Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar konferensi pers setelah menyelenggarakan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Rabu (9/4). Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU.Didampingi seluruh Komisioner, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan beberapa hal penting, terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang baru saja selesai. “KPU RI mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya hari ini seluruh rakyat Indonesia telah menyelenggarakan proses pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berjalan dalam suasana yang aman, lancar, damai, sesuai jadwal,” ungkap Husni.Ia juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personel penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu dan jajarannya, para pegiat dan Relawan Demokrasi (Relasi), seluruh masyarakat Indonesia, peserta Pemilu, Pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Sebab tanpa semangat dan kerja keras seluruh pihak terkait, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini tidak dapat terlaksana sesuai harapan bersama.Dalam kesempatan ini, Husni juga menyinggung beberapa hal yang menjadi kendala atau permasalahan pada penyelenggaraan Pileg 2014. Seperti tertundanya pelaksanaan pemungutan di 35 distrik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, tiga TPS di Kabupaten Sikka (NTT), serta tertukarnya surat suara pada sejumlah TPS di beberapa daerah.Terkait persoalan tersebut, KPU RI telah menempuh langkah-langkah penyelesaian. Untuk kasus tertundanya pemungutan suara di beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo (Papua) dan tiga TPS di Kabupaten Sikka (NTT), KPU mengambil langkah-langkah, yakni dengan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten setempat. Kemudian menetapkan jadwal pemungutan suara susulan dan berkoordinasi untuk memastikan distribusi logistik yang tepat waktu.Sedangkan terhadap masalah surat suara tertukar, KPU mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 dan ditegaskan dengan Surat Edaran Nomor 306/KPU/IV/2014 yang dikeluarkan pada 9 April 2014.Di akhir sambutanya, Ketua KPU mengingatkan kembali kepada penyelenggara Pemilu di semua tingkatan untuk senantiasa bekerja dengan profesional, independen dan tetap menjaga integritas, serta menolak segala bentuk dan usaha apa pun yang akan merusak dan menciderai proses dan hasil Pemilu. (bow/arf/Red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- Dalam pemungutan suara 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat permohonan pengajuan visitor/personal/individu yang akan memantau pelaksanaan Pemilu di Indonesia, guna melihat secara langsung proses pelaksanaan pemungutan suara di Indonesia. Untuk menyosialisasikan apa saja tentang proses Pemilu, (Selasa, 8/4) di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, dikumpulkan sekitar 154 visitor yang berasal dari 29 negara untuk diberikan pembekalan tentang proses pemungutan suara yang ada di Indonesia.Pembekalan para visitor ini dipimpin langsung Komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay dan Ferry Kurnia Rizkiansyah. Dalam kesempatan ini, keduanya menjelaskan seputar proses pemungutan suara, jumlah daftar pemilih dan hak dari pemilih, lokasi pemungutan suara sampai dengan proses penghitungan suara.Keberadaan visitor sendiri berbeda dengan lembaga pemantau asing. Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafiz Gumay, saat lembaga pemantau asing diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan mendapatkan akreditasi dari KPU, maka visitor yang ingin melihat proses pemungutan suara, tidak diwajibkan menyampaikan laporan ke KPU dan tidak dapat memublikasikan serta memberikan pendapat secara formal tentang apa yang ditemui di lapangan."Visitor itu ibarat orang sedang berkunjung dan sangat ingin tahu proses pemungutan suara, sebagai penyelenggara Pemilu kita kan ingin melayani orang-orang dengan baik," ungkap Hadar usai acara pembekalan.Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang pelakasanaannya tinggal menghitung  jam alangkah baiknya dapat digunakan sebai-baiknya. Di sela-sela sosialisasi ke visitor, Hadar menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk menentukan pemimpinnya."Kami buka kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, jangan ragu jika merasa belum terdaftar, sepanjang kita berada di lokasi dimana alamat tinggal kita sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga maka datang saja ke TPS tempat kita, kita biasa memilih dengan membawa KTP dan KK," ungkap Hadar. (dam/red.)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik menyampaikan pidato pengantar hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta, Selasa (8/4).Menjelang hari pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Legislatif 9 April, Ketua KPU menyampaikan hasil kerja yang telah dilakukan selama 22 bulan. Mulai dari jumlah partai peserta pemilu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik pemilih dalam negeri maupun pemilih luar negeri, jumlah alokasi kursi untuk anggota legislatif, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), jumlah Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), dan jumlah surat suara yang disediakan. Dalam acara yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim, dan Komisioner KPU Arief Budiman, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiarti, serta Sigit Pamungkas tersebut, Husni menyampaikan bahwa untuk mendukung suksesnya penyelenggaran pemilu, KPU telah melakukan kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan media massa. Mengenai harapan masyarakat, Ketua KPU yakin seluruh komponen bangsa Indonesia mengharapkan agar KPU mampu menyelenggarakan pemilu yang sesuai dengan azas pemilu di Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Oleh sebab itu pada Pemilu 2014 ini penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat memiliki komitmen yang sama, yaitu menjaga integritas masing-masing, sehingga  kita mampu menolak praktek-praktek kecurangan dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu yang tersisa,” ajak Husni. Lebih lanjut, Ketua KPU mengajak seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai DPT untuk memberikan suaranya. “Saya mengajak seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan hak pilihnya ke TPS dan ikut mengawal proses penghitungan suara.”Kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Ia meminta seluruh jajaran KPU untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, melayani pemilih, terutama pemilih manula dan pemilih disabilitas dengan tetap menjaga indepedensi Instansi.Dalam kesempatan tersebut KPU juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan KPU secara sungguh-sungguh untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2014, “Atas dedikasi yang saudara-saudara tunjukkan dalam mempersiapkan pemilu ini kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” tuturnya.Sebagai penutup Ketua KPU mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari masa yang lalu. (ris./FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner KPU Arief Budiman dan Hadar Nafis Gumay menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Aceh (AMSA) Jakarta, Senin (7/4). Diskusi yang berlangsung di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta tersebut membahas mengenai serangkaian tindak kekerasan di Aceh yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014.Hadir bersama AMSA antara lain Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh (IMPSA) Jakarta, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta. Organisasi yang mengatasnamakan sebagai perwakilan masyarakat Aceh tersebut mempertanyakan sejauh mana langkah KPU dalam penyelesaian serangkaian tindak kekerasan yang saat ini tengah terjadi.Mereka ingin Pemilu Legislatif yang akan datang berlangsung damai dan aman, khususnya bagi masyarakat Aceh. Karena menurut mereka tindak kekerasan yang terjadi membuat warga Aceh merasa tidak aman.Sejalan dengan keinginan organisasi terkait, Hadar Nafis Gumay menyampaikan bahwa tidak hanya AMSA yang menginginkan Pemilu berlangsung damai, KPU juga memiliki semangat yang sama.“Kami (KPU-red) juga menginginkan Pemilu 2014 ini berlangsung damai, aman, jujur, dan adil, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh wilayah negara Indonesia,” jelasnya.Mengenai tindak kekerasan yang menimpa warga Aceh, KPU akan meneliti data yang telah dihimpun untuk kemudian ditindaklanjuti bersama instansi lain terkait keamanan warga Aceh. KPU menjamin laporan serupa akan ditindaklanjuti, karena KPU memiliki tanggungjawab mengenai proses penyelenggaraan Pemilu. (ris/FOTO KPU/sapto/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar acara Doa Untuk Sukses Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta, Senin (7/4). Hadir dalam acara tersebut Ketua KPU Husni Kamil Manik, Komisioner KPU Arief Budiman, Juri Ardiantoro, Ida Budhianti, dan Hadar Nafis Gumay.Dalam sambutannya, Husni Kamil Manik meminta doa restu kepada seluruh jajaran KPU, para undangan, dan kepada masyarakat demi lancarnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. “Apa yang kita capai hari ini tidak semua hasil pencapaian KPU, sebagian besar merupakan ide dan kehendak llahi, oleh karena itu kita semua yang berkumpul di sini, dan yang berkumpul di 33 kantor KPU Provinsi, 497 KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia bersama-sama memanjatkan doa memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014,” ajak Husni.Lebih lanjut Ia menyampaikan, bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya untuk para penyelenggara pemilu, dan partai politik peserta pemilu, tapi untuk segenap Bangsa Indonesia. Oleh karena itu KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu berharap kepada segenap tamu undangan dan masyarakat untuk turut serta menjaga penyelenggaraan pemilu 9 April 2014 mendatang.Hadir dalam acara tersebut adalah enam tokoh organisasi keagamaan yakni Majelis Ulama Indonesia,  Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.Terdapat benang merah yang menyatukan harapan dari enam unsur agama yang ada di Indonesia. Perwakilan organisasi keagamaan tersebut mengharapkan agar masayarakat Indonesia cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, para penyelenggara pemilu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, sehingga siapapun pemenang pemilu nanti merupakan kemenangan rakyat Indonesia, yang memiliki cita-cita yang sama untuk memajukan Indonesia dan menjaga kedamaian antar umat beragama.Dalam kesempatan yang sama Ketua KPU sempat menyinggung soal kesiapan logistik jelang pemilu 9 April mendatang, yang sudah mencapai 100% berada di kabupaten/ kota, dan dalam proses pelaksanaan distribusi ke tingkat kecamatan, desa kemudian lanjut ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).“Distribusi logistik secara umum sudah rapi tinggal kita memastikan bahwa proses pergerakannya sesuai dengan jadwal yang kita pastikan, mulai dari titik kecamatan hingga tingkat desa mulai malam ini (7/4) dan esok (8/4) mulai ada pergerakan dari desa ke TPS.” Ungkap Husni Kamil Manik, Beliau juga menginformasikan mengenai masih adanya kekurangan diakibatkan force major seperti di wilayah Cilacap dimana ada logistik pemilu terkena banjir akan segera diganti secepatnya. (domin/ris. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi pemilu untuk segmen pemilih disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih disabilitas mengenai proses pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2014. Acara yang dilangsungkan di Kantor KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta,  dipimpin oleh Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay.Dalam kesempatan ini, Hadar mengungkapkan KPU memberikan akses dan fasilitas penuh kepada pemilih disabilitas untuk memberikan hak politiknya. “Sudah tugas kami sebagai lembaga penyelenggara Pemilu untuk memberikan fasilitas, baik dalam proses sosialisasi maupun dalam pelaksanaannya di tempat-tempat pemungutan suara,” ungkap Hadar, di hadapan peserta sosialisasi.“Hak pilih merupakan hak semua warga Indonesia untuk memberikan suaranya dalam pemilu dan sebagai wujud partisipasi warga dalam proses demokrasi, tidak terkecuali pemilih yang berkebutuhan khusus. Sehingga hak tersebut harus dijaga mulai dari mendaftarkan hak pilihnya, melakukan sosialisasi, dan memberikan layanan pada saat pemungutan suara berlangsung,” lanjut Hadar.Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut antara lain Ketua Umum PPUA PENCA Ariani Soekanwo dan Ketua Departemen Pendidikan Politik PPUA PENCA Mahmud Fasa. Dalam paparannya Ariani menjelaskan mengenai hak politik warga negara indonesia yang memiliki keterbatasan fisik dan mental dalam pemilu.“Negara menjamin hak politik warga negara indonesia dengan memberikan akses dalam kegiatan pemilihan umum, baik hak memilih, hak untuk dipilih, maupun hak untuk didaftar menjadi pemilih, jadi kita (pemilih disabilitas) memiliki hak yang sama untuk memilih,” tuturnya.Mengenai alat bantu, KPU telah mempersiapkan formulir dan template untuk mempermudah para pemilih disabilitas dalam kegiatan pemungutan suara. Untuk pemilih tuna netra yang membutuhkan bantuan di dalam bilik suara, pemilih tersebut dapat dibantu oleh seorang pendamping, yang sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan akan merahasiakan suara pemilih (Formulir C3).Dengan jaminan hukum mengenai hak politik, dan fasilitas yang disediakan oleh KPU, ia berharap pemilih disabilitas untuk bersikap proaktif dalam kegiatan Pemilu. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mencoblos.Lebih lanjut Ariani meminta para pemilih disabilitas untuk bersama-sama datang ke tempat pemungutan suara, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi dalam Pemilu 2014, dan membuktikan bahwa hak suara pemilih disabilitas memiliki kekuatan yang setara untuk menetukan masa depan bangsa. (ris. FOTO KPU/iam/Hupmas)