Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id –  Husni Kamil Manik, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 Minggu (6/12) di Ruang Sidang Utama  Gedung KPU  mengatakan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 telah mencapai persen.“Sampai hari ini (Minggu,6/12) persiapan sudah mencapai 99 persen. Dengan demikian maka perencanaan pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, sebanyak sembilan provinsi, 224 kabupaten dan  36 kota, genap bisa kita selenggarakan, ujar Husni melaporkan.”Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur kesiapan tersebut antara lain, telah dilakukannya bimbingan teknis kepada penyelenggara sampai kepada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), surat suara yang 100 persen sudah tercetak, telah selesainya penyediaan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh daerah dan telah dibagikannya formulir C6 kepada pemilih. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP), Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Pimpinan Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelejen Negara dan 12 pimpinan partai politik ini Husni menyebutkan bahwa sudah tidak terdapat lagi permasalahan pencairan anggaran. Dari 269 daerah, 180 diantaranya sudah menerima transfer seluruh dana hibah dari pemerintah daerah sedangkan 89 daerah sisanya telah menerima dana hibah dari pemerintah daerah kurang dari 100 persen.Terkait dengan pencalonan di Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini surat suara telah tercetak. Namun KPU masih menunggu Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Masyarakat juga akan dengan cepat memperoleh gambaran hasil pilkada karena KPU akan memberikan informasi hasil pilkada sementara dari hasil scan C1 yang diolah dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).  (ftq/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)Kesimpulan Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 klik disini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengagendakan dua acara menjelang pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015. Dalam konfrensi pers yang dilaksanakan di Media Center KPU, Jumat (4/12)  Arif Budiman, Komisioner KPU RI menyebutkan hari minggu, 6 Desember 2015, akan digelar pertemuan dengan stakeholder utama pemilu guna mengomunikasi kesiapan KPU dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.Stakeholder tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Ketua DKPP, Ketua Bawaslu dan 12 Pimpinan Partai Politik.Agenda kedua ialah pelaksanaan Election Visit Program untuk Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015 pada hari rabu, 9 Desember 2015. Selain akan dihadiri stakeholder pemilu dalam negeri, acara yang direncanakan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ini akan dihadiri oleh Election Management Bodies (EMB) dari beberapa Negara dan juga duta besar Negara-negara sahabat.Hingga Jumat, (4/12) sepuluh EMB dan delapan  kedutaan negara sahabat telah mengonfirmasi hadir untuk memantau pelaksanaan pilkada serentak 2015. Kesepuluh EMB itu adalah Korea Selatan, Bangladesh, India, Malaysia, Nepal, Palestina, Sri Lanka, Tunisia, Thailand dan Australia. Sedangkan kedelapan kedutaan Negara sahabat ialah Finlandia, Australia, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Norwegia, USA dan Swiss. (ftq/red.FOTO/Humas/dosen)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengikuti Surat KPU Nomor : 739/KPU/XI/2015, bersama ini KPU mengeluarkan Surat Edaran  mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Surat Nomor : 907/KPU/XII/2015selengkapnya download disini

Jakarta, kpu.go.id – Menjaga suara pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mutlak diperlukan. Celah-celah kecurangan dan manipulasi harus ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ada rembesan suara yang mengakibatkan hasil pilkada menjadi rusak dan ternoda. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu yang telah dipraktikkan KPU dalam pemilu 2014 akan kembali dijalankan pada pilkada serentak 2015.Transparansi pilkada tentunya tidak sebatas pada hasilnya saja. Semua tahapan pilkada mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, sengketa tata usaha Negara pemilihan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara merupakan objek transparansi yang dapat dicermati oleh publik.Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, aspek transparansi merupakan salah satu tolok ukur kualitas pemilu/pilkada. Oleh karena itu, dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2015, KPU akan kembali menerapkan kebijakan open data pilkada seluas-luasnya dan secepat-cepatnya kepada masyarakat.“Sejumlah data yang akan kita berikan itu bentuknya dalam format open file, yakni data yang terbuka dapat diolah lebih lanjut oleh semua pihak,” kata Hadar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin lalu (23/11).Hadar menerangkan pada dasarnya, proses pemilu di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka. Terlebih pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Keterbukaan tersebut, lanjut Hadar, telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, baik pada level nasional maupun internasional.“Saya kira satu yang bisa menjadi kebanggaan dari pemilu kita, baik secara nasional maupun internasional, bahwa pihak internasional sangat mengakui proses pemungutan dan penghitungan suara kita adalah proses yang sangat terbuka,” ungkap Hadar.Keterbukaan dalam pemungutan dan penghitungan suara, terang Hadar, dapat dilihat dari kewenangan para saksi dari pasangan calon, pengawas dan pemantau untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pengawasan juga berlangsung secara ketat karena selain Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang berkedudukan di tingkat desa/kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan (panwaslih) juga menempatkan satu orang pengawas di setiap TPS.“Para saksi dari masing-masing pasangan calon, sepanjang mereka menyerahkan surat mandat dari pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten/kota dapat hadir dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara TPS. Sekarang juga ada pengawas di tingkat TPS, selain PPL di tingkat desa/kelurahan. Jadi sistem pengawasannya sudah berlapis sehingga peluang untuk melakukan kecurangan sangat kecil,” terang Hadar.Selain itu, KPU memberi akses kepada pemantau pemilu/pilkada untuk hadir di TPS. Masyarakat luas juga demikian. Mereka dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.“Kami juga menyedian fomulir C1 plano berukuran cukup besar yang berisi catatan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS. Semua orang bisa menyaksikannya dengan jelas,” ujar Hadar.Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS selesai, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan pemeriksaan dan penandatanganan semua dokumen hasil penghitungan suara tersebut. KPPS memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mendokumentasikannya baik dalam bentuk foto maupun video.“Hal-hal teknis yang demikian kita atur dalam peraturan dan petunjuk teknis. Semakin banyak masyarakat tahu tentang hasil pilkada di suatu TPS dan mereka bisa memotret, merekam dan sebagainya, mereka akan bisa menyebarluaskan di jaringan mereka sendiri, terserah akan disebarkan di mana, sekarang kan sudah banyak media sosial. Dengan demikian, proses kontrol juga bisa tercipta,” ujarnya.Publikasi hasil pilkada berbasis hasil penghitungan suara di TPS akan menutup celah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengubah atau mengotak-atik hasil perolehan suara. Kepemilikan informasi hasil pilkada di tangan banyak orang akan menjadi alat yang efektif untuk melakukan kontrol publik terhadap rekapitulasi suara secara berjenjang. (bow/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- Sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI meluncurkan aplikasi E-PPID untuk mendukung pelayanan informasi pada PPID KPU RI, PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan PPID KPU/KIP Kabupaten Kota. info lebih lanjut klik disini

Jakarta, kpu.go.id – Ditengah persiapan menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengelar Seminar Kesehatan Kebutuhan Minum Bagi Pekerja Perkantoran Agar Tetap Sehat dan Produktif, Rabu (3/11) di Ruang Sidang Utama KPU. Acara ini ialah lanjutan seminar kesehatan yang digelar untuk memberi pengetahuan kepada pegawai KPU tentang pentingnya kesehatan.Dalam materi yang disampaikan, Dr. Maya Setyawati, MMK, SPoK, dari Klinik Pratama KPU mengungkapkan bahwa walaupun tergolong melakukan aktifitas fisik yang ringan, pekerja kantoran justru rentan mengalami kekurangan cairan.Suhu nyaman diruangan ber-AC menjadi salah satu penyebabnya. Ruangan ber AC mengakibatkan refleks alami tubuh untuk menghasilkan rasa haus tidak bekerja maksimal.“Padahal haus adalah tanda kita kekurangan minum, karena tidak merasa haus alarm tubuh tidak sensitif ketika terjadi kekurangan cairan,” Ujar Maya.Oleh karena itu, Maya berpesan agar pegawai menyetel temperatur suhu ruangan pada suhu yang moderat. Tidak terlalu dingin. “AC yang ideal disetting 24- 25 derajat Celcius,” kata Maya menambahkan.Lebih lanjut Maya menjelaskan kebutuhan cairan bagi laki-laki usia 19 - 64 tahun berkisar antara 2,5 sampai 2,6 Liter perhari sedangkan bagi perempuan pada usia yang sama membutuhkan 2,3 liter cairan per hari.Prof. Dr. dr. Parlindungan Siregar SpPd.KGH Guru Besar Ilmu Penyakit dalam Dari Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaKekurangan pemenuhan kebutuhan cairan per hari dapat berdampak pada penurunan kemampuan kerja fisik dan kerja otak. Lebih dalam Prof. Dr. dr. Parlindungan Siregar SpPd.KGH Guru Besar Ilmu Penyakit dalam Dari Fakultas kedokteran Universitas Indonesia mengatakan kurang minum dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. (ftq/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)