronik nasional dari televisi dan radio menggelar pertemuan untuk membahas penyiaran debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) peserta Pemilu 2019, di Jakarta Rabu (28/11/2018). Pertemuan ini membahas mekanisme penyiaran debat, mekanisme penetapan penyelenggara penyiaran debat, dan kerjasama pelaksanaan debat. Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan debat capres dan cawapres ini diselenggarakan sebanyak lima kali dan disiarkan secara langsung oleh media penyelenggara penyiaran debat. Untuk itu, KPU mengundang para pemred agar mendapat masukan dan pendapat, serta kesediaan media TV dalam menyelenggarakan penyiaran debat ini. “Tentu semua media sudah paham apa saja yang harus dipersiapkan dan dikerjakan dalam debat capres cawapres, mengingat pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Silakan media penyiaran mengirimkan surat kesediaannya dan proposal kerjasama sebagai penyelenggara debat ke KPU RI paling lambat hari Senin 3 Desember 2018,” tutur Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Hasyim Asy’ari, dan Ilham Saputra. Arief juga menambahkan, proposal tersebut bisa ditambahkan dengan usulan-usulan apakah penyiaran debat memakai sistem TV Pool atau sistem grup lembaga penyiaran di masing-masing debat. Setelah penyiaran debat ini nantinya bisa disepakati, selanjutnya KPU akan mengundang para ahli untuk merumuskan isu-isu apa saja yang layak dan menarik dalam tema debat capres dan cawapres. Kemudian terakhir, KPU akan bertemu dengan tim kampanye pasangan calon. Sementara itu, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan berharap penyiaran debat ini bisa berkeadilan bagi seluruh media penyiaran nasional, mengingat pentingnya media dalam mendukung sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU juga mempunyai opsi pelaksanaan debat dilakukan di dua wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya. “Mengapa dua daerah itu, mengingat di kedua daerah tersebut hampir semua biro media ada disitu. KPU berharap melalui banyak masukan ini debat dapat menjadi lebih menarik, namun tetap terkendali dan sesuai aturan perundang-undangan,” jelas Wahyu di depan para pemred media TV dan radio yang hadir. Wahyu juga menjelaskan waktu pelaksanaan debat ada beberapa opsi, salah satunya pelaksanaan debat pertama hingga keempat pada tanggal 17 Januari dan terakhir pada tanggal 13 April 2019 atau hari terakhir masa kampanye. Namun semua itu akan tetap dikomunikasikan dengan tim pasangan calon nomor urut 01 dan 02. (Hupmas KPU Arf/Foto Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Debat calon presiden dan calon wakil presiden jadi salah satu tahapan penting tidak hanya bagi peserta pemilu tapi juga masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat juga terus mempersiapkan tahapan debat secara maksimal baik dari segi teknis penyelenggaraan, tema maupun rumusan pertanyaan.Dukungan untuk penyelenggaraan debat pun datang dari berbagai pihak, seperti yang disampaikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) saat berkunjung ke Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta Rabu (28/11/2018). Di bawah kepemimpinan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mereka mengutarakan niatnya untuk mendukung KPU menyiapkan beragam pertanyaan untuk debat khususnya yang menyangkut tema hubungan internasional.Ketua KPU Arief Budiman yang menerima langsung rombongan, memandang positif apa yang dilakukan FPCI. Meski untuk sampai pada pertanyaan debat hal itu belum dibicarakan lebih lanjut karena KPU masih fokus pada tema debat. “Nanti kami akan mencatat dan jadi bagian yang kita rumuskan tentang debat baik substansi debatnya maupun pola pelaksanaan,” kata Arief.Arief sendiri membuka ruang tema debat membahas tentang isu internasional. Dan KPU menurut dia butuh dukungan seperti yang ditunjukkan FPCI. “KPU tentu tidak bisa menyusun sendiri dan kehadiran FPCI betul-betul cukup positif memberi masukan,” tambah Arief.Sementara itu Dino Patti Djalal menekankan pentingnya debat kandidat capres cawapres membahas isu internasional. Dia mengatakan bahwa pemilu tidak lagi kepentingan bangsa Indonesia, tapi juga dunia internasional. “Kita juga perlu memahami dunia juga punya harapan besar dari Indonesia dari segala sisi, demokrasi, kepemimpinan kawasan, lingkungan hidup dan lainnya,” ucap Dino.Pria kelahiran Beograd Yugoslavia, 53 tahun silam juga mengatakan bahwa posisi Indonesia cukup strategis. Termasuk proses dan hasil pemilunya. “Dan jangan lupa seperti yang pak Arief sampaikan ini adalah pemilu satu hari terbesar di dunia,” lanjut Dino.Dino juga berpendapat bahwa masyarakat dalam dan luar negeri perlu mengetahui sejauh mana visi dan misi pasangan calon terkait isu hubungan internasional. Terutama peluang Indonesia bisa berkiprah lebih dominan di persaingan global.Di akhir penjelasannya, Dino memastikan bahwa FPCI adalah lembaga nirlaba, non pemerintah dan bipartisan (merangkul semua kelompok) dengan jumlah anggota mencapai 80 ribu orang. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Perwakilan peserta Konfrensi Hukum Tata Negara (KNHTN) V mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan KNHTN V, Selasa (28/11/2018).Rombongan yang terdiri dari Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako Unand) Feri Amsari, Peneliti Pusako Unand Charles Simabura, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil serta Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Adelina Syahda diterima langsung Ketua KPU RI Arief Budiman serta Anggota Ilham Saputra.Salah satu hasil KNHTN V yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi adalah rekomendasi mendorong segera berdirinya lembaga yang memiliki otoritas penuh terhadap penyelesaian sengketa pemilu.Pembahas di Parallel Group Discussion (PGD) IV, memandang lembaga khusus penyelesaian sengketa pemilu perlu untuk segera dibentuk sebagai respon dari tumpang tindihnya regulasi pemilu yang menambah rumit penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri.Sejalan dengan itu perlu diusulkan juga adanya perbaikan dan harmonisasi sejumlah peraturan perundangan seperti UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan MK dan Peraturan MA yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak pilih warga negara dalam penyelesaian sengketa.Adapun direkomendasinya yang kesatu, KNHTN melalui pembahas di PGD IV (yang terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Suhartoyo, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar serta Rahmat Bagja, Peneliti IFES David Ennis, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun serta Peneliti William and Marry (USA) Christie S Warren) juga mendorong Bawaslu mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Serta memaksimalkan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan model non litigasi dalam penyelesaian proses sengketa hasil pemilu.Tuntutan pada rekomendasi kesatu juga sebagai korelasi dengan penguatan eksistensi Bawaslu baik secara kelembagaan/institusional maupun dalam hak kewenangan untuk menegakkan hukum pemilu. Dan Bawaslu selayaknya mendorong mediasi dan adjudikasi secara profesional, transparan dan akuntabel.Sementara terkait posisi KPU yang tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum ketika pengawas memutus pasangan calon memenangkan sengketa pemilihan kepala daerah, maka rekomendasi mengusulkan aar ada pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan yakni diberikannya kesempatan bagi KPU untuk melakukan upaya hukum.Total ada 12 rekomendasi dari PGD IV yang disampaikan pada kesempatan itu. Meski secara keseluruhan ada tiga PGD lain yang juga membahas berbagai macam tema, mulai dari Politik Hukum dan Regulasi Pemilu (PGD I), Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu (PGD II) serta Penataan Kewenangan dan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu (PGD III). (kpu info)

Depok, kpu.go.id - Jelang Pemilihan Serentak Rabu 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin gencar menyosialisasikan pentingnya gunakan hak pilih. Salah satunya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Grand Depok City, Depok, Minggu (25/11/2018) pagi.Melalui kesempatan itu, jajaran KPU RI bersama KPU Kota Depok mengajak masyarakat yang tengah berolahraga atau sekedar berjalan pagi dengan keluarga untuk memeriksa apakah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu.Masyarakat pun nampak antusias, hal itu nampak dari antrean panjang di depan stan KPU. Satu per satu masyarakat yang antre menunjukkan KTP-el yang dibawa dan menunjukannya kepada petugas KPU. Petugas kemudian memeriksa apakah yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum.Tanpa perlu waktu lama, pemeriksaan dilakukan dengan cara menginput NIK KTP-el di Aplikasi Play Store 'KPU Pemilu 2019'. Jika sudah terdaftar, masyarakat berhak mendapat souvenir menarik yang sudah disediakan mulai dari boneka maskot Pemilu 2019 Sang Sura, kaos, kipas, dan permen. Sedangkan jika belum terdaftar, masyarakat langsung dibantu oleh petugas untuk nantinya didaftarkan.Salah seorang masyarakat Depok, Aldi Agustiansyah pun merasa terbantu dengan adanya sosialisasi ini, ia mengatakan cara pengecekan daftar pemilih sekarang semakin mudah."Saya sudah terdaftar, tadi coba dicek, dipandu juga untuk cek di aplikasi hanphone, jadi lebih mudah ya," ucap Aldi.Selain bisa melakukan pengecekan daftar pemilih dan ikut dalam games menarik, di stan KPU masyarakat juga bisa foto dengan tema kekinian menggunakan background instagram yang tersedia sambil memakai ornament quote-quote menarik. Sekedar informasi, kegiatan serupa akan kembali digelar di area CFD Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (16/12/2018), masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi bisa datang langsung  ke stan KPU. (hupmas kpu Bil/foto Didi/ed diR)

Bogor, kpu.go.id - Guna membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, mandiri, profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, Biro SDM KPU RI melaksanakan kegiatan Internalisasi Budaya Kerja. Kegiatan yang berlangsung di Bogor 23-25 November 2018 ini juga untuk meningkatkan soliditas dilingkungan penyelenggara baik pejabat hingga staf keluarga besar KPU. Kepala Biro SDM Setjen KPU Lucky Firnandy Majanto dalam sambutannya berharap kegiatan Internalisasi Budaya Kerja  juga memberikan semangat dan inspirasi baru kepada jajaran KPU dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu. Menurut dia, integrasi dalam bekerja berawal dari soliditas yang erat. Dan soliditas menghasilkan kerja yang berkualitas. "Saya percaya masih banyak di antara kita yang mempunyai semangat untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kompetensi untuk kemajuan dari organisasi," tambah Lucky.Kegiatan Internalisasi Budaya turut dihadiri pejabat eselon II hingga jajaran staf dilingkungan seketariat jenderal KPU. Guna memperkuat pesan yang disampaikan hadir motivator Iwel Sastra yang membawakan tema “Etos Hebat Hasil yang Bagus”. (hupmas kpu ieam/foto: dosen/ed diR)